Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO, Jens Stoltenberg mengatakan NATO tengah persiapkan strategi untuk ekspansi di kawasan Asia. Hal ini diklaim perlu dilakukan demi meredam pengaruh Tiongkok. Akankah ini menjadi masalah baru di Bumi bagian Timur?
Imbas konflik Rusia-Ukraina tampak semakin kompleks. Setelah harga minyak dunia dicederai akibat sejumlah sanksi ekonomi yang dijatuhkan pada Rusia, kini perhatian dunia tertuju pada NATO yang berencana ingin berekspansi ke kawasan Asia.
Pada sebuah konferensi pers di Belgia pada tanggal 5 April 2022, Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO, Jens Stoltenberg mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah persiapkan strategi untuk memperdalam kerja sama dengan negara-negara Asia-Pasifik. Termasuk di bidang-bidang seperti pengendalian senjata, siber, dan teknologi.
Wacana ini tentu direncanakan bukan tanpa alasan, Stoltenberg menjelaskan bahwa NATO saat ini memiliki kekhawatiran khusus pada Tiongkok. Hal ini karena sampai saat ini Tiongkok terlihat enggan untuk mengutuk serangan yang dilakukan Rusia pada Ukraina.
Kalau kita perhatikan, ini menjadi langkah selanjutnya terkait perselisihan Barat dengan Tiongkok terkait konflik Ukraina. Sebelumnya, Tiongkok pernah mendapatkan tuduhan besar telah memberikan jaminan keamanan ekonomi pada Rusia agar tidak terlalu terdampak oleh sanksi ekonomi. Tiongkok juga disebut memberikan bantuan militer pada Rusia di Ukraina.
Yang menariknya, Stoltenberg menyebut ini menjadi pertama kalinya pengaruh politik internasional Tiongkok menjadi perhatian utama NATO. Ia mengatakan Tiongkok belakangan ini menjadi semakin koersif dan NATO berhak “mempertahankan demokrasi” yang telah memberi dunia kedamaian dalam beberapa dekade terakhir.
Ide ekspansi ini sontak mendapat respon sinis dari Tiongkok. Melalui Jubir Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Zhao Lijian, Tiongkok mengatakan kerja sama yang ingin dibangun NATO dengan negara-negara Asia-Pasifik akan merusak perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Tidak tanggung-tanggung, Zhao juga menyebutkan ide ekspansi aliansi tersebut tidak lain adalah untuk melayani kepentingan hegemoni Amerika Serikat (AS). Di beberapa kesempatan, Tiongkok juga selalu mengatakan NATO saat ini dijalankan berdasarkan mentalitas ala Perang Dingin, maka sesungguhnya hal seperti ini sepertinya sudah diprediksi oleh Tiongkok.
Lantas pertanyaannya adalah, mengapa sebenarnya NATO ingin menebar jalanya ke Asia?
Untuk Memuaskan Dahaga Bisnis?
Sebelum mengkaji lebih lanjut, kita terlebih dahulu perlu mengetahui kerja sama seperti apa yang biasanya dilakukan NATO dengan negara-negara yang bukan berada di Eropa ataupun Amerika Utara.
Dikutip dari situs NATO, program kerja sama umumnya dilakukan oleh NATO secara bilateral dengan negara-negara non-Eropa, melalui program bernama Partnership for Peace (PFP). Aktivitas yang ditawarkan di bawah program PFP disebutkan menyentuh hampir setiap bidang aktivitas NATO, meski tidak dijelaskan secara rinci.
Meski begitu, Mircea Geoană, Wakil Sekjen NATO dalam artikel berjudul The Evolving Role of NATO in Latin America menjelaskan negara yang menjadi rekan PFP NATO akan mendapatkan suntikan dana untuk memerangi terorisme dan juga akses ke beberapa kompetensi militer NATO.
NATO juga dikatakan dapat berbagi pandangannya tentang bagaimana membangun pertahanan negara yang kuat, memerangi korupsi, membangun integritas, mengatasi perubahan iklim, dan, ini yang paling menarik, membantu menghadapi kebangkitan negara “musuh” Barat seperti Tiongkok dan Iran.
Selain itu, kerja sama juga mencakup membuat program-program pelatihan yang sifatnya ad-hoc, dan penerapan mekanisme pertukaran informasi antara profesional dan politisi dari bidang-bidang yang terkait dengan sektor pertahanan.
Berdasarkan tulisan W. Bruce Weinrod yang berjudul NATO and Asia’s Changing Relationship, sampai saat ini negara-negara yang menjadi mitra NATO di Asia seperti Jepang dan Singapura, diajak untuk mengirimkan personel militernya ke wilayah konflik seperti Afghanistan. Korea Selatan tadinya juga termasuk, namun setelah tahun 2007 mereka menarik pasukannya dari Afghanistan.
Akan tetapi, penjelasan tadi lebih menjelaskan tentang keuntungan yang diperoleh dua pihak, secara abstrak. Lantas, apa manfaat konkrit yang kira-kira diincar NATO dengan berekspansi ke wilayah non-Eropa?
Well, pengamat pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengatakan, untuk memprediksi apa yang sebenarnya ingin dilakukan NATO, kita hanya perlu menyadari bahwa pakta pertahanan tersebut terdiri dari negara-negara produsen senjata terbesar di dunia.
Perusahaan pertahanan yang ada di AS dan Eropa, seperti Lockheed Martin dan BAE Systems menempati posisi teratas sebagai kontraktor pertahanan terbesar.
