Sejak Prabowo Subianto secara resmi diumumkan sebagai Menteri Pertahanan, berbagai pihak ramai membahas apakah sang jenderal akan menjadi duri dalam kabinet Jokowi atau tidak. Akan tetapi, melihat berbagai manuver politik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang baru-baru ini bertemu dengan Ketua Umum PKS, Sohibul Iman, tampaknya Nasdem adalah pihak yang lebih potensial untuk menjadi duri dalam kabinet Presiden Jokowi. Benarkah demikian?
PinterPolitik.com
Semenjak diumumkannya Ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Oktober 2019 lalu, berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri mempertanyakan keputusan Jokowi tersebut.
Pihak-pihak tersebut umumnya menarasikan masuknya Prabowo ke kabinet yang merupakan rival berat Jokowi pada dua Pilpres terakhir ini sebagai strategi “pisau bermata dua”.
Di satu sisi, Prabowo dapat menjadi Menhan yang luar biasa karena kompetensinya yang mumpuni di bidang pertahanan. Namun, di sisi lain, Prabowo dapat menjadi “duri” dalam kabinet Jokowi yang dapat menciptakan ketegangan politik, termasuk lewat kebijakan yang akan diambilnya.
Dalam tulisan yang dimuat Foreign Policy pada 31 Oktober 2019 misalnya, isu mengenai Prabowo disebut berpotensi menjadi duri dalam kabinet Jokowi.
Namun, konteks yang berbeda bisa dimaknai apabila kita menimbang pernyataan Amien Rais yang merupakan tokoh sentral dalam pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno pada 15 Januari 2019 lalu.
Kala itu, sosok yang disebut sebagai “Bapak Reformasi” ini mengutarakan bahwa Prabowo ingin berlaku seperti Abraham Lincoln, Presiden ke-16 AS, yang merangkul lawan politiknya atau pihak oposisi untuk masuk ke dalam kabinet.
Terangnya, jika memenangi kontestasi Pilpres 2019, Prabowo akan membentuk “team of rivals” yang berisi pihak oposisi untuk masuk ke dalam pemerintahan.
Atas dasar tersebut, kini sebenarnya menjadi tidak mengejutkan mengapa Prabowo tiba-tiba masuk ke dalam kabinet kendati telah mengucurkan banyak keringat pada Pilpres 2019 lalu. Pasalnya, sedari awal Prabowo memang sudah berniat untuk meniadakan dikotomi antara pemenang dan yang kalah.
Hal tersebut memang bisa dianggap sebagai indikasi bahwa Prabowo sepertinya tidak memiliki niat untuk menjadi “Kuda Troya” yang akan menghancurkan Jokowi dari dalam.
Justru jika melihat pada gestur-gestur politik belakangan ini, sepertinya Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) adalah pihak yang lebih berpotensi untuk menjadi duri dalam kabinet Jokowi.
Bagaimana tidak – yang terbaru misalnya – sang ketua umum, Surya Paloh telah bertemu dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.
Pertemuan ini terbilang menarik karena PKS adalah satu-satunya partai yang sampai saat ini secara terbuka dan konsisten menyatakan diri sebagai oposisi. Di sisi lain, Nasdem merupakan bagian dari koalisi pemerintah, bahkan berhasil menempatkan tiga kadernya sebagai menteri.
Atas dasar tersebut, tidak mengherankan, beberapa pihak menyebut manuver Nasdem ini dapat merepotkan pemerintahan Jokowi. Hal ini setidaknya diutarakan oleh Nyarwi Ahmad, Director for Presidential Studies-DECODE Universitas Gadjah Mada.
Akan tetapi, menimbang pada kalkulasi keuntungan politik, bukankah Nasdem justru akan berpotensi mendapatkan backlash dari Jokowi ataupun PDIP jika memang benar manuver tersebut diperuntukkan untuk merecoki pemerintahan? Lalu, mengapa Nasdem justru menunjukkan gestur negatif tersebut kendati telah terakomodasi dalam kabinet?
Gertakan Politik?
Atas fenomena ini, sangat relevan bagi kita untuk melihat pernyataan Said Salahuddin, Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) yang memaknai pertemuan Nasdem dan PKS sebagai strategi politik yang disebut dengan “gertakan politik”.
Lanjut Said, strategi politik ini ditujukan agar partai politik (parpol) dapat menaikkan posisi tawarnya, sehingga kepentingan politiknya dapat diakomodir, misalnya masih mengincar posisi-posisi jabatan lainnya.
Melihat pada sejarahnya, gertakan politik atau political bluff memang telah menjadi strategi yang lekat digunakan oleh politisi untuk mengakomodir kepentingannya agar dipenuhi.
Salah satu gertakan politik paling hebat di dunia adalah peristiwa yang disebut dengan The Capitulation of Stettin di Prusia.
Diceritakan bahwa pada 29 Oktober 1806, brigade kavaleri ringan Prancis yang dipimpin Jenderal Brigade Antoine Lasalle yang hanya membawa 800 prajurit berkuda dan 2 senjata dengan mengejutkan mampu membuat Romberg, komandan Benteng Stettin untuk menyerah. Padahal, saat itu Benteng Stettin memiliki hampir 300 meriam dan 5.000 tentara.
Lalu bagaimana cara Lasalle membuat Romberg menyerahkan Benteng Stettin?
