Ada pengusaha yang disebut-sebut menawarkan Rp 15 triliun kepada Prabowo Subianto agar Ketua Umum Partai Gerindra itu menjadi cawapres bagi Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Benarkah?
PinterPolitik.com
“There are two things that are important in politics. The first thing is money, and I can’t remember what the second one is.”
– Mark Hanna (1837-1904), politisi dan the king maker Partai Republik Amerika Serikat –
[dropcap]K[/dropcap]isah tentang Marcus Licinius Crassus (115-53 SM) memang telah terjadi dua ribu tahun yang lalu atau seratus tahun setelah Aristarchus dari Samos (310-230 SM) pertama kali memperkenalkan model tata surya dengan matahari sebagai pusatnya. Namun, jika ada orang yang akan dikenang memanfaatkan kekayaannya dan status jenderal militernya untuk mengubah Romawi dari sebuah republik menjadi kekaisaran, maka orang itu adalah Crassus.
Apa yang dilakukan Crassus menggambarkan dengan jelas pertautan antara sebuah kebijakan politik dengan status ekonomi dan elitisme yang dimilikinya. Ini juga menjadi salah satu kisah sejarah yang membahasakan apa yang disebut sebagai “oligarki” – istilah yang akan dibahas pada bagian lain dalam tulisan ini.
Kini, kisah Crassus itu seolah akan terulang melalui apa yang terjadi pada calon presiden (capres) yang paling mungkin menjadi penantang Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana pada Pilpres 2019 mendatang, Prabowo Subianto. Beredarnya kabar bahwa ada pengusaha yang mengaku “utusan Istana” menawari Prabowo Subianto uang sejumlah Rp 15 triliun agar menjadi cawapres Jokowi memang mendatangkan pergunjingan menarik.
[BENAR] Prabowo Bantah Ditawari Rp. 15 Triliun untuk Menjadi Cawapres Jokowi
Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, Prabowo Subianto membantah dirinya pernah ditawari uang Rp. 15 Triliun dari pengusaha yang mengatasnamakan utusan istana untuk …https://t.co/Isgbba32ub #LawanHoax pic.twitter.com/TbAiLn269w
— MAFINDO (@TurnBackHoax) April 2, 2018
Siapa pengusaha itu? Tidak ada yang tahu pasti. Kubu Gerindra pun enggan membuka identitas yang bersangkutan, namun mengarahkan tuduhan pada lawan politik: “utusan Istana”.
Yang jelas, dalam dua tahun ke depan, publik memang akan disibukkan dengan spekulasi dan prediksi mengenai siapa tokoh yang akan dipilih pada Pilpres 2019 nanti. Dengan segala isu politik yang ada di sekitarnya, persinggungan kepentingan melibatkan hampir semua elemen masyarakat, mulai dari masyarakat kelas menengah ke bawah, hingga golongan elit kelas atas – termasuk mereka-mereka yang ada dalam daftar orang-orang terkaya di negeri ini.
Selain menarik untuk membahas siapa yang akan bertarung dalam kontes politik bertajuk Pilpres 2019, hal lain yang menarik untuk ditelusuri adalah mengenai dukungan politik dari orang-orang yang berkuasa secara ekonomi. Siapakah yang akan mereka dukung?
Pilihan Politik Orang-orang Terkaya
Sudah menjadi rahasia umum jika bisnis dan politik memiliki hubungan yang sejak lama saling mempengaruhi. Pada tataran makro, dalam sistem ekonomi dengan pasar bebas sebagai penggeraknya, para pengusaha dan pemerintah saling bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial atau lingkungan.
Hal inilah yang membuat Bill Gates misalnya, mempertanyakan keseriusan pemerintah dunia dalam mengatasi masalah perubahan iklim ketika ia menghadiri Conference of Parties (COP) ke-21 di Paris pada 2015 lalu.
Sementara, pada tataran praktis, hubungan bisnis dan politik yang saling mendukung selalu bermuara pada kepentingan tertentu. Pebisnis punya kepentingan mempengaruhi pengambilan kebijakan – yang bisa diupayakan oleh politisi – sementara politisi punya kepentingan untuk mendapatkan dukungan finansial memenangkan kontestasi elektoral macam Pemilu.
Muara-muara pertautan kepentingan tersebut melahirkan fakta bahwa di belakang para politisi, selalu ada kepentingan bisnis tertentu. Konsepsi ini telah lama dibahasakan sebagai political entrepreneurship.
Kini, menjelang Pilpres 2019, tentu menarik untuk melihat seperti apa dukungan politik para pengusaha di Indonesia, utamanya dari mereka yang menduduki 10 besar dalam daftar orang terkaya di republik ini. Setelah membuat penelusuran, PinterPolitik.com setidaknya mendapatkan gambaran beberapa nama yang terlihat cenderung memberikan dukungan politik pada kubu tertentu.
Jika ditelusuri, orang terkaya di Indonesia, Robert Budi Hartono dan saudaranya Michael Hartono yang empunya grup Djarum dan BCA misalnya, memang terlihat tidak begitu muncul ke permukaan ketika berbicara tentang politik. Katakanlah jika dibandingkan dengan Hary Tanoesoedibjo atau Hashim Djojohadikusumo. Oleh karena itu, masih sulit untuk menyatakan keduanya memiliki afiliasi politik tertentu.
Walaupun demikian, gosip yang berhembus menyebutkan bahwa kakak beradik pemilik total kekayaan US$ 32,3 miliar ini merupakan salah satu keluarga yang mendukung partai baru yang didirikan oleh anak-anak muda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Walaupun belum ada bukti sahih tentang hal tersebut, namun beredar kabar ada satu keluarga konglomerasi bisnis yang sempat memberikan pendanaan ratusan miliar untuk membantu pendirian PSI. Namun, nama konglomerasi bisnis tersebut tidak disebutkan, sementara asumsi yang berkembang mengarah salah satunya pada grup Djarum.
