Sebagian pihak menilai lokasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membuatnya mudah diserang oleh negara lain. Tidak heran, IKN Nusantara memang berdekatan dengan perbatasan negara. Dapatkah ini mengancam kedaulatan Indonesia?
Sejak pertama kali peradaban manusia membangun kota besar, pembangunan tembok perbatasan menjadi sebuah kebutuhan. Kota kuno Jericho yang terletak di Palestina memiliki rentetan tembok bebatuan yang sering dianggap sebagai tembok pertahanan tertua di dunia. Tujuannya tentu sederhana, yaitu untuk melindungi pemukiman dan pasokan makanannya dari ancaman penyusup manusia wilayah lain.
Meskipun penggunaan tembok pertahanan tradisional semakin berkurang, secara prinsip kota-kota di dunia masih menjadikan keamanan wilayahnya sebagai prioritas utama, terlebih lagi bila kota tersebut adalah sebuah Ibu Kota Negara (IKN).
Sebagai kota yang digadang-gadang akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia, Nusantara dinilai perlu memiliki pertimbangan yang mendalam tentang permasalahan pertahanan dan keamanannya. Setidaknya, itulah yang dikatakan oleh Muslim, seorang politisi Partai Demokrat. Muslim dan pihaknya menilai bahwa aspek keamanan dan pertahanan kota yang direncanakan didirikan di Kalimantan Timur (Kaltim) tersebut masih belum dikaji secara komprehensif.
Selain itu, Muslim juga menyebut secara geografis IKN berada di lingkungan yang cukup “panas”, lantaran berdekatan dengan flight information region (FIR) Malaysia dan Filipina, serta karena terletak di utara, sangat berpotensi terdampak langsung oleh proyek Belt and Road Initiative (BRI) dari Tiongkok. Ini semua berpotensi menjadi pintu baru ancaman pertahanan dan gangguan keamanan IKN, sebutnya.
Pendapat yang senada pun diucapkan oleh wartawan senior, Edy Mulyadi. Ia menekankan bahwa pemindahan ibu kota akan mengancam kedaulatan Indonesia, karena menurutnya pengembangan perumahan untuk rakyat tinggal di IKN bukanlah pengembang asal Indonesia, melainkan pengembang asing dari Tiongkok.
Lebih lanjutnya, ia bahkan melontarkan pernyataan yang cukup menarik perhatian publik, sebab ia mengibaratkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai “macan yang mengeong”, karena dirinya dianggap absen dalam memberikan masukan ataupun menghalau keberlangsungan pembangunan IKN Nusantara.
Lantas, benarkah pembangunan IKN justru mampu melemahkan kedaulatan Indonesia?
Baca juga: IKN Nusantara, Simbol Romantisisme Sejarah?
Persepsi Ancaman Kedaulatan
Memang benar, tempat yang direncanakan sebagai tanah pembangunan IKN Nusantara yang terletak di antara Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berada di dekat daerah berkonflik, Laut Tiongkok Selatan (LTS), dan juga tentunya lebih dekat dengan Tiongkok daripada kota Jakarta. Dengan demikian, pantas apabila banyak orang yang khawatir tentang aspek pertahanan dan keamanannya.
Tetapi kemudian jika kita renungkan, di era modern yang semakin terbuka ini sesungguhnya hampir tidak ada wilayah yang benar-benar aman dari potensi serangan. Menurut riset Global Peace Index yang dilakukan Institute for Economics & Peace (IEP) pada tahun 2020, di Asia hanya Jepang saja negara yang aman dari adanya potensi invasi bersenjata.
Dan jujur, sebelum pindah ke Kaltim pun Indonesia sudah dihujani sejumlah ancaman, seperti tekanan dua kekuatan besar yaitu Tiongkok dan traktat pertahanan Australia, Inggris, Amerika Serikat (AUKUS).
Dengan kenyataan seperti ini, sepertinya perlu ada pelurusan tentang persepsi kita terhadap ancaman perang. Jenderal Prusia sekaligus ahli teori militer, Carl von Clausewitz dalam bukunya On War, pernah mengatakan bahwa perang memang adalah wujud terakhir dari kepentingan politik. Namun, perang sebagai bagian dari kebijakan suatu negara akan selalu digunakan murni untuk mencapai tujuan politik, dan dengan demikian, memiliki serangkaian variabel yang menjadi ukuran utilitas rasionalnya.
Lebih lanjut, Clausewitz meyakini bahwa meskipun perang adalah instrumen politik, hubungan antara perang dan politik seringkali sulit untuk diprediksi. Dalam perang, keseimbangan kekuatan politik terus-menerus akan ditimbang dan ditimbang kembali. Suatu kemenangan dalam perang jarang bersifat final, dan keberhasilan militer dapat segera digantikan oleh suatu kegagalan politik.
Karena itu, pandangan negara dalam melihat perang, seiring waktu telah mengalami perubahan. Berangkat dari penilaian Clausewitz, kemungkinan akan terjadinya perang memang selalu ada, tetapi sifatnya yang terlalu menghasilkan risiko tak terduga akan mendorong negara-negara untuk bertindak defensif. Hal itu karena negara yang lebih memiliki keunggulan untuk memenangkan perang adalah negara yang memiliki motivasi politik dan emosi kuat, dan menurut pengamatan Clausewitz, motivasi seperti itu umumnya lebih mudah dipertahankan oleh negara yang diserang, bukan penyerang.
Pandangan seperti ini juga disampaikan oleh Kenneth N. Waltz dalam bukunya Theory of International Politics. Melalui konsep yang disebut sebagai defensive neorealism, Waltz menilai bahwa sifat anarkis politik internasional telah membuat mayoritas negara di dunia menerapkan sikap politik yang moderat, sembari memperkuat kapabilitas pertahanan negara.
