Jawa Barat (Jabar) disebut-sebut adalah wilayah paling strategis bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena merupakan 18 persen kantong suara nasional.
PinterPolitik.com
Bagaimana tidak, ada begitu banyak proyek pembangunan infrastruktur hingga properti di tanah kujang, yang dimulai di era kekuasaan Jokowi. Sebut saja, ada proyek Light Rail Transit (LRT) dari Cikarang sampai Cawang, lalu ada ‘kota masa depan’ Meikarta di Cikarang, kereta cepat Jakarta-Bandung, Bandara Kertajati di Majalengka, sampai proyek MNC Land di daerah Lido, Bogor, yang disebut-sebut ‘ditempeli’ oleh uang Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Proyek-proyek tersebut dapat menjadi ‘kartu as’ Jokowi untuk menjadi ‘raja infrastruktur’—julukan yang cukup layak karena banyaknya proyek infrastruktur selama kekuasaan pria kelahiran Solo ini. Tentu dengan garis bawah bila semuanya berjalan dengan lancar dan Jokowi dapat mengambil popularitas atas kesuksesannya dalam program-program tersebut. Tapi, bila pembangunan terus tersendar printilan skema pembayaran sampai perizinan, maka popularitas Jokowi sudah pasti juga akan tersendat. (Baca juga: Ambisi Proyek Infrastruktur)
Karenanya, Jokowi sudah pasti harus mengamankan Jawa Barat dengan segala daya. Pada Selasa (17/1), Jokowi melakukan blusukan ke Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan agenda bertemu dengan petani-petani di sana. Kunjungan kerja presiden tersebut didampingi oleh Bupati Tasikmalaya, sekaligus calon wakil gubernur Jawa Barat, Ruzhanul Ulum (Uu) yang menjadi pasangan Ridwan Kamil.
Pertemuan Jokowi dengan Uu di dalam satu mobil saat kunjungan ke Jabar ini tentu saja mengundang banyak perhatian. Diplomasi ini mengindikasikan strategi politik sang presiden untuk memastikan Jawa Barat akan ‘aman’ selepas Pilkada kali ini. Apalagi Jokowi punya kedekatan dengan calon petarung yang bisa saja menang nanti.
Lalu, siapa saja petarung jagoan Jokowi di Jabar? Ada satu, dua, atau tiga?
Political Endorsement Jokowi
Selama menjabat sebagai presiden, Jokowi sukses mengerek citra positifnya di Jabar, provinsi yang memang paling sering ia kunjungi. Tak hanya karena suka main di Istana Bogor atau berkunjung ke Paris van Java Bandung, Jokowi banyak mengawasi proyek-proyek infrastruktur yang nyatanya berdampak signifikan kepada pertumbuhan ekonomi di Jabar. Perekonomian Jabar tumbuh positif sebesar 5,29 persen, pada Triwulan II tahun 2017.
Citra positif ini sukses mengerek elektabilitas Jokowi melampaui Prabowo Subianto di wilayah Jabar, menurut survei SMRC pada November 2017 lalu. Padahal, kharisma dan sosok Prabowo sebenarnya lebih disukai oleh masyarakat Jabar sejak Pemilu 2014.
Prabowo menang di Jawa Barat pada 2014, dengan mendapatkan 59,78 persen suara, sementara Jokowi hanya mendapatkan 40,22 persen suara. Jokowi hanya menang di empat kabupaten, sementara selebihnya dikuasai oleh Prabowo.
Apa yang menyebabkan elektabilitas Prabowo tinggi saat itu? Djayadi Hanan dari SMRC memaparkan, bahwa terdapat sokongan kuat dari sosok Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) pada 2014, yang mendukung Prabowo, sehingga Prabowo menang di Jabar.
Ada semacan political endorsement atau promosi politik dari seorang tokoh yang kuat, berpengaruh, dan punya penerimaan yang tinggi dari masyarakat kepada calon yang sedang bertarung dalam pemilu. Pada kasus Pemilu 2014 di Jabar, Aher merupakan endorser Prabowo di Jabar.
Sementara kini, kita tahu bahwa Prabowo tengah lesu dan Aher sebentar lagi lengser. Momentum ini tidak dilewatkan begitu saja oleh Jokowi, yang kemudian sukses menyalip keduanya.
Survei Indocon secara khusus tentang political endorsement di Jabar, memaparkan bahwa Jokowi memiliki pengaruh sebesar 40 persen, Prabowo dengan 32 persen, Aher dengan 27 persen, dan ada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan 24 persen .
Pengaruh besar Jokowi ini sudah pasti harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para calon petarung di Pilkada Jabar. Mereka harus berebut ‘dukungan’ dengan menunjukkan kedekatan atau kesamaan pandang dengan Jokowi dalam berbagai hal.
Sehingga, pada gelaran Pilkada seperti ini, political endorsement akan terjadi dari sosok besar di level nasional kepada calon kepala daerah yang bertarung. Semua calon perlu mendapatkan endorsement dari Jokowi untuk menang, dan tentu saja, pada saatnya nanti di Pemilu 2019, calon tersebut akan balik memberi endorsement kepada Jokowi di Jabar.
Lantas, apakah semua calon memiliki kedekatan yang cukup untuk mengambil endorsement dari popularitas dan elektabilitas Jokowi di Jabar? Apakah berarti Uu sudah curi start mengambil endorsement itu?
