Sejumlah pihak menilai Presiden Jokowi kerap membuat peraturan yang tidak konsisten, termasuk pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini menjadikan rakyat menjadi bingung dan semakin tidak percaya kepada pemerintah. Benarkah tindakan plinplan pemerintah yang menyebabkan pandemi Covid-19 menjadi tidak terkendali?
“Having, then, once introduced an element of inconsistency into his system, he was far too consistent not to be inconsistent consistently.” ― Samuel Butler, The Way of All Flesh (1903)
Mari kita sedikit flashback terlebih dahulu ke masa-masa awal pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu. Pada saat itu banyak di antara para pejabat dan politisi yang melemparkan pernyataan konyol dan meremehkan virus SARS-CoV-2. Mulai dari yang tidak percaya virus Corona akan masuk ke Indonesia sampai yang mengatakan kalau virus Corona bisa ditangkis dengan jamu, kayu putih, susu kuda liar, ataupun dengan doa.
Pemerintah, pada waktu itu, juga terlihat anti-sains dan enggan mendengarkan masukan dari ahli dan ilmuwan. Banyak pihak yang menganggap pemerintah lebih memilih untuk menjaga kepentingan ekonomi dibanding kepentingan kesehatan.
Seiring berjalannya pandemi, kasus-kasus positif Covid-19 di Indonesia semakin meningkat. Pada akhirnya, pemerintah mulai melirik sains. Obat-obatan dan vaksin didatangkan untuk menangani pandemi.
Akan tetapi, setelah bergantung pada sains pun, polemik yang timbul masih muncul, bahkan yang berhubungan dengan dunia medis itu sendiri. Contohnya adalah perdebatan tentang vaksin manakah yang efektif serta obat medis apakah yang bisa digunakan sebagai terapi dan/atau mengurangi gejala Corona.
Baca Juga: Apa Sebenarnya Masalah Jokowi?
Perdebatan yang berkaitan dengan dunia medis sebenarnya masih terjadi sampai sekarang. Bulan Juni 2021 lalu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memerintahkan perusahaan farmasi BUMN untuk memproduksi dan mengedarkan obat cacing Ivermectin sebagai obat terapi Covid-19. Namun, ternyata Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sendiri belum memberikan izin jika Ivermectin dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang timbul karena terkena Covid-19.
Lalu, kebijakan soal vaksinasi. Pemerintah tiba-tiba saja memutuskan untuk menjual vaksin gotong royong kepada rakyatnya melalui apotek BUMN. Padahal pada akhir tahun 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan sendiri bahwa semua vaksin akan gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Hal ini tentu mengejutkan dan membingungkan masyarakat.
Sementara itu, jenis-jenis makanan atau minuman nonmedis yang dianggap bisa menangkal dan menyembuhkan Covid-19 masih beredar isunya di masyarakat, seperti minum susu merek tertentu, makan bawang putih mentah, kumur-kumur pakai garam, dan sejenisnya.
Hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya fenomena majemuknya kebenaran informasi yang ada di masyarakat, baik itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah atau karena isu yang beredar di masyarakat itu sendiri.
Semua Terserah Rakyat?
Dari banyaknya contoh kontradiksi dan alternatif kebenaran informasi tadi, muncul lah sebuah konsep yang disebut politics of choice (politik pilihan). Rakyat semacam dibiarkan memilih sendiri bagaimana mengatasi pandemi dengan pilihan-pilihan yang telah ada berdasarkan informasi yang tersedia.
Kita bisa memilih sendiri ingin menggunakan masker jenis apa dan berapa lapis; ingin berwisata, work from Bali (WFB),atau tetap di rumah dan menjaga jarak dengan orang lain; lalu jika merasa bergejala terkena Covid-19 ingin menggunakan GeNose, rapid test, swab antigen, atau swab PCR; jika positif Covid-19 ingin isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit; obat-obatan yang ingin dikonsumsi apakah yang nonmedis atau yang medis; kemudian yang terakhir adalah ingin divaksin menggunakan jenis vaksin apa dan yang gratis atau yang berbayar?
Sehubungan dengan itu, sejumlah penelitian telah dilakukan berkaitan dengan bagaimana pandangan politik seseorang akan mempengaruhi cara pandangnya dan pilihannya selama masa pandemi Covid-19.
Misalnya, Lehigh University dalam penelitian yang berjudul Here’s why conservatives and liberals differ on Covid-19 melaporkan bahwa kelompok konservatif cenderung untuk tidak menggunakan masker karena mereka merasa tidak terancam dengan keberadaan virus. Kelompok konservatif juga banyak yang mempercayai teori konspirasi seputar Covid-19 dan meyakini bahwa pandemi ini diciptakan untuk kepentingan bisnis.
Baca Juga: Faheem Younus “Bayangi” Jokowi?
Bukan tidak mungkin, polarisasi politik ini juga mempengaruhi cara pandang kelompok-kelompok politik di masyarakat Indonesia. Hasil survei dari Media Survei Nasional (Median) menunjukkan bahwa kebanyakan dari mantan pendukung Prabowo-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019 lalu tidak percaya vaksin Covid-19.
