“Agar dapat menjadi penguasa, para politisi bersikap laksana pelayan.” ~Charles De Gaulle
PinterPolitik.com
[dropcap size=big]E[/dropcap]uforia kemerdekaan Republik Indonesia masih terasa, terlebih karena begitu banyak peristiwa politik yang tidak biasa. Diawali dengan kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD dengan saling bertukar kostum adat, Jokowi menggunakan busana adat Bugis dan JK menggunakan busana adat Jawa.
Seperti sebelumnya, Jokowi juga menundukkan kepala tanda hormat kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan, baik sebelum maupun sesudah membacakan pidatonya. Dan yang paling menarik adalah pada saat upacara kemerdekaan RI yang digelar 17 Agustus lalu. Untuk pertama kalinya, para undangan yang datang diminta untuk menggunakan pakaian adat masing-masing daerah. Sehingga perayaan kemerdekaan kali ini, terasa begitu meriah dibandingkan tahun-tahun lalu.
Sebagai seorang presiden, Jokowi sepertinya mengemas dua peristiwa kenegaraan tersebut dengan begitu banyak pesan yang terbungkus permainan simbol. Dari sidang tahunan minggu lalu misalnya, pertukaran busana adat yang dikenakan Jokowi dan JK memperlihatkan mereka adalah satu. Pertukaran kostum adat ini juga kemungkinan untuk mengusir rumor yang menyatakan kalau keduanya sering mengalami perselisihan.
Sikap hormat Jokowi dengan menundukkan kepala kepada pimpinan dan anggota Dewan, juga merupakan perlambang bahwa sebagai seorang presiden, ia tak lain adalah seorang pelayan rakyat. Karena bagaimana pun kinerja DPR, MPR dan DPD, sejatinya mereka adalah perwakilan rakyat Indonesia. Di sisi lain, sikap Jokowi ini pun mampu mengambil hati para anggota Dewan. Minimal, perasaan terhormat ini juga mampu sedikit membungkam suara mereka yang terkenal selalu nyinyir dengan pemerintah.
Begitu juga pada upacara kemerdekaan di Istana Negara lalu, pakaian adat yang dikenakan oleh para tamu undangan tak hanya memeriahkan acara, tapi juga merupakan bukti kebhinekaan Indonesia. Namun sayangnya, rasa persatuan dan nasionalisme ini dirusak oleh negara tetangga Malaysia yang memasang bendera Indonesia secara terbalik di buku tamu SEA Games 2017. Padahal, bendera adalah simbol negara tertinggi yang tidak boleh diperlakukan secara sembarangan. Bagaimana sikap Jokowi?
Simbol Sebagai Komunikasi Politik
“Para pemimpin terbaik, selalu tanpa kecuali dan disetiap level, merupakan seorang yang ahli menggunakan berbagai cerita dan simbol.” ~ Tom Peters
Simbol dapat bersuara lebih keras dibandingkan senjata. Simbol sebagai salah satu bahasa semiotika, menurut filsuf yang juga semolog dari Prancis, Roland Barthes, pada dasarnya merupakan upaya manusia dalam memaknai berbagai hal yang tidak ingin dikomunikasikan secara lugas. Tak heran bila pebisnis Amerika Serikat, Tom Peters mengatakan kalau setiap pemimpin yang baik pasti paham bahasa simbol.
Dalam melakukan diplomasi, seorang pemimpin tidak perlu mengatakan pemikirannya secara lisan, namun dapat dengan menggunakan simbol-simbol sebagai perumpamaan. Penggunaan bahasa semiotik seperti simbol, pesan yang disampaikan dapat jauh lebih efektif dan politis. Kanselir Jerman Angela Merkel misalnya, fotonya saat bersalaman dengan salah satu korban Holocaust Nazi yang selamat, Nelly Toll, bercerita banyak bagi rakyat Jerman. Sebab di sebelah mereka, terpampang lukisan dua gadis kecil korban kekejaman Nazi Jerman dulu.
Begitu juga perjalanan Mantan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama yang datang ke Kuba melalui Laut Karibia pada Maret 2016, merupakan simbol dimulainya kembali persahabatan dua negara yang sebenarnya saling bertetangga ini. Pada acara-acara internasional, posisi berdiri seorang pemimpin pun dapat dijadikan simbol seberapa penting negara tersebut. Begitu juga dengan jabat tangan para pemimpin, cara mereka menjabat juga dapat menyiratkan kekuasaan, misalnya saat Presiden AS Donald Trump yang terlihat enggan berjabat tangan dengan Merkel.
