Menurut hasil survei LSI Denny JA, sejumlah partai politik akan berguguran pada Pemilihan Legislatif tahun depan. Mengapa bisa begitu?
PinterPolitik.com
“Moralitas dari partai politik harus tumbuh dari kesadaran dan partisipasi para pemilihnya.” ~ Eleanor Roosevelt
[dropcap]O[/dropcap]ktober 2017 lalu, Austria menorehkan sejarah baru saat Sebastian Kurz terpilih sebagai presiden. Pria berusia 31 tahun tersebut, tak hanya menjadi pemimpin negara termuda sepanjang sejarah negerinya, tapi juga dunia. Sosoknya yang tampan dan berkarisma, diduga menjadi salah satu penunjang kemenangannya.
Namun kemenangan Kurz ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi dirinya sendiri, tapi juga partainya, Partai Rakyat Austria atau ÖVP. Sebelum mengusung Kurz, partai tersebut hanya berada di posisi tiga atau 20 persen dalam setiap jajak pendapat. Namun setelah diambil alih, posisi ÖVP langsung meroket ke tempat pertama dengan perolehan suara lebih dari 30 persen.
Apa yang terjadi di salah satu negara Eropa tersebut, juga sempat terjadi saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merebut kursi kepresidenan dari Megawati Soekarnoputri. Partai Demokrat yang saat itu sengaja dibentuk sebagai kendaraan politik presiden ketujuh tersebut, mendadak menjadi partai terbesar di tanah air dan berkuasa selama sepuluh tahun lamanya.
Kasus yang nyaris sama juga terjadi dengan Gerindra. Partai besutan Prabowo Subianto yang baru berdiri tahun 2008 ini, langsung melejit berkat nama besarnya sebagai mantan Danjen Kopassus dan menantu Presiden Soeharto. Hanya saja, masa lalunya yang terkait dengan kejahatan HAM membuatnya harus mengakui keunggulan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.
Sehingga tak heran bila Peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ardian Sopa mengatakan kalau Gerindra maupun PDI Perjuangan – yang saat Pilpres 2014 lalu mengusung Jokowi – menjadi partai politik (parpol) dengan jumlah pemilih terbesar dibanding parpol lainnya berkat popularitas kedua tokoh tersebut.
Berdasarkan hasil survei terakhir LSI Denny JA yang dirilis Selasa (8/5) lalu, PDI Perjuangan memang masih menempati posisi puncak parpol yang dipilih masyarakat. Sementara Gerindra berada di posisi ketiga, di bawah Golkar yang mengekor di posisi kedua. Sementara PKB berada di klasemen partai menengah, bersama Demokrat yang diakui masih punya pamor berkat keberadaan sosok SBY.
Kelima parpol inilah yang menurut Ardian, akan dapat menguasai kursi parlemen melalui Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 nanti, sementara sisanya hanya akan gigit jari saja. Dengan ambang batas parlemen (parlementary threshold) sebesar empat persen, akan sulit bagi 11 partai lainnya untuk meraih suara elektoral karena tidak memiliki figur partai yang kuat, layaknya kelima partai di atas.
Bergantungnya sebagian besar parpol dengan figur tertentu demi meraih kedudukan, memang telah banyak menjadi sorotan para pengamat politik. Namun keberadaan Golkar yang masih belum tergoyahkan, meski tidak memiliki tokoh sentral, juga mengundang penasaran. Apa sebenarnya yang membuat parpol lainnya tidak mampu bertahan layaknya Golkar?
Mempertanyakan Fungsi Parpol
“Tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai.” ~ Clinton Rossiter
Ketika reformasi bergulir, tepat 20 tahun lalu, dinamika perpolitikan Indonesia ibarat keran air yang terbuka setelah 32 tahun lamanya disumbat Orde Baru (Orba). Perpolitikan tanah air pun semakin bergairah, saat pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh masyarakat, pada tahun 2004. Di saat itulah, masyarakat dapat memilih sendiri pemimpin negerinya.
Sementara untuk legislatif, keterpilihan wakil rakyat yang duduk di Parlemen ditentukan melalui ambang batas suara atau electoral threshold yang diraih saat Pileg. Di sinilah permasalahannya, sebagian besar pemilih ternyata lebih cenderung memberikan suara bukan karena ketertarikan atau keberpihakannya pada parpol, namun pada tokoh yang diusung olehnya.
Sehingga tak heran, parpol menjadi berlomba-lomba mencari sosok yang lebih dikenal atau populer di mata masyarakat, ketimbang mengusung kadernya sendiri. Kondisi yang mengesankan parpol lebih mengejar kekuasaan dibanding tujuan idealis partainya, menciptakan citra yang buruk di mata masyarakat. Terlebih ketika sosok tersebut, terbukti minim kualitas dan tidak mampu menjaga kepercayaan pemilihnya.
