Jelang pendaftaran Pemilihan Presiden 2019, Partai Demokrat masih berupaya mewujudkan wacana poros ketiga dengan Partai Golkar. Mungkinkah harapan Demokrat terwujud?
PinterPolitik.com
“Politik adalah seni kemungkinan, dari apa yang dapat dicapai – seni terbaik berikutnya.” ~ Otto von Bismarck
[dropcap]S[/dropcap]ebagai Kanselir pertama Jerman, Otto von Bismarck dikenal sebagai pemimpin konservatif yang mampu menyatukan Jerman melalui serangkaian peperangan di era 1860-an. Ia juga mahir menggunakan diplomasi keseimbangan kekuasaan, untuk mempertahankan hegemoni Jerman di Eropa dan juga perdamaian.
Keberhasilan legendaris yang mampu mengubah sejarah Jerman ini, tak lain berkat keyakinannya akan seni segala kemungkinan (the art of possibilities) dalam dunia politik. Konsepnya ini bahkan masih relevan digunakan dalam menggambarkan perubahan politik yang begitu dinamis.
Termasuk kondisi politik di tanah air dalam menyambut Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang prosesnya akan mulai berlangsung Agustus mendatang. Walau pendaftaran kandidat calon presiden sudah akan dibuka sekitar 40 hari lagi, namun hingga kini hanya kubu Jokowi saja yang sudah mapan dengan koalisinya.
Sementara kubu oposisi yang digawangi Gerindra dan PKS masih belum memantapkan koalisinya, di sisi lain Partai Demokrat juga masih berharap mampu berdiri sendiri dengan membangun poros ketiga yang memungkinkan munculnya calon presiden (capres) alternatif di luar Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto.
#Silaturahmiuntukindonesia pertemuan ini membuat Golkar&Demokrat makin mesra, pertemuan mbuka peluang koalisi alternatif Golkar Demokrat dlm politik tdk ada yg tdk mungkin,langit trs membiru padi trs mengguning @SBYudhoyono @hincapandjaitan @AgusYudhoyono pic.twitter.com/yef2U8c5tJ
— Muhammad Haris (@MuhamadHaris26) June 25, 2018
Setelah berupaya menggalang kebersamaan dengan PKS, PAN, dan PKB yang sepertinya mengalami kebuntuan. Kini Partai Demokrat terlihat mulai mendekati Partai Golkar, ini terlihat dari adanya wacana mendampingkan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jusuf Kalla (JK).
Wacana ini semakin menghangat karena tak lama kemudian, JK dikabarkan bertandang ke rumah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan dalih bersilaturahim. Meski begitu, pertemuan JK-SBY ini dilihat banyak pihak sebagai tanda akan kebenaran wacana tersebut. Apakah sambutan JK ini, juga menandakan akan adanya perubahan koalisi?
Walau Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto meyakinkan partainya akan tetap mendukung Jokowi di Pilpres 2019, namun sejauh ini hubungan Golkar dengan PDI Perjuangan terlihat mulai kurang akur. Sehingga, wacana JK-AHY bisa jadi juga akan menjadi pertimbangan bagi Partai Kuning untuk mengevaluasi kembali dukungannya.
Sebagai partai terbesar kedua di tanah air, suara legislatif Golkar memang sangat menggiurkan bagi Demokrat. Hanya dengan berkoalisi dengan Golkar saja, mimpi Demokrat untuk dapat menjadi pengusung capres alternatif akan mampu terwujud. Namun apakah mungkin Golkar mampu balik badan dari kubu Jokowi?
Koalisi Cair, Everything is Possible
“Tak ada yang tak mungkin bagi siapa saja yang mau berusaha.” ~ Alexander Agung
Bagi Kaisar Yunani, Alexander Agung yang juga dikenal dengan nama Iskandar Zulkarnaen ini, selama mau berusaha segala sesuatu akan dapat dicapai. Termasuk menakhlukkan berbagai daerah dari Eropa, Persia, hingga Makedonia di Asia Timur. Baginya, dalam kekuasaan tidak ada istilah tak mungkin.
Adagium tak ada yang tak mungkin dalam politik, juga diakui oleh Stephen K. White dan Donald J. Moon dalam buku “What is Political Theory?” Menurutnya, politik memanglah seni dari segala kemungkinan (the art of possibillities). Melalui lobi-lobi dan upaya transaksional, semua yang tak mungkin bisa tiba-tiba menjadi mungkin di politik.
Begitupun dalam berkoalisi, tidak ada yang tak mungkin bagi partai politik (parpol) untuk berpindah dukungan di menit-menit terakhir. Kondisi ini, menurut peneliti dari New York University, Huan Wang, sangat dimungkinkan dalam koalisi yang lebih bersifat Minimal Winning Coalition (MWP) atau sistem koalisi dengan memaksimalkan kemenangan yang diraih.
