Strategi saling tuduh dan kritik dua kubu yang sedang bersaing, serta plin-plan dan rapuhnya pengambilan kebijakan publik semakin menunjukkan bahwa kedua kandidat capres-cawapres sebenarnya sedang mengidap political illiteracy. Benarkah demikian?
PinterPolitik.com
[dropcap]T[/dropcap]antangan ekonomi Indonesia kini kian besar di tengah semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, kenaikan harga minyak, dan bencana alam yang bertubi-tubi. Para pemimpin politik di negeri ini pada akhirnya dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam menghadapi berbagai persoalan tersebut.
Dalam konteks tersebut, Pilpres 2019 dianggap sebagai momentum para capres dan cawapres merumuskan berbagai strategi kebijakan yang tertuang dalam visi misi mereka untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi politik di atas.
Namun, memasuki lima bulan menjelang Pilpres berlangsung, masyarakat justru dihadapkan pada drama politik elit yang tak berkesudahan. Alih-alih bertarung dalam kebijakan dan program kerja, justru strategi saling tuduh dan kritik dengan bumbu-bumbu hoaks dan sejenisnya menjadi warta utama pertarungan politik.
Kubu Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana yang plin-plan dan rapuh dalam pengambilan kebijakan publik, serta Prabowo Subianto sebagai oposisi yang tak jelas program pembangunannya semakin menunjukkan indikasi bahwa kedua kandidat sebenarnya mengidap “penyakit akut” yang disebut sebagai political illiteracy. Benarkah demikian?
Political Illiteracy, Sebuah Kenyataan Pahit
Dipicu oleh perasaan tidak percaya diri dan landasan moral yang hampa dalam diri seorang pemimpin, buta huruf politik atau political illiteracy adalah keganasan nyata yang menggerogoti masyarakat dan demokrasi dewasa ini.
Mungkin saja hal tersebutlah yang menyebabkan kondisi politik di Indonesia mengalami kemandegan yang tak berkesudahan dalam kontribusinya terhadap pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Korupsi yang merajalela serta para oligark yang kian senang berselingkuh dengan penguasa adalah bukti bahwa Indonesia berpotensi akan terus stagnan di level negara berkembang.
Jika berkaca pada negara lain, saat ini bahaya terbesar yang dihadapi Amerika Serikat (AS) misalnya, bukanlah kelompok teroris, nuklir Korea Utara atau Vladimir Putin dan Xi Jinping.
Dailyrepublic.com salah satu media di AS menyebut bahwa ancaman nyata bagi demokrasi di negara tersebut adalah kebutaan politik atau political illiteracy yang lahir dari erosi nilai-nilai kewarganegaraan, sektarianisme budaya, keasyikan dengan kepentingan pribadi yang sempit dan subordinasi pemikiran rasional ke impuls “emosional tanpa kepala”.
Terpilinya Presiden Donald Trump adalah contoh hasil yang tragis dan tak terelakkan dari political illiteracy. Dalam kasus ini, pengalaman dan pengetahuan politik bernegara menjadi benar-benar penting. Pasalnya Presiden AS adalah jabatan dengan otoritas atas 15 departemen utama yang mempekerjakan lebih dari 4,2 juta orang.
Menurut The New York Times, Trump dianggap sebagai sosok yang sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap departemen-departemen tersebut akibat kurangnya pengetahuan umum tentang pemerintahan, sistemnya, serta proses dan filosofi yang mendasarinya. Ia juga tak mengerti sepenuhnya sistem hukum dan struktur peraturan yang memandu pekerjaan mereka.
Selain itu, tidak banyak penasihat terdekatnya yang mengerti tentang politik dan pemerintahan. Di awal pemerintahan Trump pun, tak satu pun dari anggota lingkaran dalamnya yang memiliki gagasan tentang kompleksitas besar yang sedang dihadapi AS terkait ratusan masalah kebijakan, serta masalah dan peluang yang mendesak baik di dalam maupun luar negeri.
Implikasinya terlihat pada apa yang dihadapi dunia hari ini. Kebijakan perang dagang AS terhadap Tiongkok yang menyebabkan kolapsnya kondisi ekonomi di beberapa negara seperti Turki dan Argentina merupakan salah satu contoh political – pada konteks ini juga economical – illiteracy yang terjadi pada Trump.
Ekonom terkemuka AS, Jeffrey Sachs dalam forum IMF-World Bank di Bali bahkan mendesak dunia untuk berbicara dan menentang keputusan Trump terkait pengenaan tarif miliaran dolar terhadap barang-barang Tiongkok. Ia juga menyebut bahwa perang tersebut adalah akibat kebutaan Trump terhadap esensi ekonomi dan geopolitik di era demokratisasi ini.
Lalu, dalam konteks politik Indonesia dan proses demokrasi jelang Pilpres 2019, mungkinkah dua kandidat calon presiden saat ini adalah sosok seperti Trump? Dengan kata lain, berkaca dari kondisi ekonomi nasional pemerintahan Jokowi saat ini dan konteks program kerja dalam kampanye Prabowo, mungkinkah kedua kandidat ini sebenarnya sedang mengalami political and economically iliteracy tersebut?
Tak Berkapasitas dan Tak Berkualitas?
Gagap merespon isu global adalah salah satu ciri politisi Indonesia hari ini. Dengan pendekatan populis, banyak elit politik hari ini hanya berfokus pada perolehan suara dan kemenangan Pemilu tanpa mengindahkan substansi persoalan bangsa dan kepentingan rakyat.