Lain halnya dengan keluarga Eka Tjipta Widjaja, pemilik Sinar Mas Group. Orang terkaya nomor dua dengan total kekayaan mencapai US$ 9,1 miliar ini memang tidak menyatakan dukungan politik secara terbuka terhadap kubu tertentu.
Namun, jika menilik kiprah Sunny Tanuwidjaja – sepupu dari istri Franky Widjaja dan merupakan anak ketiga Eka Tjipta Widjaja – yang kini menjadi Sekretaris Dewan Pembina PSI, boleh jadi grup bisnis ini juga berada di belakang PSI. Jika demikian, sangat mungkin grup bisnis ini juga yang membantu pendanaan PSI, apalagi jika berkaca pada hubungannya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tentu saja hal ini masih perlu ditelusuri lebih dalam lagi.
Adapun pemilik Gudang Garam, Susilo Wonowidjojo, lalu pengusaha tekstil Sri Prakash Lohia, pemilik Kalbe Farma, Boenjamin Setiawan, serta pemilik Mayora Group, Jogi Hendra Atmadja belum jelas afiliasi politiknya.
Sementara bos Indofood, Anthoni Salim memang memiliki sejarah pertautan kepentingan dengan pemerintahan Orde Baru. Apakah ini berarti ia akan mendukung pihak-pihak yang masih punya pertautan dengan Soeharto dan sisa-sisa kekuatannya? Tidak ada yang tahu pasti juga.
Hal yang cukup jelas mungkin terlihat pada seorang Chairul Tandjung (CT). Orang terkaya ke-7 di Indonesia ini memang memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). CT bahkan pernah diangkat oleh SBY menjadi Plt Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Bahkan, ada gosip dan selentingan yang beredar dan menyebutkan bahwa pria yang memiliki total kekayaan mencapai US$ 3,6 miliar ini digadang-gadang akan dipasangkan sebagai cawapres Jokowi, jika kubu SBY merapat ke koalisi pemerintah. Wow, menarik!
Berikutnya, ada nama pendiri Mayapada Group, Dato’ Sri Tahir. Walaupun tidak menyatakan dukungan politik secara terbuka, Tahir pernah diangkat oleh Jenderal Purnawirawan Moeldoko menjadi penasihat TNI. Kini, Moeldoko diangkat sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Presiden Jokowi dan dianggap sebagai pendukung utama upaya kembali memenangkan Jokowi di 2019 nanti.
Sementara, mertua Tahir, Mochtar Riady juga serupa, belum menyatakan dukungan politik secara terbuka. Pendiri Lippo Group ini pun belum diketahui afiliasi politiknya, sekalipun disebut punya pengaruh yang sangat besar terhadap pemerintahan yang saat ini berkuasa.
Dengan demikian, adanya fakta-fakta tersebut, sangat mungkin membuat pertarungan politik di 2019 bukan hanya terjadi antara kubu-kubu politik saja, tetapi juga melibatkan kubu-kubu pengusaha. Apa yang terjadi pada Prabowo – setidaknya demikian dituturkan oleh kubu mantan Danjen Kopassus itu – merupakan salah satu contoh bagaimana “money power” sangat mungkin mengubah konstelasi perpolitikan sebuah negara.
Oligarki Bisnis-Politik
Tidak ada yang meragukan sangat eratnya hubungan bisnis dengan politik. Pada titik tertentu hubungan ini melahirkan apa yang oleh Profesor Jeffrey A. Winters, disebut sebagai oligarki. Oligarki adalah sebuah sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok kecil elit masyarakat yang mendapatkan statusnya berdasarkan kekayaan, keluarga, pendidikan, agama, atau militer.
Aristoteles menyebutnya sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh “orang-orang kaya” – sering juga disebut sebagai plutokrasi (“plutos” artinya kekayaan). Hingga saat ini, banyak negara menyebut diri menganut demokrasi, namun yang menentukan siapa yang akan dipilih oleh rakyat – katakanlah yang akan ada dalam surat suara – adalah sekelompok elit yang disebut oligarki tersebut.
Faktanya, jika dirunut kembali jauh ke belakang, ketika Cleisthenes mereformasi konstitusi Athena kuno dan menghidupkan apa yang disebut sebagai demokrasi, para elit yang merasa punya kekuasaan sebagai akibat status kekayaan atau militer menginginkan konsepsi pemerintahan yang berpusat pada kepentingan pribadi mereka. Mereka menginginkan sebuah pemerintahan yang bisa dikendalikan demi tercapainya kepentingan-kepentingan yang mereka inginkan.
Saat itulah oligarki mengambil bentuk dan menjadi paham di banyak negara yang dikuasai oleh kelompok atau keluarga tertentu. Kisah tentang Crassus di awal tulisan ini juga menjadi salah satu contoh bagaimana kekuatan kekayaan bisa begitu mempengaruhi dan mengubah Romawi dari sebuah republik menjadi kekaisaran atau imperium.
Kasus tawaran Rp 15 triliun kepada Prabowo, sangat jelas menggambarkan bahwa negara ini telah sampai pada tahap dikuasai oleh oligarki, walaupun kekuatan rakyat masih punya digdaya yang belum berakhir.
Banyak yang mungkin meragu, akankah 10 orang terkaya di republik ini berkontribusi terhadap situasi di 2019 nanti? Yang jelas sejarah telah membuktikannya, bahwa hanya ada dua hal yang penting dalam politik. Yang pertama adalah uang, dan yang kedua, maafkan karena saya pun lupa. (S13)