Waltz berpendapat bahwa negara pada dasarnya tidak bersifat agresif dan perhatian pertama negara dalam politik internasional bukanlah untuk memaksimalkan kekuasaan, tetapi untuk mempertahankan posisi mereka dalam sistem global. Inilah kemudian yang membuat negara-negara sampai saat ini masih meluangkan anggaran negaranya untuk membeli sistem pertahanan, karena bagaimanapun juga negara tidak akan pernah bisa yakin tentang niatan tersembunyi negara lain.
Dari pandangan-pandangan yang disampaikan di atas, rasionalitas yang bisa kita ambil untuk kemudian diterapkan dalam permasalahan keamanan kedaulatan IKN adalah, alih-alih hanya mendebatkan tentang bagaimana posisi suatu kota berpotensi melemahkan kedaulatan negara, kita seharusnya justru fokus tentang bagaimana menyiapkan pertahanan yang sesuai untuk mengantisipasi adanya invasi ataupun infiltrasi dari negara lain.
Karena bagaimanapun, kalau membicarakan tentang lokasi yang benar-benar aman, maka itu akan memakan banyak waktu, sebab melihat proyeksi kekuatan di Asia Tenggara saat ini, sesungguhnya tidak ada tempat yang sepenuhnya aman.
Lalu, bagaimana perspektif pertahanan kedaulatan Indonesia pasca IKN Nusantara?
Baca juga: Elon Musk Jadi Endorser IKN?
IKN Justru Perkuat Pertahanan?
Kembali mengutip Clausewitz dalam bukunya On War, di dunia pertahanan militer ada sebuah istilah bernama center of gravity (CoG). Sederhananya, istilah ini menjelaskan bahwa sebuah negara pasti memiliki titik vital yang dapat menjadi penentu kemenangan ataupun kekalahannya dalam suatu peperangan. Clausewitz menyebut umumnya CoG negara terdiri dari dua faktor, yaitu pusat perekonomian dan pusat pemerintahan.
Terkait ini, pengamat diplomasi pertahanan dari Universitas Pertahanan, Jonni Mahroza dalam artikelnya Pemindahan Ibu Kota RI dari Perspektif Pertahanan, menyebutkan bahwa pendirian IKN Nusantara di Kaltim justru sangat menguntungkan pertahanan Indonesia karena mampu menciptakan diversifikasi fokus penyerangan. IKN Nusantara disebut akan menjadi pusat pemerintahan, sementara Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian. Dengan demikian, diversifikasi ini mampu menutup kerawanan hancurnya dua fungsi CoG sekaligus dalam satu kali serangan, jika memang Indonesia diinvasi.
Baca juga: Anggaran Pertahanan Prabowo, Haruskah Ditutupi?
Jonni juga menilai, melindungi IKN Nusantara dari arah laut akan lebih mudah dan terukur. Medan laut mulai ujung utara dan selatan, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang ada di wilayah IKN Nusantara memberikan keuntungan dibandingkan dengan medan laut di Jakarta yang lebih terbuka dan sangat luas. Ini tidak hanya bermanfaat bagi pertahanan laut, tapi juga udara.
Dari segi daratan pun, kondisi hutan lebat serta berbagai rintangan alam berupa sungai-sungai besar dan pegunungan di sepanjang perbatasan darat Indonesia-Malaysia sangat menguntungkan. Begitu juga dengan mobilisasi kekuatan, karena Kaltim tepat berada di tengah-tengah Indonesia, akan sangat mudah untuk mengerahkan pasukan untuk pertahanan IKN, ataupun mengerahkan pasukan dari IKN ke wilayah lain di Indonesia.
Itu dari segi pertahanan konvensional, tapi seperti yang kita ketahui, di era modern ini pertahanan konvensional saja tidak cukup. George Dimitriu dalam tulisannya Clausewitz and the Politics of War: a Contemporary Theory, menyebutkan bahwa perang adalah ibarat “bunglon”, ia selalu menyesuaikan diri dengan tren sosio-politik dari suatu zaman, dan saat ini sedang berkembang tren di mana kekuatan dalam panggung internasional tidak lagi sepenuhnya state-centric atau berpusat pada negara sebagai aktor tunggal, melainkan mulai beralih ke berbagai aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional dan kelompok transnasional.
Oleh karena itu, ancaman yang paling berbahaya pada zaman ini sesungguhnya adalah ancaman yang sulit kita deteksi. Dan sampai sekarang, sebenarnya kita sudah diberi sentilan agar bisa lebih peka terhadap sektor-sektor yang membutuhkan penguatan sistem pertahanan. Pada bulan ini, Bank Indonesia dikabarkan berhasil diretas oleh kelompok yang bernama Ransomware Conti.
Di sisi lain, ada juga kekhawatiran publik tentang pelibatan negara asing dalam proses pembangunan IKN Nusantara, karena sesuai beritanya memang setidaknya sudah ada enam negara yang tertarik berinvestasi di IKN, yaitu Uni Emirat Arab (UEA), Inggris, Tiongkok, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan (Korsel). Kalau itu memang benar, maka pemerintah perlu ekstra berhati-hati dalam mengeksekusi rencana pendirian kota ini, karena bukan tidak mungkin, ada kepentingan berbahaya yang diselipkan dalam program investasi mereka.
Pada akhirnya, kita hanya bisa berharap proyek IKN Nusantara mampu membawa Indonesia ke kemajuan yang selama ini ditunggu-tunggu. Semoga saja pemerintah tidak terlalu terburu-buru dan melupakan aspek-aspek penting keamanannya. (D74)
Baca juga: Siapa Pemimpin Ibu Kota Pilihan Jokowi?
