Film terbaru dari Walt Disney Pictures yang berjudul Raya and the Last Dragon (2021) bisa jadi juga menggambarkan situasi geopolitik Asia Tenggara. Apakah ini saatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya satukan Kumandra versi Association of South East Asian Nations (ASEAN)?
“We have a choice to build or destroy, to fight or to come together” – Jhene Aiko, “Lead the Way” (2021)
Siapa yang tidak pernah menonton film-film kartun dan animasi buatan Disney? Hampir semua pasti menjawab pernah. Bagi generasi milenial, banyak dari film Disney justru menjadi kisah-kisah yang menginspirasi masa kecil mereka, misal putri-putrinya yang serba cantik dan ramah.
Seiring berjalannya waktu, putri-putri ala Disney ini juga menyebar dan tidak hanya terbatas pada putri yang lebih dekat dengan budaya Eropa dan Barat. Salah satu terobosan yang berhasil dari Disney adalah Moana yang dianggap merepresentasikan budaya Polinesia.
Tidak berhenti di Moana, Disney juga membuat putri baru yang ternyata dalam beberapa hal juga terinspirasi oleh budaya dan nilai Indonesia. Putri itu adalah Raya dalam film Raya and the Last Dragon (2021).
Baca Juga: Jokowi dan Risalah Buta Ekologis
Film terbaru Disney satu ini memang banyak terinspirasi oleh budaya-budaya Asia Tenggara – mulai dari keris, pasar terapung, batik, hingga bubur dan sate. Bisa dibilang si Raya ini banyak merepresentasikan kawasan Asia Tenggara.
Namun, tampaknya, tidak hanya segi budaya saja yang menginspirasi film satu ini. Sepertinya, unsur politik dan geopolitik juga banyak mengisi alur film ini. Tema persatuan, misalnya, dinilai sangat tepat di tengah tajamnya polarisasi politik seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS).
Bukan tidak mungkin, tema serupa juga mencerminkan situasi geopolitik Asia Tenggara – dan Association of South East Asian Nations (ASEAN). Soal sengketa Laut China Selatan (LCS), misalnya, dinilai dapat mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara serta memecah belah negara-negara ASEAN – mirip dengan alur yang diceritakan dalam film Raya and the Last Dragon (2021).
Dalam film tersebut, cara mengalahkan ancaman bersama, yakni malapetaka yang dibawa oleh makhluk Druun, adalah dengan bersatu dan saling percaya (trust) meskipun terdapat banyak perbedaan antarbangsa. Alhasil, muncul lah Raya – bersama Sisu si Naga Terakhir, Boun, Tong, Noi, dan Namaari – yang berupaya untuk menciptakan rasa saling percaya di antara bangsa-bangsa di Kumandra.
Bukan tidak mungkin, kisah dalam film ini bisa juga mencerminkan urgensi persoalan yang ada di ASEAN. Pertanyaannya adalah seberapa penting rasa saling percaya (trust) di politik kawasan ini. Apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengisi peran ala Raya di Kumandra?
Politik Kumandra, Cerminan ASEAN?
Seperti yang kita ketahui, kawasan Asia Tenggara merupakan sebuah kawasan yang sangat beragam. Dalam segi agama dan budaya, hampir setiap negara memiliki kemiripan yang minim.
Dengan banyaknya perbedaan ini, bukan tidak mungkin berbagai gesekan dapat terjadi. Ketika Konfrontasi Indonesia-Malaysia terjadi pada tahun 1963, perbedaan kepentingan sangat tampak jelas antara elite Indonesia dan Malaysia.
Baca Juga: Jokowi akan Kirim Pesawat ke Mars?
Tidak hanya di antara negara-negara maritim Asia Tenggara, konflik juga sempat pecah di negara-negara kontinen. Perang-perang Indochina, misalnya, menambah daftar indikasi bahwa kawasan satu ini tidaklah stabil.
Berbagai konflik yang terjadi dan tidak stabilnya kawasan Asia Tenggara ini bisa jadi membenarkan penjelasan John J. Mearsheimer, profesor politik di University of Chicago, AS, yang menyebutkan bahwa politik antarnegara adalah sebuah anarki – tidak ada kekuatan pusat yang mampu menerapkan kekuasaan penuh pada pihak-pihak lain. Akibatnya, perbedaan dan rasa saling curiga kerap menjadi fitur utama dalam panggung politik internasional.
Alhasil, mengacu pada buku Mearsheimer yang berjudul Tragedy of Great Power Politics, negara-negara akan berupaya meningkatkan kekuatan (power) dan kapabilitas militer masing-masing. Maka dari itu, negara-negara yang memiliki kapabilitas yang cukup akan berlomba-lomba untuk mencapai status hegemon regional – negara yang dominan dalam kawasan tertentu.
Meski ketidakpastian dari niat dan tindakan negara-negara lain menciptakan rasa saling curiga satu sama lain, bukan tidak mungkin rasa saling percaya (trust) tetap eksis. Mengacu pada tulisan Aaron M. Hoffman dari Purdue University, AS, yang berjudul A Conceptualization of Trust in International Relations, rasa saling percaya bisa saja tetap menjadi penentu yang penting dalam hubungan antarnegara.
