HomeNalar PolitikPAN-Bima Arya, Kuda Hitam di 2024?

PAN-Bima Arya, Kuda Hitam di 2024?

Kecil Besar

Partai Amanat Nasional (PAN) baru saja memproyeksikan semacam strategi untuk menyongsong kontestasi elektoral potensial seperti Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Barat mendatang dengan memunculkan sejumlah nama seperti Bima Arya, hingga Pasha “Ungu”. Lantas, apakah proyeksi itu merupakan batu loncatan menuju klimaks kompetisi level nasional di 2024?


PinterPolitik.com

Geliat partai politik (parpol) di tanah air untuk merumuskan strategi paling jitunya menuju Pemilu dan Pilpres 2024 tampaknya kian jamak terlihat belakangan ini. Terlihat misalnya dari safari Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto yang disebut telah menemui tiga pimpinan parpol, yakni Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum PPP Suharso Monoarfa, serta Ketum PartaiGerindra Prabowo Subianto.

Meskipun elite partai beringin berulang kali mengklaim tak ada pembicaraan khusus mengenai kontestasi elektoral 2024, hal itu tak lantas menutup berbagai terjemahan yang kadung mengarah pada konteks tersebut.

Tak dapat dipungkiri memang, bertebarannya berbagai hasil survei di awal tahun ini, mulai dari elektabilitas kandidat presiden, elektabilitas parpol, hingga kinerja menteri, membuat gerak gerik sejumlah parpol seketika diinterpretasikan menjurus pada proyeksi pesta demokrasi tiga tahun mendatang.

Meski tampak masih cukup lama, sesungguhnya persiapan dan konsolidasi politik lumrah untuk terjadi dan dilakukan oleh para parpol, bahkan jika telah berlangsung sejak saat ini.

Hasanudin Ali dari Alvara Research Center dalam Jokowi forms broad Indonesia coalition, bringing in rival Prabowo, menyebutkan bahwa sebelum kompetisi politik 2024, kemungkinan besar memang partai-partai koalisi akan berkepentingan untuk mengampanyekan agenda mereka sendiri.

Namun tak hanya parpol koalisi seperti Golkar atau Nasdem dengan agenda konvensinya di tahun 2022, Partai Amanat Nasional (PAN) pun agaknya tak ingin ketinggalan melakukan manuver dan memproyeksikan sejak dini langkah politiknya.

Baca juga: Amien Rais Jatuh, PAN Waspada?

Berbeda dengan interpretasi terhadap Golkar yang dinilai berbicara soal kompetisi 2024, PAN sendiri mengambil ancang-ancang khususnya untuk kontestasi yang lebih spesifik namun cukup “seksi”, yakni Pilkada DKI Jakarta dan Jawa Barat mendatang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN, Eddy Soeparno mengatakan bahwa partainya memiliki segudang kader andalan yang akan dipersiapkan untuk bertarung dalam sejumlah pemilihan Gubernur, diantaranya di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Menarik ketika berbicara konteks DKI Jakarta dan Jawa Barat di mana nama-nama kader PAN boleh jadi cukup dapat bersaing. Nama Wali Kota Bogor Bima Arya misalnya, dinilai cocok ditempatkan di Pilkada DKI jika memang Pilkada berlangsung di tahun 2024.

Sementara untuk Pilkada Jawa Barat, PAN juga disebut menyiapkan amunisi berupa nama tenar seperti Desy Ratnasari yang disebut sebagai tokoh Jawa Barat. Selain itu di tanah pasundan, ada juga opsi Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio, hingga nama Sigit Purnomo Syamsuddin Said a.k.a Pasha “Ungu” yang punya rekam jejak memimpin Kota Palu.

Lantas pertanyaannya, mengapa PAN mengambil “ancang-ancang” semacam itu sejak saat ini?

Baca juga :  Andai Indonesia Jadi Negara Federasi

Momen Tepat Unjuk Kekuatan?

Sikap dan ancang-ancang yang dilakukan PAN dengan memunculkan sejumlah nama tampak memang cukup beralasan. Mengingat ama-nama yang dimunculkan ke permukaan itu kini tengah memiliki popularitas dan telah memiliki pengalaman politik yang cukup.

Selain itu, PAN juga seolah tengah berupaya memperlihatkan kekuatan tersembunyi yang dimilikinya kini, terutama berbekal nama-nama tenar. Dalam Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation, John Street mengemukakan istilah celebrity politician atau politisi selebriti yang kian marak dan menjadi sebuah kekuatan politik tersendiri.

Dalam hal ini PAN seolah tengah menunjukkan bahwa mereka saat ini tengah diperkuat oleh kader dengan kaliber yang dikemukakan oleh Street. Dalam jurnalnya itu, Street menyebutkan bahwa terdapat dua varian utama dari fenomena celebrity politician.

