Pemerintah berencana menerapkan program Padat Karya Cash untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Namun, selentingan muncul terkait program yang disebut-sebut punya nilai politik mirip Bantuan Langsung Tunai (BLT). Benarkah?
PinterPolitik.com
“Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to fish and you feed him for a lifetime”. – Maimonides (1135-1204), filsuf abad pertengahan
[dropcap]M[/dropcap]ungkin Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang dalam perjalanan pulang dari aktivitas blusukan ke daerah ketika ia membolak-balikkan majalah dan menemukan kutipan Maimonides di atas.
Atau, mungkin ia pernah membaca kalimat itu di toko buku ketika mengunjungi sebuah mall di Balikpapan. Atau, jangan-jangan ia disuguhi laporan tahunan Bank Dunia tentang pembangunan di negara-negara Afrika? Eh!
Entahlah. Yang jelas, Jokowi sepertinya memahami bagaimana program pemberdayaan masyarakat kelas bawah dilaksanakan – hal yang membuatnya sejalan dengan pemikiran tentang ‘kesejahteraan positif’ milik sosiolog kontemporer macam Anthony Giddens. Ketimbang memberi ikan, tentu lebih baik mengajari seseorang memancing. Setidaknya itulah yang dapat dilihat ketika pria kelahiran Solo ini mencanangkan program Padat Karya Cash yang rencananya akan dilaksanakan mulai tahun 2018 nanti.
Menjelang pelaksanaan proyek padat karya cash di tahun 2018, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, menekankan prinsip swakelola di hadapan ribuan kepala desa di Sumatera Utara@irman34715051 @SherlyArianty@wendymoretha pic.twitter.com/nvY9b8Dhvc
— Ob1e Putra (@ob1eputra) November 26, 2017
Dari namanya saja bisa dipastikan kalau program ini berhubungan dengan aliran uang untuk proyek yang dikerjakan dengan mayoritas tenaga manusia. Jokowi memang mengatakan bahwa program ini bertujuan untuk menyerap tenaga kerja dan diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Karena sumber dananya dari alokasi dana desa, maka program ini juga diharapkan menjadi bagian dari pengefektifan alokasi dana tersebut.
Namun, papan catur itu ada putih dan ada hitam, demikian pun program Jokowi, ada pujian ada pula kritikan.
Beberapa pengamat politik mengatakan bahwa selain berdampak secara ekonomi, program ini juga punya nilai politis. Dalam konteks timing pelaksanaannya pada tahun politik di 2018, program ini berpotensi menjadi alat politik untuk meraih simpati masyarakat, bahkan disebut-sebut mirip dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apakah benar demikian?
BLT vs Padat Karya Cash
Mungkin BLT adalah salah satu program yang paling diingat dari pemerintahan Presiden SBY. Program yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam 10 tahun kekuasaan Partai Demokrat ini bak aksi sinterklas pada malam Natal yang terjadi tiap bulan dalam periode pelaksanaan program tersebut.
Dimulai pada tahun 2005 ketika SBY dan Jusuf Kalla (JK) belum setahun menjabat, program tersebut diluncurkan dengan anggaran mencapai Rp 23 triliun. Kemudian pada tahun 2008 anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 13,2 triliun ditambah Rp 11,66 triliun untuk beras bagi keluarga miskin, dan di tahun 2013 gelontoran sebesar Rp 30,6 triliun diharapkan menjadi pain killer untuk ‘perihnya’ dampak ekonomi akibat kenaikan harga BBM.
Yang jelas, program ini memang punya nilai positif terkait dampak keekonomian yang ditimbulkannya, terutama menjadi perbaikan instan untuk kondisi ekonomi di masyarakat kelas bawah. Beberapa penelitan lapangan memang menyebutkan bahwa dari sisi ekonomi, masyarakat miskin merasa sangat terbantu dengan adanya program yang pernah juga diaplikasikan di Brasil, Cili, Kolombia, Jamaika, hingga Honduras ini.
Namun, program ini tetap mendatangkan kritik di sana-sini. Bukan tanpa alasan jika Wakil Ketua DPR RI saat itu – yang kebetulan berasal dari PDIP – Pramono Anung, menyebut BLT sebagai program politik partai penguasa. BLT memang membuat SBY sukses memperbaiki persoalan ekonomi di masyarakat akibat krisis global di tahun 2008, dan pada saat yang sama secara politik juga berhasil meningkatkan elektabilitasnya untuk Pemilu 2009.
Puncaknya adalah ketika pada September 2010, Dekan Harvard Kennedy School, Profesor David T. Ellwood memberikan ‘ceramah’ di hadapan SBY dan jajaran menterinya di Istana Negara terkait dampak buruk program pemberian bantuan semacam itu terhadap pengentasan kemiskinan secara keseluruhan.
Dan, pemerintah menyiapkan langkah-langkah mitigasi loh.. Sudah tepat langkah menggodok kebijakan “Padat Karya Cash” untuk mendorong produktivitas masyarakat bawah.#AsianInsights
— Arisman Riyardi (@riyardiarisman) November 21, 2017
Kini, program ‘serupa tapi tak sama’ sedang diupayakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Program Padat Karya Cash tentu saja berbeda dengan BLT karena masyarakat tidak diberikan uang tunai secara cuma-cuma, tetapi dalam bentuk upah kerja pembangunan di desa masing-masing.
