Papua kembali berdarah. Terjadinya kerusuhan di Wamena yang menewaskan 26 orang dan melukai 66 orang lainnya menjadi wajah terbaru. Kerusuhan ini menjadi yang terparah sejak munculnya isu rasisme dan bergejolaknya Papua dua bulan ke belakang. Lalu, apakah berbagai usaha yang dilakukan pemerintah gagal?
PinterPolitik.com
Polri mengatakan kerusuhan terjadi karena adanya berita bohong alias hoaks mengenai adanya ucapan berbau rasis dari seorang guru terhadap muridnya. Hoaks ini memicu adanya mobilisasi massa dan tawuran antar pelajar SMA yang kemudian berakhir menjadi aksi kerusuhan dan pembakaran.
Kapolri Tito Karnavian juga menyebut adanya peran Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang sekarang menjadi warga negara Inggris, dalam kerusuhan Wamena.
Sementara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menuding bahwa kerusuhan disebabkan oleh aparat kemanan yang menghalangi aksi massa dan pelajar SMA yang ingin berunjuk rasa atas tidakan rasisme seorang guru.
Terlepas dari narasi pihak mana yang benar, kerusuhan yang terjadi di Wamena kembali menunjukkan masih belum berhasilnya pemerintah dalam meredam konflik di Papua.
Sejauh ini sudah banyak solusi, kritikan, ataupun tuntutan yang diberikan berbagai pihak kepada pemerintah dan salah satu tuntutan yang sedang dikaji adalah penambahan lima provinsi otonomi khusus (otsus) baru di Papua.
Pertanyaannya adalah apakah wacana ini benar mampu menyelesaikan masalah di Papua?
Pemekaran Wilayah, Pemekaran Masalah?
Usulan lima provinsi ini merpakan salah satu dari sepuluh tuntutan yang diberikan perwakilan masyarakat Papua dan Papua Barat ketika bertemu Jokowi di Istana Negara.
Menurut Martinus Maware, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura, angka lima wilayah muncul karena adanya lima wilayah adat di Papua yang memiliki kultur dan nilai budayanya masing-masing serta dua gubernur saja tidak bisa mengendalikan seluruh wilayah Papua.
Jika melihat tujuh wilayah adat Papua dan dua provinsi yang sudah ada, kemungkinan besar lima wilayah baru yang ingin dimekarkan adalah Domberai, Saereri, Mepago, Lapago, dan Haanim.
Oleh karena itu, dengan pemekaran provinsi masing-masing wilayah dapat bertanggung jawab atas masyarakatnya sendiri.
Martinus bahkan mengatakan bahwa dengan adanya lima wilayah baru secara otomatis keamanan di Papua akan terjamin.
Sejauh ini pemerintah menerima tuntutan pemekaran wilayah tersebut.
Jokowi menyetujui adanya pemekaran wilayah walaupun hanya menyetujui dua atau tiga wilayah saja.
Hal senada juga diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengatakan bahwa pemekaran berdasarkan suku bisa terjadi dan sudah terjadi di Indonesia.
Tjahjo juga mengatakan bahwa pembentukan wilayah otonomi baru dapat menata dengan baik potensi sumber daya alam yang besar di Papua.
Ia juga mengatakan bahwa kementeriannya sedang mengkaji pemekaran wilayah di tingkat kabupaten atau kota di Papua dan Papua Barat.
Namun, anggapan bahwa penambahan wilayah otonomi khusus baru sebagai solusi konflik berkepanjangan di Papua bisa jadi keliru.
Selama ini status dan dana otsus yang diterima Papua ditengarai memiliki banyak permasalahan.
Menurut peneliti USAID, Rodd McGibbon, pemberian status otsus telah gagal menjadi solusi bagi konflik di Papua.
Ia melihat bahwa status otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak melibatkan kelompok-kelompok separatis ataupun masyarakat lainnya.
Hal ini menybabkan otsus hanya didukung sebagian kecil masyarakat dan hanya memberikan sedikit pilihan bagi kelompok separatis untuk meninggalkan keinginan merdekanya dan mengakui legitimasi negara Indonesia.
