Selepas mural di berbagai tempat dihapus aparat, mural-mural baru justru terus bermunculan. Menariknya, hal ini memicu Gejayan Memanggil untuk membuat lomba mural bertajuk Lomba Mural Dibungkam. Apakah penghapusan mural menjadi indikasi pemerintah tidak pernah belajar?
“The relevant law enforcement agencies in Indonesia might want to read up on the Streisand effect.” – Ben Bland, Direktur Proyek Asia Tenggara di Lowy Institute
Masih akrab di ingatan kita soal penghapusan dan pencarian pembuat mural “Jokowi 404: Not Found” di Tangerang beberapa waktu lalu. Meskipun proses pencarian dihentikan karena tidak ditemukan pelanggaran pidana, fenomena ini menjadi pengingat atas kekhawatiran kita selama ini, yakni pandemi Covid-19 menjadi momentum pemerintah untuk berlaku represif.
Kekhawatiran tersebut telah dibahas panjang dalam tulisan PinterPolitik sebelumnya, Pemerintahan Jokowi Di Ambang Negara Represif?. Sejak awal pandemi Covid-19, tepatnya pada 20 Maret 2020, Yuval Noah Harari dalam tulisannya The World After Coronavirus juga telah mewanti-wanti hal ini.
Pada kesempatan ini , bukan soal indikasi represif yang menjadi jantung pembahasan, melainkan tindakan penghapusan mural yang telah memicu fenomena sosial lainnya. Tidak hanya menimbulkan reaksi munculnya mural baru di berbagai tempat, ada pula lomba mural bertajuk Lomba Mural Dibungkam yang diinisiasi oleh Gejayan Memanggil.
Baca Juga: Sandiwara Jokowi di Pidato MPR?
Menariknya, ada suatu ketentuan, di mana mural yang paling cepat dihapus aparat akan mendapatkan poin tambahan. Secara khusus, seperti yang disebutkan Humas Gejayan Memanggil, lomba tersebut memang diperuntukkan sebagai respons atas reaktifnya aparat dalam menghapus berbagai mural akhir-akhir ini.
“Corat-coretan di tembok adalah cara-cara ketika kebebasan bersuara terbatas dan sekarang coretan itu pun dibatasi,” ungkap Humas Gejayan Memanggil pada 25 Agustus.
Seperti yang ditegaskan sebelumnya, tulisan ini berfokus membahas rentetan fenomena yang menjadi respons atau reaksi atas kasus penghapusan mural. Lantas, fenomena apakah itu?
Censorship Backfires
Pada 23 Agustus, melalui Twitter pribadinya, Ben Bland, Direktur Proyek Asia Tenggara di Lowy Institute yang juga menulis buku Man of Contradictions: Joko Widodo and the Struggle to Remake Indonesia, memberikan tanggapan menarik terhadap artikel Mural controversies expose the poor health of Indonesian democracy.
Menurut Bland, penegak hukum di Indonesia mungkin perlu membaca tentang Streisand effect atau efek Streisand dalam menyikapi mural-mural yang berisi kritik sosial. Efek Streisand sendiri adalah censorship backfires. Usaha menyensor atau menghapus informasi justru membuatnya tersebar luas, khususnya karena bantuan internet.
Istilah ini diambil dari nama penyanyi Amerika Serikat (AS) Barbra Streisand. Pada 2003, Streisand menggugat fotografer Kenneth Adelman karena menyebarkan foto tampilan pantai yang kebetulan menampilkan rumahnya di Malibu, California.
Adelman bukanlah paparazi, saat itu ia tengah menyediakan lebih dari 12.000 gambar pantai California untuk digunakan para ilmuwan dan peneliti mempelajari erosi pantai.
Yang menarik, sebelum Streisand menggugat Adelman sebesar USD50 juta, foto rumahnya hanya diunggah sebanyak enam kali –dua kali oleh pengacara Streisand. Gugatan tersebut kemudian membuat banyak pihak memiliki akses untuk melihat kediaman pribadi Streisand dan membuat foto-foto tersebut viral.
Di situs web Adelman sendiri, foto rumah Streisand telah dilihat lebih dari satu juta kali. Ini belum termasuk pihak-pihak lain, seperti media yang menyebarkan dan mencetaknya berulang kali bahkan sampai sekarang.
Baca Juga: Gagalnya Politik Simbol Jokowi
Pada 5 Januari 2005, dengan bertolak pada kasus Streisand, jurnalis dan pendiri Techdirt, Mike Masnick untuk pertama kali menggunakan istilah Streisand effect dalam tulisannya Since When Is It Illegal To Just Mention A Trademark Online?.
