HomeNalar PolitikPengawas Untuk Lembaga Pengawas

Pengawas Untuk Lembaga Pengawas

Menyikapi gonjang ganjing dana reses DPD RI yang sempat ditangguhkan Ketuanya, lembaga legislatif yang tugasnya mengawasi pelaksanaan UU ini, kabarnya akan membentuk lembaga khusus yang fungsinya mengawasi penggunaan dana reses.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]U[/dropcap]sai sengketa akibat penahanan dana reses 22 senator yang tidak mengakui rapat paripurna pimpinan ketua DPD terpilih Oesman Sapta Odang (OSO), dengan nilai mencapai Rp 4,4 miliar. Kabarnya, lembaga ini akan membuat lembaga khusus yang fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana reses para anggota senator.

“Masih 22 orang anggota DPD yang belum mengambil dana reses, dan sampai batas akhir atau selesai reses tidak diambil maka dikembalikan masuk kas negara sebagai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa),” kata Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sudarsono Hardjosoekarto, di Media Center Parlemen Senayan, Jumat (19/5).

Menurut seorang sumber di Parlemen, sejumlah anggota DPD sudah sepakat mengenai rencana tersebut dan akan melobi anggota lainnya. “Dana itu perlu diawasi, terutama dalam penggunaan dana reses. Ini dilakukan mengingat tidak ada transparansi dalam penggunaannya,” katanya, sambil menambahkan kalau tanggapan positif itu karena mereka malu pada konstituen apabila tidak transparan.

Menurutnya, DPD harus di kontrol melalui lembaga khusus. “Lewat lembaga itu, apa yang dilakukan DPD akan dicatat publik. Salah satunya soal dana reses yang harus diawasi,” terangnya. OSO sendiri sudah setuju dengan diadakannya lembaga tersebut. Namun harus dibentuk secara eksternal, karena di internal, DPD sebenarnya sudah memiliki Badan Kehormatan (BK).

Ia menegaskan, seluruh anggota DPD harus berjuang mementingkan kepentingan daerah masing-masing. Apalagi mereka dipilih langsung oleh masyarakat karena figur, tanpa melihat latar belakang partai politik atau perbedaan lain, layaknya memilih anggota DPR. Karenanya, anggota DPD tidak boleh hanya bermain di ‘kamar sepi’. Mereka harus mampu terjun ke ‘kamar ramai’.

Baca juga :  Yaelah! Efisiensi Tumpul di Senayan!

“DPD itu ibarat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) besar yang dibiayai negara. Dana reses setiap anggota DPD Rp 150 juta sebetulnya bisa digunakan untuk menghidupi satu LSM. Dan itu baru satu kali reses,” katanya.

Persetujuan akan adanya lembaga khusus di parlemen yang mengawasi kinerja para senator perwakilan daerah, juga dinyatakan oleh mantan pimpinan DPD, Laode Ida. Menurutnya, senator DPD akan diawasi mengenai pertanggungjawaban terhadap produktivitas termasuk uang reses yang diterima. “Sehingga mereka harus terpacu berkreasi memperjuangkan apa yang ditangkapnya di daerah,” pungkasnya.

(Suara Pembaruan)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Apapun Intriknya, Benarkah Jokowi Pemenangnya?

Spill Presiden Prabowo Subianto mengenai eksistensi upaya pemisahan dirinya dengan Joko Widodo (Jokowi) menyiratkan makna tertentu. Utamanya, terkait interpretasi akan dinamika relasi dengan Megawati Soekarnoputri, PDIP, dan di antara para aktor terkait yang muaranya memunculkan Jokowi sebagai pihak yang lebih aman. Mengapa demikian?

Jokowi dan Misteri “Kepunahan” Kelas Menengah 

Perbincangan seputar berkurangnya kelas ekonomi menengah Indonesia belakangan tengah ramai. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkinkah ada kesalahan sistemik di baliknya? 

Creative Destruction Efisiensi Prabowo

Efisiensi anggaran negara yang tengah didorong Presiden Prabowo nyatanya mendapatkan gejolak dan tentangan.

Balada Rakyat Ekonomis dan Pejabat Hedonis

Pameran kemewahan pejabat, seperti patwal Raffi Ahmad, perdalam kecemburuan rakyat. Mengapa ini perlu jadi perhatian pemerintahan Prabowo?

Why Always Bahlil?

Upaya penertiban dan penataan subsidi LPG 3 Kg entah kenapa malah jadi resistensi dan mengarah langsung ke Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Padahal, terlepas dari eksekusi di awal yang harus diakui kurang rapi, kebijakan tak populer ini memiliki esensi sangat positif. Hal itu memantik interpretasi mengenai “perlawanan” kuat yang bisa saja terorkestrasi. Benarkah demikian?

IKN House Has Fallen!

Pemblokiran anggaran IKN Nusantara lemahkan pengaruh Jokowi, membuka peluang bagi Megawati untuk perkuat posisinya dalam politik Prabowo.

Ini Jurus Rahasia Trump “Perkasakan” Amerika? 

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump berniat mendirikan sovereign wealth fund (SWF). Keputusan ini dinilai jadi keputusan yang sangat besar dan berdampak ke seluruh dunia, mengapa demikian? 

Prabowo dan The Intra-Elite Enemy

Masalah penataan distribusi gas LPG 3 kilogram menjadi sorotan terbaru publik pada pemerintahan Prabowo.

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...