Kebutuhan khusus perempuan terkait kesehatan, kekerasan, dan keamanan masih sering diabaikan. Bagaimana calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menanggapi isu tersebut?
pinterpolitik.com | Oleh: Kate Walton
[dropcap size=big]J[/dropcap]umlah perempuan 50 persen dari keseluruhan penduduk DKI Jakarta. Oleh karena peran yang diciptakan budaya, perempuan sering terpinggir dan termarjinalisasi. Bukan karena biologisnya, tapi karena posisinya di masyarakat. Ini berarti perempuan membutuhkan perhatian khusus. Mengapa? Karena kebijakan dan program pemerintah sering memiliki dampak yang berbeda untuk laki-laki dan untuk perempuan.
Salah satu contoh sederhana adalah pembangunan jalan tol. Kalau kita memetakan kegiatan sehari-hari perempuan dan laki-laki, pasti ada perbedaan. Perbedaan ini disebabkan oleh peran gender yang bisa dikatakan masih tradisional – yaitu, perempuan menjaga anak dan mengurus rumah tangga, laki-laki bekerja dan bergerak di luar rumah.
Ini berarti bahwa perempuan dan laki-laki akan menggunakan tempat publik dengan cara yang berbeda. Kalau kita kembali ke contoh pembangunan jalan tol, secara umum laki-laki akan menggunakan jalan tersebut untuk berangkat ke dan pulang dari kantor.
Laki-laki juga sering naik mobil atau motor sendiri. Jalan tol akan membantu dia dengan mempercepat perjalanan. Kalau perempuan, secara sosial, kegiatan dia adalah berbeda – dia harus ke pasar dan toko, mengantar anak ke puskesmas kalau sakit, mungkin menjual masakan di pinggir jalan, bertemu dengan guru di sekolah kalau anaknya nakal, dan seterusnya.
Jalan tol itu tidak akan membantu dia dan justru bisa mempersulit kegiatannya – bukan hanya karena perempuan lebih sering naik kendaraan umum atau jalan kaki, tapi juga karena perempuan kerap harus ke beberapa tempat dalam satu hari.
Itu pentingnya kebijakan dan program yang ramah pada perempuan. Jadi mesti kita mengecek: bagaimana pasangan calon (paslon) gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta akan menanggapi kebutuhan perempuan?
Apa saja yang menjadi janji dari Agus-Sylvi, Ahok-Djarot, dan Anies-Sandi untuk memberdayakan perempuan, meningkatkan status sosialnya, dan mempermudah kegiatan sehari-harinya?
- Kesehatan
Anies-Sandi berjanji mendukung inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI eksklusif, melalui pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dan penambahan konselor ASI di puskesmas dan rumah sakit. Paslon nomor urut 3 ini juga ingin mengadakan program pendataan dan pemantauan ibu hamil dan balita yang memiliki kebutuhan khusus (walaupun dalam kenyataan ini seharusnya sudah dilakukan kader kesehatan), serta menambah ruang menyusui di mal dan perkantoran.
Anies-Sandi juga berjanji mengadakan cuti ayah untuk pegawai laki-laki Pemprov DKI dengan bayi baru lahir. Mereka akan mendapatkan cuti, selama satu minggu sebelum kelahiran dan tiga minggu setelahnya, untuk anak pertama sampai anak ketiga.
#AniesSandiM3nang ada program untuk perempuan. AniesSandi adalah paslon pertama yang bikin Janji Kerja utk perempuan. Ada cuti ayah lho! 🙂 pic.twitter.com/p06vVnmtvb
— Jakarta Maju Bersama (@JktMajuBersama) January 5, 2017
Namun, harus dicatat bahwa semua program tersebut hanya fokus kepada para ibu, bukan pada perempuan secara umum. Ini berarti masih ada pekerjaan lebih lanjut supaya semua perempuan Jakarta bisa sehat.
“Kenapa hanya soal hamil dan menyusui ya, paslon 3?” Bertanya Olin Monteiro, aktivis perempuan yang sudah lama bergerak menuntut pemenuhan hak perempuan. “Nggak semua perempuan (akan) hamil dan menyusui, dan nggak semua masalah perempuan hanya soal tubuh kesehatan reproduksi.”
Bedanya apa? Kesehatan perempuan adalah sangat lebih luas daripada kesehatan ibu, yang hanya terkait kehamilan dan persalinan. Kesehatan perempuan meliputi semua penyakit yang bisa dialami perempuan, seperti kanker dan penyakit jiwa.
Sementara paslon 2, fokus Ahok-Djarot kepada kesehatan warga DKI Jakarta sudah terbukti. Anggaran kesehatan meningkat drastis di bawah kepemimpinan mereka, dari Rp 150.000.000.000 pada 2013 menjadi Rp 753.571.908.000 pada 2016. Peningkatan ini tentu saja menguntungkan perempuan. Paslon 2 juga menargetkan penurunan angka kematian ibu (AKI) menjadi 70 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dari AKI 85/100.000 pada 2015.
Selain itu, paslon 2 sudah mulai bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyubsidi pemberian vaksin HPV (kanker leher rahim/serviks). Vaksin ini sangat mengurangi kemungkinan kanker serviks, yang menjadi pembunuh utama perempuan di Indonesia, dan pemberian vaksin ini secara gratis sudah lama menjadi program di negara lain, seperti Australia. Vaksin ini akan diberikan gratis kepada 75.000 anak perempuan dan dibiayai APBD. Tanpa subsidi, biaya vaksin kanker serviks bisa mencapai Rp 750.000.
