Prabowo menjadi pembicara di Gala Dinner yang diselenggarkan oleh The Economist. Momen ini sekaligus menjadi ajang pengujian gagasan ekonomi Prabowo dan berpotensi memengaruhi persepsi publik domestik dan internasional atas dirinya.
Pinterpolitik.com
[dropcap]H[/dropcap]ari ini, Prabowo akan menjadi pembicara pada acara Gala Dinner dengan tajuk “The World in 2019” di Singapura. Acara tersebut diselenggarakan oleh The Economist, majalah ekonomi legendaris yang berpusat di London.
Prabowo diundang untuk memaparkan pandangan strategisnya dalam upaya memajukan ekonomi Indonesia.
Selain itu, Prabowo juga bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura, Lee Hsien Liong dan berbicara soal kerja sama teknologi dan ilmu pengetahuan.
Tentu saja, sebagai kandidat presiden yang akan bertarung di Pilpres 2019 mendatang, pertemuan tersebut penting untuk mengenalkan pandangan-pandangan ekonominya. Apalagi, The Economist merupakan salah satu media yang cukup disegani oleh banyak kalangan.
Selama ini, Prabowo dikenal dengan sosok yang tegas dan kebijakan ekonominya dianggap bercorak merkantilis-nasionalis. Ia pernah berjanji untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi, serta menghentikan impor.
Oleh sebab itu, apakah pertemuan tersebut akan menjadi “interview” – sekalipun dalam rangkaian acaranya memang disebut sebagai keynote interview – bagi Prabowo oleh The Economist dan Singapura pada khususnya, serta dunia pada umumnya? Apakah ini juga menjadi ujian mengingat Prabowo memiliki kebijakan ekonomi yang cenderung proteksionis dan nasionalis, sementara di pihak lain, The Economist adalah media beraliran gobalis dengan corak ekonomi liberal?
The Economist vs Prabowo
Tahun lalu, pada acara dengan tajuk yang sama, The Economist megundang PM Serbia, Ana Brnabić. Ana dianggap sebagai seorang visioner karena telah memberikan angin baru dalam politik dan ekonomi di Serbia. Ana adalah seorang Croat – kelompok minoritas di Serbia – dan ia mendaku diri sebagai seorang lesbian, kelompok minoritas yang belum banyak diterima oleh mayoritas kelompok konservatif agama.
Jika dilihat, The Economist senang mengundang pembicara-pembicara yang memiliki prospek cukup bagus dari masing-masing bidang, entah itu politik atau pun ekonomi. Pada kesempatan kali ini, selain Prabowo, tokoh lain yang diundang adalah Nurul Izzah – politisi “naik daun” dari Partai Keadilan Rakyat Malaysia yang juga putri tokoh senior Malaysia, Anwar Ibrahim.
Selain itu, jika dilihat dari sepak terjangnya, The Economist adalah media arus utama dengan corak liberal.
Martha A. Starr dalam Reading “The Economist” on Globalisation: Knowledge, Identity, and Power menyebut The Economist sebagai globalis. Mereka menargetkan pembaca yang berpendidikan tinggi dan berorientasi internasional. The Economist juga merupakan pendukung kuat dari pandangan globalisasi neoliberal dengan ide utama tentang perdagangan bebas dan kapitalisme pasar yang positif dan tak terelakkan.
Pilpres 2019: Leader of Gerindra and Indonesian Presidential Candidate Prabowo Subianto @prabowo spotted at Kinokuniya Book Store, Singapore.
Prabowo is in Singapore to speak as Keynote Interviewee at The Economist’s “The World in 2019” Gala Dinner tonight.#Pilpres2019 pic.twitter.com/0qLF1laAkv— Ericssen (@Ericssenw) November 27, 2018
Saat ini, globalisme merupakan ideologi politik dominan. Dalam dua dekade terakhir, konsep “globalisasi” menjadi metafora baru bagi kelompok pendukung utopia pasar untuk pandangan neoliberal mereka. Kredo inti neoliberalisme meliputi prioritas pertumbuhan ekonomi, pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan, pasar bebas yang tak terbatas, pilihan individual, pemangkasan regulasi pemerintah, dan dukungan pada model pembangunan evolusioner sesuai dengan pengalaman Barat yang diyakini dapat diterapkan di seluruh dunia.
