Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk mewujudkan dialog dengan Papua sebagai upaya pemerintah menggunakan pendekatan damai. Di sisi lain, pemerintah tetap menghadirkan aparat gabungan di Papua. Lantas, apakah dialog Papua dapat terwujud?
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menyelesaikan persoalan di Papua. Mahfud MD mengatakan bahwa Jokowi ingin persoalan Papua diselesaikan tanpa senjata dan perdamaian melalui jalur dialog.
Wacana dialog ini bukan pertama kali terjadi. Tahun 2017, Jokowi menerima gagasan dialog dari Koordinator Jaringan Damai Papua, Pastrol Neles Tebay. Namun, dialog tidak terlaksana hingga Neles meninggal pada 2019.
Permintaan dialog kepada pemerintah juga datang dari masyarakat Papua. Dora Balubu selaku Koordinator Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode Gereja Kristen Injil mengatakan bahwa pihak gereja telah beberapa kali mengirim surat terkait konflik Papua. Namun, sampai hari ini permohonan tersebut belum dijawab oleh pemerintah.
Permintaan Jokowi sepertinya bertentangan dengan sikap militeristik pemerintah. Tidak lama sebelum pernyataan Mahfud tersebut, pemerintah mengirimkan 400 prajurit TNI ke Papua yang diberikan nama Pasukan Setan. Terjadi juga pada kasus rasisme pada mahasiswa Papua di Surabaya pada 2019 lalu, di mana dialog tidak terjadi, tetapi pemerintah mengirimkan pasukan tentara tambahan ke Papua.
Mahfud tidak menampik kehadiran aparat gabungan TNI Polri yang ditempatkan di Papua. Ia menyebutkan aparat dibutuhkan untuk penegakan hukum dan antisipasi kelompok separatis teroris.
Sulitnya menempuh resolusi damai juga berhubungan dengan pelabelan teroris pada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pelabelan ini dinilai memutus upaya dialog dengan Papua. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan bahwa pelabelan ini menjauhkan Papua dari perdamaian dan berpotensi menimbulkan eskalasi kekerasan yang semakin tinggi.
Baca Juga: Siasat Jokowi Tetapkan Teroris Papua
Political will dari pemerintah untuk mewujudkan dialog damai turut dipertanyakan. Pasalnya, beberapa waktu lalu, Mahfud MD mengatakan pendekatan dialog kepada KKB menjadi mustahil karena KKB telah meresahkan masyarakat.
Selain itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo pernah meminta pemerintah bersikap tegas menghadapi kelompok pemberontak dengan mengesampingkan kemanusiaan. Pernyataan ini dinilai beberapa pihak mengafirmasi rendahnya komitmen pemerintah menggunakan pendekatan damai dalam menghadapi persoalan Papua.
Melihat hal ini, terlihat adanya kontradiksi antara pernyataan Jokowi dan sikap pemerintah. Jokowi menginginkan penyelesaian konflik yang tidak melibatkan senjata dan mengusung wacana dialog.
Di sisi lain pemerintah masih menggunakan pendekatan keamanan dengan menghadirkan aparat gabungan dan melabel kelompok teroris. Lalu mengapa dialog antara pemerintah dan Papua sulit untuk dilaksanakan?
Balkanisation dan Paradigma Separatis
Separatisme merupakan salah satu isu keamanan di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menghadapi isu separatis Aceh dan Timor Leste yang mengakibatkan Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia pada pemerintahan Habibie.
Langkah militeristik dalam menyelesaikan Papua dipengaruhi oleh paradigma separatisme. Tulisan Indonesia Defence Diplomacy: Papua’s Problem Perspective oleh Jonni Mahroza dan rekannya mengatakan bahwa pemerintah melihat konflik Papua melalui perspektif separatisme seperti pada konflik Aceh. Stigma separatis ini membuat pemerintah enggan melakukan dialog dan lebih memilih pendekatan militer yang berimplikasi pada munculnya sentimen anti-Indonesia di Papua sendiri.
Paradigma separatisme ini juga berimplikasi pada perspektif nasional yang melihat masalah Papua hanya melalui perspektif tunggal, di mana pemerintah melihat masalah separatisme dan kelompok pemberontak sebagai satu-satunya masalah Papua. Padahal, permasalahan Papua merupakan permasalahan kompleks dan memiliki banyak aspek pendorong konflik, seperti ketidakadilan sosial, kesenjangan ekonomi, keterwakilan politik, kerusakan lingkungan, dan sebagainya.