Contoh yang paling nyata dalah ketika ASEAN sendiri berdiri pada tahun 1967. Kala itu, meski timbul rasa saling curiga antara elite-elitenya pada tahun 1960-an, Perdana Menteri (PM) Malaysia Tunku Abdul Rahman berharap Indonesia yang kala itu dipimpin Presiden Soeharto bersedia untuk bergabung dengan Associaton of Southeast Asia (ASA) guna mengambil peran kepemimpinan kawasan (regional leadership) agar dapat menghalau kekuatan-kekuatan besar lainnya yang hendak mengganggu stabilitas kawasan.
Kemauan Tunku untuk mempercayakan sebagian kepentingannya pada negara lain untuk dijaga inilah yang disebut oleh Hoffman sebagai trusting behavior (perilaku memberikan kepercayaan). Selain itu, ini juga sejalan dengan apa yang disebut oleh Scott Edwards sebagai rational trust (kepercayaan rasional).
Bila trust itu sendiri bisa tumbuh di awal-awal berdirinya ASEAN, mengapa kawasan Asia Tenggara kini disebut-sebut semakin tidak stabil di tengah rivalitas AS dan Tiongkok? Lantas, peran apa yang dapat diberikan oleh pemerintahan Jokowi?
Mungkinkah Jokowi Jadi “Raya”?
Di tengah rivalitas AS-Tiongkok yang disebut-sebut akan menjadi Perang Dingin baru di abad ke-21, bukan tidak mungkin sosok seperti Raya yang mampu menyatukan berbagai bangsa diperlukan oleh ASEAN. Pertanyaan kemudian yang perlu dijawab adalah siapa dan bagaimana caranya aktor tersebut mewujudkan persatuan ala Kumandra di film Raya and the Last Dragon (2021).
Di sinilah konsep hegemon regional ala Mearsheimer bisa masuk. Pasalnya, dengan upaya pengoptimalan kekuatan yang dicapai oleh sebuah hegemon kawasan, bukan tidak mungkin keteraturan dapat lebih memungkinkan untuk tercipta di Asia Tenggara.
Baca Juga: Saatnya Jokowi ‘Pimpin’ ASEAN
Bila mengacu pada teori stabilitas hegemoni (hegemonic stability theory) dalam Hubugan Internasional (HI), suatu rezim atau kawasan dapat lebih stabil apabila terdapat sebuah hegemon yang memastikan norma dan aturan dijalankan.
Asumsi ini juga sejalan dengan penjelasan Miriam Prys dalam tulisannya yang berjudul Hegemony, Domination, Detachment yang menjelaskan bahwa rasa percaya (trust) antarnegara akan diletakkan pada kekuatan kawasan guna menyelesaikan berbagai persoalan – mulai dari mengatasi konflik, memperbaiki ekonomi, hingga menstabilkan situasi politik kawasan.
Mungkin, peran inilah yang akan diambil oleh Indonesia di masa pemerintahan Jokowi. Di tengah sorotan dunia pada kudeta militer yang terjadi di Myanmar, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi disebut tengah melakukan diplomasi bolak-balik (shuttle diplomacy) untuk menyamakan keinginan ASEAN atas krisis yang terjadi di negara yang dulu bernama Burma itu.
Namun, langkah yang dilakukan Retno pun masih belum mendapatkan hasil yang jelas. Sejumlah negara besar – seperti AS – pun telah memberikan sanksi pada Myanmar. Di sisi lain, kelompok junta militer Myanmar disebut siap bila Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan sanksi.
Hilangnya stabilitas di Asia Tenggara ini bukan tidak mungkin diakibatkan oleh hilangnya hegemon kawasan tradisional yang biasanya perannya diambil oleh Indonesia. Belum lagi, kemunculan Tiongkok yang berupaya menjadi hegemon kawasan di Asia Tenggara juga membuat visi bersama negara-negara ASEAN semakin sulit tercapai.
Mundurnya Indonesia dari kancah politik kawasan – dan dunia – bisa saja disebabkan oleh arah kebijakan luar negeri pemerintahan Jokowi. Seperti apa yang dijelaskan oleh penulis-penulis seperti Ralf Emmers dan Ben Bland, pemerintahan Jokowi tidak memiliki kebijakan luar negeri yang outward-looking, melainkan lebih inward-looking dengan praktikalitas dan pragmatisme.
Belum lagi, seperti yang dijelaskan oleh Mearsheimer, status hegemon kawasan baru tercapai apabila upaya memaksimalkan kekuatan tercapai hingga menjadi yang terkuat. Bila dibandingkan dengan Tiongkok yang berusaha menawarkan diri menjadi hegemon kawasan Asia Tenggara, Indonesia bisa dibilang masih memiliki disparitas kekuatan yang jauh – baik dari segi militer maupun ekonomi.
Dari berbagai hambatan ini, bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi akan sulit mewujudkan mimpi persatuan Asia Tenggara layaknya Kumandra dalam film Raya and the Last Dragon (2021). Mungkin, pemerintahan Jokowi perlu berharap pada kehadiran si Naga Terakhir yang serba sakti, Sisu, untuk menghalau ketidakstabilan akibat pengaruh Tiongkok – entah negara adidaya manakah yang akan mengambil peran Sisu ini. (A43)
Baca Juga: Jokowi Perlu Dirikan Melayu Raya?
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
