HomeNalar PolitikPLN-Pertamina, Pemerintah Pilih Kasih?

PLN-Pertamina, Pemerintah Pilih Kasih?

Perusahaan Listrik Negara (PLN) mendapatkan sorotan publik dan pemerintah akibat listrik di sebagian pulau Jawa yang padam secara massal. Di sisi lain, ada pula kasus Pertamina yang dihadapkan dengan permasalahan tumpahan minyak di laut Karawang, Jawa Barat.


PinterPolitik.com

“This is what we must recognize before it’s too late because the real crisis is not global warming, environmental destruction, or animal agriculture. It is us.” – Prince Ea, YouTuber dan musisi aktivis hip-hop asal Amerika Serikat

Pimpinan dan manajemen PLN dibuat kalang kabut menghadapi berbagai komplain publik terkait pemadaman listrik massal yang terjadi di sebagian wilayah pulau Jawa. Belum lagi, komplain-komplain tersebut disertai dengan tuntutan-tuntutan ganti-rugi.

Perasaan kalang kabut bukan main terasa ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut datang memberikan komplain dan meminta kejelasan. Seperti seseorang yang juga merasa merugi, sang presiden dengan tegas memberikan tenggat waktu bagi PLN untuk menuntaskan persoalan listrik yang terjadi.

Namun, sebenarnya bukan hanya PLN yang menghadapi persoalan yang berdampak pada kerugian masyarakat. BUMN lain – Pertamina – juga santer dibahas oleh media terkait tumpahan minyak yang terjadi di laut Karawang, Jawa Barat.

Kabarnya, tumpahan minyak tersebut juga merugikan berbagai pihak dengan terus meluasnya dampak yang disebabkannya. Luasnya lautan tentu tak mengenal batas. Boleh jadi, DKI Jakarta – provinsi tetangga Jawa Barat – akan merasakan dampaknya.

Pertanyaannya, seberapa besar dampak tumpahan minyak tersebut? Lalu, seperti lirik lagu pembuka serial Crayon Shincan, mengapa hanya PLN yang dimarahi? Mengapa tidak juga Pertamina?

Tumpahan Minyak

Tumpahan minyak di laut Karawang terjadi akibat kebocoran sebuah sumur gas Pertamina Hulu Energi (PHE) di Laut Jawa – tepatnya di sumur YYA-1 Blok Offshore North West Jawa (ONWJ). Akibatnya, berbagai pihak turut merugi akibat kebocoran tersebut.

Tumpahan minyak Deepwater Horizon yang terjadi pada tahun 2010 misalnya, turut meninggalkan dampak-dampak lain terhadap lingkungan dan keadaan sosial-ekonomi. Banyak pihak menilai bahwa insiden Deepwater Horizon menyisakan dampak-dampak berkepanjangan – seperti dampak terhadap hayati bahari di Teluk Meksiko.

Dampak lingkungan tersebut bisa saja berdampak pada keadaan sosial-ekonomi masyarakat. Sebuah gerbang informasi daring milik United Nations Environment Programme (UNEP) menjelaskan bahwa tercemarnya kehidupan laut oleh minyak mentah dapat merugikan aktivitas perikanan dan akuakultur.

Secara teknis, tumpahan minyak yang mengambang di laut dapat merusak mesin kapal-kapal nelayan. Selain itu, dari sisi konsumen, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan di wilayah tumpahan minyak juga berkemungkinan untuk tidak laku dijual di pasar.

Baca juga :  Politics and Democracy

Di sisi lain, tumpahan minyak yang terjadi di wilayah pesisir juga mengancam industri lainnya, yaitu pariwisata. Pesisir yang biasanya menjadi tempat wisata akan terancam merugi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam jangka panjang, tumpahan minyak dapat menyisakan trauma tersendiri. Ahli sosiologi Liesel Ritchie dari Oklahoma State University menjelaskan bahwa bencana tumpahan minyak membuat masyarakat terdampak merasa kehilangan perasaan akan memiliki kontrol atas kehidupan mereka.

Lalu, bagaimana dengan dampak tumpahan minyak di laut Karawang?

Bencana tumpahan minyak membuat masyarakat yang terdampak merasa kehilangan perasaan akan memiliki kontrol atas kehidupan mereka. Share on X

Kebocoran tersebut dikabarkan berdampak signifikan bagi lingkungan, kehidupan bahari – seperti terumbu karang, serta nelayan-nelayan di pesisir utara Jawa Barat. Sebuah laporan investigatif Detik X menyebutkan bahwa salah satu wilayah yang paling terdampak adalah area Sungai Buntu.

Warga yang tinggal di daerah tersebut menjelaskan bahwa mereka kehilangan sumber mata pencahariannya sebagai nelayan. Salah satu nelayan juga menyebutkan bahwa hasil tangkapan dan pendapatannya berkurang drastis – dari awalnya menangkap sekitar 7-8 kilogram ikan menjadi hanya 3 kilogram tiap harinya.

Tumpahan minyak yang terjadi di salah satu sumur PHE tersebut dikabarkan telah meluas hingga wilayah laut Kepulauan Seribu – bahkan dikabarkan dapat menyebar ke Jakarta dan Selat Sunda. Dengan begitu, dampaknya pun tidak hanya terbatas di wilayah laut Jawa Barat.