Ahok-Djarot juga berjanji, jika menang lagi, akan membuat klinik kesehatan di pasar-pasar. “(Ibu-ibu) sambil menunggu dagangannya di pasar bisa memeriksakan diri ke klinik yang ada di pasar,” kata Ahok di Rumah Lembang, pada Desember 2016.
“Termasuk setelah ada Kartu Jakarta Sehat hampir tidak ada lagi masalah biaya.”
Sayang sekali, usulan terkait kesehatan perempuan dari paslon 1 belum kelihatan.
- Transportasi Umum
Keamanan dan kenyamanan untuk perempuan yang menggunakan transportasi umum, seperti bus dan kereta rel listrik, menjadi salah satu kebutuhan terpenting buat perempuan di Jakarta.
“Dengan adanya fasilitas khusus untuk perempuan, seperti di kereta/TransJakarta, ini kan bentuk pencegahan dan pengurangan pelecehan seksual pada perempuan,” kata Angelita, 17.
Tahun 2017 ini, untuk pertama kali Angelita terlibat dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Menurut Angelita, paslon 2 adalah yang paling serius menanggapi isu transportasi umum. “So far (Ahok) sudah cukup baik,” katanya.
“Sebab itu saya memberi kesempatan lagi untuk diperbaiki, karena ternyata masih ada juga kejadian pelecehan seksual di transportasi umum,” katanya.
- Kekerasan Terhadap Perempuan
“Kaum perempuan harus selalu merasa aman dan nyaman, jangan sampai khawatir diganggu di tengah jalan. Jangan sampai malam-malam tidak aman bepergian,” ujar Agus pada Nopember 2016.
Betul apa yang dibilang Agus, tapi apa paslon 1 akan melakukan? Katanya, ingin membuat ruang publik aman buat perempuan, tapi menurut analisis kami, masih belum jelas.
“Kita harus memastikan tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita harus cegah betul dan memberikan tindakan yang sekeras-kerasnya bagi predator, kepada siapa pun yang melakukan tindak kejahatan itu (seksual). Kita kembali ke undang-undang yang berlaku,” ujarnya pada 2 Februari.
Selain itu, Agus-Sylvi juga mengatakan, mereka ingin mengadakan rehabilitasi buat para penyintas kekerasan dalam bentuk konseling.
Kalau menurut paslon 2, kekerasan terhadap perempuan bisa ditangani melalui anggaran yang memadai serta pengawasan bagi semua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Call Center 112 juga akan diperbaiki supaya semua kasus kekerasan yang dilaporkan dapat ditangani dengan baik.
Menurut pamflet resmi dari paslon 2, “7 Program BaDja untuk Perempuan dan Anak Jakarta”, Ahok-Djarot juga akan membuat peraturan khusus untuk kekerasan seksual di DKI Jakarta. Pamflet yang sama juga mencatat bahwa Ahok-Djarot ingin menjadi pendorong bagi penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui hukum dan rekonsiliasi.
Namun, ada yang khawatir tentang aplikasi tersebut. Firliana Purwanti, aktivis perempuan, menjelaskan, aplikasi (yang diusulkan paslon 3) belum tentu efektif karena infrastruktur dasar belum ada, seperti rumah aman, konseling, dan lain-lain. Nanti adanya aplikasi akan menaikkan demand, tapi ternyata petugas sosial dan penegak hukum tidak siap menerima jumlah penyintas yang melonjak, membuat korban terabaikan.
- Pendidikan
Dari ketiga paslon, hanya Ahok-Djarot pernah membahas kebutuhan perempuan untuk pendidikan. Paslon 2 berjanji memberikan bantuan pendidikan di perguruan tinggi bagi perempuan miskin, khususnya beasiswa untuk yang ingin belajar kedokteran dan kebidanan, sambil mendukung secara finansial pendidikan informal untuk memberdayakan perempuan.
- Penerangan jalan
“Penerangan (jalan) di malam hari perlu lebih diperhatikan,” kata Meta, 37 tahun.
“Lampu di trotoar, halte, jembatan penyeberangan, dan sebagainya kayaknya masih kurang memadai. Meskipun laki-laki juga banyak yang jadi korban kejahatan (pencopetan dan lain sebagainya), kejahatan seksual lebih banyak dialami perempuan. Tempat gelap jadi rawan karena pelaku lebih berani di tempat gelap,” ujarnya.
Hanya paslon 2 yang sudah berjanji untuk menambah lampu-lampu di jalan-jalan Jakarta. Selama 2016, hampir 90.000 lampu LED sudah dipasang di jalanan umum. Bukan hanya membuat Jakarta lebih aman untuk perempuan, karena mengurangi kemungkinan kejahatan seksual, juga mengurangi penggunaan listrik, karena lampu LED 30 persen lebih efisien dari lampu biasa, sampai tercapai penghematan Rp 200 miliar per tahun.
- Peluang
Tentu banyak kebutuhan lain yang juga perlu dibahas, seperti akses air bersih, tempat penitipan anak, peluang ekonomi untuk perempuan, polisi dan militer yang ramah pada perempuan, kuota dan aksi afirmatif agar lebih banyak perempuan di politik dan pemerintahan, dan topik-topik lain.
Namun, ini merupakan pintu masuk untuk mulai membahas masa depan seperti apa yang kita inginkan bagi perempuan Jakarta. Apakah kita mau Jakarta menjadi ibu kota Indonesia yang ramah pada perempuan, yang memastikan hak perempuan, yang mempermudah perempuan dalam kegiatan sehari-harinya, yang memastikan keamanan dan kenyamanan perempuan? Atau sebuah ibu kota yang mengabaikan hak perempuan, yang membiarkan perempuan yang terpinggir? Maka pada tanggal 15 Februari 2017, gunakan hak pilih Anda dengan cerdas.