Pertama, politisi atau kandidat terpilih yang menggunakan elemen “celebrityhood” yang punya reputasi dan popularitas sebelumnya dan telah memiliki derajat mereka sendiri dalam mewakili suatu kelompok masyarakat tertentu. Karakteristik ini erat dengan kriteria sosok Bima Arya yang menjadi pemimpin daerah cukup prominen, baik di media konvensional maupun media sosial.

Baca juga: Tanpa Amien Rais, Kuatkah PAN?

Kedua, adalah aktor selebriti — yang benar-benar merupakan bintang budaya populer atau artis— di mana memiliki modal dan menggunakan popularitas mereka untuk tujuan politik maupun elektoral. Yang mana karakteristik ini erat dengan nama tenar di PAN seperti Desy Ratnasari, Eko Patrio, maupun Pasha.

Dari sisi momentum sendiri agaknya cukup tepat untuk PAN ketika nama-nama yang diajukan itu sudah ditempa dan melalui proses konkret sejumlah jabatan politik seperti wali kota, wakil wali kota, hingga anggota parlemen. Ditambah dengan predikat cukup baik tanpa banyak diiringi tendensi minor seperti kontroversi yang berlebihan ataupun kasus korupsi.

Kecenderungan yang cukup positif itu juga pernah diperlihatkan ketika menengok celebrity politician di kancah politik Amerika Serikat (AS), terdapat nama Arnold Schwarzenegger. Pemeran franchise film Terminator itu sempat menjabat sebagai penasihat bagi presiden dan Gubernur California, sebelum berhasil naik ke tampuk Gubernur negara bagian yang sama di tahun 2003.

Lalu, apakah proyeksi sejumlah nama dan ancang-ancang yang cukup positif itu hanya sebatas tujuan politik PAN di level daerah saja?

DKI Jakarta adalah Kunci?

Sebagai parpol yang lahir di era transisi reformasi, PAN menjadi partai yang kerap mengalami pasang surut baik, dari sisi internal partai maupun dari sisi suara di pemilu legislatif.

Dalam Parties and Factions in Indonesia, Ulla Fionna dan Dirk Tomsa menyebut PAN di awal pembentukannya menjadi partai yang mengandalkan aktor reformis-Islamis seperti Amien Rais serta didukung oleh organisasi massa Islam, yakni Muhammadiyah.

Namun lambat laun, haluan partai sedikit bergeser menjadi lebih terbuka ketika pucuk pimpinan partai bergeser kepada Soetrisno Bachir, Hatta Rajasa, hingga Zulkifli Hasan saat ini.

Baca juga :  Mitos “Hantu Dwifungsi”, Apa yang Ditakutkan?

Baca juga: Amien Rais Tiru Ambisi Mahathir?

Dirk Tomsa dalam tulisannya yang berjudul Party Politics and Democratization in Indonesia menyebut, terdapat perseteruan sengit yang terjadi di internal PAN antara pihak yang memiliki orientasi yang lebih pluralistik dan pihak yang lebih cenderung pada identitas Islam yang lugas, di mana pada akhirnya kubu pluralistik – yang mendamaikan cita-cita agama dan oportunisme politik – keluar sebagai pemenang.

Bahkan saat PAN seolah mengalami krisis laten parpol di Indonesia, yakni minimnya kader prominen dan punya elektabilitas. Strategi menciptakan politisi selebriti kemudian digalakkan di era kepemimpinan Zulhas, sebagai sebuah investasi politik yang kini mulai terlihat hasilnya dari signifikansi ancang-ancang yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sayangnya, bergabungnya para artis secara masif itu, kurang efektif untuk mengerek suara PAN untuk bersaing di level nasional. Bahkan, PAN hanya menduduki posisi ke delapan di Pileg 2019, peringkat terburuk sejak Pemilu 1999.

Apalagi belakangan, meski cenderung ke pemerintah, PAN seolah tanpa arah di kancah politik dan pemerintahan tanah air. Selain karena tidak dirangkul ke dalam kabinet, kemungkinan juga dikarenakan suaranya yang mungkin dinilai kurang signifikan.

Akan tetapi, jika memang berhasil mengusung nama-nama kadernya seperti yang telah diproyeksikan, popularitas PAN berpotensi meningkat dan bisa saja dapat sangat menguntungkan di Pileg 2024 dan koalisi Pilpres 2024.

Terlebih jika menengok potensi Bima Arya di Pilkada DKI Jakarta yang tampak sangat menarik dan cukup potensial. Bahkan Eddy pun mengatakan bahwa Bima merupakan kader terbaik PAN saat ini dengan kinerja dan sejumlah prestasinya.

Di kontestasi elektoral Jakarta tahun 2019 sendiri, PAN berhasil menorehkan prestasi saat berhasil meraih sembilan kursi di DPRD, naik drastis dari pemilu 2014 yang hanya meraih dua kursi.