Kabarnya, dampak tersebut juga mulai dirasakan oleh sebagian nelayan di pesisir utara Jakarta, yaitu di Muara Angke. Bahkan, menurut nelayan-nelayan tersebut, hasil tangkapannya menurun hingga 40 persen.

Selain itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa sektor pariwisata dapat berdampak, sektor wisata di Kepulauan Seribu dan Sungai Buntu juga merasakan dampaknya – dengan mengendapnya minyak-minyak mentah di pesisir pantai.

Namun, dampak ekonomi yang dihasilkan oleh tumpahan minyak tersebut belum dapat dihitung secara pasti. Pertamina sendiri kini belum menghitung-hitung kerugian ekonomi yang disebabkannya guna mempersiapkan kompensasi yang dituntut oleh berbagai pihak.

Mengapa Hanya PLN?

Tumpahan minyak Pertamina yang terjadi di laut Karawang memiliki dampak yang luas dan multi-sektor. Dengan cukup luasnya dampak yang disebabkannya, pemerintah sudah sepatutnya juga perlu memberi perhatian atas kinerja BUMN tersebut dalam mengatasi tumpahan minyak.

Di sisi lain, pemadaman listrik massal yang terjadi di sebagian wilayah pulau Jawa mendapatkan sorotan dari Jokowi. Keseriusan sang presiden terkait persoalan tersebut membuatnya datang langsung ke Kantor Pusat PLN untuk mendapatkan penjelasan sekaligus memberikan perintah penanganan.

Kemarahan Jokowi tersebut mungkin sudah sewajarnya meluap. Pasalnya, pemadaman listrik massal yang terjadi pada hari Minggu lalu menyebabkan kerugian hingga Rp 1 triliun.

Baca juga :  Pilkada 2024: Jokowi’s Next Battle?

Selain kerugian material, masyarakat juga bisa jadi merasakan tekanan psikologis atas mati listrik tersebut. Mirip dengan apa yang dijelaskan oleh Ritchie sebelumnya, pemadaman listrik kemarin boleh jadi turut membuat masyarakat Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah kehilangan rasa kontrol.

Jika memang keduanya membuat masyarakat merasa kehilangan rasa kontrol secara psikologis, mengapa hanya PLN yang menjadi perhatian langsung Jokowi?

Kemarahan Jokowi tersebut boleh jadi menggambarkan tantangan yang selama ini dihadapi oleh politik lingkungan. Pasalnya, masyarakat dinilai memiliki informasi dan kesadaran yang minim atas dampak lingkungan yang disebabkan oleh polusi.

Seperti yang dijelaskan oleh Jari Lyytimäkia, Petri Tapiob, Timo Assmutha dalam tulisan mereka yang berjudul Unawareness in Environmental Protection, hambatan bagi upaya perlindungan lingkungan adalah minimnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat terkait persoalan lingkungan.

Lyytimäkia dan tim penulisnya setidaknya menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan masyarakat tidak memerhatikan isu lingkungan, yaitu kurang lengkapnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat, anggapan akan tidak pentingnya isu, minimnya perhatian umum terhadap isu, dan terbatasnya kemampuan masyarakat menyebarkan informasi atas isu.

Faktor-faktor tersebut bisa jadi menggambarkan fokus masyarakat dan pemerintah yang lebih mengarah pada padamnya listrik dan PLN. Pasalnya, pemadaman listrik lalu berdampak pada wilayah-wilayah yang padat penduduk yang ditinggali oleh lebih dari 100 juta jiwa – membuat dampak listrik padam lebih dirasakan.

Dengan begitu isu pemadaman listrik menjadi lebih penting. Pasalnya, seperti apa yang dijelaskan oleh Lyytimäkia dan tim penulisnya, seseorang tidak akan merasa membutuhkan informasi yang lengkap apabila isu yang terjadi tidak mencakup horizon kognitif orang tersebut.

Boleh jadi, perbedaan ukuran dampak psikologis tersebut membuat publik dan pemerintah lebih berfokus pada persoalan mati listrik massal dibandingkan dengan tumpahan minyak. Selain itu, besarnya jumlah penduduk yang terdampak oleh mati listrik membuat isu tersebut lebih diperhatikan.

Mungkin benar apa yang dikatakan oleh lirik Prince Ea di awal tulisan. Sebenarnya, berbagai persoalan lingkungan bukanlah penyebab utama, melainkan persepsi diri kita sendiri akan suatu isu, entah bagaimana persepsi tersebut berdampak di masa depan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Rahasia Kesaktian Cak Imin-Zulhas?

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Di tengah kompetisi untuk tetap eksis di blantika politik Indonesia, Zulkifli Hasan dan Muhaimin Iskandar tampak begitu kuat...

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?

Indonesia First: Doktrin Prabowo ala Mearsheimer? 

Sejumlah pihak berpandangan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan lebih proteksionis. Seberapa besar kemungkinannya kecurigaan itu terjadi? 

More Stories

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Prabowo, the Game-master President?

Di awal kepresidenannya, Prabowo aktif menggembleng Kabinet Merah Putih. Apakah Prabowo kini berperan sebagai the game-master president?