Saat itu, Lasalle menggertak Romberg bahwa ia membawa 30.000 korp tentara. Untuk meyakinkan Romberg, Lasalle memerintahkan para tentara untuk menyeret gerbong-gerbong kereta untuk membuat debu beterbangan agar tercipta ilusi terdapat puluhan ribu tentara yang sedang berjalan di belakang.
Melihat pada kasus The Capitulation of Stettin, di mana Romberg menyerah karena gertakan dari “pasukan hantu”, apakah itu juga akan berlaku pada kasus Jokowi-PDIP dengan Surya Paloh?
Saat ini, Jokowi bersama PDIP adalah sosok yang diunggulkan, seperti halnya Benteng Stettin. Mereka memiliki Badan Intelijen Negara (BIN), Jaksa Agung – jabatan yang kembali diincar oleh Nasdem, walaupun akhirnya tak terwujud – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pun dengan kursi terbanyak di parlemen.
Lalu, apakah mungkin gertakan Nasdem yang hanya memiliki tiga menteri dan menempati suara terbesar kelima di parlemen dapat berhasil?
Tentu perlu dipastikan terlebih dahulu untuk tujuan apa gertakan tersebut dilakukan. Apakah karena makin banyaknya “keistimewaan” Nasdem yang berkurang, atau karena Jokowi telah mengubah arah kebijakannya dan makin banyak merugikan partai biru tersebut.
Untuk memberikan efek kejut yang dahsyat kepada pemerintahan Jokowi – seperti halnya Lasalle – Nasdem harus mampu menciptakan ilusi kekuatan politik yang dahsyat. Dengan kata lain, apakah manuver Nasdem yang nampak sedang membangun relasi dengan PKS dapat menuju kondisi tersebut?
Melihat pada PKS yang hanya menempati suara terbesar keenam di parlemen, sepertinya kondisi tersebut akan sulit terwujud. Terlebih lagi, Jokowi selaku Presiden dapat saja memecat menteri-menteri Nasdem seperti Johnny G. Plate jika partai tersebut membuat kisruh di pemerintahan.
Pengkhianatan Nasdem?
Melihat pada kalkulasinya, Surya Paloh yang juga merupakan pebisnis sekiranya tidak mungkin mengambil keputusan yang berbuah kerugian baginya.
Jika hanya melakukan gertakan politik yang justru dapat menjadi “bumerang” bagi Nasdem, ini tentu bukanlah cara pikir seorang politisi ataupun pebisnis. Oleh karenanya, mestilah terdapat kalkulasi lain yang sedang diperhitungkan oleh Surya Paloh.
Beberapa pihak menyebukan bahwa melihat pada gelagatnya, Nasdem sepertinya tengah membangun blok kekuatan politik baru untuk menatap Pemilu dan Pilpres 2024. PKS boleh jadi akan menjadi salah satu gandengannya.
Pada Pilpres 2019 lalu, publik menyaksikan berbagai massa Islam mendukung Prabowo. Akan tetapi, dengan merapatnya Prabowo ke Istana, praktis para pendukungnya tidak lagi menyuarakan Prabowo dan menaruh suaranya di parpol yang konsisten membawa suara Islam. Kira-kira parpol apa itu? Tentu jawabannya adalah PKS.
Parpol Islam lain, seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah lama menjadi koalisi pemerintah. Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat yang masih berada di luar pemerintah, memperlihatkan gelagat mendua karena berulang kali menunjukkan gestur mendukung pemerintahan Jokowi.
Atas kondisi ini, PKS sebenarnya tengah menikmati insentif elektoral sebagai modal untuk menatap Pemilu dan Pilpres 2024. Dengan kata lain, kondisi ini yang sepertinya dimanfaatkan oleh Nasdem untuk mulai membangun relasi.
Akan tetapi, untuk mengantisipasi backlash dari Jokowi dan PDIP, pertemuan Nasdem dengan PKS, seperti yang disampaikan oleh Sekjen PKS Mustafa Kamal, disebut dalam rangka silaturahim kebangsaan dan saling menjajaki untuk menyamakan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Tentunya, tidak mungkin Nasdem dengan terus terang menyebut tengah menjalin relasi atau koalisi. Nasdem sendiri kerap menyerukan mempertimbangkan untuk memenuhi pos check and balance atau oposisi, sehingga memiliki alasan kuat untuk bertemu dengan PKS yang berposisi sama.
Menimbang pada Nasdem yang telah mendapat jatah menteri, mungkinkah Nasdem sedang menapaki jalan untuk melakukan pengkhianatan politik atau political betrayal kepada pemerintah?
Merujuk pada pandangan Michael Cockerell – jurnalis Inggris yang telah membuat film dokumenter dan profil politik untuk BBC sejak tahun 70-an – dalam sejarah dan demokrasi modern, selalu terdapat pemberontakan, pengkhiatanan, ataupun tokoh ambisius yang mencari tahu seberapa jauh mereka bisa melangkah.
Dengan kata lain, pengkhiatan dalam politik, seperti yang dikemukakan Cockerell bukanlah hal yang mengejutkan. Ini adalah fenomena lama, yang sepertinya akan terus berulang.
Pada akhirnya, melihat pada indikasi-indikasinya, besar kemungkinan Nasdem tidak hanya sedang melakukan gertakan politik, melainkan juga sedang menapaki jalan untuk membangun blok kekuatan politik baru. Dengan demikian, besar kemungkinan bukan Prabowo yang akan menjadi duri dalam koalisi Jokowi, melainkan Nasdem. (R53)
Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
