Desakan mundur dari berbagai kalangan terus bertubi menuju Menteri BUMN ke-8 ini. Namun mantan Menperindag era Megawati ini tetap untouchable, tak tergoyahkan sambil tetap piawai berpolitik.
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]D[/dropcap]
esakan tersebut datang mulai dari para praktisi hingga yang paling intens adalah dari para wakil rakyat khususnya Panitia Khusus Angket Pelindo II di komisi VI DPR. Lalu apa dosa dan kesalahan Rini sehingga ia terus menerus menjadi sasaran lawan politiknya?
Jawabannya saat ini, karena Rini dianggap gagal dalam memimpin BUMN. Bahkan, kinerjanya sebagai Menteri dinilai sudah tak lagi memiliki legitimasi politik dari para wakil rakyat di DPR. Pasalnya, sejak diangkat menjadi menteri pada 2014, dua tahun belakangan, dia tidak pernah hadir dalam setiap rapat kerja (raker) di DPR.
Adapun contoh kegagalan Rini diantaranya; mulai dari dugaan permasalahan penjualan asset BUMN kepada pihak asing. Rini dianggap melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana di PT Pelindo II. Penjaminan tiga Bank BUMN ke Pemerintah Tiongkok untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang mangkrak.
Selain itu lemahnya Kementerian BUMN dalam pencegahan dan penanganan sehingga praktik korupsi masih terjadi di BUMN. Semakin memburuknya kinerja PT Garuda Indonesia. Bukan itu saja, program kinerja Kementerian BUMN juga dianggap tidak sejalan dengan program NawaCita yang digagas Presiden Joko Widodo.
Buruknya kinerja Menteri Rini dalam memimpin BUMN memang menjadi alasan kuat agar dirinya segera turun jabatan. Lalu, apakah benar demikian?
Awal Mei lalu, Rini pernah menargetkan keuntungan BUMN pada 2017 sebesar Rp 205 triliun atau naik dari tahun lalu sebesar Rp 164 triliun. “Insya Allah BUMN bisa memberikan kontribusi lebih besar dari segi keuntungan. Kalau 2016 Rp 164 triliun, tahun 2017 ini, saya menargetkan Rp 205 triliun,” katanya dalam acara BUMN Marketeers Awards 2017 di Jakarta.
Target laba tersebut menurutnya diharapkan dapat tercapai melalui ATM Bersama Bank Himbara (Himpunan Bank-bank Negara) yang bisa diakses nasabah pada akhir tahun 2017. Dari data Kementerian BUMN tercatat, laba Rp 39 triliun pada triwulan pertama 2017, sedangkan aset pada triwulan pertama mencapai Rp 6.560 triliun.
Namun, di sisi lain Kementerian BUMN juga mencatat ada 25 BUMN yang mengalami kerugian pada triwulan I 2017. Beberapa BUMN merugi itu diantaranya; PT Kertas Leces, PT Industri Sandang (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan yang mengejutkan adalah Perum Bulog dengan kerugian mencapai Rp 913 miliar.
“Bulog rugi Rp 913 miliar pada triwulan I-2017, 2016 untung. Saya yakin triwulan I dan II sudah mulai untung,” tutur Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A. Putro dalam Media Gathering Kementerian BUMN di Wikasatrian, Bogor, pada 28 April 2017 lalu.
Larangan Hadir Di Gedung Bundar
Seperti diketahui bersama, Menteri BUMN Rini M. Soemarno dilarang menghadiri rapat kerja (raker) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), khususnya dengan mitra kerjanya di Komisi VI DPR.
Larangan itu berlaku sejak Pansus Angket Pelindo II menyerahkan hasil rekomendasinya ke Paripurna DPR pada 23 Desember 2015 lalu. Salah satu poinnya adalah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan Rini dari jabatan Menteri BUMN.
Namun belakangan, dari rekomendasi itu, Plt Ketua DPR saat itu Fadli Zon diminta melarang Rini hadir ke DPR. Dengan demikian hingga kini, Rini tak bisa lagi hadir berkonsultasi ke gedung bundar guna membahas program kerja dan anggaran Kementerian BUMN.
Bahkan dari ketidak harmonisan hubungan tersebut, hingga kini RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) APBN-P 2016 Kementerian BUMN belum pernah di bahas padahal DPR sendiri sudah mulai membahas pagu indikatif RKAKL 2017.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI Azam Azman Natawijana menjelaskan, pihaknya di komisi VI DPR sebetulnya ingin mengundang Rini ke DPR untuk membahas RKAKL APBN-P 2016 plus RAPBN 2017. Khusus di APBN-P 2016, ia memandang pembahasan RKAKL sangat penting karena di dalamnya ada usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) di APBNP 2016 senilai Rp 53 triliun. Padahal dana PMN sangat dibutuhkan oleh BUMN dalam pembangunan infrastruktur jalan tol hingga pembangkit listrik.
Pimpinan Komisi VI sendiri beberapa kali telah mengirim surat ke Pimpinan DPR untuk meminta izin menggelar raker dengan Menteri BUMN namun tetap ditolak. 9 dari 10 fraksi di Komisi VI telah bersedia menggelar raker dengan Menteri BUMN namun ada 1 fraksi, yaitu PDIP, yang masih menolak Rini untuk hadir dalam raker.
Azam mengakui surat dari Fadli Zon sebetulnya janggal karena dalam rekomendasi panja tak ada kata-kata yang menyebutkan DPR dilarang menggelar rapat dengan Rini Soemarno. Yang ada hanya keputusan terkait Pansus Angket Pelindo 2 meminta Presiden untuk berhentikan Menteri BUMN, bukan melarangnya hadir ke DPR.
