Muncul kekhawatiran bahwa TNI telah disusupi oleh paham radikalisme karena meloloskan taruna Akmil yang dicurigai mendukung HTI dan terpapar radikalisme. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan, Menhan Ryamizard Ryacudu pernah mengatakan bahwa 3 persen prajurit TNI terpapar radikalisme. Namun, di sisi lain institusi militer justru dapat digunakan untuk mengubah ideologi dan pandangan politik seseorang.
PinterPolitik.com
Ramainya pembicaraan terhadap radikalisme di TNI berawal dari viralnya video seorang calon taruna Akademi Militer (Akmil) bernama Enzo Zenz Allie. Dalam video tersebut, Enzo yang memang memilki darah Prancis dari ayahnya terlihat lancar mengobrol dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dengan menggunakan Bahasa Prancis.
Popoularitasnya kemudian berubah ketika warganet menemukan akun media sosial Enzo dan juga ibunya yang memperlihatkan keduanya mengunggah foto-foto bendera Tauhid yang sering diasosiasikan dengan organisasi terlarang di Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
HTI sendiri sudah dilarang keberadannya oleh pemerintah Indonesia, dan puluhan negara lainnya karena organisasi tersebut ingin mengganti ideologi negara dari Pancasila menjadi khilafah.
Radikalisme memang berbahaya, terlebih lagi jika yang disusupi adalah institusi yang justru menjadi salah satu tameng utama terhadap radikalisme tersebut.
Namun, di sisi lain dengan karakteristik pendidikannya yang tertutup dan keras, TNI justru bisa menjadi tempat untuk mengubah ideologi ataupun pandangan politik mereka-mereka yang sudah “terpapar”. Lalu, benarkah TNI memang sudah terpapar radikalisme?
Militer sebagai Pembentuk Ideologi
Institusi militer adalah aktor yang kuat dalam mempromosikan atau mensosialisasikan nilai-nilai tertentu, termasuk ideologi dan pandangan politik, khususnya bagi mereka yang memilih untuk bergabung. Hal ini disebabkan oleh karakter institusi militer yang oleh banyak pihak diasosiasikan sebagai total institution.
Menurut Nicki Lisa Cole, inititusi total merujuk kepada jenis institusi yang memiliki sistem sosialnya sendiri yang tertutup dari dunia luar, diatur oleh aturan-aturan ketat, norma, dan otoritas tunggal yang menentukan apapun yang terjadi dalam institusi tersebut.
Karakter ini memungkinkan institusi militer seperti TNI untuk benar-benar mengawasi anggotanya dalam hal fisik, mental, maupun ideologi, baik ketika anggota tersebut masih berstatus calon prajurit, maupun ketika sudah aktif berdinas.
Jika seseorang ingin begabung dengan TNI, baik sebagai tamtama, bintara, atuapun perwira, mereka harus menjalani beberapa rangkaian tes, mulai dari administrasi, psikologis, dan jasmani.
Adapun rangkaian tes yang memiliki tugas utama menyaring ideologi para prajurit, termasuk radikalisme, adalah tes mental ideologi (MI). Tes ini hadir dalam bentuk tertulis dan wawancara, di mana para calon prajurit diberikan pertanyaan-pertanyaan seputar nilai-nilai kebangsaan, UUD 1945, Pancasila, dan kesetiaan terhadap negara ataupun TNI.
Ketika sudah lolos tahapan test tersebut dan diterima sebagai taruna, TNI sebagai institusi militer melakukan apa yang dinamakan sebagai “indoktrinasi militer” terhadap calon-calon prajuritnya.
Indoktrinasi militer adalah salah satu proses ketika seorang sipil diubah menjadi seorang prajuit dengan cara melepaskan identitas-identitas lamanya, termasuk ideologi.
Setelah identitas lamanya dilepas, prajurit tersebut akan diberikan identitas baru melalui penanaman doktrin, prinsip, ataupun ideologi tertentu sesuai dengan kebijakan militer ataupun pemerintah.
Lalu, ideologi seperti apa yang ditanamkan oleh TNI, melalui Akmil, kepada prajurit barunya seperti Enzo?
Dalam website resmi Akmil, disebutkan bahwa tugas pokok lembaga tersebut adalah “membentuk Taruna Akademi Militer menjadi Perwira TNI AD yang memiliki sikap dan perilaku sebagai prajurit Saptamarga”.
Kunci utama dari kata-kata tersebut ada pada “sebagai prajurit Saptamarga”.
Saptamarga merujuk pada tujuh hal atau nilai yang harus dimiliki oleh seorang prajurit. Di poin pertama dan kedua Saptamarga disebutkan bahwa seorang prajurit TNI wajib mendukung ideologi negara, yaitu Pancasila.
Dengan demikian jelas bahwa TNI sebagai institusi memiliki tugas dan kewajiban untuk mendidik prajuritnya agar mendukung ideologi Pancasila. Oleh sebab itu, jika ada prajurit yang menganut paham di luar Pancasila, katakanlah termasuk khilafah, maka secara otomatis dirinya tidak memenuhi syarat untuk menjadi prajurit TNI.
