Kemunculan nama Moeldoko sebagai salah satu kandidat cawapres terkuat bagi Jokowi meninggalkan sejuta tanya. Sang mantan jenderal menjadi pertautan masih kuatnya pengaruh TNI AD dalam politik nasional, sekaligus bukti bahwa reformasi 1998 tidak serta merta mentransformasi fungsi politik militer yang diwariskan Soeharto.
PinterPolitik.com
“Peace is too important to be left in the hands of civilians.”
:: Admiral Thomas B. Hayward, mantan Kepala Staf Angkatan Laut Amerika Serikat ::
[dropcap]K[/dropcap]isah pertautan jenderal-jenderal militer dengan kekuasaan memang telah menjadi salah satu catatan tertua yang mewarnai peradaban manusia, mungkin sejak konsep tentang kekuasaan itu pertama kali didefinisikan.
Mulai dari kisah digdaya Jenderal Marcus Licinius Crassus di Romawi, hingga Jean-Baptiste Bernadotte alias Karl Johan di Swedia, semuanya menggambarkan betapa petinggi militer seringkali menjadi pilihan terbaik untuk pucuk kekuasaan yang stabil bagi sebuah negara.
Kini, kisah itu berpotensi terulang setelah nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purnawirawan Moeldoko menguat menjadi salah satu kandidat yang berpeluang menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Karir militernya dianggap sebagai faktor utama penunjang sang jenderal untuk terpilih menjadi orang nomor dua di negeri ini.
Ketika nama saya disebut-sebut akan menjadi pedamping Bapak Presiden @jokowi di Pilpres 2019, saya tidak mau ambil pusing dengan urusan Cawapres. Bagi saya, prioritas utama saat ini adalah berperan sebagai komunikator politik pemerintah. #Moeldoko
— Dr.H.Moeldoko (@Dr_Moeldoko) July 20, 2018
Nama mantan Panglima TNI ini memang kembali ke permukaan sejak Januari 2018 ketika ia dilantik menjadi KSP menggantikan Teten Masduki. Hal ini membuat beberapa pengamat politik mengatakan bahwa sosok Moeldoko tidak bisa dianggap remeh sebagai calon potensial pendamping Jokowi.
Survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA beberapa waktu lalu juga menyebutkan nama pria kelahiran Kediri, Jawa Timur itu masuk dalam 5 besar cawapres teratas versi opinion leader atau para elit dan ahli. Moeldoko bersaing dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Mahfud MD, dan Tito Karnavian.
Dengan latar militer – terutama dari TNI Angkatan Darat (AD) – sosok Moeldoko dianggap sebagai pasangan terbaik bagi Jokowi dalam konteks keseimbangan kekuasaan sipil-militer. Kubu terakhir memang belakangan sering menjadi “sandungan” dalam pemerintahan Jokowi – presiden yang oleh banyak pihak dianggap terlemah sepanjang sejarah Indonesia.
Oleh karena itu, pilihan cawapres dari kubu militer dianggap sebagai hal yang rasional dan akan diambil oleh Jokowi. Persoalannya akankah hal itu terjadi?
Militer, Faksi Politik “Diam-diam Mendayung”
Dalam petikan wawancaranya di Majalah Tempo edisi Januari 2018, Moeldoko mengakui bahwa salah satu alasan utama mengapa dirinya ditarik ke dalam kabinet adalah hubungan antara Jokowi dengan TNI AD – matra terkuat di militer – yang mulai tak akur.
Bukan rahasia lagi jika panasnya hubungan itu terlihat sejak polemik antara TNI dan Polri terkait 5.000 pucuk senjata ilegal setahun lalu, serta kampanye penolakan terhadap isu komunisme yang sangat keras dihembuskan oleh TNI AD. Isu terakhir cukup mengganggu Jokowi karena selama ini sang presiden justru diserang dengan isu hoax paham kiri tersebut.
Apalagi, saat itu, Panglima TNI yang menjabat, Gatot Nurmantyo yang berasal dari TNI AD, juga larut dalam aksi-aksi politik yang menguatkan spekulasi dirinya menjadi penantang Jokowi selanjutnya untuk Pilpres 2019.
Tempo juga menyebut tentang pertemuan Jokowi dengan sejumlah jenderal TNI AD di lantai 6 Hotel Aston, Serang, Banten sehari sebelum perayaan HUT TNI tahun 2017 lalu, di mana saat itu Jokowi “mengritik” militer yang masih menggembar-gemborkan isu kusam komunisme, ketimbang memikirkan tantangan baru keamanan nasional.