Melihat kondisi tersebut, sebagai jalan tengah mencairkan kembali hubungan DPR dan Menteri BUMN, Presiden Jokowi telah mengirim surat ke Pimpinan DPR. Isinya, Presiden menugaskan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro untuk sementara menghadiri raker dengan Komisi VI guna membahas RKAKL Kementerian BUMN. Hingga kini tercatat sudah 11 kali Menteri Keuangan mewakili Menteri BUMN hadir dalam raker dengan DPR.
Namun kiranya langkah tersebut tidak juga mengatasi masalah yang terjadi. Bahkan celakanya, DPR belum lama ini berkeinginan untuk memasukkan aturan keterlibatannya dalam memilih direksi BUMN ke dalam rancangan revisi Undang-Undang BUMN. Awal Juli ini, rencananya draf revisi UU itu akan dibahas di Badan Legislasi DPR.
Kalau keinginan DPR untuk ikut melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilihan Direksi BUMN sampai terjadi, berarti DPR telah jauh keluar dari fungsinya di sisi pengawasan menjadi fungsi pelaksanaan.
Di sisi pemerintah, memang ada banyak BUMN yang diduga salah kelola karena penugasan langsung untuk melaksanakan proyek besar yang tidak didasari studi memadai, mulai dari kereta cepat hingga urusan pangan.
Sementara itu, rencana pembentukan holding BUMN pun diyakini membuat tata kelola BUMN kian menyempit. Pengelolaan semakin terpusat di tangan direksi holding, akibatnya, kontrol terhadap BUMN kian lemah. Namun tak berarti kekurangan itu menjadi alasan DPR untuk ikut campur menentukan direksi BUMN.
Rini yang “Untouchable”
Diantara Menteri-menteri wanita lain Presiden Jokowi yang kontroversial, kiranya nama Menteri BUMN Rini M. Soemarno salah satu diantaranya. Bahkan sudah sejak lama, desakan untuk mundur ke Rini sudah datang dari PDI-P, partai utama pendukung pemerintah.
Belakangan langkah PDI-P juga diikuti oleh partai-partai lain. Parpol seperti bersatu menyuarakan agar Rini mundur. Semua fraksi yang ada di DPR pun sepakat untuk membentuk panitia khusus Pelindo, yang diduga sengaja dibentuk untuk menarget Rini.
Mengapa Rini menjadi target padahal ia bukanlah seorang politisi dan berlatar belakang Partai Politik? Namun demikian, tidak berarti Rini tidak piawai dan lihai berpolitik. Inilah yang menarik dan akan dibahas selanjutnya.
Sebelumnya, nama Rini M. Soemarno tidaklah terlalu dikenal publik. Pasca hiruk pikuk hasil Pemilu Presiden 2014 dan sengketa hasilnya di Mahkamah Konstitusi. Wanita kelahiran Maryland, Amerika Serikat, pada 9 Juni 1958 silam ini tiba-tiba ditunjuk menjadi Ketua Tim Transisi pemerintahan untuk pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Mengapa begitu? Bagi banyak orang, sosok Rini hanya dikenal sebagai mantan menteri atau petinggi Astra yang tiba-tiba dapat panggung di dunia politik. Terlebih lagi, Rini memang menjadi menteri pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Namun, bila kita masuk lebih dalam ke aktivitas PDI-P, terlihat Rini adalah sosok yang bisa dikatakan sangat akrab dengan Megawati kala itu. Di mana ada Megawati, di situ selalu ada Rini, baik di Jakarta, luar kota, maupun luar negeri mereka selalu tertangkap mata kamera media.
“Selesai pemerintahan Ibu Megawati, yang saya lihat hanya Ibu Rini yang selalu setia mendampingi Ibu Megawati dalam berbagai acara ke mana pun,” ungkap Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo saat masih menjabat waktu itu.
Rini, dulu lebih dikenal sebagai Rini Soewandi sebelum berpisah dengan suaminya saat itu. Menurut Tjahjo, sebelum masuk kabinet, Ibu Mega sudah kenal dekat dengan Ibu Rini. Bahkan loyalitas Rini kepada Megawati juga diakui oleh politisi dari luar PDI-P maupun koalisi pengusung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla saat itu.
Kemudian, setelah berhasil masuk dan dipilih menjadi Menteri BUMN dalam jajaran ring satu Kabinet Kerja Jokowi. Saat itulah hubungan Rini dengan Megawati dikabarkan mulai memudar. Sebaliknya, “hubungan” (kerja) Rini dengan Presiden Jokowi semakin tidak bisa dipisahkan. Dimana ada Jokowi hampir selalu ada Rini mendampingi.
Rini semakin menunjukkan eksistensinya dengan menggarap berbagai proyek besar dan kontroversial diantaranya proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang kini masih jalan di tempat.
Lalu, apakah lantaran merenggangnya hubungan Rini dan Megawati yang membuat Rini kini menjadi target para politisi khususnya PDI-P karena dianggap tidak berbalas budi?. Kita tidak mengetahui episode selanjutnya karena cerita masih berlangsung.
Namun yang pasti, antara Presiden Jokowi, para politisi PDI-P di gedung bundar dan Rini adalah kawan-kawan loyal pilihan Megawati. Tak bisa dipungkiri saat ini Menteri Rini sedang gencar berpolitik untuk memperkuat eksistensinya. Terbukti, sampai saat ini ia masih tetap “untouchable” dan bertahan tak tergoyahkan di tengah hembusan reshuffle kabinet dan derasnya tuntutan untuk segera mengundurkan diri. (dbs/T29)