Tidak hanya itu, otsus yang diharapkan dapat mendorong pembangunan juga terhambat oleh lemah dan korupnya pemerintahan lokal Papua.
McGibbon menjelaskan bagaimana pemerintah lokal Papua justru menghambat distribusi dana otsus dan buruknya pelayanan dasar, seperti kesehatan dan pendidikan, di Papua.
Permasalahan dana otsus ini juga diungkapkan oleh Lenis Kagoya, Staf Khusus Presiden untuk Papua yang mengatakan bahwa audit terhadap dana otsus yang selama ini diterima Pemda Papua menjadi salah satu tuntutan masyarakat Papua.
Tuntutan yang sama juga diutarakan Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua.
Menurutnya dana otsus harus di audit oleh BPK dan KPK karena dicurigai adanya penyalahgunaan dana oleh pejabat setempat.
Bukan tanpa alasan, dana otsus sudah diterima Papua sejak tahun 2002, angkanya pun selalu bertambah terutama dalam masa pemerintahan Jokowi.
Pada tahun 2013, dana otonomi khusus yang diberikan pemerintah pusat ke Papua sebesar Rp 7 triliun. Sedangkan untuk tahun 2020 dana yang diberikan pemerintah sudah mencapai angka Rp 13 triliun.
Dugaan adanya penyelewangan ini juga sudah terbukti terjadi pada tahun 2010 di mana BPK menemukan bahwa sepanjang 2002-2010, terjadi penyelewengan dana otsus sebesar Rp 4,2 triliun.
Lalu, mengapa pemerintah dan tokoh Papua mendorong adanya wilayah otsus baru?
Kepentingan Politik?
Pemekaran wilayah sering kali dicurigai sebagai kedok terhadap adanya kepentingan politik dan eknomi baik oleh elite politik di tingkat daerah maupun pusat.
Hal ini dikarenakan pemekaran wilayah baru, apalagi di level provinsi, akan diikuti juga dengan institusi dan jabatan-jabatan baru mulai dari DPRD, Bupati, hingga Gubernur.
Selain itu, dari ratusan pemekaran wilayah yang terjadi sejak 1999, 67-78 persennya dinilai gagal bahkan rencananya akan digabungkan lagi dengan wilayah asalnya.
Oleh sebab itu, dengan kondisi otsus Papua yang sudah dicurigai sarat akan korupsi dan hanya menguntungkan elite politik tertentu serta cenderung gagalnya pemekaran wilayah di Indonesia secara umum, bisa jadi permintaan lima provinsi baru sebagai solusi konflik Papua menjadi tidak masuk akal.
Menurut penelitian LIPI, yang dipublikasikan dalam buku berjudul Papua Road Map, setidaknya ada empat hal yang menjadi sumber konflik Papua.#PapuaDamai #PapuakuJugaIndonesia https://t.co/ur3oI9zn1f pic.twitter.com/oKAFueAohw
Terakhir, konflik di Papua juga dikhawatirkan akan meluas menjadi konflik horizontal antara masyarakat pendatang dengan orang asli Papua (OAP).
Sudah terjadinya beberapa kasus “gesekan” antara pendatang dengan OAP menguatkan potensi kerusuhan.
Pun pada kerusuhan Wamena, dari 29 korban tewas, 22-nya merupakan warga pendatang.
Konflik antara pendatang dengan OAP ini memang sudah terlihat dalam demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi sejak pertengahan Agustus 2019 lalu.
Permasalahan Papua juga tidak lepas dari pemerintah, khususnya Polri, yang hingga saat ini tidak pernah merilis total jumlah maupun penyebab korban tewas.
Dengan demikian, konteks konflik ini memang tak serta merta bisa diselesaikan dengan pemekaran wilayah semata. Bahkan besar kemungkinan bahwa persoalan ini sarat akan kepentingan politik lanjutan di belakangnya. (F51)
Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