Hubungan yang agak kurang akur dengan TNI AD juga berpotensi cukup menggoncang setelah Jokowi menunjuk Hadi Tjahjanto dari Angkatan Udara sebagai pengganti Gatot. Maka, menjadi masuk akal jika dengan menarik Moeldoko ke dalam kabinet, Jokowi berharap dapat memiliki kekuatan untuk meredam pengaruh politik dari TNI AD.
Apalagi, meskipun telah pensiun, pengaruh Gatot di TNI masih sangat kuat – seiring menguatnya ambisi sang jenderal maju menjadi orang nomor satu di negeri ini. Moeldoko sendiri juga membenarkan bahwa dirinya masih sangat paham struktur TNI AD dan membenarkan bahwa Jokowi sempat khawatir TNI terlibat terlalu aktif dalam politik – hal yang sangat terlihat dalam aksi-aksi Gatot saat masih memimpin.
Dengan demikian, masuknya Moeldoko memang bertujuan untuk meredam pengaruh Gatot.
Era Berganti, Doktrin Berubah?
Faktanya, TNI AD memang sepanjang sejarah negara ini memiliki posisi yang sangat sentral dalam militer. Dua presiden negara ini yang berlatar militer, berasal dari matra tersebut. Sejak era demokrasi terpimpin ala Soekarno, TNI secara umum memang menerapkan doktrin jalan tengah (middle way doctrine) dengan tidak mencari dominasi dalam politik, namun tidak memisahkan diri sepenuhnya.
Doktrin ini bergeser setelah segitiga kekuasaan dengan Soekarno sebagai satu sisi utama menjadi tidak seimbang seiring menguatnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Sebagai matra yang paling dominan, TNI AD tentu melihat PKI sebagai rival terberat yang akan mempengaruhi perjalanan negara selanjutnya.
Pasca tragedi 1965, kekuatan TNI AD itu memuncak di bawah kekuasaan Soeharto, jenderal bintang lima Angkatan Darat. Selama 32 tahun kekuasaan Soeharto, TNI AD khususnya, memainkan peran terkuat dalam militer dan politik secara keseluruhan lewat doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Maka, tonggak Reformasi 1998 dan demokrasi diharapkan membuat kekuasaan sipil menjadi lebih dominan dibanding militer.
Namun, nyatanya, TNI – khususnya TNI AD – masih memainkan posisi politik yang sentral. Benjamin H. Beets dalam tulisannya yang berjudul The Political Influence of the Military menyebut bahwa pasca lengsernya Soeharto dan direformasinya ABRI, posisi militer tetap punya signifikansi yang sangat kuat karena persepsi masyarakat yang masih positif terhadap institusi militer seiring juga lemahnya institusi-intitusi sipil – seperti DPR dan eksekutif – serta masih kuatnya posisi TNI dalam isu-isu keamanan domestik.
Bahkan, Beets juga menyebut TNI punya peran yang besar dalam “off-budget income generation” – termasuk katakanlah, kuatnya peran militer dalam perusahaan plat merah macam Pertamina, hingga off-budget income generation lewat doktrin Perang Teritorial (Territorial Warfare) ala Jenderal Abdul Haris Nasution yang ada di komando teritorial militer (Territorial Command Structure/TCS).
Hingga kini TCS yang tersebar di seluruh Indonesia masih berperan dalam off-budget income generation untuk TNI, termasuk TNI AD.
Artinya, selain secara politik, kekuatan TNI AD juga punya tangan di bidang ekonomi. Dengan demikian, menjadi pemimpin di negeri ini tanpa dukungan TNI AD secara khusus adalah hal yang cukup mustahil.
Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah menyebutkan bahwa dirinya mampu menjadi Presiden karena mendapat dukungan tersebut – sekalipun akhir kekuasaannya juga salah satunya karena faktor hilangnya dukungan militer.
Megawati Soekarnoputri juga mampu menjaga hubungan baik dengan militer dengan tidak “mengutik-utik” kepentingan militer. TNI AD juga kembali berkuasa lewat salah satu jenderal terbaiknya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode, sekalipun di era ini kekuatan politik SBY juga bertumpu pada dukungan sipil yang besar. Fakta-fakta itu membenarkan bahwa kekuatan militer akan menjamin kekuasaan sipil.
