Blusukan ke bantaran kali Ciliwung oleh Mensos Risma di hari pertama dinasnya kemarin seolah mengimpresikan sesuatu. Lalu, apakah langkah itu mengindikasikan kemungkinan untuk menantang Anies Baswedan secara politik, termasuk di Pilkada DKI Jakarta 2022?
Hari pertama di sebuah atmosfer pekerjaan maupun tempat bekerja baru, bagi siapapun mungkin merupakan momen yang sangat penting dan meninggalkan kesan tersendiri, baik secara karier personal maupun impresi yang ditimbulkan.
Dalam dunia sepak bola profesional, modern misalnya debut seorang pemain ketika mendapat kesempatan menit pertama di tim yang baru, menjadi sangat vital bagi proyeksi kariernya, impresi rekan, penilaian pelatih, hingga respons media.
Selain itu, secara umum dan pada dimensi yang berbeda, David J. Parnell dalam sebuah tulisan di Business Insider menyebut di hari pertama dari sebuah pekerjaan yang baru, mencari tahu lanskap sosial dan politik menjadi hal yang juga penting.
Menempatkan diri di situasi serta orang-orang yang tepat, serta beradaptasi dengan “iklim politik” di lingkungan baru menjadi hal yang cukup menentukan bagaimana kemudian posisi seseorang dalam pekerjaan tersebut terartikulasikan.
Esensi itulah yang mungkin benar-benar dipahami oleh sosok Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Di hari pertama dinasnya secara resmi sebagai Mensos kemarin, Risma melakukan blusukan di bantaran Sungai Ciliwung di sekitar Menteng, Jakarta Pusat.
Mantan Wali Kota Surabaya itu langsung menyisir sungai yang berada tepat di belakang kantor Kementerian Sosial (Kemensos). Pada kesempatan itu, Risma juga berjanji akan mencarikan hunian layak bagi mereka yang selama ini tinggal di bantaran kali maupun di bawah kolong jembatan itu.
Setelah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Risma memang langsung melakukan kunjungan kerja ke Ponorogo pada Ahad lalu di sela perjalanannya kembali dari Surabaya ke Jakarta.
Baca juga: Mensos Risma Mulai Cari Panggung?
Namun tetap saja dengan blusukan di hari pertama berdinasnya itu yang kebetulan dilakukan di DKI Jakarta, menimbulkan kesan tersendiri utamanya terkait dengan kemungkinan determinasi Risma, dengan tupoksinya kini, untuk turut aktif mengatasi persoalan sosial di Ibu Kota.
Lalu pertanyaannya, apakah langkah Risma di hari pertamanya itu merupakan simbolisasi tertentu mengenai kemungkinan lebih jauh untuk “menantang” Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara politik, termasuk ketika berbicara peluang persaingan di Pilkada 2022 mendatang?
Sosok Tepat di Momentum Tepat?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, melihat terlebih dahulu dari perspektif mengenai apa yang bisa dilakukan Risma dalam posisi baru sebagai Mensos agaknya cukup tepat.
Sosiolog terkemuka asal Jerman, Max Weber, dengan theory of authority-nya dapat menjadi panduan dalam memahami lebih jauh langkah blusukan Risma dan korelasinya dengan Anies, serta Pilkada 2020.
Singkatnya, Weber mendefinisikan authority atau kewenangan sebagai ihwal yang dimiliki oleh seorang figur yang dengan kekuatan inherennya, secara otomatis dapat dipatuhi dan diakui oleh sekelompok orang untuk tujuan tertentu.
Berangkat dari situ, alasan mengapa Risma ditempatkan di posisi Mensos kemungkinan besar ialah terkait dengan potensi untuk mencapai tujuan tertentu dengan kewenangannya.
Dan ketika berbicara soal tujuan, kesan awal berupa hari pertama yang diwarnai blusukan di bantaran Ciliwung – yang dapat terjadi karena kewenangan yang dimilikinya saat ini – juga tak menutup kemungkinan memang bermuara pada tujuan yang bersifat politik.
Sebuah risalah kemiliteran legendaris, The Art of War karya Sun Tzu, agaknya relevan pula direfleksikan dalam dunia politik. Salah satu konsep filosofi strateginya ialah bahwa Ia yang mengenal pihak lain (musuh) dan mengenal dirinya sendiri, tidak akan dikalahkan dalam seratus pertempuran.
Konsep Sun Tzu itu lah yang mungkin dilakukan Risma di balik blusukannya di DKI Jakarta. Dan seperti yang jamak diketahui, selama ini Istana secara kasat mata memiliki riwayat hubungan politik yang berseberangan dengan sang Gubernur, Anies Baswedan.
Kembali lagi, dengan kewenangannya, Risma agaknya sedang berupaya memahami kompleksitas permasalahan di Jakarta. Sekaligus dapat mengeksploitasi secara langsung kebijakan maupun janji Anies pada persoalan sosial yang missed atau masih luput dari realisasinya selama ini, seperti pemukiman kumuh hingga dampak sosial dari banjir tahunan.
Baca juga: Banjir Jakarta, Antara Anies dan Soeharto
Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis, Fadhli Harahab menilai, blusukan Risma seperti menguak sisi lain potret Ibu Kota dan menjadi tamparan keras bagi Anies di tengah sejumlah raihan penghargaan yang diperolehnya.