Beberapa isu – seperti ekonomi, bencana, kenaikan BBM, hoaks – cenderung hanya dihadapi dengan rangkaian aksi klarifikasi, nyinyir di media sana sini, dan jika sudah blunder, saling tuduh, tangkap, serta kritik. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana masing-masing dicitrakan sebagai pembela kepentingan rakyat.
Dalam konteks gagasan ekonomi misalnya, seperti yang dikutip dari Bloomberg, perang gagasan antara kubu Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno saat ini masih berkutat di seputar isu nasionalisme ekonomi dengan cara mengkapitalisasi ekonomi kerakyatan sebagai jargon politik.
Konsekuensinya adalah muncul ketakutan investor untuk datang berinvestasi di Indonesia. Padahal, investasi asing masih menjadi faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, dengan mengglorifikasi isu nasionalisme ekonomi ternyata mampu menarik simpati pemilih.
Di kubu petahana, kebijakan Jokowi yang fokus membangun infrastruktur tanpa mempedulikan beban utang – kini diperparah pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak – tentu menjadi gambaran populisme ekonomi yang berpotensi melahirkan dampak buruk bagi ekonomi nasional. Kurs rupiah kini menyentuh Rp 15.269 per dolar AS dan diprediksi terus meningkat hingga akhir tahun serta memberatkan pembayaran utang-utang luar negeri.
Rupiah loyo ekonomi ambruk pihak pemerintah bilang jangan di jadi kan bahan kampamye ya kalau gak sanggup urus negara nyerah aja
— #2019GantiPresiden# (@ZulPiliank) October 6, 2018
Menariknya, meskipun ada sosok ekonom dalam diri Ma’ruf Amin sebagai cawapres, namun sang kiai pun tak memiliki konsep ekonomi yang konkret dalam merespon pelemahan ekonomi nasional. Ma’ruf hanya sering menyarankan pentingnya ekonomi berbasis syariah yang implementasinya juga masih absurd.
Gagasan ekonomi Jokowi pun saat ini dikritik karena tidak mampu menjawabi konteks perekonomian global. Kebijakan pembantu-pembantunya misalnya terkait ekspor-impor, kebijakan utang, dan lain sebagainya juga dianggap berpotensi memberatkan petani, nelayan dan masyarakat kecil lainnya. Janji Nawacita? Kini tinggal dokumen lusuh yang entah sudah berapa persen diwujudnyatakan.
Sementara, sebagai kubu oposisi, Prabowo hanya sibuk memberikan kritik dan tak memberikan solusi rekomendasi kebijakan bagi kondisi ekonomi yang saat ini dihadapi. Yang dijual sang jenderal hanyalah retorika kebocoran kekayaan nasional yang tampak sebagai gagasan abstrak tak tentu arah.
Selain itu, seringkali solusi yang ditawarkan kubu oposisi juga tak menyentuh akar masalah. Sandiaga Uno misalnya lebih sering menarik perhatian dengan aksi blusukannya di pasar tradisional atau lewat dagelan tempe setipis ATM yang hanya menjadi euforia di sosial media. Ia juga seringkali berbicara tentang kewirausahaan tanpa menyentuh solusi riil keterbukaan akses ekonomi, katakanlah terhadap industri kreatif dan UMKM.
Perhitungan 70% ekonomi kita ada di pasar tradisional itu dari mana?
— Andhyta F. Utami (@Afutami) October 9, 2018
Kubu Prabowo-Sandi hanya sibuk menyerang pemerintah dan mencari celah meraih simpati masyarakat. Dengan terus menggoreng isu rupiah, kenaikan BBM, bahkan juga hoaks, mereka menciptakan propaganda dan provokasi yang hanya berfokus pada kepentingan elektoral mereka di tahun 2019.
Jika terus begitu, tentu sulit mewujudkan Indonesia yang berkemajuan dengan mengandalkan politisi yang sedang mengalami political illiteracy ini. Kondisi-kondisi tersebut memang menjelaskan bahwa baik Prabowo maupun Jokowi sama-sama terperangkap pada political illiteracy.
Terlebih, banyak pengamat yang menyebut bahwa Indonesia kini sedang berada pada kondisi middle income trap, yakni keadaan ketika suatu negara berhasil mewujudkan masyarakat berpendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.
Perilaku politik para kandidat ini sesuai dengan pemikiran ilmuwan politik dari Standford University, Francis Fukuyama, tentang political decay atau pembusukan politik. Kondisi political decay menyiratkan sistem checks and balances dalam sebuah negara mengalami pelemahan.
Hal ini juga dikombinasikan dengan polarisasi partisan jelang Pilpres yang tidak menampilkan gagasan kebaruan dan justru bertujuan menolak pemerintah melakukan sesuatu daripada mendukung pemerintah untuk mempromosikan kebaikan bersama.
Sementara dalam pemerintahan itu sendiri terjadi krisis anggaran yang berulang, stagnasi birokrasi, dan kurangnya inovasi kebijakan. Hal tersebut menurut Fukuyama menunjukkan bahwa adanya sistem politik yang berantakan.
Merujuk pada kapasitas dan kapabilitas baik Prabowo maupun Jokowi dalam merespon isu-isu penting, serta tidak adanya visi misi yang konkret dari kedua kubu menjelang Pilpres 2019, memang menunjukkan bahwa para politikus Indonesia masih mengalami political illiteracy.
Hal ini tentu disayangkan dan menjadi pertanyaan besar dalam konteks persaingan politik untuk kemajuan bangsa dan negara karena tidak ada hal konkret dan berorientasi kemajuan yang ditawarkan. (M39)
