Hampir tidak ada yang tak mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy terkait saran pernikahan lintas “strata” ekonomi. Akan tetapi, gagasan Muhadjir tersebut bukanlah yang pertama kali ia kemukakan, yang kemudian pada sudut pandang berbeda agaknya menyingkap secercah esensi logis dari gagasan itu terhadap konteks umum persoalan kemiskinan jika dicerna secara mendalam. Apakah itu?
Sebagian besar masyarakat tentu sepakat bahwa pernikahan adalah hal sakral karena memiliki nilai filosofis dan religius yang tinggi. Kesakralan nilai itulah yang dinilai membuat kritik membanjiri diskursus yang dibangun oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ketika menyatakan bahwa jika keluarga miskin berbesan akan menciptakan keluarga miskin baru.
Dari kritik kontekstual terkait alasan logis dan signifikansi etika inilah yang dianggap menyakiti golongan masyarakat tertentu, hingga kritik kepada Muhadjir ramai menghiasi lini masa maupun terlontar dari para elite di tanah air.
Memang, jika ditilik secara kontekstual maupun dari gambaran umum mengenai berbagai upaya pengentasan kemiskinan, peran negara dan pemerintah menjadi variabel paling menentukan. Hal ini senada dengan apa yang menjadi sari tulisan Michael Tanner berjudul How Government Causes Poverty.
Tanner menyebutkan bahwa dari segi apapun, poverty atau kemiskinan merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara. Mulai dari membangun sistem dan kebijakan yang baik hingga mengelola seluruh variabel yang berkontribusi mengurangi kemiskinan dari waktu ke waktu.
Dalam hal ini, dasar konstitusional Indonesia pun menyatakan hal yang menjadi argumen Tanner di atas melalui UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Serta secara spesifik tertuang pula dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
Oleh karenanya tidak berlebihan jika menyebut apa yang dinyatakan oleh Muhadjir hanyalah sebuah penghindaran dari substansi persoalan kemiskinan sesungguhnya yang diistilahkan oleh Kent Weanver sebagai blame avoidance.
Dalam publikasinya yang berjudul The Politics of Blame Avoidance, Weaver menyebut blame avoidance dilakukan dengan merepresentasikan strategi seperti membatasi agenda, meredefinisi isu, mempertahankan status quo, mengumpan kesalahan, mencari kambing hitam, hingga mengikuti pernyataaan populer.
Dan dari gagasan nikah lintas strata ekonomi yang disampaikan Muhadjir, agaknya memenuhi tiga representasi strategi blame avoidance Weaver di atas, yakni meredefinisi isu, mengumpan kesalahan, serta mencari kambing hitam. Dalam hal ini, apa yang dikemukakan Muhadjir bisa jadi merupakan penghindaran dari keputusasaan pemerintah terhadap angka kemiskinan yang justru dikatakan bertambah akibat pandemi Covid-19.
Namun demikian, ada sebuah hal menarik. Penyataan dengan nada serupa dari Muhadjir bukanlah yang pertama kalinya. Sejak kebijakan pembekalan pra-nikah digaungkan, paling tidak telah tiga kali sang Menko mengutarakan rasionalisasi hubungan valid antara level ekonomi calon pengantin, kemiskinan, dan pernikahan.
Pertama ialah saat dirinya memberi sambutan pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional di Jiexpo Kemayoran Jakarta pada Februari silam, yang ketika itu mengusulkan orang kaya agar menikahi orang miskin. Meskipun ia setelahnya mengonfirmasi bahwa itu hanya intermeso semata, pernyataan serupa justru disampaikan kembali tak berselang satu bulan kemudian.
Tepatnya pada 7 Maret 2020, dalam sambutan dalam seminar nasional pra Muktamar Muhammadiyah, Muhadjir menyinggung perlunya fatwa pernikahan lintas ekonomi sebagai solusi memutus mata rantai kemiskinan.
Meski menuai kritik, Muhadjir mengulangi pernyataan serupa untuk yang ketiga kalinya kemarin lusa. Hal ini dinilai menyiratkan makna berarti yang tidak hanya sebatas gagasan semata, melainkan kemungkinan adanya esensi serta maksud tertentu. Lantas maksud apakah itu?
Muhadjir Terinspirasi Trump?
Ya, pernyataan repetitif Muhadjir soal rasionalisasi hubungan antara tingkat ekonomi calon pengantin, kemiskinan, dan pernikahan agaknya bermakna sesuatu. Pertama, tentu terdapat tentu maksud tersendiri dari pengulangan narasi serupa dari Menko yang membawahi delapan kementerian itu.
Pemaknaan atas repetisi pernyataan maupun narasi tertentu ini jika dikaji secara psikologis berkaitan erat dengan bagaimana repetisi tersebut ternyata dapat memengaruhi perspektif hingga perilaku manusia.
Olivia Paschal dalam Trump’s Tweets and the Creation of ‘Illusory Truth’ mengutip konsep effective frequency dan illusory truth effect. Effective frequency sendiri jamak digunakan di dunia marketing dan advertising dengan melakukan promosi produk tertentu secara berulang sehingga meninggalkan perspektif mendalam publik yang positif terhadap produk tersebut.
