HomeNalar PolitikNaik Turun Elektabilitas Jokowi

Naik Turun Elektabilitas Jokowi

Walaupun menyebut bahwa elektabilitas Jokowi menurun, Adjie tetap mengakui Jokowi merupakan salah satu tokoh populer dalam konteks Pilpres 2019.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]K[/dropcap]eputusan Partai Golkar mengusung Jokowi untuk bertarung dalam Pilres 2019 mendapatkan peringatan dari Lingkaran Survei Indonesia. Lingkaran Survei Indonesia mengingatkan Partai Golkar bahwa saat ini kecenderungan elektabilitas Joko Widodo tak meningkat bahkan mengalami penurunan.

“Elektabilitas Jokowi menurun,” kata peneliti LSI Adjie Alfaraby, dalam forum Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5).

Namun Adjie masih belum bisa membeberkan lebih lengkap mengenai jumlah angka penurunan elektabilitas Jokowi tersebut. Ia menyatakan bahwa pengumuman secara rincinya akan segera disampaikan secara resmi dalam rilis hasil survei terbaru dalam waktu dekat.

Walaupun menyebut bahwa elektabilitas Jokowi menurun, Adjie tetap mengakui Jokowi merupakan salah satu tokoh populer dalam konteks Pilpres 2019. Survei April 2017 menunjukkan 41,6 persen responden menyatakan, jika pemilu dilakukan saat ini, akan memilih Jokowi. Proporsi tersebut naik sekitar 4 persen dari Oktober 2016.

Adapun Prabowo dipilih 22,1 persen responden, jumlah tersebut meningkat hingga 5 persen dibandingkan survei periode sebelumnya. Hingga kini, keduanya semakin populer di mata publik, dan kian jauh meninggalkan popularitas sosok-sosok lainnya.

Naik Turun Elektabilitas Jokowi

Menurut pengamat politik dari Universitas Parahiyangan Bandung, Prof. Asep Warlan Yusuf, salah satu alasan penyebab elektabilitas Jokowi menurun salah satunya karena kekalahan Ahok di Pilgub DKI. Ia mengatakan Jokowi saat ini dalam posisi terkena imbas kekalahan Ahok dalam Pilkada Jakarta. Baginya, suka tidak suka, stigma Jokowi mendukung petahana Pilgub DKI terbangun di masyarakat.

Padahal di awal memerintah, popularitas Jokowi terus melambung. Puncaknya terjadi Maret lalu, tepat 2,5 tahun Jokowi-JK memerintah, lembaga survei Indo Barometer merilis tingkat kepuasan masyarakat kepada Jokowi-JK mencapai angka 66,4 persen. Tapi angka-angka di atas terlihat melorot usai Pilkada DKI.

Baca juga :  Prabowo vs Kemlu: Warrior vs Diplomat?

Empat Solusi Jokowi Amankan Elektabilitasnya

Menuju Pilpres 2019, Jokowi harus bisa menjaga elektabilitasnya di mata masyarakat. Menurut Peneliti Senior Network for South East Asian Studies, Muchtar Effendi Harahap, ada beberapa solusi bagi Jokowi untuk mengamankan elektabilitasnya agar tidak merosot pada saat Pilpres 2019. Beberapanya adalah,

Pertama, Jokowi harus bisa menunjukkan dan membuktikan mampu dan berhasil melaksanakan janji-janji kampanye dan program kerja selama ini. Karena indikator paling tepat adalah tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai tujuh persen sesuai janji kampanye. Namun sudah hampir tiga tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden dan pertumbuhan ekonomi masih sekitar lima persen.

Kedua, Jokowi harus bisa menghilangkan penilaian bahwa rezim kepemimpinan Jokowi adalah rezim yang anti-umat Islam politik dan jangan lakukan kriminalitas aktivis dan ulama Islam.

Ketiga, Jokowi harus bisa membangun jaringan dengan organisasi dan lembaga masyarakat madani dan bukan dominan dengan Parpol. Karena pada saat Pilpres 2019 nanti, Jokowi jangan berharap banyak kepada mesin parpol untuk memenangkan dirinya, karena para kader parpol akan fokus dengan Pileg. Jadi, membangun jaringan dan hubungan dengan masyarakat madani menjadi salah satu alternatif.

Keempat, Jokowi harus kurangi politik ekonomi terhadap Tiongkok dan kembali pada posisi sebelumnya, yakni lebih condong ke AS atau Barat. Karena Jika Jokowi terus memprioritaskan kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, itu akan mendapatkan penolakan dan resistensi dari AS dan negara sekutunya.

Mempertahankan elektabilitas selama menuju Pilpres 2019 bukanlah hal yang mudah bagi Jokowi, terlebih di era kepemimpinan Jokowi yang selalu diisukan dengan berbagai macam isu miring tentangnya dan juga banyak terjadi aksi keributan di mana-mana yang bisa saja menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi.

Baca juga :  Megawati and The Queen’s Gambit

Mampukah Jokowi melakukannya? (A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...