Kembali ke persoalan indoktrinasi, proses ini utamanya dilakukan ketika sang prajurit pertama kali masuk ke dalam dinas militer.
Hal yang ini juga dilakukan oleh TNI. Proses indoktrinasi ini dimulai pada jenjang pendidikan pertama melalui pendidikan dasar keprajuritan selama 3 bulan yang bertujuan untuk mengubah sikap, perilaku, pola pikir dan karakter dari masyarakat sipil menjadi prajurit TNI.
Biasanya dalam fase ini sang prajurit juga akan “diisolasi” dari dunia luar dengan sangat dibatasinya komunikasi mereka, bahkan untuk menghubungi keluarga sekalipun.
Tidak berhenti di situ, ketika sudah diterima sebagai taruna pun, seperti kata Kepala Staf Presiden Moeldoko, ada mekanisme penilaian berkala di mana taruna-taruna akan terus dievaluasi, termasuk dalam hal ideologi.
Untuk pendidikan calon perwira di Akmil, seperti yang diikuti oleh Enzo, ia dan taruna lainnya harus menjalani pendidikan setidaknya selama empat tahun sebelum dilantik sebagai perwira pertama TNI dengan pangkat Letnan Dua.
Melihat karakteristik institusi dan pendidikan TNI, bisa jadi orang-orang yang pahamnya tidak sesuai Pancasila justru bisa diubah dengan memasukkan mereka ke TNI. Tentu saja peluang bahwa indoktrinasi tersebut gagal juga tetap ada.
Isu Radikalisme di Tubuh TNI
Kekhawatiran masuknya radikalisme ke tubuh TNI memang memiliki dasar. Sudah ada beberapa kasus di mana prajurit TNI terpapar paham radikalisme ataupun paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila.
Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menyebutkan bahwa TNI pernah memecat dua prajurit yang terpapar radikalisme di Aceh dan Poso. Tidak hanya itu, bahkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa 3 persen prajurit TNI terpapar radikalisme.
Jika merujuk pada data International Institute for Strategic Studies (IISS), pada tahun 2018 TNI memiliki personel aktif sebanyak 395.500 jiwa. Jika pernyataan Ryamizard memang benar, itu berarti sekitar 12.000 prajurit TNI terpapar radikalisme.
Dampaknya juga dapat berlipat ganda mengingat dalam suatu institusi militer, satu orang prajurit – tergantung pangkat dan jabatannya – bisa memiliki komando alias menggerakkan belasan, ratusan, hingga puluhan ribu prajurit.
Menurut Romain Quivooij, ada tiga permasalahan yang dapat tumbul dari masuknya radikalisme di institusi militer.
Pertama, terpaparnya seorang prajurit terhadap radikalisme bisa membuat prajurit lain juga ikut terpapar, mengingat kuatnya ikatan persaudaraan dan interaksi antar prajurit.
Kedua, meningkatkan kemungkinan terjadinya serangan teroris dari dalam tubuh militer itu sendiri yang bisa menimbulkan kerusakan lebih besar dibanding serangan yang datang dari luar.
Ketiga, meningkatnya risiko keterlibatan prajurit militer dalam organisasi teroris. Hal ini membahayakan karena kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh seorang prajurit seputar persenjataan hingga bahan peledak bisa diajarkan kepada kelompok-kelompok teroris.
Ryamizard sebut ancaman radikalisme juga terjadi pada TNI. Simak infografis kami lainnya di https://t.co/xcS6dR1dxG pic.twitter.com/qHenuOm4Ii
Tidak hanya terjadi di Indonesia, radikalisme di tubuh militer juga terjadi di negara lain.
Pada tahun 2015 Wakil Menhan Malaysia menyatakan bahwa sekitar 70 prajuritnya terlibat organisasi terorisme global ISIS. Di Singapura, pada tahun 2017 seorang prajurit bernama Adzrul Azizi Bajuri terindikasi juga terpapar paham radikal ISIS.
Jika ditarik lebih jauh lagi, TNI memang pernah mengalami pengalaman buruk ketika prajuritnya terpapar radikalisme. Hal ini terjadi pada peristiwa pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat pada tahun 1949.
Bukan hanya memiliki paham yang tidak sesuai dengan Pancasila, bahkan waktu itu prajurit-prajurit TNI yang terpapar oleh paham DI/TII melakukan pemberontakan dan ikut mendukung deklarasi berdirinya Negara Islam Indonesia.
Sejauh ini pandangan Enzo terhadap HTI, kekhalifahan, ataupun radikalisme masih diselidiki oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Yang jelas, pemerintah maupun TNI sudah mengeluarkan pernyataan keras bahwa Enzo akan dikeluarkan dari Akmil bila terbukti menganut ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Terlepas dari kasus Enzo, berdasarkan pernyataan Ryamizard, kata-kata juru bicara BIN, serta sejarah DI/TII, harus diakui bahwa TNI tidak imun terhadap radikalisme.
Mungkin TNI perlu mengevaluasi kembali sistem perekrutan serta pengawasan internalnya agar tidak lagi muncul kasus-kasus radikalisme yang menggerogoti institusi pilar pertahanan keamanan negara negara tersebut. (F51)
Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