Justin Parkinson dalam tulisannya The perils of the Streisand effect kemudian memaparkan berbagai fenomena yang menampilkan efek Streisand. Pada 2008, usaha Church of Scientology untuk mendapatkan video pengakuan iman Tom Cruise justru membuatnya tersebar luas.
Lalu pada 2012, Argyll and Bute Council yang melarang Martha Payne, anak berusia sembilan tahun untuk mengambil gambar makanan sekolahnya dan mengunggahnya di blog, justru membuat blog Payne dilihat lebih dari 10 juta kali dan berhasil mengumpulkan dana amal sebesar £130.000.
Kembali pada kasus mural, derasnya perhatian publik atas penghapusan dan usaha mencari pembuat mural dengan jelas menunjukkan efek Streisand. Tidak hanya mendapat atensi luas, mural-mural baru juga terlihat terus bermunculan.
Padahal, jika aparat tidak reaktif menghapus dan mencari pembuat mural, reaksi masyarakat mungkin tidak sebesar saat ini. Seperti yang diketahui, fenomena mural ataupun street art lainnya telah menjadi pemandangan umum masyarakat.
Jika tidak dihapus dan diberitakan media, mural “Jokowi 404: Not Found” di Tangerang mungkin hanya akan ditanggapi biasa oleh masyarakat. Pun begitu dengan mural-mural berisi kritik sosial lainnya.
Negara Bagaikan “Orang Tua”
Kembali membahas efek Streisand. Efek tersebut pada dasarnya bertolak pada teori reaktansi (reactance) dalam psikologi. Ini adalah gairah atau motivasi tidak menyenangkan yang muncul ketika seseorang mengalami ancaman atau kehilangan kebebasannya.
Mengacu pada reaktansi, jika kita refleksikan, efek Streisand sebenarnya adalah fenomena keseharian kita. Ketika kecil, misalnya, orang tua kerap memberikan larangan ini dan itu. Namun karena didorong rasa ingin tahu yang tinggi (curiosity), kita justru mencari tahu dan melanggar arahan tersebut. Fenomena ini kemudian mempopulerkan adagium, “peraturan dibuat untuk dilanggar”.
Mengacu pada konsep Konfusius (Confucius), relasi orang tua dan anak (keluarga) adalah cerminan relasi negara dengan masyarakatnya. Negara adalah orang tua yang harus dihormati, sementara masyarakat adalah anak-anak yang harus dijaga dan dibesarkan.
Tan Chwee Huat dalam tulisannya Confucianism and Nation Building in Singapore, menyebut berbagai pengamat melihat pertumbuhan ekonomi luar biasa Singapura tidak terlepas dari diterapkannya nilai-nilai Konfusianisme, seperti menghormati otoritas, kesetiaan kepada pemimpin yang baik, preferensi untuk ketertiban, kerja keras, hemat, dan penekanan pada pendidikan.
Kendati Singapura menekankan pada kesetiaan kepada pemimpin, bahkan bertendensi otoriter, mereka merawat masyarakatnya dengan baik. Ini membuat trust terhadap pemerintah tetap tinggi, meskipun ada kebebasan yang dibatasi.
Baca Juga: Corona, Indonesia Ungguli Singapura?
Selaku negara tetangga Singapura, mungkin saja pemerintah Indonesia juga mengadopsi nilai-nilai Konfusius. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga telah menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ibarat orang tua yang harus dihormati ketika mengomentari viralnya fenomena mural.
Akan tetapi, jika benar konsep filial piety tengah diterapkan, pemerintah Indonesia wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat untuk menjaga trust seperti di Singapura. Jika tidak demikian, anjuran untuk menghormati “orang tua” seperti yang disebutkan Moeldoko akan menimbulkan reaktansi atau pelanggaran.
Bagaimana pun, mural-mural yang ada terlihat jelas berisi kritik sosial atas situasi pandemi Covid-19 saat ini. Ada mural bertuliskan, “Tuhan Aku Lapar”, “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit”, “Wabah Sesungguhnya Adalah Kelaparan”, hingga “Orang Miskin Dilarang Sakit”.
Tidak mungkin masyarakat sebagai anak akan menurut dan menghormati orang tua apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Bagaimana mungkin kita mengharapkan kesetiaan dan trust di tengah kelaparan dan ketidakpastian.
Well, ada dua hal yang perlu dipelajari pemerintah. Pertama, refleksikan efek Streisand. Kedua, trust itu dirawat, bukan diminta. (R53)
