Apakah benar Jokowi anti Islam?
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]P[/dropcap]artai Gerindra memberi catatan merah terhadap tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, terutama soal demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran. Menurut Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria (19/10), salah satu hal yang membuat aspek demokrasi mengalami kemunduran adalah Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Menurut Ahmad, Perppu Ormas dinilai sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang represif, otoriter dan tafsir tunggal dari pemerintahan Jokowi. Sebagai korban dari Perppu Ormas tersebut, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui juru bicaranya, Ismail Yusanto mengklaim pemerintahan Jokowi bukan hanya represif, tapi juga anti Islam.
Berdasarkan dua pernyataan ini, apakah Jokowi yang Muslim adalah anti Islam? Dan bagaimana strategi politik Islam Jokowi dalam skala nasional dan skala Internasional?
Ahok effect Hingga Pembubaran HTI
Kisruh Pemilihan Gubernur (Pilgub) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta diklaim sebagai medan penerapan politik Islam praktis. Maksud Politik Islam praktis disini adalah usaha menghalalkan segala cara termasuk menggunakan nama besar Islam sebagai alat untuk meraih kemenangan dalam panggung politik. Gagasan ini makin diperkuat dengan kasus penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Nampaknya Pilgub DKI juga berpengaruh terhadap eksistensi Jokowi. Jokowi memahami jika segelintir orang menduga ia berpihak kepada Ahok. Apalagi, Ahok adalah wakil gubernur saat ia menjadi gubernur di ibukota. Ahok yang keturunan Tionghoa dianggap sebagian warga muslim tidak layak dipilih sebagai pemimpin, karena ucapannya yang menyitir Surat Al Maidah ayat 51, di Kepulauan Seribu. Efek dari dugaan memihak Ahok inilah yang membuat Jokowi dituduh sebagai anti Islam.
Tuduhan anti Islam makin gencar, setelah ia mengeluarkan instruksi untuk membubarkan HTI dan menerbitkan Perppu Ormas. Ia juga dituduh sebagai musuh para ulama, ketika Habib Rizieq dijadikan tersangka atas kasus chat pornografi.
Strategi Jokowi Dalam Skala Nasional
Sejak Aksi Bela Islam yang dilakukan 4 November 2016 lalu, Jokowi telah berupaya menjalin komunikasi dengan kalangan pemuka agama Islam untuk meredam tensi politik di Pilkada DKI, terutama setelah pecah kasus penistaan agama yang melibatkan Ahok. Hal ini terlihat dengan diundangnya para tokoh Islam ke Istana, seperti Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faisal Zaini, serta Pengurus Pusat Muhammadiyah Syaiful Bakhri.
Ini merupakan salah satu strategi Jokowi untuk menepis isu anti Islam dan memusuhi ulama. Jokowi membuktikan bahwa ia mampu merangkul para ulama dari NU maupun Muhammadiyah yang merupakan dua basis Islam terbesar di Indonesia.
Untuk memperkuat gagasan tersebut, Jokowi meminta agar semua pihak tanpa terkecuali, dapat membedakan masalah agama dan masalah politik. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden saat meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Dalam Konferensi Internasional dan Multaqa Nasional IV alumni Al-Azhar Indonesia di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa hari yang lalu, Jokowi juga menghimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menyikapi kemudahan akibat perubahan global, terutama dengan adanya media sosial, e-commerce, dan ekonomi digital.
Menurutnya informasi yang disuguhkan bila tidak disaring akan sangat membahayakan dan memengaruhi karakter bangsa, nilai-nilai keislaman serta memengaruhi cara pandang para santri. Karena itu, anak-anak muda perlu dirangkul dan didampingi dengan dakwah yang benar, sehingga bisa dihindarkan dari pengaruh radikalisme dan kekafiran.
Berkenaan dengan hal itu, Jokowi menetapkan Hari Santri Nasional pada setiap tanggal 22 Oktober. Kebijakan itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap santri di seluruh Indonesia. Penetapan hari raya tersebut juga dinilai sebagai pengenangan atas resolusi Jihad yang dilakukan oleh KH Hasyim Asy’ari. Selain itu, sebagai penghargaan atas konsistensi jaringan santri dalam menjaga dan mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berkaitan dengan kepentingan umat Islam, Jokowi juga memberikan perhatian serius terhadap ekonomi berbasis syariah. Dalam pidato pembukaan Forum Ekonomi Dunia Islam, Agustus 2016, Jokowi menyebut komunitas Muslim memiliki peluang yang lebih besar untuk memajukan perekonomian, di saat kondisi ekonomi global tengah lesuh.
Sejalan dengan itu, ia menginginkan agar Jakarta menjadi pusat keuangan syariah internasional. Karena menurutnya, Jakarta memiliki potensi untuk mengembangkan wisata syariah, restoran halal, dan industri syariah. Sementara itu, kuota bagi jemaah haji Indonesia juga kembali normal, setelah sempat dipangkas 20 persen akibat renovasi Masjidil Haram.
Pemerintah Jokowi dinilai turut memperhatikan nasib para anggota militer perempuan yang beragama Islam. Di era pemerintahannya, ia mengizinkan agar para polisi perempuan dan tentara perempuan menggunakan jilbab atau penutup kepala.
Sementara itu, berdasarkan survei dari Indikator Politik Indonesia, membuktikan kalau sebagian besar masyarakat tidak melihat Jokowi sebagai sosok yang anti Islam dan memusuhi ulama. Survei tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas responden menolak anggapan tersebut.
Strategi Jokowi Dalam Skala Internasional
Di panggung dunia, Jokowi juga memperlihatkan perhatian besar terhadap Islam. Pada KTT Arab-Amerika Serikat, 21 Mei lalu, Jokowi mengajak para pemimpin untuk berhenti memusuhi Islam terutama dalam kaitannya dengan pemberantasan terorisme. Menurutnya aksi-aksi terorisme seperti ISIS telah mencoreng nama Islam di mata dunia dan bertolak belakang dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin (agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta).
Di tahun ini, Jokowi juga termasuk dalam 15 besar tokoh Islam yang paling berpengaruh di dunia. Ia berada di urutan 13. Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siraj berada di urutan 20, sedangkan tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin mengekor di belakang Said Aqil. Masuknya nama Jokowi di antara para tokoh Islam di daftar tersebut, karena dinilai mampu mengelola kerukunan dan keberagaman di Indonesia, sehingga layak dijadikan contoh untuk negara lain.
Momentum ini secara politis mengandung dua maksud sekaligus. Di satu sisi, sebagai pengukuhan di mata dunia bahwa pilar Islam di Indonesia itu ada dua, yaitu NU dan Muhammadiyah. Di sisi lain, memperkuat sikap Jokowi yang tegas menolak kehadiran Islam radikal di Indonesia, namun memiliki hubungan baik dengan para ulama.
Dengan demikian, masih mungkinkah menuduh Jokowi anti Islam? (K-32)