HomeNalar PolitikMutiara di Sarang Tikus?

Mutiara di Sarang Tikus?

Lembaga konsultan independen Panggung Indonesia (PI) memberikan penghargaan kepada sejumlah wakil rakyat yang dinilai berprestasi. Seberapa hebatkah para anggota DPR ini?


Pinterpolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]anggung Indonesia (PI) memberikan penghargaan kepada 10 anggota DPR yang dianggap memiliki kinerja optimal selama ini. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada segelintir wakil rakyat yang bekerja untuk masyarakat. Ini seharusnya menjadi pukulan keras bagi anggota lain yang selama ini memiliki catatan negatif dan dianggap memperburuk citra DPR.

Berdasarkan kajian dan penilaian yang dilakukan oleh PI selama kurang lebih 3 bulan, terjaring 10 nama dari masing-masing fraksi yang dianggap sebagai wakil rakyat terbaik. Proses penilaian yang dilakukan PI diklaim transparan dan independen, tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Berbagai pemberitaan negatif memang berkutat mengelilingi DPR dan menggeser citranya dari lembaga terhormat menjadi lembaga terkorup. Fenomena tersebut dipengaruhi oleh aktor yang berperan dalam merepresentasikan wajah DPR, misalnya ketika Setya Novanto yang menjabat sebagai pimpinan lembaga tersebut berkutat dalam drama KTP elektronik.

Dari 10 anggota yang ada,  pinterpolitik.com memilih 5 di antaranya yang dianggap paling baik dari sisi kenerja. Siapa saja mereka dan apa saja yang sudah dikerjakan oleh kelima orang tersebut? Bagaimana bentuk representasinya terhadap konstituen?

Terbaik dari Terburuk

Kesepuluh anggota DPR terbaik versi PI tersebut dinilai berdasarkan beberapa indikator. Indikator pertama adalah dari sisi kontroversi atau keterlibatan mereka dalam kasus korupsi. Sementara indikator kedua adalah dari sisi tingkat kehadiran dalam setiap rapat DPR baik di Komisi maupun alat kelengkapan DPR lainnya. Sedangkan indikator terakhir adalah aspiratif atau rajin-tidaknya yang bersangkutan turun ke konstituen.

Selanjutnya pinterpolitik.com menyeleksi 5 nama yang dianggap paling dominan dalam daftar tersebut. Berikut adalah anggota DPR yang sejauh ini dianggap memiliki prestasi positif dan patut dijadikan role model bagi anggota lainnya.

  1. Firman Soebagyo

Sebagai anggota Komisi IV dari Fraksi Golkar, Firman sangat menyoroti sektor pangan dan lingkungan. Salah satu yang menarik darinya adalah ketika ia mempertanyakan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan terkait impor 500 ribu ton beras yang terkesan dipaksakan dan dinilai penuh dengan kepentingan.

  1. Martin Hutabarat
Baca juga :  The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Sebagai anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra, Martin sangat fokus dengan isu keamanan nasional. Sikapnya terlihat ketika ia menyayangkan bahwa saat ini lebih dari 50 persen tahanan di penjara, rutan, dan lembaga pemasyarakatan diisi tahanan narkotika. Ia juga sangat menggarisbawahi Hak Angket KPK yang dinilai disorientasi.

  1. Herman Khaeron

Sebagai anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, Herman juga berfokus pada optimalisasi UU Perlindungan Nelayan dan dan Pembudidaya Ikan karena penting untuk meningkatkan pendapatan dari sektor kelautan. Selain itu, Herman menanggapi persoalan penenggelaman kapal asing oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menurutnya telah sesuai dengan UU dan tidak perlu dipermasalahkan.

Mutiara di Sarang Tikus

  1. Ahmad Basarah

Sebagai anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Ahmad sangat menyoroti isu narkoba. Ia pernah mengatakan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) sebaiknya bekerja dalam senyap dan lebih menyasar bagian hulu dari peredaran narkoba. Fokus penangkapan seharusnya bukan hanya pada korban, melainkan produsen, bandar, dan jaringan kakap dengan barang bukti besar. Ahmad juga pernah meminta masyarakat untuk tak terlalu meributkan latar belakang suku, agama, dan ras (SARA) calon pemimpin daerah.

  1. Reni Marlinawati

Sebagai anggota Komisi X dari Fraksi PPP, Reni ingin memajukan sektor pendidikan di Indonesia. Terkait isu pembukaan Perguruan Tinggi (PT) Asing misalnya, Reni menjelaskan bahwa semuanya harus berdasarkan UU dan PT Asing dilarang mencari untung di Indonesia. Dosen dan tenaga pendidik juga harus diutamakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkualitas dan PT Asing berkewajiban untuk mendukung kepentingan Indonesia. Di sisi lain, Reni sangat menggarisbawahi PT bodong yang selama ini beroperasi dan perlu untuk dihentikan aktivitasnya.