Terlebih, koalisi parpol di tanah air sebagian besarnya tidak dibangun berdasarkan landasan yang kuat, seperti ideologi. Namun lebih banyak didasarkan pada realitas dan rasional, di mana penentuan arah koalisi parpol kerap berlandaskan pada kepentingan-kepentingan para elit di dalamnya.
Fakta ini pula yang didapat dari hasil penelitian Wang pada 2005. Ia menilai, munculnya wacana koalisi antar parpol, sebagian besar berasal dari ide para elit parpol. Bila merujuk pada apa yang terjadi antara Golkar dan Demokrat, bisa jadi sebagai tokoh senior, JK mampu mengubah arah dukungan Golkar di Pilpres.
Adanya faktor possibility dalam koalisi politik, juga dibenarkan oleh William Riker. Merujuk pada teori koalisi, sistem MWP memungkinkan koalisi yang terjadi sifatnya tidak permanen atau cair, mengakibatkan dukungan koalisi dapat beralih di menit-menit terakhir, tergantung atas kepentingan parpol tersebut.
Golkar, Antara PDIP dan Demokrat
“Kami tak tertarik dengan kemungkinan akan dikalahkan; itu tidak akan pernah ada.” ~ Ratu Victoria
Ratu Inggris Victoria yang berkuasa di abad ke-19 ini, terkenal sebagai penguasa monarki beraliran konservatif dan juga kepala batu. Dibanding raja Inggris lainnya, ia selalu ingin terlibat di berbagai peperangan dan optimis tak mungkin dikalahkan. Akibatnya, Inggris baru menandatangani perdamaian ketika dirinya meninggal di tahun 1901.
Mengoptimalkan kemungkinan, bisa jadi ini pula yang tengah digalang oleh Partai Demokrat demi terciptanya wacana poros ketiga dan capres alternatif di Pilpres nanti. Sebagai parpol terbesar kedua, Golkar memang memiliki suara legislatif yang cukup besar, yaitu 14,75 persen.
Sehingga keputusan Golkar untuk mengusung Jokowi di Pilpres, banyak yang melihat sebagai sikap pragmatis Partai Kuning ini dalam mendapatkan bagian kekuasaan (office seeking). Padahal, suara yang dimiliki Golkar cukup signifikan untuk dapat menghadirkan capres alternatif seperti yang ditawarkan oleh Demokrat.
Di lain pihak, Demokrat yang sangat ingin menaikkan pamor AHY sebagai calon pemimpin masa depan, mengalami kesulitan mendapat tempat strategis, baik di koalisi pemerintah maupun oposisi. Dengan suara legislatif sebesar 10,19 persen, juga perlu upaya keras bagi Demokrat untuk mendapatkan parpol koalisi yang sesuai dengan tujuannya.
Melalui wacana JK-AHY, Demokrat terlihat berupaya mencari peluang dari Golkar yang hingga kini juga masih belum mendapat “lampu hijau” dari Jokowi, untuk mendapatkan kursi cawapres. Kesempatan Golkar untuk menjadi pendamping Jokowi, sepertinya juga tak mudah akibat dominasi PDI Perjuangan.
Bahkan belakangan, Partai Banteng ini terlihat mulai “gerah” dengan kedekatan Jokowi dengan Golkar, khususnya Airlangga Hartarto. Sikap ini terlihat dari bagaimana PDI Perjuangan menuding Airlangga tengah mengadu domba Jokowi dengan partainya terkait orasi Menteri Perindustrian tersebut di kampanye Pilgub Jatim.
Setelah pilkada tampaknya peta politik akan bergeser. Demokrat Golkar berkibar, Pdip Nasdem stagnan, Gerinda PKS gembos.
— Imam Asrofi (@imasrofi) June 27, 2018
Adanya kesan keretakan hubungan antara Golkar dan PDI Perjuangan inilah yang kemudian menjadi celah bagi Demokrat, untuk mengajukan penawaran yang tentu sangat menggiurkan bagi JK secara pribadi. Hanya saja, JK bukanlah tokoh dominan di Golkar, sehingga mau tak mau, keputusan JK belum tentu mampu mengubah haluan partainya.
Padahal andai saja elektabilitas JK dan AHY cukup tinggi, terbukanya kesempatan Golkar untuk bergabung dengan Demokrat, tentu akan membuat peta perpolitikan di Pilpres tahun depan menjadi semakin menarik. Setidaknya, masyarakat akan memiliki pilihan capres alternatif di luar Jokowi dan Prabowo.
Namun sekali lagi, di dalam politik semua kemungkinan dapat terjadi. Seperti yang diakui Wang, semua tergantung dari kepentingan dan hitung-hitungan politik dari Golkar dan juga Demokrat. Termasuk keberanian Golkar untuk lepas dari status quo kekuasaan, dengan bertaruh melawan popularitas Jokowi di 2019 nanti. Jadi, mungkinkah? (R24)