Saat beberapa partai politik mengumumkan kepada masyarakat kalau mereka zero mahar, ternyata masih banyak juga yang masih menetapkan mahar pada kadernya.
PinterPolitik.com
“Politik adalah seni halus mendapatkan suara dari orang miskin dan dana kampanye dari orang kaya, dengan menjanjikan melindungi satu dari yang lain.” ~ Oscar Ameringer.
[dropcap size=big]P[/dropcap]ada tingkat yang wajar, uang diperlukan untuk menggerakkan demokrasi. Namun semakin lama, politik uang juga dapat menyebabkan kerusakan dan pembusukan yang merusak sistem dalam memenangkan kompetisi politik. Sistem politik yang membutuhkan biaya tinggi, memicu banyaknya korupsi dan hancurnya demokrasi.
Adalah hal yang wajar bila dalam menjalankan operasionalnya, partai politik (parpol) membutuhkan uang. Karena keberadaan parpol di sebuah negara yang menganut demokrasi sangatlah penting. Fungsi utama parpol adalah melakukan pendidikan politik dan merekrut kader untuk mempersiapkan kepemimpinan nasional mulai dari tingkat kabupaten sampai pusat.
Berdasarkan undang-undang pemilu dan parpol, pemilihan pencalonan kepala daerah dan presiden serta wakil presiden dapat dilakukan melalui parpol maupun independen. Namun sistem ini ternyata tidak otomatis membuat pelaksanaannya berkualitas dan menjadi lebih baik. Sebaliknya, malah menjadi semakin memburuk.
Semakin lama, parpol semakin menerapkan politik pragmatis dengan mengalahkan kepentingan bangsa. Salah satunya, adalah fenomena imbalan uang atau mahar politik dari parpol kepada para kader yang ingin maju menjadi calon legislatif maupun pada calon kepala daerah.
Mahar politik kemudian menjelma sebagai syarat utama mendapatkan dukungan parpol untuk memiliki kursi di DPR/DPRD. Padahal sesungguhnya, praktik ini ilegal dan bisa diproses secara hukum. UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur secara jelas sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang dan partai yang memperdagangkan dukungan.
Pada situasi di mana demokrasi mulai tidak sehat inilah, mulai banyak pemimpin parpol yang menetapkan zero mahar politik atau tanpa permintaan upeti. Namun dari seorang sumber, ternyata masih banyak parpol yang masih memberlakukannya. “Untuk mendapatkan tiket (maju sebagai kepala daerah), saya harus siapkan uang minimal Rp 30 miliar,” kata sumber yang berencana maju sebagai calon gubernur di kawasan timur Indonesia, baru-baru ini.
Menurutnya, sejumlah orang dari parpol sudah banyak yang mendatanginya dan menawarkan “harga tiket” untuk diusung oleh parpol tersebut. Jadi terkadang parpol menyatakan yang baik-baik dihadapan publik untuk mendapatkan simpati, walau dalam kenyataannya, mungkin berbeda dengan yang digembar-gemborkan. (Suara Pembaruan/R24)