Amerika Serikat (AS) mengalami government shutdown karena rencana anggaran 2018 tidak mendapatkan persetujuan dari Senat. Hal ini mengindikasikan adanya perlawanan terhadap pemerintahan Trump.
PinterPolitik.com
Pemerintah AS ditutup selama tiga hari sejak 20 Januari lalu, dan baru ‘dibuka’ pada pagi hari ini (23/1), atau malam hari kemarin (22/1) waktu AS. Pengoperasian kembali pemerintah AS ini dipercepat, dari rencana penutupan selama empat pekan karena lobi-lobi dua hari terakhir yang berjalan efektif dari pihak pemerintah.
Penutupan mulanya terjadi karena deadlock (jalan buntu) yang terjadi antara pihak pemerintah dengan oposisi dalam beberapa kesepakatan kebijakan. Deadlock ini kemudian berbuntut panjang kepada gagal disahkannya rancangan anggaran AS (semacam RAPBN di Indonesia) pada Oktober lalu. Polemik berlanjut sampai Januari, di mana pemerintah gagal mendapatkan pengesahan RAPBN Darurat—sebagai solusi cepat dan singkat pengganti RAPBN—dari legislatif.
Partai Demokrat sebagai oposisi memang sangat getol menyerang pemerintahan Trump setahun terakhir. Government shutdown kali ini, terjadi juga karena makin memanasnya hubungan oposisi dengan pemerintahan Trump, terutama dalam beberapa kebijakan pemerintah, antara lain menyoal pendanaan imigran anak, pendataan imigran tanpa dokumen, serta kebijakan kesehatan anak.
Partai Republikan yang berkuasa memang memiliki paradigma small government, yang berarti tidak menyukai pendanaan besar negara di sektor publik. Biasanya, paradigma pemerintah dapat dinegosiasikan dengan oposisi, untuk mengurangi derajat perbedaan dan menemukan titik temu.
Namun, pembahasan anggaran kali pertama di era Trump, nyatanya menghasilkan deadlock. Seluruh senator Demokrat menolak usulan pemerintah. Dan sekalipun Republikan menguasai Senat dan DPR AS, namun karena pengesahan anggaran di AS memerlukan dukungan 60 persen suara di legislatif, maka sikap penolakan seluruh politisi Demokrat cukup membuat pemerintah ditutup sementara.
Mekanisme government shutdown yang sama juga terjadi di sejumlah negara lain, baik yang memiliki sistem dwipartai maupun multipartai. Brazil dan Argentina, saat masih menggunakan sistem dwipartai tahun 1970-an, pernah mengalami hal yang sama. Sementara Inggris dan Australia, dengan sistem politik parlementer-multipartai, juga pernah mengalaminya belakangan ini, walaupun memiliki resiko lebih kecil ketimbang pemilik sistem presidensil.
Lalu, bagaimana dengan Indonesia, negara yang menggunakan sistem presidensil seperti AS namun dengan sentuhan sistem multipartai seperti Inggris? Apakah Indonesia dapat mengalami government shutdown seperti yang sering terjadi di AS?
Budaya ‘Politik Cair’ dan ‘Oposisi Lemah’
“Politik ini cair”.
-Wakil Presiden Jusuf Kalla-
Mungkin kita sudah cukup paham apa yang dimaksud ‘politik cair’. Bahwa semua hal dalam politik, termasuk arah koalisi partai dapat terjadi tanpa batas ideologis. Ini membawa kita kepada terminologi kedua: ‘oposisi lemah’, yang menunjukkan oposisi tidak dapat banyak berbuat di hadapan sistem presidensil yang kuat.
Tapi, di awal Indonesia merdeka, kondisi politik tidak begitu cair secara ideologis dan oposisi masih cukup kuat. Deadlock politik yang cukup dahsyat pernah terjadi pada masa Presiden Soekarno, saat Konstituante gagal menyusun UUD baru pengganti UUDS 1950, dalam tiga tahun pembentukan lembaga pengganti DPR tersebut.
Konstituante berisikan blok-blok Pancasila, sosio-ekonomi, serta Islam. Ketiga blok tersebut nyatanya gagal mencapai kesepakatan dalam tiga kali voting pengesahan UUD baru. Akibat kegagalan tersebut, Presiden Soekarno kemudian melahirkan Dekrit 5 Juli 1959 dengan demokrasi terpimpin dan UUD yang ia sahkan, sekaligus membubarkan Konstituante. Dekrit tersebut juga menjadi tanda bahwa Soekarno memiliki kuasa lebih di atas konstitusi saat itu, karena dengan diskresinya, deadlock politik dapat diselesaikan.
Perkara deadlock yang terjadi dalam sistem presidensil seperti itu juga yang diamini oleh Juan Linz, analis politik Amerika Latin. Linz melihat bahwa sistem presidensil memang melahirkan ‘matahari kembar’, dalam arti presiden dan pemimpin parlemen dapat saling berebut legitimasi, utamanya dalam menentukan siapa yang berhak mengatur dan menentukan arah politik anggaran.
Dan dalam kasus Presiden Soekarno, deadlock presidensil diselesaikan dengan kekuasaan personal sang presiden dengan segala kultus politiknya.
Di era Presiden Soeharto hingga sekarang, nyatanya Pemerintah Indonesia belum pernah mengalami deadlock yang berarti. Beberapa deadlock pembahasan masih mungkin terjadi, namun tidak pernah sampai menyebabkan tahun anggaran terlambat dimulai layaknya government shutdown di AS.
