HomeNalar PolitikPengawas Untuk Lembaga Pengawas

Pengawas Untuk Lembaga Pengawas

Menyikapi gonjang ganjing dana reses DPD RI yang sempat ditangguhkan Ketuanya, lembaga legislatif yang tugasnya mengawasi pelaksanaan UU ini, kabarnya akan membentuk lembaga khusus yang fungsinya mengawasi penggunaan dana reses.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]U[/dropcap]sai sengketa akibat penahanan dana reses 22 senator yang tidak mengakui rapat paripurna pimpinan ketua DPD terpilih Oesman Sapta Odang (OSO), dengan nilai mencapai Rp 4,4 miliar. Kabarnya, lembaga ini akan membuat lembaga khusus yang fungsinya untuk mengawasi penggunaan dana reses para anggota senator.

“Masih 22 orang anggota DPD yang belum mengambil dana reses, dan sampai batas akhir atau selesai reses tidak diambil maka dikembalikan masuk kas negara sebagai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa),” kata Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sudarsono Hardjosoekarto, di Media Center Parlemen Senayan, Jumat (19/5).

Menurut seorang sumber di Parlemen, sejumlah anggota DPD sudah sepakat mengenai rencana tersebut dan akan melobi anggota lainnya. “Dana itu perlu diawasi, terutama dalam penggunaan dana reses. Ini dilakukan mengingat tidak ada transparansi dalam penggunaannya,” katanya, sambil menambahkan kalau tanggapan positif itu karena mereka malu pada konstituen apabila tidak transparan.

Menurutnya, DPD harus di kontrol melalui lembaga khusus. “Lewat lembaga itu, apa yang dilakukan DPD akan dicatat publik. Salah satunya soal dana reses yang harus diawasi,” terangnya. OSO sendiri sudah setuju dengan diadakannya lembaga tersebut. Namun harus dibentuk secara eksternal, karena di internal, DPD sebenarnya sudah memiliki Badan Kehormatan (BK).

Ia menegaskan, seluruh anggota DPD harus berjuang mementingkan kepentingan daerah masing-masing. Apalagi mereka dipilih langsung oleh masyarakat karena figur, tanpa melihat latar belakang partai politik atau perbedaan lain, layaknya memilih anggota DPR. Karenanya, anggota DPD tidak boleh hanya bermain di ‘kamar sepi’. Mereka harus mampu terjun ke ‘kamar ramai’.

Baca juga :  Masihkah Prabowo Americans’ Fair-Haired Boy?

“DPD itu ibarat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) besar yang dibiayai negara. Dana reses setiap anggota DPD Rp 150 juta sebetulnya bisa digunakan untuk menghidupi satu LSM. Dan itu baru satu kali reses,” katanya.

Persetujuan akan adanya lembaga khusus di parlemen yang mengawasi kinerja para senator perwakilan daerah, juga dinyatakan oleh mantan pimpinan DPD, Laode Ida. Menurutnya, senator DPD akan diawasi mengenai pertanggungjawaban terhadap produktivitas termasuk uang reses yang diterima. “Sehingga mereka harus terpacu berkreasi memperjuangkan apa yang ditangkapnya di daerah,” pungkasnya.

(Suara Pembaruan)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Kok Megawati Gak Turun Gunung?

Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri hingga kini belum terlihat ikut langsung dalam kampanye Pilkada. Kira-kira apa alasannya? 

Berani Prabowo Buka Pandora Papers Airlangga?

Ramai-ramai bicara soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang disertai dengan protes di media sosial, tiba-tiba juga ramai pula banyak akun men-share kembali kasus lama soal nama dua pejabat publik – Airlangga Hartarto dan Luhut Pandjaitan – yang di tahun 2021 lalu disebut dalam Pandora Papers.

“Sekolam” Ahok, Kesaktian Anies Luntur?

Keputusan Anies Baswedan meng-endorse Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 memantik interpretasi akan implikasi politiknya. Utamanya karena Anies pada akhirnya satu gerbong dengan eks rivalnya di 2017 yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan PDIP serta tendensi politik dinasti di dalamnya, termasuk yang terjadi pada Pramono.

Siasat Prabowo Akui Sengketa LCS

Pemerintahan Prabowo disorot karena ‘akui’ klaim tumpang tindih LCS dalam joint statement Tiongkok. Mungkinkah ada siasat strategis di baliknya?

Rahasia Triumvirat Teddy, AHY, dan Hegseth?

Terdapat kesamaan administrasi Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump dengan Presiden Prabowo Subianto, yakni mempercayakan posisi strategis kepada sosok berpangkat mayor. Kiranya, terdapat rahasia tertentu di balik kesamaan itu yang dapat mendukung support dalam dimensi tertentu ke pemerintahan masing-masing. Mengapa demikian?

Anies Di-summon PKS!

Ahmad Syaikhu in a battle against Dedi be like, “I summon Anies Baswedan!”  #Anies #AniesBaswedan #PilkadaJawaBarat #AhmadSyaikhu #IlhamHabibie #PKS #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Betulkah Jokowi Melemah? 

Belakangan mulai muncul pandangan bahwa pengaruh politik Jokowi kian melemah, hal tersebut seringnya diatribusikan dengan perkembangan berita judi online yang kerap dikaitkan dengan Budi Arie, dan kabar penangguhan jabatan doktor Bahlil Lahadalia, dua orang yang memang dulu disebut dekat dengan Jokowi. Tapi, apakah betul Jokowi sudah melemah pengaruhnya? 

Masihkah Prabowo Americans’ Fair-Haired Boy?

Dua negara menjadi tujuan utama Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya pasca dilantik sebagai presiden: Tiongkok dan Amerika Serikat.

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...