Di atas kertas, pemilihan nama menteri adalah murni hak prerogatif presiden. Namun, diduga ada beberapa pihak yang menekan orang nomor satu tersebut dalam menunjuk menteri.
PinterPolitik.com
Jelang Pilkada serentak 2018, isu reshuffle kabinet kembali mengemuka karena kabarnya ada menteri yang diperkirakan akan maju pada kompetisi tersebut. Kekosongan kursi di kabinet diprediksi membuat presiden memutar otak untuk mencari penggantinya .
Dalam mencari menteri pengganti, presiden tentu harus memperhatikan berbagai faktor. Reputasi dan kinerja dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan menteri. Selain itu, faktor kedekatan dengan partai politik pendukung pemerintah juga masuk dalam pertimbangan agar pemerintahan tidak digoyang.
Selain kedua faktor tersebut, banyak yang menduga bahwa setiap kali memilih nama untuk menjadi pembantunya, presiden kerapkali mendapat tekanan dari pihak lain. Diduga ada banyak pihak yang ingin menitipkan nama agar bisa masuk ke kabinet.
Praktik ini disinyalir selalu muncul dalam setiap pemerintahan. Hampir semua presiden tidak bersih dari tekanan dalam pemilihan menteri. Lalu poros mana saja yang sekiranya dapat menekan presiden untuk menentukan pembantunya?
Titip-menitip Orang Kepercayaan
Presiden beberapa kali mengalami kesulitan menunjuk menteri sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diduga disebabkan oleh ada banyak pihak yang juga ingin menaruh orang kepercayaannya di kursi kabinet.
Di Kabinet Kerja, tokoh-tokoh kuat seperti tokoh senior di kabinet dan seorang ketua umum partai politik diduga memiliki pengaruh besar dalam penunjukan figur seorang menteri. Ada beberapa indikasi mengenai keterlibatan ini.
Pada reshuffle jilid pertama misalnya, ada dua orang kepercayaan Presiden yang harus rela posisinya di Kabinet Kerja tergusur. Kedua nama ini semula menduduki jabatan Sekretaris Kabinet (Seskab) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Padahal, mereka memiliki peran sentral selama kampanye presiden di Pilpres 2014.
Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa sempat terjadi ketegangan antara Presiden, figur senior di kabinet, dan eks Kepala Bappenas tersebut jelang reshuffle. Presiden sebenarnya tidak rela orang kepercayaannya kehilangan jabatan. Akan tetapi tokoh senior tetap kukuh bahwa ia harus pergi. Posisinya kemudian digantikan orang kepercayaan dari tokoh senior di kabinet tersebut.
Kisah serupa juga terjadi pada posisi Seskab. Mantan Seskab tersebut diisukan tidak disukai oleh lingkaran internal ketua umum suatu partai politik. Disebut-sebut inilah yang membuat namanya tidak aman dari kocok ulang kabinet. Jabatan tersebut kemudian diemban oleh nama lain yang lebih disukai oleh sang ketua umum.
Selain dari kalangan internal kekuasaan, tekanan juga dapat muncul dari luar lingkaran tersebut. Pebisnis-pebisnis dapat memanfaatkan jejaringnya agar menteri yang dipilih ramah terhadap dunia usaha. Sudah bukan rahasia bahwa pebisnis acap dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Pada tataran yang makro, dunia usaha mendambakan tim ekonomi yang dapat menjamin prospek dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tataran yang lebih spesifik, pengusaha ingin memastikan jika kebijakan menteri tidak akan bertentangan dengan kepentingan bisnis mereka.
Jika melihat komposisi menteri dari tahun ke tahun, kelompok alumni sebuah SMA ternama di Jakarta juga diduga memiliki andil. Banyak pos menteri yang diisi oleh alumni dari SMA tersebut. Diduga, dalam Kabinet Kerja pun ada alumnusnya yang hingga kini tetap memiliki pengaruh. Bahkan, ada pula alumnus lainnya yang bertengger di jajaran kabinet saat ini.
Asing Cari Pelindung?
Selain tekanan dari dalam negeri, tekanan yang berasal dari luar negeri pun rawan muncul dalam proses pemilihan pembantu presiden. Sejumlah negara dengan berbagai kepentingan ekonomi politik masing-masing harus memastikan kebijakan suatu menteri ramah dengan urusan mereka.
Pos menteri perindustrian misalnya, disinyalir harus memperhatikan kepentingan industri Negeri Matahari Terbit, Jepang. Negara asal Sakura ini memiliki banyak kepentingan industri di Indonesia. Industri besar Jepang seperti otomotif dan manufaktur memerlukan sosok yang dapat memastikan lajunya tetap lancar.