Di Indonesia sendiri, Presiden Soeharto pun kerap menggunakan semiotik dalam menyatakan pendapatnya. Namun dalam hal ini sang “smiling general” lebih suka memainkan simbol melalui kata-kata, istilah lengser keprabon misalnya, merupakan salah satu bahasa semiotik yang ia gunakan sebagai pengganti mengundurkan diri. Kata dari Bahasa Jawa yang kemudian menjadi sering digunakan ini, sebenarnya menggambarkan seorang raja yang turun tahta, namun toh artinya dapat dipahami oleh semua rakyat Indonesia.
Bahasa Simbol Jokowi
“Bendera kita bukan hanya salah satu cara pandang politis, karena selain itu, bendera juga merupakan simbol dari kesatuan nasional suatu bangsa. ~ Adrian Cronauer
Sebagai sesama presiden yang berasal dari Solo, bukan hal yang mengherankan bila Jokowi pun gemar main simbol layaknya Soeharto. Salah satu tindakan simbolik yang cukup fenomenal adalah ketika dirinya pergi ke kawasan Laut Natuna Utara yang dulu masih bernama Laut Tiongkok Selatan. Foto Jokowi yang berdiri di atas kapal perang Indonesia di media massa, diterima publik sebagai tantangannya untuk menjawab tindakan kapal perang Tiongkok yang memasuki kawasan Laut Natuna Utara.
Begitu juga saat Jokowi mengundang sejumlah pelawak ke Istana Desember 2015 lalu, padahal di saat yang sama Mahkamah Kehormatan Dewan di Gedung Parlemen, tengah berlangsung dagelan politik terkait kasus ‘Papa Minta Saham” yang menyeret Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto. Bahkan pelawak Butet Kartaredjasa melihat bahwa undangan makan siang bersama para pelawak ini sebagai upaya Jokowi yang ingin menertawakan kasus tersebut tanpa menyakiti hati yang ditertawakan.
Para pengamat juga melihat kalau cara Jokowi yang kerap merespon masalah dengan menggunakan simbol ini, merupakan pendekatan komunikasi politik yang berusaha menghindar dari kegaduhan yang bisa saja terjadi bila direspon dengan menggunakan bahasa lisan. Namun sayangnya, dalam kasus terbaliknya bendera merah putih di buku tamu negara South East Asia (SEA) Games 2017 di Malaysia lalu, Jokowi yang memilih menghindari kegaduhan ini juga tidak memperlihatkannya dengan simbol-simbol yang mampu menegakkan kembali harga diri bangsa.
Padahal sebagai seorang presiden yang sering menggunakan berbagai simbol sebagai alat komunikasinya, ia seharusnya paham betul kalau bendera adalah simbol kebanggaan bangsa yang tidak boleh diperlakukan sembarangan. Terlebih, Indonesia baru saja merayakan kemerdekaannya, sehingga patriotisme masyarakat masih begitu kuat akan arti bendera dwi warna. Bagaimana tidak, zaman penjajahan dulu untuk mengibarkannya saja, para pejuang kemerdekaan harus mengorbankan nyawa!
Pernyataan Jokowi yang langsung memaafkan ‘kekhilafan’ Malaysia juga dianggap terlalu cepat tanpa ada permintaan penjelasan lebih lanjut dari pihak Malaysia. Kemarahan sebagian besar rakyat juga semakin tersulut ketika banyak kecurangan yang dilakukan pihak tuan rumah kepada para atlet Indonesia, apakah Jokowi akan tetap diam membisu dan menganggap semua ini adalah permainan belaka?
Karena seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, sebagai negara tetangga terdekat Indonesia, apakah benar Malaysia sama sekali lupa dengan bendera negara besar disebelahnya? Banyak pihak yang menilai kalau kealpaan Malaysia ini sebenarnya ada faktor yang disengaja, apalagi hubungan kedua negara memang sering memanas sejak lama.
Lalu, apakah Jokowi tetap akan diam saja tanpa melakukan sesuatu yang mencengangkan layaknya pada Tiongkok lalu? Bila memang benar ia adalah presiden yang pandai memainkan simbol, tentu rakyat berharap akan ada tindakan simbolik dari presiden mereka yang mampu meredam kemarahan rakyat. Paling tidak, ada upaya presiden untuk mengembalikan harga diri bangsa setelah lambang negaranya diputar balik sembarangan oleh negara lain di acara resmi internasional. Mampukah Jokowi bersikap tegas pada Malaysia? Berikan pendapatmu. (R24)