Artinya, memang terdapat momentum tepat ketika memproyeksikan sang Wali Kota Bogor di Jakarta dengan signifikansi problematika yang hampir serupa, plus perolehan suara dengan segmen tertentu di Ibu Kota yang mana PAN tampak sedang jumawa.

Tendensi Jakarta-sentris pun tak dapat dielakkan sebagai wilayah strategis secara politik bagi pihak manapun yang memiliki potensi. Sosok Bima Arya juga dapat menjadi kunci bagi PAN untuk berkoalisi dengan parpol besar di kontestasi elektoral DKI Jakarta, plus sebagai batu loncatan dan penjajakan koalisi baru di level nasional yang bisa saja membuat daya tawar partai besutan Zulkifli Hasan itu meningkat.

Namun di atas semua itu, manuver apa pun dari berbagai parpol saat ini dalam menyongsong pesta demokrasi berikutnya, diharapkan tetap tak membuat para kadernya yang tengah mengampu jabatan hasil amanat rakyat menjadi abai dalam menjalankan tugasnya. (J61)

Baca juga: Pandemi Kuak Kegagalan Otonomi Daerah?


► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_img

#Trending Article

Teror Soros, Nyata atau “Hiperbola”? 

Investor kondang George Soros belakangan ramai dibincangkan di media sosial. Apakah ancaman Soros benar adanya, atau hanya dilebih-lebihkan? 

Begitu Sulit Sri Mulyani

Kementerian Keuangan belum juga memberikan paparan kinerja APBN bulan Januari 2025.

Mitos “Hantu Dwifungsi”, Apa yang Ditakutkan?

Perpanjangan peran dan jabatan prajurit aktif di lini sipil-pemerintahan memantik kritik dan kekhawatiran tersendiri meski telah dibendung sedemikian rupa. Saat ditelaah lebih dalam, angin yang lebih mengarah pada para serdadu pun kiranya tak serta merta membuat mereka dapat dikatakan tepat memperluas peran ke ranah sipil. Mengapa demikian?

Inikah Akhir Hidup NATO?

Perbedaan pendapat antara Amerika Serikat (AS) dan negara-negara anggota Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) belakangan terlihat semakin kentara. Apa maknanya?

Apocalypse Now Prabowo: Sritex dan Tritum Konfusianisme

Badai PHK menghantui Indonesia. Setelah Sritex menutup pabriknya dan menyebabkan 10 ribu lebih pekerja kehilangan pekerjaan, ada lagi Yamaha yang disebut akan menutup pabrik piano yang tentu saja akan menyebabkan gelombang pengangguran.

Tiongkok Pesta Thorium, Bisa Pantik “Perang”? 

Dunia dihebohkan dengan kabar bahwa Tiongkok berhasil menemukan cadangan thorium yang jumlahnya diprediksi bisa menghidupi kebutuhan energi negara tersebut selama 60 ribu tahun. Kira-kira, apa dampak geopolitik dari hal ini? 

Ini Akhir Cerita Thohir Brothers?

Mega korupsi Pertamina menguak dan mulai terarah ke Menteri BUMN, Erick Thohir, dan sang kakak, Garibaldi atau Boy Thohir. Utamanya, terkait jejaring kepentingan personal dan politik yang bisa saja akan menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto kelak atas sebuah keputusan. Benarkah demikian?

Siasat Ahok “Bongkar” Korupsi Pertamina

Ahok tiba-tiba angkat bicara soal korupsi Pertamina. Mengacu pada konsep blame avoidance dan UU PT, mungkinkah ini upaya penghindaran?

More Stories

Mitos “Hantu Dwifungsi”, Apa yang Ditakutkan?

Perpanjangan peran dan jabatan prajurit aktif di lini sipil-pemerintahan memantik kritik dan kekhawatiran tersendiri meski telah dibendung sedemikian rupa. Saat ditelaah lebih dalam, angin yang lebih mengarah pada para serdadu pun kiranya tak serta merta membuat mereka dapat dikatakan tepat memperluas peran ke ranah sipil. Mengapa demikian?

Ini Akhir Cerita Thohir Brothers?

Mega korupsi Pertamina menguak dan mulai terarah ke Menteri BUMN, Erick Thohir, dan sang kakak, Garibaldi atau Boy Thohir. Utamanya, terkait jejaring kepentingan personal dan politik yang bisa saja akan menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto kelak atas sebuah keputusan. Benarkah demikian?

PDIP Has Fallen?

Nama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tersebut dalam proses pengungkapan kasus rasuah lahan Rusun Cengkareng, Jakarta Barat di era pemeritahannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini menyingkap sederet elite PDIP dalam pusaran kasus rasuah signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Terlebih, pasca Presiden Prabowo menyiratkan soliditasnya dengan Joko Widodo (Jokowi). Mungkinkah ini tanda kejatuhan PDIP?