Konsep ekonomi nasional adalah isu yang sangat “menjual” dalam Pemilu. Retorika nasionalis jelas merupakan ”pengambil suara” di Indonesia, di mana investasi asing dipandang oleh sebagian besar orang sebagai sesuatu yang buruk atau sebagai bentuk kejahatan yang harus dikontrol secara ketat.
PinterPolitik.com
[dropcap]D[/dropcap]ua hari yang lalu, masing-masing kandidat capres-cawapres merilis program ekonomi yang tertuang dalam visi misi mereka. Di kubu petahana, visi misi yang ditawarkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin tak banyak berubah, katakanlah jika dibandingkan dengan Pilpres 2014.
Sementara di kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, penjabaran visi misi terlihat lebih panjang, terutama lewat program-program aksi yang ditawarkan keduanya. Hal ini tentu saja menarik untuk dilihat, terutama terkait gagasan kebaruan apa yang ditawarkan keduanya.
Beberapa sumber menyebut Prabowo-Sandi akan menjadikan pilar ekonomi yang sangat kental dengan nuansa nasionalisme di dalamnya, sebagai misi utama. Tak tanggung-tanggung, ada delapan pilar ekonomi yang ditawarkan pasangan nomor urut 2 tersebut yang akan diejawentahkan dalam 36 program aksi.
Rancangan ekonomi tim Prabowo-Sandi terbilang menarik. Selain panjang, isu-isu kerakyatan dan nasionalisme masih menjadi menu utama dalam susunan rancangan itu.
Harapan yang besar muncul dari berbagai pihak menyoal konsep ekonomi dari kedua kubu capres-cawapres, terutama gagasan Prabowo-Sandi, mengingat desain kebijakan ekonomi hari ini menjadi diskursus penting setelah makin sulitnya kondisi ekeonomi Indonesia. Isu-isu seputar perang dagang AS-Tiongkok dan depresiasi rupiah memang sempat membuat para ekonom khawatir.
Lalu, seberapa efektifkah konsep ekonomi ala Prabowo membantunya dalam Pilpres kali ini? Dan benarkan ekonomi nasionalis atau ekonomi “Adil dan Makmur” mampu menjawab tantangan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya?
Ekonomi Nasionalis ala Prabowo-Sandiaga
Visi pasangan Prabowo-Sandiaga ialah sebagai berikut: “Terwujudnya bangsa dan negara Republik Indonesia yang adil, makmur, bermartabat, relijius, berdaulat, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional yang kuat di bidang budaya serta menjamin kehidupan yang rukun antarwarga negara tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang etnis dan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
Sementara poin ekonomi berada di posisi pertama dalam misi Prabowo-Sandi yang berbunyi: “Membangun perekonomian nasional yang adil, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik ekonomi sesuai pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945”.
Tak banyak berubah dari 2014, visi misi ekonomi Prabowo-Sandi masih berkutat pada isu nasionalisme. Bahkan ia mengatakan akan menyingkirkan prinsip ekonomi neolib yang dianggap dijalankan oleh pemerintah saat ini. Dengan mengangkat retorika ekonomi “Adil dan Makmur”, keduanya bertekad meningkatkan pembangunan nasional dan mengutamakan kepentingan rakyat.
Nationalism has a way of oppressing others - Noam Chomsky Share on XSebenarnya ekonomi nasionalis ini bukan hal baru. Secara teoritis, ekonomi nasionalis di populerkan oleh Robert Gilpin pada 1987 lewat konsep merkantilisme-nya. Ia mengemukakan ide utama bahwa subordinasi aktivitas ekonomi ke dalam pencapaian kepentingan politik dan pembangunan negara adalah penting.
Hal ini sejalan dengan pendapat Hans J. Morgenthau dalam Politics Among Nation yang menyatakan bahwa ekonomi merupakan salah satu unsur penting dalam national power atau kekuatan nasional. Oleh karena itu, kepentingan ekonomi nasional menjadi prioritas bagi pemerintah.