Prestasi yang ditonjolkan oleh 5 anggota DPR terbaik versi PI ini menandakan bahwa tidak semua wakil rakyat berkinerja negatif. Fenomena ini berkaitan dengan efektivitas representasi kepentingan antara yang mewakili dengan yang diwakili.

Representasi Politik dan Perwakilan Positif

Sudah menjadi rahasia umum DPR sering disebut sebagai sarang koruptor. Sebutan tersebut hadir dikarenakan fakta banyaknya anggota DPR yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat kasus korupsi. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR. Apalagi kinerja DPR selama ini pada bidang legislasi, anggaran dan pengawasan tidak berjalan dengan optimal.

Dengan demikian, wajar ketika masyarakat menganggap DPR tidak memiliki kredibilitas sebagai instansi terhormat, misalnya terkait kasus yang menjerat Setya Novanto beberapa waktu terakhir. Persoalan ini berkaitan dengan representasi politik yang menjelaskan adanya jarak antara wakil rakyat dengan konstituennya.

Baca juga :  Pak Prabowo! Waspada Indonesia Debt-Su*cide! 

Di sisi lain, penghargaan PI kepada anggota DPR terbaik menjelaskan adanya hubungan erat antara beberapa wakil rakyat dengan konstituennya. Berbagai aksi dan prestasi yang diraih oleh kelima anggota DPR dalam daftar yang pinterpolitik.com buat merupakan bentuk kecil dari peran besar yang telah mereka lakukan untuk masyarakat Indonesia, khususnya kepada konstituen mereka di Daerah Pemilihan (Dapil).

Fenomena ini dapat dikaitkan dengan konsep representasi politik yang diungkapkan oleh Hanna Pitkin, seorang professor politik dari Universitas California. Menurut Pitkin, terdapat 4 indikator yang menjelaskan bagaimana representasi politik dapat berjalan dengan optimal, yakni representasi formal (terkait otoritas dan akuntabilitas), representasi simbolis (yang mewakili adalah simbol dari yang diwakili), representasi deskriptif (yang mewakili adalah bagian dari yang diwakili), dan representasi substansi (tindakan yang mewakili merupakan keinginan dari yang diwakili).

Faktanya saat ini pemahaman tentang representasi politik di Indonesia sangat buruk. Banyak anggota DPR yang hanya memenuhi representasi simbolis saja, sementara tidak mampu memenuhi 3 indikator representasi yang lain.

Hal ini bisa menjadi penjelasan mengapa banyak kasus korupsi yang menimpa anggota DPR. Mereka tidak merasa bertanggungjawab kepada konstituennya, dan menganggap hanya punya kewajiban terhadap partai politiknya masing-masing. Padahal kesadaran akan representasi politik dapat mencegah tindakan menyimpang seperti korupsi.

Kinerja dan prestasi yang diberikan oleh kelima anggota DPR yang menjadi pilihan pinterpolitik.com merupakan contoh dari sebagian kecil wakil rakyat yang berprestasi. Tentunya ini menjadi gambaran bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa tidak semua anggota DPR memiliki performa negatif. Masih ada anggota DPR yang memiliki kompetensi tinggi untuk bekerja keras demi kesejahteraan bangsa dan negara.

Tentu saja hal ini menjadi harapan untuk perbaikan citra dan kinerja DPR ke depan, terutama dalam meningkatkan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan agar lebih optimal. Apabila representasi politik berjalan dengan optimal, maka bukan tidak mungkin ada peningkatan kepercayaan publik kepada DPR dan dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat secara langsung. (LD14)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Narkoba, Bertemu Lawan Baru!

Indonesia dianggap sebagai surga bagi peredaran narkoba internasional. Adanya permintaan yang tinggi, harga yang kompetitif dan hukum yang bisa dibeli menjadi alasan mengapa gembong...

IMF Rindu Indonesia?

Structural Adjusment Program (SAP) yang ditawarkan International Monetary Fund (IMF) kepada Soeharto pada 1997, dinilai memperburuk perekonomian Indonesia. Kedatangan Direktur IMF Christine Lagarde ke...

Novel, Berakhir Seperti Munir?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam mengusut tuntas kasus Novel Baswedan. Beberapa pihak meragukan bahwa pembentukan TGPF...