Di era Orde Baru, kita semua tahu bahwa DPR adalah ‘tukang stempelnya Soeharto’. Maka tidak mungkin ada gejolak politik yang mengarah pada deadlock.
Namun, era Reformasi nyatanya juga hampir bersih dari deadlock yang berarti. Padahal, sistem presidensil di era Reformasi sudah dirombak menjadi quasi parliament, atau memberi ruang yang cukup imbang bagi parlemen. Seharusnya, ‘matahari kembar’ dapat terjadi lagi dan konflik pemerintah-oposisi dapat menajam.
Deadlock bahkan sampai government shutdown tidak pernah terjadi karena selama ini selalu ada negosiasi antar fraksi pemerintah dengan oposisi yang lebih terbuka. Selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Golkar yang menang mayoritas dan memimpin DPR memang bukan ‘partainya presiden’.
Tetapi, Golkar tidak pernah menghambat usulan RUU maupun RAPBN pemerintah, yang berdampak positif karena Golkar akhirnya masuk koalisi pemerintah. Stabilitas politik jauh dari deadlock dapat tercipta, dan terus berlanjut sampai periode kedua SBY di mana Demokrat menguasai DPR.
Pasca Pemilu 2014, ternyata PDIP lahir sebagai partai pemenang legislatif sekaligus eksekutif, dengan menangnya Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden. Hal ini direspon cepat oleh partai-partai lain, dengan segera mengusulkan Rancangan Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), yang mengatur bahwa pemenang Pileg tidak otomatis menjadi pimpinan DPR. RUU ini tembus, dan akhirnya Jokowi tidak memiliki PDIP sebagai ‘partai pegangannya’ di DPR.
Kebijakan publik pun tidak akan pernah terlalu kontras antara satu pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya. Alasannya, juga kembali lagi kepada platform ideologi politik yang samar-samar.
Oposisi akan selalu memiliki platform yang sebenarnya sangat beririsan dengan pemerintah, sehingga oposisi menjadi lemah dan menjadi sama saja saat berkuasa. Keputusan politik DPR pun masih tergantung dengan kompromi dan negosiasi politik, yang tentu saja ujung-ujungnya selalu berhubungan dengan duit. (Baca juga: Fahri Hamzah dan Pembelaan DPR)
Sistem yang demikian, seperti pendapat ala-ala paradigma strukturalis-nya Fahri Hamzah, adalah yang melahirkan budaya ‘politik cair’ dan terus berimplikasi kepada ‘oposisi lemah’. Partai akan selalu berusaha masuk ke dalam koalisi pemerintah dan tidak bisa bertahan dalam lima tahun menjadi oposisi.
Ini kontras tentunya, misalnya dengan AS saat ini yang bahkan sangat kuat oposisinya. Terbukti, sekalipun kedua kamar legislatif dikuasai oleh Partai Republikan sebagai mayoritas—pertama kali dalam sejarah terjadi government shutdown di AS—tapi Partai Demokrat sempat tidak bergeming dengan lobi-lobi. Era Trump memperparah semuanya, ketika polarisasi politik tak hanya terjadi di level masyarakat, tapi juga di level elit politik.
Kasus DKI 2015: Ahok sebagai Pendobrak Budaya
Deadlock yang berujung government shutdown mungkin belum pernah terjadi pada kancah politik nasional Indonesia. Namun, Jakarta sempat geger dengan deadlock di pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ahok yang baru menjabat pada Oktober 2014, langsung membuat gebrakan dengan mencoret-coret anggaran ‘siluman’ dalam RAPBD Jakarta 2015. Anggaran ‘siluman’ adalah istilah Ahok untuk sektor anggaran yang menurutnya berpotensi dikorupsi.
Deadlock saat itu terjadi karena ketidaksepakatan di beberapa sektor anggaran, di mana DPRD mengajukan, lalu Ahok mencoretnya. Sektor-sektornya antara lain uninterruptable power supply (UPS) untuk sekolah sebesar 6 miliar rupiah per sekolah, alat fitness untuk sekolah sebesar 2,5 miliar rupiah per sekolah, printer untuk sekolah sebesar 4,5 miliar rupiah, sampai anggaran tanaman dan pohon mencapai 56,9 miliar rupiah.
Akibat kisruh ini, anggaran DKI tahun 2015 sempat terhambat sampai tiga bulan. Dan pada akhirnya, pemprov mampu melakukan mediasi dengan DPRD melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Ya, Ahok adalah contoh pendobrak sistem ‘politik cair’, dengan menggunakan kekuatan eksekutif untuk dapat menekan anggaran, mungkin mirip dengan gaya pengambilan keputusan Soekarno dahulu. Sikap seperti ini yang menimbulkan deadlock dan hilangnya harmoni dengan legislatif. Sikap inilah yang terlihat ingin dilenyapkan oleh Anies Baswadan saat ia menjabat di Jakarta.
Lalu, akankah pemerintah pusat kita ‘ditutup’ sementara? Mungkin, selama tidak ada penculikan presiden seperti masa Agresi Belanda dulu, atau tidak ada ‘Ahok-Ahok’ lain yang menjadi presiden, maka government shutdown hampir pasti tak terjadi dengan budaya politik seperti ini. (R17)