Sementara ekonom yang mempopulerkan nasionalisme ekonomi adalah John M. Keynes yang kemudian dikenal dengan aliran Keynesianisme. Ia mengungkapkan pentingnya intervensi negara dalam aktivitas ekonomi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang lahir dari liberalisme pasar.
Konsep Keynes memang berhasil mengatasi masalah ekonomi di negara-negara barat pasca Great Depression pada dekade 1940-an dan merupakan antitesis kegagalan sistem kapitalisme pada waktu itu.
Namun, kemenangan AS atas Uni Soviet pada dekade 90-an membawa kapitalisme sebagai sistem yang paling stabil dalam ekonomi, seperti yang diungkapkan Francis Fukuyama dalam The End of History and the Last Man – karya yang mencuri perhatian banyak orang saat itu.
Prinsip di atas serasa sejalan dengan apa yang akan dibawa Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019. Dalam poin ke-2 dan 3 pada 36 program aksi misalnya, Prabowo menekankan pentingnya membangun kembali industri strategis nasional untuk mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap impor.
Hal serupa juga tampak pada poin 7 terkait program memaksimalkan perlindungan dan revitalisasi pasar tradisional, serta poin 11 yang berbicara tentang pembenahan BUMN sebagai benteng pertahanan ekonomi nasional.
Bisa diprediksi bahwa peran BUMN dan intervensi pemerintah masih besar jika nanti Prabowo-Sandi memenangkan kontestasi demokrasi tersebut.
Pentingnya Ekonomi Nasionalisme di Tahun Politik
Dalam konteks politik, konsep ekonomi nasional adalah isu yang sangat “menjual” dalam Pemilu di Indonesia.
Menurut lawyer spesialisasi tambang di Christian Teo & Partners Jakarta, Bill Sullivan seperti dikutip oleh Bloomberg, retorika nasionalis jelas merupakan ”pengambil suara” di Indonesia, di mana investasi asing dipandang oleh sebagian besar orang sebagai sesuatu yang buruk atau sebagai bentuk kejahatan yang harus dikontrol secara ketat.
Prabowo sendiri memang kerap menggunakan istilah “kebocoran kekayaan nasional” sebagai cara untuk mengkampanyekan hal tersebut.
lo baca visi misi prabowo ketawa sampe bangkrut karna saling bertentangan wkwkwkkw
— Muhammad Faiz Atorik (@altefalken) September 25, 2018
Faktanya, konsep ekonomi nasionalis pernah membawa Donald Trump menang di Pilpres AS 2016. Melalui jargon Make America Great Again atau American First, kampanye nasionalisme ekonomi tersebut berhasil membawa Trump menduduki gedung Putih.
Menurut pendiri Indosterling Capital, William Henley retorika tersebut merupakan sebuah breakthrough gaya Trump kepada dunia. Ia memandang kebijakan tersebut memiliki pesan nasionalisme yang sangat kuat.
Setelah terpilih, Trump kemudian memberlakukan kebijakan ekonomi nasionalis dengan mengedepankan penggunaan produk dalam negeri, katakanlah dibanding memilih kebijakan menggunakan barang-barang dari negara lain.
Sebenarnya, Jokowi pun menggunakan retorika yang sama sebagai senjata andalan dalam merespon isu ekonomi. Bahkan sang presiden kerap mengatakan kepada pendukungnya bahwa ia telah melindungi kepentingan nasional.
Pemerintahannya mengklaim telah mengamankan kendali tambang tembaga dan emas Grasberg yang dioperasikan oleh Freeport serta ladang minyak dan gas Rokan dari Chevron. Grasberg adalah tambang tembaga terbesar kedua di dunia, sementara Rokan adalah blok minyak terbesar di Indonesia.
Celakanya, Prabowo-Sandi juga merespon kondisi ekonomi Indonesia dengan sentimen nasionalis yang sama. Duo ini bahkan berjanji berupaya melestarikan kekayaan Indonesia bagi rakyatnya dan tidak mengizinkan negara lain untuk mengeksploitasinya.