Selain itu, pendekatan militer juga didasari oleh kekhawatiran atas balkanisation seperti yang disebutkan oleh Jarry de Haa dalam tulisannya The Perspective on Papua: Will Indonesia Loosen its Grip?
Kekhawatiran balkanisation merupakan ketakutan akan tuntutan referendum dan separatis di Papua dapat berpotensi menggerakkan gerakan separatis di daerah lain sehingga wilayah Indonesia terbagi layaknya Balkan.
Kekhawatiran atas balkanisation ini terjadi pada konflik Timor Leste. Pemberian kemerdekaan pada Timor Leste mendorong gerakan separatisme di Aceh oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Selain itu, wacana dialog disambut baik oleh OPM. Juru Bicara OPM Sebby Sambom menyambut baik wacana dialog Jokowi, namun ingin agar dialog dilaksanakan dengan pemerintah bukan TNI-Polri.
Baca Juga: Perlukah KKB Papua Dicap ‘Teroris’?
Permintaan untuk tidak ingin melibatkan TNI-Polri berkaitan dengan trauma masyarakat Papua atas pendekatan keamanan, di mana masyarakat sipil berisiko menjadi korban kekerasan. Anggota DPD dari dapil Papua Barat Mamberob Yosephus Rumakiek mengatakan bahwa warga sipil sering kali menjadi korban kontak senjata antara aparat dan kelompok bersenjata.
Namun, pendekatan militer melekat dengan paradigma kekerasan. Hal ini sejalan dengan tulisan Gerhard Kummel dan Paul Klein yang berjudul Violence within the Military. Kummel dan Klein mengatakan bahwa penggunaan kekerasan merupakan karakter esensial militer yang digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan keamanan. Maka dari itu, kekerasan menjadi hal yang tak terelakkan dalam pendekatan militer.
Kekerasan tentu bertolak belakang dengan dialog yang menjadi jalan damai. Kekhawatiran balkanisation dan paradigma separatisme yang merupakan perspektif nasional dalam melihat permasalahan Papua menjadi faktor sulitnya terjalin komunikasi dengan Papua.
Mencontoh Aceh?
Pentingnya dialog dalam menyelesaikan konflik terbukti pada konflik Aceh. Penyelesaian tersebut didasari oleh ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia pada Agustus 2005 lalu. Melihat Aceh, penyelesaian konflik melalui dialog bukan hal yang tak mungkin untuk Papua.
Walaupun begitu penyelesaian konflik Aceh berbeda dengan Papua. Hal ini dibuktikan dari pembentukan otonomi khusus (otsus) seperto di Aceh tidak begitu signifikan dalam de-eskalasi konflik di Papua. Otsus sendiri ditolak karena dinilai tidak menyelesaikan masalah kesejahteraan dan pelanggaran HAM di Papua.
Timo Kivimaki dalam tulisannya Initiating a Peace Process in Papua: Actos, Issues, Process, and the Role of the International Community mengatakan bahwa ada perbedaan cara berdialog antara Aceh dan Papua karena persoalan Papua lebih kompleks daripada Aceh. Papua memiliki kelompok pemberontak yang tidak terorganisir, beragam dan tersebar, berbeda dengan Aceh. Maka dari itu inisiatif dialog terhadap Papua lebih kompleks karena harus melibatkan representatif dari berbagai kelompok di Papua.
Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan dialog dengan beberapa kelompok masyarakat, seperti tokoh gereja, masyarakat adat, DPRD dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun, menyelesaikan konflik Papua dengan mengundang segelintir kelompok tentu tidak mewakili semua suara orang Papua. Berdialog dengan para pemimpin oposisi menjadi hal yang tak kalah penting untuk dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Jusuf Kalla, Kunci Masalah Papua
Pemerintah dan kelompok oposisi juga memiliki definisi dialog yang berbeda. Menurut pemerintah, dialog Papua tidak melibatkan aspek politik atas keterlibatan pemerintah di Papua. Hal ini menjadi sia-sia karena masalah Papua juga mencakup masalah politik serta pengakuan keberadaan akan tuntutan referendum dari kelompok oposisi.
Dialog menjadi sulit untuk terwujud karena persoalan Papua tidak bisa melulu menggunakan perspektif nasional. Dialog dengan kelompok oposisi Papua seharusnya tidak menjadi hal yang tabu dan dialog perlu membahas aspek politik di Papua.
Agar dialog ini tidak menjadi wacana belaka, perlu dilalui prakondisi berupa jeda kemanusiaan agar membangun trust antara Papua dan pemerintah, seperti melakukan gencatan senjata dan menarik label teroris. (R66)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
