Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo beberapa waktu lalu membuat Tiongkok cemas. Negara pimpinan Xi Jinping tersebut menuding kunjungan-kunjungan itu sebagai upaya pembentukan North Atlantic Treaty Organizatioin (NATO) ala Indo-Pasifik.
“Pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri” – Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia
Bagi mereka yang suka menonton film atau seri, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik dan permusuhan kerap mengisi cerita-cerita yang disajikan. Biasanya, konflik itu akan memuncak dan berakhir dengan kemenangan dari kelompok protagonis.
Permusuhan seperti ini mungkin juga dapat ditemui di salah satu franchise film dan novel terpopuler, yakni Harry Potter. Dalam kisah dunia sihir karangan J.K. Rowling ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa permusuhan antar-house kerap terjadi.
Rivalitas antar-house ini langsung terlihat di salah satu film Harry Potter yang pertama, yakni Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001). Dalam film itu, Harry bertemu dengan seorang murid lain yang bernama Draco Malfoy di Diagon Alley.
Aroma permusuhan pun terasa di antara keduanya. Rivalitas di antara keduanya mungkin bisa dibilang wajar. Pasalnya, keduanya pun ternyata masuk ke dua houses yang saling bermusuhan, yakni Gryffindor dan Slytherin.
Alhasil, rivalitas antara Potter dan Malfoy pun berkembang. Tidak hanya di antara keduanya, sejumlah teman hingga profesor juga mengambil sikap dan sisi tertentu dalam rivalitas Gryffindor dan Slytherin.
Apa yang terjadi di dunia sihir ala Harry Potter ini sepertinya juga tengah terjadi di dunia nyata, khususnya dalam panggung politik internasional. Bagaimana tidak? Persaingan kini disebut-sebut tengah memanas antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Apalagi, pemerintahan Donald Trump di AS sempat mendeklarasikan Perang Dagang pada negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut. Di tengah situasi yang panas, kondisi politik dunia juga diperburuk dengan datangnya pandemi Covid-19 yang menghantui hampir seluruh negara.
Belum lagi, situasi sengketa Laut China Selatan (LCS) turut mengisi permusuhan di antara keduanya. Bukan tidak mungkin, seperti rivalitas Gryffindor-Slytherin di Harry Potter, AS dan Tiongkok mulai menyeret teman-temannya dalam persaingan mereka.
Upaya ini disinyalir dengan kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga dan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo ke sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia ketika mereka menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tiongkok pun akhirnya mencurigai manuver AS dan Jepang ini.
Bahkan, Menlu Tiongkok Wang Yi menyebutkan bahwa AS tengah membangun jaringan aliansi Quadrilateral Security Dialogue (Quad) yang disebut-sebut bisa jadi North Atlantic Treaty Organization (NATO) versi Indo-Pasifik. Di dalamnya, terdapat sejumlah negara seperti India, Australia, Jepang, dan AS sendiri.
Melihat kepanikan Tiongkok ini, bukan tidak mungkin pertanyaan pun muncul terkait posisi Indonesia dalam persaingan AS-Tiongkok ini. Mengapa AS membangun aliansi seperti NATO di Indo-Pasifik? Lantas, mungkinkah pemerintahan Jokowi bergabung dengan “NATO” baru ini?
Offshore Balancing?
Bukan tidak mungkin, kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Pompeo dan Suga merupakan cara untuk menggandeng negara-negara Asia lainnya guna menghalau kekuatan Tiongkok. Strategi seperti ini sebenarnya telah digunakan AS sejak era Perang Dingin.
Adanya penggunaan strategi ini sempat dijelaskan oleh Stephen M. Walt dari Harvard University dalam tulisannya yang berjudul The Unites States Forgot Its Strategy for Winning Cold Was. Dalam tulisan itu, Walt menjelaskan bahwa AS kala itu menggunakan strategi besar yang biasa disebut sebagai offshore balancing.
Offshore balancing ini sebelumnya diterapkan oleh pemerintah AS pasca-Perang Dunia II guna menghalau pengaruh Uni Soviet. Ini dilakukan negara Paman Sam bersama negara-negara Eropa, yakni dengan mendirikan NATO.
Offshore balancing sendiri merupakan strategi yang digunakan suatu negara untuk mendukung negara-negara lain guna menghalau kekuatan dominan di kawasan tersebut yang berpotensi bangkit menjadi hegemon kawasan (regional hegemon). Seperti yang telah dijelaskan oleh John J. Mearsheimer dalam bukunya yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics, semua negara pasti akan mencari status hegemon kawasan agar dapat merasa aman.
Dalam era Perang Dingin, negara yang berpotensi menjadi hegemon di kawasan Eropa Barat – dan sebagian Asia – adalah Uni Soviet. Maka, untuk menghalau kemungkinan itu, AS menggunakan strategi offshore balancing. Ini dilakukan AS dengan mendukung negara-negara NATO – serta mengirimkan sejumlah kekuatan militernya sendiri.