Paschal mengkomparasikan effective frequency dengan bagaimana Donald Trump menggunakan strategi serupa, sebelum dan setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) tahun 2016, yang dalam dunia psikologi disebut sebagai illusory truth effect, yakni membuat narasi konsisten secara berulang terlepas dari nilai serta basis faktual sesungguhnya.
Sebagaimana diketahui, Trump awalnya diragukan ketika harus berhadapan dengan Hillary Clinton pada Pilpres AS empat tahun silam. Selain lawan yang memiliki pengalaman politik level tertinggi yang mumpuni, sosok Trump yang sudah kontroversial sejak awal mendukung keraguan tersebut.
Namun realitanya, Paschal mengatakan bahwa Trump seolah menciptakan illusory truth effect dengan secara konsisten menghadirkan repetisi berbagai narasi kontroversialnya yang dibalut dengan Make America Great Again hingga kemudian “merasuk” dan memengaruhi rasionalisasi pemilih AS.
Bahkan illusory truth effect menurut Paschal selalu digunakan Trump pada isu-isu lain yang memojokkannya, seperti tuduhan intervensi Rusia dalam Pilpres AS yang memenangkan dirinya.
Hampir serupa, frekuensi repetitif dari “wejangan” nikah lintas strata ala Muhadjir bisa jadi merupakan strategi menciptakan illusory truth effect sang Menko yang bertujuan menekankan pentingnya pertimbangan ekonomi secara matang sebelum keputusan pernikahan dibuat.
Muhadjir Ada Benarnya?
Akan tetapi, kendatipun terdapat maksud itu dari Muhadjir, pernyataannya terkait siklus kemiskinan akibat pernikahan yang tak terencana dengan matang memang tidak bisa dinafikan begitu saja. Emily Badger dan Christopher Ingraham dalam The Stiking Power of Poverty to Turn Young Boys into Jobless Men menemukan realita bahwa tingkat kemampuan ekonomi pasangan, pada sebagian besar kasus akan menentukan hal yang lebih kompleks, yakni siklus aspek sosio-ekonomi keluarga serta keturunannya. Singkatnya, kemiskinan yang terjadi secara turun temurun besar kemungkinan terjadi.
Dogmatisme konvensional dan religius terkait pernikahan di Indonesia juga dinilai menjadi faktor tersendiri. Seperti pernikahan membuka pintu rezeki, perdebatan pelik rasionalisasi cinta, hingga variabel lanjutan berupa banyak anak banyak rezeki yang masih menjadi justifikasi utama sebagian besar masyarakat Indonesia dan acapkali disikapi prematur dan tidak dilandasi penilaian bijak nan komprehensif.
Pada titik ini, pernyataan Muhadjir agaknya mulai memiliki ruang relevansi tersendiri ketika diterjemahkan secara “alegoris”. Terlebih pertumbuhan populasi di Indonesia kian meningkat sementara angka, statistik, dan ranking bernuansa kontraproduktif terkait ketimpangan pendapatan dan kemiskinan seperti mustahil untuk diperbaiki semudah membalikkan telapak tangan.
Ketika berbicara mengenai populasi, seorang ilmuwan bidang ekonomi, politik dan demografi asal Inggris bernama Thomas Robert Malthus hadir dengan postulat bahwa persoalan kausalitas akibat populasi kian pelik seiring waktu.
Menurut Malthus, semakin banyak jumlah populasi akan berdampak pula pada hubungan timbal balik kontraproduktif terkait banyak hal seperti sumber daya makanan, sumber daya alam, pekerjaan, pendidikan, pendapatan, hingga kemiskinan.
Salah satu asumsi Malthus perihal faktor yang dapat mengatasi atau minimal mengurangi persoalan pelik itu sendiri ialah penundaan pernikahan. Meski sekilas tidak begitu selaras dengan narasi Muhadjir, asumsi Malthus tersebut memiliki irisan pada konteks pentingnya perencanaan matang dalam pernikahan, mengingat semakin peliknya kondisi sosial ekonomi yang ada di berbagai negara akibat permasalahan populasi.
Menyesuaikan persepsi mengenai pentingnya perencanaan matang yang komprehensif dalam menyongsong pernikahan memang terkesan cukup sulit realisasinya. Akan tetapi, bukan hal mustahil bagi setiap insan untuk dapat mempertimbangkan kapabilitas personal secara sosial dan ekonomi beserta konsekuensinya dalam menatap pernikahan.
Sampai di sini paling tidak ada nilai yang memiliki prospek positif tersendiri di balik narasi repetitif kontroversial Muhadjir terkait pernikahan.
Dan diharapkan, rangkaian perspektif ini dapat direnungi oleh setiap insan yang akan menatap pernikahan, bahwa keputusan mereka tak hanya dapat dapat berdampak besar pada keadaan sosio-ekonomi jangka panjang diri mereka sendiri, akan tetapi pada konteks multi aspek negara secara menyeluruh. (J61)
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