Plus, di saat yang sama PDIP mungkin memang memiliki misi untuk merebut kembali DKI-1 melalui Risma dengan memberikan kewenangan sebagai Mensos. Yang bisa saja juga dianggap akan menjadi keuntungan strategis tersendiri di kontestasi elektoral 2024.
Dengan menguak sisi kesejahteran masyarakat Jakarta melalui sisi humanisnya, Fadhil menyebut eksistensi dan manuver Risma sebagai ancaman besar terhadap elektabilitas Anies. Setidaknya jika Anies kembali maju di Pilkada DKI 2022, dan Risma muncul sebagai penantangnya.
Barang tentu keduanya, baik secara personal maupun koalisi politik, punya kepentingan tersendiri di ajang tersebut. PDIP, melalui Risma, bisa saja ingin membendung sejak dini sosok Anies yang juga punya peluang maju di Pilpres 2024, sekaligus mengurangi pesaing potensial.
Sementara di saat yang sama, Anies bukan tak mungkin menjadikan Pilkada 2022 sebagai batu loncatan penting untuk karier politiknya yang lebih jauh.
Eskpos Media Berperan Vital?
Satu hal yang menjadi keunggulan portofolio Risma di Surabaya ialah keberhasilan mengedepankan kesuksesan “proyek” mercusuar atau yang dapat secara kasat mata dilihat publik, seperti perbaikan taman dan infrastruktur lainnya.
Menyodorkan pemecahan persoalan konkret juga menjadi keunggulan Risma yang tak dapat dipungkiri mendapatkan dukungan teknis optimal dari media.
Dalam A Theory of Media Politics, John Zaller menilai bahwa bagi politisi, tujuan politik media sangat penting, yakni dengan menggunakan komunikasi massa untuk memperlihatkan program mereka saat menjabat, demi memobilisasi dukungan publik yang mereka butuhkan.
Ya, dukungan dari strategi manajemen ekspos media yang mumpuni dinilai turut andil dalam melambungkan citra positif Risma sebagai kepala daerah yang kinerja riilnya cukup diperhitungkan.
Baca juga: Cerdik, Anies Kritik Pemerintah Otoriter?
Blusukannya sebagai Mensos baru-baru ini juga tak lepas dari bagaimana langkahnya itu diimpresikan serta mendapatkan ekspos media yang baik. Hal ini tercermin dari bagaimana Kemensos sendiri tampak menjadi episentrum publikasi langkah-langkah konkret Risma yang bukan tidak mungkin akan terus berlanjut, termasuk manuvernya di DKI Jakarta ynag mungkin dapat men-challenge kinerja Anies Baswedan.
Lalu, jika memang skenarionya ialah persaingan antara Risma dan Anies, akan seperti apa konstelasi politik Pilkada DKI Jakarta 2022?
Anies di Ujung Tanduk?
Jika kembali maju di Pilkada 2022, kemungkinan Anies hanya akan didukung oleh PKS setelah Gerindra merapat ke pemerintah. Selain itu, Gerindra juga condong sejalan dengan PDIP dalam kontestasi elektoral di wilayah “seksi” seperti Solo, Medan, hingga Tangerang Selatan dalam pagelaran Pilkada 2020 lalu.
Selain PKS, subjek yang mungkin berada di balik Anies ialah Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212, persis seperti dukungan mereka yang berbuah kejayaan di ajang yang sama 3 tahun silam.
Jika peta politiknya demikian, politik identitas kemungkinan masih tetap akan mewarnai pesta demokrasi Ibu Kota. Selaras dengan apa yang dikatakan oleh dua peneliti Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Adri Wanto dan Leonard C. Sebastian, yang menyiratkan bahwa politik identitas tidak akan hilang dalam demokrasi di Indonesia.
Akan tetapi, dua elemen penyokong Anies itu agaknya kurang memiliki kekuatan jika harus berhadapan dengan koalisi politik PDIP yang kemungkinan mengusung Risma di Pilkada DKI Jakarta 2022. Apalagi dengan sosok prominen Habib Rizieq Shihab (HRS) yang masih belum diketahui sampai kapan akan mendekam di penjara.
Pun dengan PDIP yang oleh Burhanudin Muhtadi disebut telah “kebal” dengan politik identitas berdasarkan pengalamannya di Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019 lalu.
Ditambah lagi dengan sosok Risma sebagai muslimah yang lekat dengan penampilan syariah plus tak memiliki riwayat kontradiktif dengan golongan Islam.
Karenanya, jika posisi Mensos plus probabilitas “misi” mengeksploitasi sisi minor di DKI Jakarta berhasil ditunaikan dengan baik oleh Risma, ditambah dengan kemungkinan skenario Pilkada 2022 terjadi seperti apa yang diproyeksikan di atas, bukan tidak mungkin karier politik Anies memang benar-benar sedang terancam.
Saidiman Ahmad dari Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) menilai, jika Risma dan penyokongnya mulai membangun kerja-kerja politik di DKI, Anies dinilai akan mendapatkan tantangan yang cukup berat.
Kendati demikian, kembali lagi bahwa uraian di atas masih sebatas analisa semata dan agaknya juga masih cukup dinamis ke depan.
Yang jelas, “persaingan” itu kiranya menjadi lumrah dalam dunia politik selama masih dalam koridor proporsional yang tak overlap menyalahi aturan. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)
Baca juga: Solusi, Menuju Ganjar-Anies 2024
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