Jokowi Aman Punya Golkar, Nasdem, dan Hanura
“Saya juga dikasih petuah. Harus cinta rakyat. Kata beliau, rakyat itu butuh diperhatikan. Saya cinta rakyat, rakyat juga akan cinta. Pak Jokowi sayang ke rakyat,”
-Ruzhanul Ulum-
Political endorsement nyatanya amat penting dalam kontestasi pemilihan di level manapun, baik Pilkada maupun Pilpres. Beruntung bagi partai-partai, atau calon-calon yang memiliki relasi baik dengan Jokowi karena mereka akan punya akses cepat untuk mendapatkan endorsement itu.
Banyak pihak memang telah menyebut bahwa pasangan Deddy Mizwar – Dedi Mulyadi memiliki kedekatan dengan Jokowi melalui Partai Golkar. Golkar disebut-sebut telah menjadi ‘partainya’ Jokowi beberapa waktu terakhir, dan Dedi Mulyadi sudah ‘berhutang’ kepada Jokowi karena pada akhirnya mendapatkan rekomendasi dari DPP Golkar untuk maju di Jabar. (Baca juga: Dedi Mulyadi Menuju DPP Golkar?)
Tapi, tentu kita tidak boleh lupa bahwa ada Nasdem yang juga sudah mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi, dan Nasdem ada di pihak lain di Jabar. Nasdem yang mendukung Ridwan Kamil (Emil) – Ruzhanul Ulum (Uu) nyatanya juga telah membuat pakta bersama bahwa pasangan ini akan mendukung Jokowi di 2019 bila menang. Terlebih, dengan Emil secara pribadi, Jokowi bahkan punya hubungan spesial karena keduanya adalah sahabat lama.
Sebagai tambahan, ada pula Hanura di pihak Emil-Uu yang juga sudah mendukung Jokowi untuk 2019. Namun, Hanura kini sedang diterpa badai kepemimpinan di internal partai.
Kedua pasangan calon tersebut, Duo DM dan Emil-Uu, nyatanya adalah dua pasangan dengan elektabilitas tertinggi sejauh ini. Keduanya bersaing sengit dalam memperebutkan kantong-kantong kelompok pemilih di Jabar.
Duo DM disebut memiliki keunggulan karena Deddy Mizwar masih memiliki elektabilitas yang tinggi sebagai petahana. Pasangan ini juga mampu unggul di kalangan pemilih berlatar belakang tradisional Sunda karena kuatnya sosok Dedi Mulyadi.
Belum lagi, pasangan ini juga kuat karena disokong oleh kelompok pebisnis yang berkepentingan di Jabar, yang bernaung di dua partai pengusung mereka: Golkar dan Demokrat. (Baca juga: Duo DM, Kartu As Jabar)
Walaupun demikian, Dedi Mulyadi memiliki hubungan relatif tidak terlalu baik dengan kalangan Islam konservatif karena sinkretisme Islam-Sunda miliknya sering dipersepsikan negatif.
Sementara Emil-Uu bisa saja meraih suara kalangan konservatif tersebut. Suara kalangan Islam juga bisa bertambah karena Uu adalah tokoh kuat PPP Jawa Barat. Selain itu ada PKB yang juga mendukung keduanya dan menguasai massa Islam tradisional, yang juga berjumlah besar di Jabar. Sosok Emil juga membantu pasangan ini merebut hati pemilih perkotaan, sementara pemilih dari pedesaan akan mudah digaet oleh Uu.
Ya, keduanya memang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang jelas, elektabilitas keduanya akan terus salip menyalip. Jokowi punya keuntungan besar dekat dengan kedua pasangan ini.
Bagaimana dengan dua pasangan lain, Sudrajat – Ahmad Syaikhu dan TB Hasanudin – Anton Charliyan?
Dengan Sudrajat – Syaikhu yang diusung Gerindra-PKS, Jokowi mungkin sudah lepas tangan. Ya sudahlah, tidak mungkin juga mereka akan mendekat meminta endorsement dari Jokowi, kan? Belum lagi, pasangan ini memang dianggap lemah karena Sudrajat termasuk calon Gerindra yang tidak populer, dan internal PKS sendiri sempat goyah karena mengajukan Syaikhu, bukannya Netty Prasetiyani, istri Gubernur Aher.
Sementara dengan pasangan TB Hasanudin – Anton Charliyan, Jokowi cenderung ‘dingin’. Pasangan yang diusung PDIP ini juga belum terlihat melakukan endorsement terhadap popularitas Jokowi, apalagi dalam status sebagai sesama ‘petugas partai’-nya Megawati Soekarnoputri.
Namun, yang bisa diduga, PDIP akan ‘menjual’ nama Jokowi di Pilkada Jabar, seperti cara mereka memenangkan Pileg 2014 lalu. Bagi Jokowi, hal ini belum berarti ia akan dapat menggunakan kekuatan politik keduanya bila menang, karena PDIP nyatanya belum menyatakan akan mengusung Jokowi lagi di 2019.
Bisakah PDIP jadi ‘kaki ketiga’nya Jokowi di Jabar? Mungkin saja. Tapi tidak juga taka pa. Setidaknya sekarang dia sudah punya ‘dua kaki’ di Jabar. (R17)