Dalam konteks Indonesia, tidak ada yang berubah dalam landscape perpolitikan Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Konsep nasionalisme ekonomi ini akan selalu dibawa politisi dalam kampanye karena kesannya yang pro-rakyat dan berpotensi memaksimalkan simpati konstituen.
Berpotensi Memperburuk Kondisi Ekonomi?
Ekses terburuk terkait adanya kebijakan ekonomi nasionalis adalah proteksionisme. Kemenangan Trump telah membawa dunia pada turbulensi ekonomi global dengan semakin menguatnya proteksionisme.
Friedrich List sebagai pelopor teori proteksionisme dalam bukunya yang berjudul The National System of Political Economy yang ditulis tahun 1841 menyebutkan bahwa untuk menghadapi perdagangan internasional yang bersifat liberal atau menganut sistem kapitalisme, negara dapat menggunakan sumber kekuatan produktivitasnya. Ia juga menyatakan bahwa tugas negara pada dasarnya adalah menciptakan kemakmuran untuk rakyatnya.
Namun, mayoritas pemimpin negara-negara dunia mengecam kebijakan proteksionisme ala Trump ini yang telah mengganggu berbagai kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral, sekaligus kerja sama pelaku bisnis yang akan dibentuk maupun yang sudah berjalan. Perang dagang Tiongkok-AS adalah salah satu muara nasionalisme ekonomi, di mana Trump mencoba untuk memproteksi pasar AS dari gempuran barang impor asal Tiongkok.
Nyatanya, proteksionisme juga menjangkiti Indonesia sejak pemerintahan Jokowi pada 2014. Menguatnya peran BUMN sebagai pelaku pasar, serta sikap anti impor beras yang ditunjukkan pemerintah mengarah pada upaya proteksionisme – terlepas dari tujuannya untuk melindungi petani lokal.
Padahal, proteksionisme bukan solusi bagi kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Kerja sama internasional masih dibutuhkan dalam meningkaktan performa ekonomi Indonesia, terutama melalui investasi asing.
Bahkan, Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengkritik pembatasan impor yang dilakukan Indonesia, terutama terhadap produk makanan dan pertanian melalui Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R Donovan.
Menurut Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ari Kuncoro, investasi masih di perlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam merespon isu penguatan dollar misalnya, mengatur ekspektasi supaya investor luar negeri tetap mau berinvestasi di Indonesia adalah langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk menjaga ekonomi tetap stabil.
Terlebih, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2018 yang mencapai 5,06 persen ditunjang oleh investasi yang tumbuh cukup tinggi. Secara mengejutkan, pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada periode sama dalam tiga tahun terakhir.
Jika tim pemenangan Prabowo-Sandi tidak merumuskan kebijakan ekonomi yang terbuka dan hanya menuruti tren populisme politik, tentu bisa dikatakan bahwa tidak ada yang baru dalam visi misi ekonomi Prabowo-Sandi. Malah, idenya terkesan menduplikat petahana.
Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, nasionalisme ekonomi dan sumber daya akan dianggap tidak bersahabat bagi investor. Namun, melihat kondisi politik dalam beberapa tahun terakhir, tren ini kemungkinan akan tetap ada di tahun-tahun mendatang.
Pasar bisa dijinakkan, bukan dikebiri.
— Faisal Basri (@FaisalBasri) September 4, 2018
Dampaknya tentu saja tidak hanya bagi perekonomian nasional, tetapi mungkin saja akan membahayakan kesejahteraan rakyat di masa mendatang. Dengan demikian, bisa dikatakan sebenarnya strategi ekonomi Prabowo-Sandi belum tentu aplikatif untuk Indonesia dan hanya terkesan retoris.
Terlebih, Sandiaga sebagai Cawapres adalah sosok yang sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Harusnya ia banyak belajar dari pasar, ketimbang menuruti nasionalisme semu. (M39)
