Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat dunia, Indonesia memiliki peluang menjadi surga e-commerce dunia.
PinterPolitik.com
“Kekuatanmu untuk membebaskan diri adalah jangan setiap saat mengeluh tentang hal itu.” ~ Adam Smith
[dropcap]M[/dropcap]emperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, perserikatan buruh Indonesia telah merapatkan barisan dan turun ke jalan dengan mengajukan berbagai tuntutan pada pemerintah. Salah satu yang telah mengajukan tuntutan sejak awal, adalah Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI).
Melalui Ketua Umumnya, Rieke Dyah Pitaloka, para buruh meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk badan riset nasional yang dapat menghasilkan blue print pembangunan industri menuju revolusi industri 4.0, yaitu sistem integrasi dunia online dengan produksi industri.
Permintaan yang hampir senada, juga disampaikan oleh Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip. Ia meminta Pemerintah juga melibatkan kelompok pekerja dan buruh dalam Komite Industri Nasional dalam mengimplementasi pengembangan revolusi industri 4.0.
Revolusi industri yang kini memasuki tahap keempat, merupakan era digitalisasi dan otomatisasi industri. Perubahan pola produksi ini, mau tak mau juga akan berpengaruh pada perubahan komposisi lapangan kerja. Walau digitalisasi menciptakan peluang usaha, namun juga akan memangkas lapangan kerja di sektor lain.
Keberadaan buruh – terutama buruh pabrik – juga merupakan efek dari industrialisasi dan kapitalisasi, namun kaum buruh juga yang kemungkinan besar akan tergusur dengan lahirnya industri 4.0 ini. Sehingga tak heran bila keprihatinan buruh, kini bukan hanya masalah kenaikan gaji dan kesejahteraan semata.
Sayangnya, hingga kini masih belum banyak perserikatan buruh maupun kaum buruh itu sendiri yang menyadari mengenai perkembangan perubahan pola lapangan kerja ke depan. Padahal dalam laporan World Economic Forum, Future of Jobs, peralihan teknologi ini akan menghilangkan 7,1 juta lapangan kerja dan melahirkan 2,1 juta kesempatan karir baru.
Lalu bagaimana nasib para buruh ke depannya?
Terjegal Keahlian Rendah
“Harga sebenarnya dari segala sesuatu adalah jerih payah dan kesulitan untuk memperolehnya.”
Menghadapi industri 4.0, sepertinya semua pihak harus “bekerja keras”. Bukan hanya Pemerintah dengan Roadmap Industri 4.0, yaitu Making Indonesia 4.0 yang baru beberapa waktu lalu diluncurkan, tapi juga para pencari lapangan kerja – terutama para generasi milenial yang jumlahnya saat ini hampir mencapai separuh dari keseluruhan penduduk yang jumlahnya sekitar 260 juta jiwa.
Sebagai negara berpenduduk terpadat keempat dunia (setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat), di mana nyaris setengahnya berusia di bawah 30 tahun, Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan tenaga kerja yang sangat besar. Terutama bila para generasi muda tersebut mampu mempergunakan kemajuan teknologi digital yang ada, guna menciptakan peluang kerjanya sendiri.
Salah satu peluang yang tengah digarap Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah dengan mendorong tumbuhnya start up atau perusahaan rintisan berbasis digital melalui program “Gerakan Seribu Startup Digital”. Saat ini, menurut Staf Khusus Kominfo Lis Sujiati, sudah ada sekitar enam ribuan start up yang tersaring dan sekitar 127 diantaranya sudah beroperasi, tak hanya di Jakarta tapi juga di 10 kota lainnya.
Sayangnya, program ini banyak terkendala karena tak semua tenaga kerja muda yang ada memiliki kemampuan teknologi informasi yang dibutuhkan. Tak mengherankan, karena di ASEAN, peringkat high skilled employment share tenaga kerja Indonesia hanya berada di posisi ketiga dari bawah, bahkan masih kalah dibandingkan ketrampilan tenaga kerja di Myanmar maupun Vietnam.
Padahal, kalau saja struktur angkatan kerja produktif potensial yang besar tersebut dapat ditunjang dengan tenaga kerja yang memiliki keahlian, tentu mampu menjadi pendorong daya saing bagi perekonomian Indonesia. Sebut saja dari sektor e-commerce, di mana saat ini Indonesia diakui sebagai salah satu pasar terbesar berbagai industri belanja online.
Berdasarkan analisa perusahaan konsultan kenamaan McKinsey & Co., Indonesia berada di posisi keenam sebagai negara dengan pasar terbesar di dunia, dengan nilai pasar e-commerce sebesar 2 miliar dollar AS. Padahal, perkembangan cepat bisnis ini belum didukung oleh penetrasi penggunaan internet di seluruh Indonesia, sebab saat ini pengguna internet masih berkisar 38 persen saja.