Kini investasi asal Jepang termasuk salah satu yang menjadi primadona bagi proses pembangunan di negeri ini. Menteri Perindustrian kerapkali bertemu dengan investor asal Jepang baik di dalam negeri atau di Negeri Matahari Terbit tersebut.
Secara spesifik, ada proyek kerjasama antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Kerjasama ini akan mengembangkan industri jangka panjang seperti sektor alat transportasi, elektronika, serta makanan dan minuman. JICA juga terlibat dalam proyek infrastruktur besar seperti Mass Rapid Transit (MRT), Pelabuhan Patimban, dan jalan tol Trans Sumatera.
Selain itu menteri pertanian juga diduga harus diisi oleh orang yang dapat memahami kebutuhan bisnis Australia. Australia merupakan pengimpor utama daging sapi dan susu di Indonesia. Negara persemakmuran Inggris tersebut tentu tidak ingin kepentingannya tersebut disulitkan oleh menteri pertanian Indonesia.
Jika melihat kesepakatan berbagai proyek terkini, sulit pula untuk tidak melihat bahwa keputusan yang diambil menteri menguntungkan Tiongkok. Beragam proyek besar terutama infrastruktur bekerja sama dengan Negeri Tirai Bambu tersebut. Diduga menteri yang dipilih harus memuluskan langkah Tiongkok di Indonesia.
Tiongkok Sapu Bersih Proyek Infrastruktur Indonesia http://t.co/9TcIMgQw7c
— Kompas.com (@kompascom) April 25, 2015
Sebagian besar proyek infrastruktur di Indonesia diambil alih oleh Tiongkok. Disebutkan bahwa 24 pelabuhan, 15 bandara, 1.000 km jalan, pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, dan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW) mendapat bantuan negara tersebut. Belum lagi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Untuk memuluskan langkah ini, Tiongkok memerlukan menteri yang tidak alergi dengan negaranya. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur banyak mengambil peran BUMN agar proyek terlaksana. Kandidat menteri BUMN yang memiliki koneksi dengan Negeri Tirai Bambu cenderung akan memiliki keuntungan lebih ketimbang kandidat yanglain.
Amerika Serikat (AS) juga diduga memiliki kepentingan dalam penentuan orang kepercayaan presiden. Sejumlah bisnis besar negara tersebut bisa berada dalam bahaya jika kebijakan seorang menteri tidak ramah bagi kepentingan ekonomi politiknya.
AS merupakan negara yang terkenal akan lobinya. Negara adidaya ini memiliki pelobi dengan kemampuan yang diakui dunia. Negara ini juga terkenal dengan eksepsionalismenya, di mana AS mengganggap diri sebagai negara yang terbaik di dunia dan berhak mengatur negara-negara lain di dunia. Jatuh dan langgengnya suatu rezim di suatu negara kerapkali dipengaruhi oleh restu Negeri Paman Sam ini.
Jokowi & Presiden RI “Korban” Lobi & Politik Amerika: BARU sekitar tiga bulan Joko Widodo dilantik sebagai Presiden… https://t.co/Ctwzt3Hox4
— RMOL.CO (@rmolco) May 7, 2017
Disinyalir bahwa setiap pemimpin di negeri ini kerapkali bertemu dengan perwakilan AS. Dari rezim Suharto hingga terkini,diduga tidak pernah absen dari upaya lobi AS. Menentukan pembantu presiden yang sejalan dengan kepentingan ekonomi politik dapat menjadi agenda negara-negara tersebut.
Langkah AS untuk melakukan lobi terbilang rasional. Salah satu kepentingan ekonomi besar AS adalah Freeport di Indonesia Timur. Hal ini membuat jabatan seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi amat penting. AS memerlukan sosok Menteri ESDM yang tidak banyak melakukan gangguan dalam isu perusahaan tambang multinasional tersebut.
Lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia juga dapat mengambil untung dari pemilihan pembantu presiden di Indonesia. Kedua lembaga ini dapat mengambil untung dari sosok menteri yang dapat diajak bekerja sama. Jika perlu, sosok menteri yang terbuka pada utang cenderung lebih disukai.
Terlepas dari apapun, keputusan final pemilihan menteri berada di tangan Presiden. Ialah yang akan memegang kendali laju suatu kabinet. Akan sangat bijak jika Presiden mendahulukan kepentingan nasional ketimbang kepentingan pihak-pihak yang menekannya. Tidak mudah selalu mudah memang, tetapi kepentingan nasional harus tetap nomor satu. (H33)