Padahal menurut Pakar Politik Prof. Miriam Budiarjo, sejatinya partai politik memiliki fungsi sebagai alat komunikasi, sosialisasi, rekrutmen, dan pengelolaan politik. Namun sayangnya, perubahan sistem politik yang terjadi saat reformasi tidak bisa langsung mengubah sistem internal dan struktural parpol yang ada. Sehingga fungsi-fungsi yang seharusnya menjembatani masyarakat dengan kekuasaan, malah gagal terpenuhi.
Tingkat ketidakpercayaan masyarakat ini, dapat terlihat dari survei Poltracking yang diadakan November 2017 lalu. Dari beberapa lembaga negara yang ada, seperti TNI, KPK, Presiden, dan DPR, parpol berada di posisi paling buncit dengan hanya mengantungi 56 persen suara pemilih. Ketidakpercayaan ini, terutama akibat banyaknya kasus korupsi yang menjerat para kader parpol.
Akibat citra buruk tersebut, masyarakat tak hanya enggan menjadi kader, tapi juga apatis dalam mendukung parpol tertentu. Permasalahan ini, menurut Samuel P. Huntington dalam bukunya Political Order in Changing Societies, kerap ditemukan di beberapa negara. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena institusi politik di negara tersebut tidak mampu mengikuti perubahan sosial ekonomi yang berjalan cepat.
Haruskah Berguguran?
“Partai dan sistem partai yang melembaga adalah aktor kunci untuk menentukan akses pada kekuasaan.” ~ Scott Mainwaring
Lebih dari separuh usia berdirinya, Pakistan yang merdeka di tahun 1947, Pemerintahan negeri bekas jajahan Inggris tersebut didominasi oleh rezim militer. Berkuasanya pemerintahan militerisme di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Islam tersebut, tak lain akibat kegagalan parpol dalam membangun partisipasi publik dalam menegakkan pemerintahan yang baik.
Sebelum rezim militer berkuasa, sistem politik di negeri belahan India ini, dikuasai oleh kaum elit yang terdiri dari politisi, pengusaha, birokrasi sipil dan militer, tuan tanah feodal, serta pedagang kaya. Akibatnya masyarakat menjadi apatis, sebab harus bertahan hidup hanya dengan mematuhi sistem, tanpa memiliki hak dalam pemerintah.
Walau kondisi yang terjadi di Pakistan sejalan dengan pemikiran Analis Politik dari Universitas Oxford, Marcin Walecki, yaitu bahwa standar parpol ideal berdasarkan perspektif internasional adalah demokrasi internal dan keuangan partai politik. Namun belajar dari keadaan di negeri jiran tersebut, ternyata dua faktor itu saja tidaklah cukup.
Apa yang terjadi di Pakistan, menurut Scott Mainwaring, dalam bukunya “Party Systems in The Third Wave, parpol mengalami kegagalan akibat adanya empat faktor. Pertama karena adanya dominasi elit di institusi tersebut, kedua akibat tidak adanya ikatan kuat di tingkat akar rumput, ketiga akibat rendahnya ekspektasi masyarakat pada parpol, dan keempat ketidakjelasan struktural internal partai.
Sayangnya, keempat faktor yang disebutkan Mainwaring di atas, juga banyak ditemukan pada beberapa parpol di tanah air. Sosok yang mendominasi partai, otomatis akan mampu menghambat kaderisasi di partai tersebut. Kurangnya kegiatan politik yang ikut menyertakan publik, juga menyebabkan parpol terkesan jauh dari rakyat. Begitu pun seringnya kader melakukan “kutu lompat”, dapat membuat citra parpol menjadi buruk.
Sehingga terbukti, tanpa adanya partisipasi publik, pemerintahan hanya akan menjadi obyek tarik menarik oligark semata. Oleh karena itu William B. Wether dan Keith Davis menilai, agar parpol mampu merebut partisipasi atau minimal simpati publik, maka parpol harus menggunakan teori pemasaran politik (political marketing) untuk membangun citra (image) positif parpol di mata publik.
Berdasarkan studi “Americans Speak Out About the 2000 Campaign” yang dikutip Chaterin Shaw dari The Centre for Congressional and Presidential Studies, American University, menunjukkan kalau pemasaran politik mampu menghasilkan 74 persen ketertarikan masyarakat akan parpol yang melakukannya. Pemasaran tersebut, menurutnya, dapat dilakukan di berbagai media baik konvensional maupun media sosial.
Pembuktian yang dilakukan di Amerika tersebut, juga diamini oleh Ardian. Citra parpol yang buruk di mata masyarakat, sebenarnya merupakan permasalahan utama yang harus diperbaiki dengan membangun citra yang positif pula. Ia menilai, alasan mengapa Golkar mampu bertahan di posisi dua sebagai parpol terbesar, karena adanya “Tiga Program Rakyat” yang digulirkan Partai Kuning ini untuk memperbaiki citranya. Jadi, sebelum benar-benar gugur, ada baiknya 11 partai tersebut mulai memperbaiki citranya. (R24)