Menurut Manfred Steger, globalisme punya lima klaim. Pertama, liberalisasi dan integrasi pasar, kedua liberalisasi adalah sesuatu yang tak terelakkan dan tak berbalik, ketiga tak seorang pun memegang kendali atas globalisasi, keempat globalisasi menguntungkan semua orang, dan kelima globalisasi meningkatkan penyebaran demokrasi di seluruh dunia.
Martha juga menulis bahwa ide-ide tentang globalisme itu menjadi tujuan dari The Economist, dengan menyebarkan pemberitaan-pemberitaan dengan narasi halus (meta-narrative). Melalui hal tersebut, The Economist turut menyebarkan gagasan-gagasan liberal kapitalisme ke seluruh dunia.
Sejak tahun 1987, The Economist membuat seri bertajuk The World in… Kemasan ini menawarkan suatu pembacaan dari fenomena – mulai dari politik, ekonomi, bisnis hingga seni – di dunia dalam satu tahun tertentu.
Sementara dalam editorialnya yang terakhir, The Economist menulis bahwa 2019 adalah tahun yang “goyah” bagi dunia. Dari Brazil hingga Italia, lebih banyak pemimpin populis yang berkuasa. Ekonomi global lebih rapuh daripada tahun sebelumnya, pasar gelisah, perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sedang berlangsung, dan tatanan internasional akan berada di bawah ancaman.
Oleh karenanya, penting bagi media sebesar The Economist – dengan pengaruh dan powernya – untuk mengetahui gagasan Prabowo yang akan bertarung pada Pilpres 2019, sekaligus mungkin “menguji” sang jenderal. Sebab, seperti yang ditulis oleh The Economist, Indonesia di 2019 akan menjadi salah satu negara yang akan mengalami tantangan dan peluang demokrasi.
Sementara itu, Prabowo yang juga pernah maju pada Pilpres 2014, tidak banyak merubah haluan ekonominya. Visi misi ekonomi Prabowo masih berkutat pada isu nasionalisme. Bahkan ia mengatakan akan menyingkirkan prinsip ekonomi neoliberal yang dianggap dijalankan oleh pemerintah saat ini.
Dengan mengangkat retorika ekonomi “Adil dan Makmur”, Prabowo bertekad meningkatkan pembangunan nasional dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam poin 2 dan 3 pada 36 program aksi misalnya, Prabowo menekankan pentingnya membangun kembali industri strategis nasional untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap impor.
Hal serupa juga tampak pada poin 7 terkait program memaksimalkan perlindungan dan revitalisasi pasar tradisional, serta poin 11 yang berbicara tentang pembenahan BUMN sebagai benteng pertahanan ekonomi nasional.
Lebih jauh, dalam kampanye beberapa waktu terakhir, Prabowo kerap mengungkapkan akan melakukan swasembada pangan, air hingga energi. Ia juga sesumbar bahwa jika terpilih nanti akan menghentikan impor.
Tentu saja program kampanye Prabowo ini bertolak belakang dengan visi kelompok globalis. Dalam diskursus ekonomi politik, ada dua kelompok anti globalis, yakni proteksionis alias nasionalis di sayap kanan, dan egalitarian alias internasionalis di sayap kiri.
Para pendukung proteksionis-nasionalis cenderung menyalahkan globalisasi karena memicu berbagai kehancuran politik, ekonomi, dan sosial di negara-negara mereka. Sedangkan kubu egalitarian-internasionalis menyatakan bahwa cita-cita kesetaraan dan keadilan sosial harus diperuntukkan bagi semua orang di dunia, bukan hanya warga negara mereka sendiri.
Dalam konteks tersebut, Prabowo cenderung berada di kelompok proteksionis-nasionalis bersama Donald Trump di AS dan Hugo Chaves di Venezuela.
Dengan demikian, forum Gala Dinner ini sangat mungkin akan menampilkan benturan gagasan dan kepentingan, apalagi jika Prabowo kembali mengkampanyekan ide proteksionismenya dan konsisten akan hal tersebut.
Interview, Sebuah Kesempatan?