Program ini juga berfokus pada pembangunan di desa dengan melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat, bahkan termasuk bahan bangunannya juga diharapkan dibeli dari toko bangunan setempat. Adapun total anggarannya mencapai Rp 12 triliun yang diambil 20 persen dari total dana desa untuk tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun.
Diharapkan program ini mampu menyedot 200 pekerja di setiap desa dari sekitar 74.000 desa di seluruh Indonesia atau jika ditotal akan ada 15 juta tenaga kerja. Adapun Jokowi mengharapkan upah pekerjaan diberikan per hari atau per minggu dan dibayarkan tunai.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa jika program ini dilaksanakan dan mampu memberi upah pekerjaan untuk masyarakat antara 4-5 bulan, maka daya beli dengan sendirinya akan meningkat.
Walaupun berbeda dengan BLT, program Padat Karya Cash punya dimensi politis yang kuat. Sangat mungkin program ini membantu Jokowi meningkatkan elektabilitasnya di 2018 dan 2019.
Program Bank Dunia?
Baik BLT maupun Padat Karya Cash adalah program yang sama-sama bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memperbaiki ekonomi masyarakat kelas bawah. Namun, secara keekonomian, Padat Karya Cash punya sasaran yang lebih baik.
David Evans, seorang ekonom Bank Dunia untuk Afrika menulis bahwa program sejenis Padat Karya Cash saat ini menjadi ‘resep’ ekonomi pengentasan kemiskinan di beberapa negara di Afrika, misalnya di Pantai Gading, Sierra Leone, Malawi dan Ethiopia.
Menurutnya, program ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain terkait kemandirian masyarakat, pelatihan kerja dan skill tertentu yang bermanfaat untuk memudahkan masyarakat mencari pekerjaan di masa depan, mengurangi angka kriminal dan pengangguran, target masyarakat yang tepat karena yang mengerjakan proyek adalah yang benar-benar membutuhkan, hingga kontribusi bagi pembangunan sarana dan prasarana yang akan dinikmati sendiri oleh masyarakat.
Program semacam ini memang menawarkan uang yang lebih sedikit dibandingkan program cash macam BLT. Namun, masyarakat diberikan pekerjaan dan penghasilan. Program ini juga menjadi lebih tepat guna untuk memberdayakan ekonomi masyarakat, serta menghilangkan konflik dan persoalan sosial-ekonomi-hukum yang mungkin tercipta lewat program cash murni.
Mungkin yang perlu diperhatikan adalah terkait bagaimana program tersebut menyasar kelompok masyarakat yang bukan hanya tidak mampu, tetapi secara fisik juga tidak mungkin bekerja keras, misalnya kaum lansia dan difabel atau penyandang cacat. Yang jelas, jika semua kelompok diperhatikan, program ini niscaya akan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Program semacam ini nyatanya sedang menjadi ‘resep’ ekonomi Bank Dunia di banyak negara. Diskursus tentangnya juga dikembangkan dalam riset akademis di kampus-kampus.
Mungkin pertanyaannya adalah haruskah kita waspada? Sejarah memang menunjukkan Indonesia cukup ‘rawan’ ketika berurusan dengan the Bretton Woods Institution macam IMF, Bank Dunia, maupun WTO dengan segala program-programnya. Oleh karena itu, perhitungan keekonomian dari program ini – termasuk juga sumber dananya – perlu dikaji secara mendalam agar tidak menyengsarakan generasi penerus di kemudian hari.
Politik Jokowi?
Secara politik dan momentum pelaksanaan program ini di tahun 2018, memang akan sangat membantu Jokowi memperbaiki ‘celah ekonomi’ terkait pelemahan daya beli yang selama ini menjadi sasaran kritik oposisi. Jokowi akan dapat memperbaiki persoalan ekonomi terkait angka pengangguran dan penurunan daya beli, dan pada saat yang sama bisa menggalang dukungan politik untuk 2019.
Jika program ini berhasil dilakukan dan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan, maka sulit menemukan titik untuk mengkritik Jokowi. Elektabilitas Jokowi juga dengan sendirinya akan ikut terdongkrak dan menjadi semakin sulit tertandingi. Boleh dibilang ini adalah combo program yang sangat efektif secara ekonomi dan politik.
Walaupun demikian, apa yang telah dilakukan oleh SBY dengan program BLT tidaklah sepenuhnya buruk. Program tersebut menjadi pembelajaran untuk menyempurnakan strategi ekonomi di era berikutnya.
Yang jelas, perlu digaris bawahi bahwa program pemberdayaan masyarakat macam Padat Karya Cash ini ‘jiwanya’ sangat neoliberalis. Program ini punya nyawa yang sama misalnya dengan pemberdayaan pengangguran dalam Hartz Reform di Jerman.
So, apakah itu buruk? Jawabannya tergantung pelaksanaanya. Selama kepentingan rakyat banyak tetap dijunjung tinggi, maka program apa pun pasti mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk negara. Bukan begitu? (S13)