Bahkan menurut riset CNBC, di tahun 2017, pasar ecommerce Indonesia telah menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, seiring dengan pembangunan Palapa Ring yang memungkinkan internet masuk ke pelosok-pelosok daerah, Pemerintah berharap pada 2020 nanti Indonesia dapat terus meningkatkan jumlah start up dan mencapai impian sebagai The Digital Energy of Asia.
Di atas kertas, Indonesia memang berpotensi untuk menjadi “Tiongkok Kedua” di sektor e-commerce. Fakta ini juga pernah dikatakan oleh Jack Ma. Hanya saja, Raja e-commerce ini juga mengakui masih banyak kendala yang harus diselesaikan. Selain memiliki sekitar 17 ribu pulau, Indonesia tak hanya harus membenahi jaringan logistiknya, tapi juga pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Jalan Buntu Birokrasi
“Tidak ada masyarakat yang dapat berkembang dan bahagia, di mana sebagian besar penduduknya miskin dan sengsara.”
Masyarakat yang berkembang dan bahagia, adalah masyarakat yang sebagiannya telah mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai kesejahteraan itu, menurut Ekonom Neoliberal Awal Gary Becker dan Theodore Schultz, harus dilihat dari bagaimana partisipasi rakyat dalam perekonomian bangsanya.
Dalam buku The Birth of Biopolitics, Becker dan Schultz menyatakan kalau keterampilan kerja perlu dilihat sebagai modal manusia (human capital) dan ongkos pengembangannya sebagai investasi. Pengembangan ini dapat pula disebut sebagai pemberdayaan manusia, di mana upaya-upaya untuk meningkatkan keahliannya adalah investasi ekonomi yang besar bagi negara.
Pendapat kedua ekonom modern ini, ternyata juga sejalan dengan Teori SDM Ekonomi Klasik yang dicetuskan Adam Smith. Bapak Ekonomi Dunia yang hidup di tahun 1729 hingga 1790 ini, juga menganggap manusia sebagai faktor produksi utama yang menentukan kemakmuran suatu bangsa dibandingkan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut.
Menurutnya, seberapa pun besarnya sumber daya alam (SDA) yang dimiliki oleh negara tersebut, bila tanpa ada SDM yang pandai dalam mengolahnya, SDA itu tidak akan memberikan manfaat apapun pada kehidupan negara tersebut. Dengan kata lain, menurut Smith, alokasi SDM yang efektif merupakan syarat paling penting bagi pertumbuhan ekonomi.
7. Bangsa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju dengan meningkatkan potensi SDM.
“Kita punya kemampuan untuk itu. Jangan ragu bahwa SDM kita punya kemampuan untuk berkompetisi dengan negara lain. Hanya, memang kekuatan ini belum kita maksimalkan potensinya.” pic.twitter.com/0ut6oK0tfA
— Kementerian Naker (@KemnakerRI) December 27, 2017
Apalagi dalam kondisi pertumbuhan Teknolologi, Informasi, dan Telekomunikasi (TIK) seperti saat ini. SDM tak hanya dipandang sebagai pencari kerja semata, tapi juga dapat ditempatkan sebagai para pencipta lapangan kerja yang dibutuhkan negara. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar agar mampu menjawab tantangan industri digital.
Sayangnya, walaupun peningkatan SDM dengan keahlian tinggi sudah dianggap sebagai urgensi. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi masih belum memandang peningkatan keahlian tenaga kerja sebagai situasi yang darurat. Ini terbukti dari bagaimana Jokowi baru akan memfokuskan pembangunan manusia pada 2019 yang notabene tahun terakhir pemerintahannya – apabila tidak terpilih kembali.
Selain itu, Jokowi juga terkesan lebih suka “potong jalan” dengan membuka keran impor Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk menutupi “lubang-lubang” keahlian yang tidak dapat “ditambal” oleh tenaga kerja lokal, melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018. Peraturan yang tentu akan semakin mempersempit kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal yang ada.
Walaupun Pemerintah beralasan Perpres tersebut untuk memudahkan masuknya investasi, namun kalau investasi itu hanya untuk dinikmati Pemerintah dan para pemodal saja, apakah suatu negara akan bisa maju? Seperti kata Adam Smith di atas, seharusnya Jokowi sadar kalau masyarakatnya miskin dan sengsara karena tidak bekerja, berbagai infrastruktur fisik yang ia bangga-banggakan saat ini tetaplah tak ada gunanya. (R24)