Secara waktu dan peluang, forum tersebut sebenarnya bisa menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk mengenalkan gagasan-gagasan ekonominya. Sebagai tokoh nasional, hal itu bisa disuarakan oleh Prabowo dengan manyatakan bahwa Indonesia memiliki daya tawar di dunia internasional.
Menurut Direktur Hubungan Internasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Irawan Ronodipuro, pada forum itu Prabowo akan menitikberatkan pada kemampuan Indonesia untuk menyediakan pasokan bio energi untuk keperluan global dengan adanya 10 juta hektar lahan degradasi yang bisa diolah kembali.
Tentu menarik jika Prabowo bisa menarasikan pada forum tersebut karena komunitas internasional perlu mengetahui pandangan strategis Prabowo dan di sisi yang lain bisa menjadi daya tawar Indonesia sebagai negara berdaulat.
“Interview” itu juga penting bagi Prabowo jika dimaknai dalam rangka kampanye Pilpres. Sebab, bagi masyarakat yang mendengar retorika politik Prabowo akan sedikit banyak terpengaruh.
Bagi Singapura, pandangan Prabowo perihal ekonomi juga penting sebab hal itu bisa memberikan gambaran Singapura atas langkah Indonesia ke depan jika dipimpin oleh sang jenderal.
Seperti diketahui, Singapura dan Indonesia memiliki hubungan yang cukup dekat dalam hal ekonomi. Apalagi Singapura merupakan negara dengan investasi terbesar di Indonesia. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) soal realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) 2017, investasi asal Singapura mencapai 8,4 miliar dolar AS (122 triliun rupiah) atau 26,2 persen dari total PMA.
Tentu saja jika Prabowo benar-benar menerapkan konsep nasionalisme ekonominya, maka akan menjadi ganjalan bagi Singapura. Misalnya saja, konsep nasionalisme ekonomi yang berkaitan langsung dengan Singapura adalah tax amnesty.
Program itu secara telak membuat kelimpungan Singapura karena uang yang selama ini “diparkir” di sana terpaksa harus dikembalikan ke Indonesia setelah pemiliknya mendapatkan pengampunan pajak.
Beberapa pihak juga menyebutkan bahwa tidak sedikit dari uang-uang tersebut adalah bagian dari “kejahatan keuangan”. Belakangan ini, pemerintahan Jokowi lewat Menkeu Sri Mulyani “memaksa” Singapura untuk melakukan kerja sama pertukaran informasi keuangan.
Kebijakan ini tentu saja akan memudahkan pemerintah melacak kekayaan milik pengusaha-pengusaha Indonesia yang disembunyikan, atau yang terlibat kejahatan pencucian uang. Pada akhirnya, uang-uang tersebut bisa ditarik kembali ke Indonesia – dan tentu saja akan merugikan Singapura.
Prabowo menjadi keynote speaker dalam acara yang diselenggarakan oleh The Economist di Singapura. Share on XMaka dari itu, Singapura perlu memastikan bahwa kebijakan Prabowo sejalan dengan kepentingan nasionalnya.
Sementara, bagi Prabowo, hal ini menjadi tantangan untuk memastikan bahwa gagasannya tetap kompatibel dengan kepentingan kedua negara dan tetap menjamin kelangsungan investasi.
Apalagi dalam beberapa tulisan, konsep nasionalisme ekonomi seperti yang diusung oleh Prabowo memainkan peran penting untuk pemilih. Pengacara khusus di Christian Teo & Partners, Bill Sullivan menyebutkan bahwa retorika nasionalis jelas merupakan “pemikat suara” di Indonesia, di mana investasi asing dipandang sebagai sesuatu yang buruk bagi mayoritas masyarakat, sehingga setidaknya hal itu perlu dikontrol secara ketat.
Oleh karenanya, apakah benturan dua kepentingan tersebut akan menemukan jalannya pada acara Gala Dinner malam ini? Apakah Prabowo akan konsekuen dengan konsep nasionalisme ekonominya? Atau dia akan lebih “luwes” atas nama partner strategis dengan Singapura, dan dengan sendirinya bergerak sesuai dengan haluan The Economist? Menarik untuk ditunggu. (A37)