Hal serupa juga terjadi pada Jokowi. Jika ditelusuri secara mendalam, Jokowi pada awalnya “memanfaatkan” TNI AD, untuk mengokohkan kekuasaannya di awal-awal. Bukan rahasia lagi, sebagai presiden terlemah, Jokowi sangat terkungkung oleh posisi Megawati Soekarnoputri sebagai patron politik yang nyatanya punya kekuasaan yang cukup kuat di matra lain, yakni Polri.
Untuk menghadapi tekanan “petugas partai” dari Ketum PDIP itu, Jokowi “bermain cantik”. Ia menikmati kedekatan dengan Moeldoko di awal-awal masa jabatan, lalu mengangkat Panglima TNI pengganti Moeldoko dari Angkatan Darat – Gatot Nurmantyo.
Anda Layak memdampingi Pak @jokowi di 2019 Pak? Loyalitas dan integritas serta elektabilitas Anda layak di perhitungkan di bursa cawapres Jkw.
— AbesH (@abasaae_sae) July 20, 2018
Strategi Jokowi ini salah satunya diungkapkan oleh Profesor Vedi Hadiz dari Murdoch University, Australia. Menurutnya, Jokowi menggunakan TNI AD untuk memperkuat posisi politiknya di hadapan lawan-lawannya. Hal ini juga semakin terlihat lewat pelibatan militer dalam program-program pemerintah.
Namun, menarik militer kembali ke politik menyimpan bahaya. Letjen Purnawirawan Agus Widjojo sebagai salah satu pensiunan TNI AD yang membantu reformasi militer misalnya, menyebut pelibatan militer ke dalam politik berpotensi menggagalkan transisi demokrasi di Indonesia. Ia menyebut hal ini dapat menimbulkan riak politik – hal yang kemudian terbukti lewat aksi-aksi Gatot menjelang pensiun.
Artinya, dalam gambaran yang lebih besar, keberadaan Moeldoko sebagai mantan jenderal TNI AD dalam kabinet Jokowi mewakili isu yang juga lebih besar, utamanya hubungan sipil-militer, serta kepentingan politik – juga ekonomi – terutama TNI AD sebagai matra terkuat.
TNI memang kembali lagi ke doktrin jalan tengah seperti di era Soekarno. Namun, tanpa manajemen hubungan yang baik, Jokowi juga akan sulit menjalankan kekuasaan tanpa dukungan militer. Dengan demikian, memilih Moeldoko sebagai cawapres adalah jalan tengah merangkul dukungan militer untuk keseimbangan politik domestik yang lebih stabil.
Cawapres Militer, Mengapa Tidak?
Steve Corbet dan Michael J. Davidson dalam sebuah tulisannya menyebutkan bahwa pensiunan militer punya posisi politik yang masih kuat, termasuk mendukung keterpilihan tokoh tertentu dalam Pemilu. Hal ini bisa dilihat dalam banyak kasus di Amerika Serikat.
Dengan demikian, memilih cawapres dari kubu eks militer adalah pilihan yang sangat rasional bagi Jokowi. Moeldoko akan sangat mampu menjamin diredamnya gejolak politik domestik – yang oleh Jokowi sering diistilahkan sebagai “sibuk ramai debat” – sehingga mengefektifkan kerja-kerja pembangunannya.
"Rombongan Ormas Jateng Deklarasi Moeldoko Cawapres"
#JodohTani pic.twitter.com/tHSA3ok9vW
— Debby Anggraini (@anggrainiDB) July 20, 2018
Moeldoko juga akan mampu menjamin TNI AD tidak berpolemik dalam politik seperti di era Gatot. Sosok seperti Moeldoko yang sangat paham seluk beluk TNI AD akan menguntungkan Jokowi, apalagi sang jenderal juga disebut-sebut punya hubungan yang spesial dengan Jokowi – hal yang bisa dilihat dari sambutannya mewakili keluarga saat pernikahan puteri Jokowi, Kahiyang Ayu beberapa waktu lalu.
Selain itu, sosok Moeldoko juga punya kedekatan dengan beberapa pengusaha besar – tentu saja positif secara ekonomi bagi Jokowi – dan juga mampu mengelola isu-isu yang berbasis agama. Dengan demikian, menjatuhkan pilihan pada Moeldoko akan menguatkan posisi politik domestik Jokowi.
Pada akhirnya, melibatkan jenderal untuk meredam jenderal lain mungkin akan jadi strategi politik brilian dari Jokowi. Persoalannya tinggal, apakah Moeldoko hanya ingin kursi RI-2 saja, atau ia juga punya ambisi untuk jabatan RI-1 yang lebih tinggi? Menarik untuk ditunggu. (S13)