Oleh karena itu, sangat wajar bila tujuan utama NATO ingin ekspansi ke kawasan Asia adalah untuk kepentingan bisnis, terlebih lagi, Asia adalah wilayah yang memiliki sejumlah benih konflik yang bisa dipermainkan, seperti persaingan antara Pakisan dan India, Tiongkok dengan Taiwan, serta Jepang dan Rusia.
Dengan demikian, bukan tidak mungkin bila NATO nantinya memiliki andil dalam “memperjelas” ancaman-ancaman yang ada di Asia.
Hal ini bukanlah spekulasi yang jauh, karena seperti yang pernah dibahas dalam artikel PinterPolitik Sudah Saatnya NATO Dimusnahkan? NATO secara nyata telah memperkeruh konflik Ukraina, padahal sebenarnya mereka bisa menciptakan perdamaian hanya dengan menjamin Ukraina menjadi negara yang netral dan tidak akan bergabung dengan NATO.
Tentunya, dengan mempromosikan ancaman konflik, negara-negara sekitar akan merasa butuh meningkatkan kapabilitas pertahanannya, dan ini jelas menjadi ladang bisnis bagi para pegiat industri pertahanan.
Motif demikian bukanlah hal yang asing dalam dunia militer, karena itu adalah salah satu bukti penerapan teori military-industrial complex.
Alex Roland dalam bukunya The Military-Industrial Complex: Lobby and Trope, menjelaskan bahwa industri pertahanan memiliki vested interest atau kepentingan pribadi yang ditanamkan pada kebijakan luar negeri negara, khususnya negara yang memang memiliki industri pertahanan maju seperti AS.
Dengan melakukan sejumlah lobby, para kontraktor pertahanan bisa mendapatkan keuntungan yang besar melalui kebijakan luar negeri yang mendorong perlombaan senjata, contohnya seperti kebijakan CAATSA atau Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi, yang dimiliki AS.
Dengan kebijakan semacam itu, AS sebagai negara ekonomi kuat bisa memberikan sanksi ekonomi pada negara yang membeli persenjataan dari negara “musuh AS”, seperti Rusia. Secara efektif, ini memastikan AS dapat mengatur alur perdagangan senjata dunia.
Lantas, jika benar NATO berkeinginan untuk melakukan bisnis besar di Asia, bagaimana dampaknya pada stabilitas keamanan kawasan?
NATO Menyulut Api?
NATO adalah traktat pertahanan yang awalnya didirikan murni untuk menangkal pengaruh Uni Soviet dan Pakta Warsawa. Setelah Soviet runtuh, NATO bisa dikatakan sudah tidak memiliki musuh, tetapi uniknya mereka tetap melakukan ekspansi.
Ted Galen Carpenter, seorang pengamat internasional dari Cato Institute dalam tulisannya Many Predicted Nato Expansion Would Lead to War, mengatakan bahwa ekspansi NATO setelah Perang Dingin telah menjadi penyebab utama tragedi bersenjata di Eropa. Ini dibuktikan tidak hanya dengan konflik Ukraina, tetapi juga konflik Georgia yang terjadi pada tahun 2008.
Carpenter juga mengatakan konflik-konflik yang terjadi adalah akibat dari arogansi AS yang selalu ingin menyetir NATO berdasarkan kepentingan pribadinya, yang kalau kita coba cerminkan dari pembahasan sebelumnya, juga merupakan ambisi dari industri pertahanannya.
Dari pandangan ini, bisa kita interpretasikan hal serupa juga kemungkinan akan terjadi di Asia. Kembali mengutip Khairul Fahmi, agar bisnis senjata laku, maka situasi politik kawasan terlebih dahulu perlu dikondisikan.
Bukan tidak mungkin, teror akan gentingnya polemik Taiwan dengan Tiongkok, Jepang dengan Rusia, dan Pakistan dengan India akan diperuncing. Jika ada satu negara saja di Asia-Pasifik diyakinkan untuk memperkuat pertahanannya, maka ia akan memulai efek domino pada negara-negara sekitarnya untuk ikut berlomba memperkuat senjata.
Hal ini karena di dalam teori realisme dalam studi hubungan internasional, diyakini adanya efek deterrence atau pencegahan. Teori ini meyakini bahwa suatu negara yang memiliki superioritas militer pasti akan dipandang sebagai ancaman oleh negara tetangganya.
Nah, untuk mencegah adanya ketidakseimbangan kekuatan, maka negara yang berada di sekelilingnya juga perlu untuk memperkuat pertahanannya sendiri, demi membatalkan keunggulan negara tetangganya tadi.
Bagaimana kemudian dengan Indonesia? Well, meski saat ini Indonesia bisa dikatakan tidak memiliki musuh bebuyutan, potensi peruncingan konflik bisa terjadi dalam aspek domestik.
Seperti yang kita tahu, permasalahan konflik di Papua sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Jika kita belajar dari sejarah, maka kita pun harus mewaspadai adanya potensi upaya memanas-manasi gejolak di wilayah-wilayah yang memiliki sejarah konflik di Indonesia.
Kekhawatiran ini umumnya berangkat dari suatu konsep yang disebut “balkanisasi”, yakni fragmentasi atau pembagian suatu wilayah atau negara menjadi beberapa wilayah atau negara kecil yang pada dasarnya bertentangan atau tidak kooperatif dengan satu sama lain.
Pada akhirnya, ini hanya interpretasi belaka. Tentu harapannya wacana ekspansi NATO ke Asia hanyalah gertakan semata untuk menakut-nakuti Tiongkok. (D74)