Kecemasan Tiongkok kini bisa jadi benar. Pasalnya, strategi yang sama ditengarai juga tengah dilakukan oleh AS kini di kawasan Indo-Pasifik.
Hal ini terlihat dari bagaimana AS kini “menghidupkan” kembali Quad yang menggandeng sejumlah kekuatan Asia dan Pasifik, seperti India, Jepang, dan Australia. Negara-negara tersebut kini juga mulai melakukan latihan-latihan militer bersama.
Guna melancarkan strategi yang sebelumnya berhasil diterapkan AS pada Uni Soviet, bukan tidak mungkin negara-negara Quad akan menggandeng kekuatan-kekuatan Asia lainnya, termasuk Indonesia. Kabar bahwa AS meminta izin Indonesia untuk mendaratkan pesawat Poseidon P-8 bisa jadi merupakan salah satu taktik yang hendak diterapkan dalam strategi itu.
Dalam kunjungan Pompeo beberapa waktu lalu, AS juga menawarkan sejumlah investasi. Beberapa di antaranya dikabarkan berada di Natuna – wilayah yang disebut-sebut juga bermasalah dengan klaim Tiongkok.
Bila apa yang dicemaskan oleh Tiongkok benar, lantas, apakah mungkin Indonesia akan bergabung dengan kekuatan-kekuatan Asia lainnya yang didukung AS? Mungkinkah pemerintahan Jokowi memutuskan untuk bergabung dengan Quad?
Bebas Aktif ala Jokowi?
Kepentingan Indonesia bisa jadi sejalan dengan keinginan AS untuk menghalau Tiongkok di Asia Tenggara, khususnya di LCS. Meski begitu, pemerintahan Jokowi bisa saja terhalang untuk bergabung dengan NATO ala Indo-Pasifik tersebut – mengingat bahwa Indonesia masih memegang doktrin politik luar negeri yang bebas dan aktif.
Politik bebas dan aktif sendiri merupakan doktrin yang disebut-sebut ditanamkan oleh Wakil Presiden pertama Indonesia Mohammad Hatta. Kala itu, Hatta menulis sebuah pidato yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang di tengah-tengah situasi politik dunia yang dipenuhi oleh persaingan antara dua blok, yakni blok AS dan blok Uni Soviet.
Hingga kini, doktrin politik luar negeri ini masih dipegang teguh oleh Indonesia. Hal ini tertuang juga dalam perarturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
Pasal 3 dalam UU tersebut menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan Hatta dalam kutipan pidatonya di awal tulisan ini.
Namun, di tengah situasi global yang terus berubah, prinsip dari doktrin politik luar negeri ini bukan tidak mungkin mulai dipertanyakan. Pasalnya, titik panas persaingan dua negara besar kini jelas-jelas terjadi di halaman depan Indonesia sendiri, yakni di Laut Natuna Utara dan LCS.
Ini berbeda dengan sejarah politik luar negeri AS. Di negara Paman Sam tersebut, doktrin politik luar negeri kerap silih berganti – bergantung pada siapa yang tengah menjabat posisi presiden.
Pertanyaan soal doktrin ini sebenarnya juga pernah diajukan oleh Philips J. Vermonte dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Doktrin bebas aktif disebut-sebut dapat membatasi tujuan Indonesia untuk menentukan kiblat politik luar negeri.
Alhasil, Indonesia berakhir dengan sikap yang kurang jelas dalam interaksinya di panggung politik internasional. Vermonte pun menyebutkan bahwa Indonesia kerap menjadi late comer dalam sejumlah perjanjian dan kerja sama.
Salah satu kerja sama yang dicontohkan kala itu adalah Trans-Pacific Partnership (TPP) yang diusung pemerintahan Barack Obama di AS tanpa melibatkan Tiongkok. Indonesia baru menyatakan ketertarikannya untuk bergabung pada tahun 2015 meski bisa jadi menguntungkan secara ekonomi dan perdagangan.
Lagipula, doktrin politik luar negeri bebas aktif sebenarnya juga didasarkan pada pragmatisme – di mana Indonesia dapat menentukan secara bebas untuk kepentingannya sendiri. Namun, keterikatan terhadap negara lain dicemaskan bisa mengganggu independensi tersebut.
Semua ini juga kembali pada bagaimana Jokowi menentukan kebijakan luar negerinya. Seperti yang dijelaskan oleh Ben Bland dalam bukunya yang berjudul Man of Contradictions, sang presiden kerap mendasarkan politik luar negerinya pada keuntungan yang diraih, khususnya dalam hal ekonomi.
Bila benar begitu, bukan tidak mungkin AS dan Tiongkok harus memikat Jokowi dengan cara yang berbeda. Bila biasanya keamanan menjadi hal yang terpenting dalam politik luar negeri, mungkin kedua negara tersebut perlu mencari akal bagaimana kepentingan ekonomi ala Jokowi dapat terpenuhi. (A43)