Dari survei ini, terlihat bahwa kelompok-kelompok di masyarakat semacam “dibebaskan” untuk memilih cara menghadapi virus berdasarkan pilihannya masing-masing. Lantas, apakah bisa dikatakan bahwa pemerintah Indonesia dengan inkonsistensi aturannya menyerahkan dan memasrahkan penanganan pandemi kepada rakyatnya sendiri?
Bayangi Penanganan Pandemi?
Barangkali ketidakjelasan informasi yang meluas di masyarakat disebabkan oleh sumber informasi dan komunikasi yang didapatkan masyarakat Indonesia terkait penanganan pandemi tidak berasal dari satu corong.
Seperti yang disebutkan di awal tulisan ini, para pejabat dan politisi di Indonesia sering kali bertindak konyol terkait virus Covid-19. Padahal hal yang mereka lalukan tersebut berada di luar kapasitas mereka, sebab mereka bukan ahlinya atau petugas medis.
Misalnya saja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada tahun 2020 lalu yang memamerkan kalung antivirus Corona buatan Kementerian Pertanian. Bahkan, mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang merupakan seorang dokter pun kerap melemparkan informasi yang keliru kepada publik ketika dia masih menjabat.
Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Sumber informasi serta komunikasi terkait penanganan Covid-19 diserahkan kepada lembaga ahlinya, yaitu Centers for Disease Control and Prevention dan National Institute of Allergy and Infectious Diseases.
Sementara itu, barangkali akibat buruknya peraturan dan bentuk komunikasi Pemerintah Indonesia saat ini kepada masyarakat terkait pandemi, terjadilah berbagai macam atau alternatif kebenaran dalam memandang realitas atau kenyataan di masyarakat itu sendiri.
Terkait dengan peraturan, sempat terjadi selisih antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pernah berkomentar tentang cara pemerintah pusat dalam menangani pandemi. Ia mengkritik hal-hal terkait pengetesan virus sampai inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat selama pandemi.
Anies dinilai banyak pihak lebih terbuka soal data dan mau mendengarkan para ahli. Berbeda dengan pemerintah pusat pada awal pandemi yang tertutup soal data sebaran kasus dan enggan mendengarkan para ahli.
Baca Juga: Jokowi Mulai Ditinggalkan?
Menurut Evan Laksmana seorang peneliti di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), tidak transparannya pemerintah soal data menunjukkan cara berpikir ala militer yang ada di pemerintahan Jokowi.
Agar tidak menimbulkan kepanikan, pemerintah sebisa mungkin menahan dan menutup informasi. Barangkali, penyebab awal timbulnya ketidakjelasan atau noise informasi di masyarakat disebabkan oleh tidak transparannya pemerintah pusat terkait penanganan pandemi.
Di beberapa paragraf atas tulisan ini sudah diperlihatkan contoh alternatif-alternatif pilihan yang dapat dilakukan rakyat Indonesia dalam melewati masa pandemi. Hal ini terjadi, sekali lagi, sebab pilihan-pilihan tersebut muncul dari ketidakjelasan dan inkonsistensi pemerintah dalam berkomunikasi dan membuat peraturan.
Ben Bland dalam bukunya Man of Contradictions pernah menggambarkan dengan jeli sosok Jokowi. Menurut Bland, gaya kepemimpinan Jokowi bersifat paradoks. Jokowi terjebak dalam janji-janji demokrasinya dan juga otoritarianisme yang sudah mengakar di Indonesia. Corak ekonominya berorientasi liberal dibalik narasi proteksionisme yang diciptakan. Ia mengampanyekan keberagaman dan toleransi antar-golongan, tetapi juga menggaet kelompok konservatif.
Gaya kepemimpinan inilah yang kita rasakan selama pandemi Covid-19. Akibat dari inkonsistensi peraturan pemerintahan Jokowi, rakyat terbagi berdasarkan spektrum ideologinya. Konservatif, liberal, dan progresif akan dapat tempatnya masing-masing dan bebas memilih caranya sendiri dalam menangani pandemi.
Mungkin di kondisi normal dan tidak darurat, pilihan yang tersedia untuk rakyat ada baiknya. Akan tetapi, dalam situasi pandemi dan darurat seperti ini, apakah banyaknya pilihan seperti yang disebutkan di atas itu benar-benar bisa membantu rakyat atau malah menyusahkan rakyat?
Jika merujuk pada tulisan di PinterPolitik.com yang berjudul Mencari Kepemimpinan Krisis Jokowi, dalam situasi krisis, rakyat butuh pemimpin kuat yang bisa memegang kendali. Jokowi barangkali perlu meniru beberapa pemimpin negara lain, seperti Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong atau Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Kedua pemimpin tersebut hadir di kala rakyat membutuhkan sosok berjiwa yang dapat menanggulangi pandemi Covid-19.
Gaya kepemimpinan dan inkonsistensi pemerintahan Jokowi membuat rakyat kebingungan dan kesulitan menghadapi pandemi. Pada akhirnya rakyat menjadi tidak percaya kepada pemerintah. Pemerintah pun juga menjadi tidak percaya kepada rakyatnya. Hal ini akan terus terjadi selama pemerintah tidak ingin berbenah.
Baca Juga: Mencari Kepemimpinan Krisis Jokowi
