Seiring dengan lumpuhnya berbagai layanan publik akibat peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN), desakan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mundur semakin mengalir deras.
“I’m a good person” – Riley, Inside Out 2 (2024)
Emosi bisa dibilang telah menjadi bagian dari hidup manusia, entah itu dalam lingkup individu maupun lingkup sosial yang lebih besar. Emosi juga memengaruhi keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia.
Mungkin, penggambarannya tertuang dengan jelas dalam franchise film Inside Out. Dalam film itu, digambarkan sosok anak perempuan bernama Riley, yang mana di dalam kepalanya terdapat sejumlah emosi awal, yakni Joy (kebahagian), Sadness (kesedihan), Anger (kemarahan), Fear (ketakutan), dan Disgust (perasaan jijik).
Emosi-emosi inilah yang mengantarkan Riley dalam masa-masa pertumbuhannya. Pengalamannya yang harus menghadapi rencana keluarganya untuk pindah dari tempat tinggal awal mereka, misalnya, merupakan salah satu perubahan dalam hidupnya yang membuat lima emosi awal itu kelimpungan.
Kini, di film terbaru Inside Out (2024), kelima emosi ini harus menghadapi perubahan baru. Beberapa emosi barupun akhirnya muncul, yakni Anxiety (kecemasan), Envy (rasa iri), Embarrassment (rasa malu), dan Ennui (rasa bosan).
Namun, tahukah kalian bahwa sebenarnya terdapat sejumlah emosi baru yang sebenarnya sudah disiapkan tetapi dihilangkan untuk membuat cerita film kedua ini tetap sederhana? Salah satu di antaranya adalah Guilt (rasa bersalah).
Dalam sketsa yang tersebar di sejumlah media sosial (medsos), Guilt digambarkan sebagai sebuah makhluk pendek dengan raut muka yang sedih dan panik. Tidak hanya itu, dalam sejumlah ide sketsa, Guilt selalu digambarkan dengan membawa beban berat, entah itu tas ransel yang jauh lebih besar dari tubuhnya atau sebongkah batu yang terikat pada kaki Guilt.
Adanya gagasan soal Guilt ini sedikit mengingatkan bahwa rasa bersalah telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak lama. Ketika seseorang individu berbohong, misalnya, rasa bersalah itu akan hadir dan bahkan terkenang dalam memori terdalam.
Namun, bagaimana dalam politik? Apa yang terjadi bila rasa bersalah bertemu dengan dinamika politik yang penuh dengan kepentingan?
Mengapa kesalahan dalam pemerintahan – seperti peretasan Pusat Data Nasional (PDN) – juga seharusnya melibatkan faktor Guilt yang besar, katakanlah pada diri Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi sebagai salah satu individu yang bertanggung jawab?
Pejabat Jepang Sering Mundur…
Banyak pejabat di Indonesia merasa tidak bersalah ketika skandal atau kegagalan pemerintahan menimpa diri mereka. Sering kali, beberapa faktor dijadikan alasan atas kegagalan atau sorotan publik yang terjadi pada mereka.
Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), misalnya, dalam beberapa pernyataannya di sidang, justru menyalahkan sejumlah pihak. Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat disebut.
Selain skandal korupsi, kegagalan kebijakan seperti peretasan PDN yang menyebabkan lumpuhnya sejumlah layanan publik juga menyisakan pertanyaan di benak publik: akankah Menkominfo Budi Arie mundur akibat kegagalan ini?
Apa yang terjadi di Indonesia ini sangatlah kontras bila dibandingkan dengan apa yang kerap terjadi di negara-negara lain, seperti Jepang. Pada Desember 2023 lalu, misalnya, empat menteri di Jepang langsung mundur akibat munculnya dugaan skandal, yakni Kepala Sekretaris Kabinet Hirkazu Matsuno, Menteri Ekonomi dan Industri Yasutoshi Nishimura, Menteri Dalam Negeri Junji Suzuki, dan Menteri Pertanian Ichiro Miyashita.
Mereka diduga terlibat dalam upaya korupsi, yang mana dana publik dialirkan ke partai untuk membiayai kampanye. Padahal, mereka semua berasal dari partai penguasa, yakni Partai Demokrat Liberal (LDP).
Apa yang terjadi di Jepang ini mengingatkan bagaimana rasa bersalah juga unik dalam setiap kebudayaan. Sejalan dengan penjelasan Takie Sugiyama Lebra dalam tulisannya yang berjudul “Shame and Guilt: A Psychocultural View of the Japanese Self,” perasaan bersalah begitu memiliki dampak besar di masyarakat Jepang.
Masyarakat Jepang memiliki konsep haji, yang mana artinya adalah perasaan malu. Ketika terekspos ke audiens atau masyarakat luas, individu Jepang akan merasakan haji, apalagi sisi sensitif atau lemah dari dirinya terlihat di publik.
Konsep haji inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor mengapa budaya bersalah begitu berpengaruh besar bagi para pejabat dan politisi Jepang. Apalagi, masyarakat Jepang juga menempatkan kehormatan sebagai prinsip utama dalam diri mereka.
Bila di Jepang ada budaya demikian, bagaimana dengan di Indonesia? Mengapa pejabat Indonesia sulit mundur bila dibandingkan dengan pejabat-pejabat di Jepang?
Mungkinkah Pejabat Indonesia Mundur?
Bila pejabat di Jepang kerap kali mundur bila publik menilai mereka gagal, budaya politik yang berbeda justru terjadi di Indonesia. Meski tekanan publik muncul, bukan tidak mungkin rasa bersalah akan muncul di benak pejabat-pejabat Indonesia.
Bukan tidak mungkin, ini berkaitan dengan budaya politik yang berlaku di Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Benedict R. O’G. Anderson dalam bukunya yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, budaya politik Jawa yang begitu hierarkis masih mendominasi dalam perpolitikan Indonesia.
Budaya politik Jawa biasanya dijalankan atas pola lingkaran yang disebut Mandala, di mana penguasa atau raja berada di tengah lingkaran. Di sekililingnya, terdapat kekuatan-kekuatan lain yang disebut sebagai mancanegara.
Para mancanegara ini akan melakukan apapun untuk mendapatkan sebagian kekuatan dari sumbernya di pusat, yakni sang raja. Sang rajapun akan memberikan pengaruhnya bila para mancanegaramemberikan kesetiaannya.
Kesetian inilah yang mengambil peran besar dalam kekuasaan politik Indonesia. Bila masyarakat Jepang melihat kehormatan dan akuntabilitas sebagai salah satu cara utama masyarakat berjalan, masyarakat Indonesia lebih melihat pada nilai kesetiaan.
Ketika setia kepada penguasa, maka mereka berhak mendapatkan apa yang diberikan oleh penguasa. Mungkin, ini juga yang akhirnya menumbuhkan kebiasaan bagi-bagi jatah dalam pemerintahan Indonesia.
Selain itu, perubahan dimanika politik dan pemerintahan akibat pejabat yang mundur dinilai bisa mengubah stabilitas. Ini tidak sejalan dengan nilai harmoni yang begitu diyakini dalam budaya politik Jawa.
Pada akhirnya, menjadi sulit untuk melihat pengunduran diri sebagai bentuk perwujudan akuntabilitas di Indonesia meskipun dorongan dari publik agar pejabat-pejabat bersangkutan berhenti.
Kini, dengan adanya desakan agar Menkominfo Budi Arie, mungkinkah pejabat bersangkutan mengundurkan diri atas terjadinya peretasan PDN? Pertanyaan itupun akhirnya hanya bisa dijawab dari kebiasaan dan budaya politik kita sendiri. (A43)
