Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa kali menyebutkan konsep ekonomi hijau dalam sejumlah pidato. Ada siasat apa di balik pembangunan ekonomi hijau ala pemerintahan Jokowi ini?
“You know? We gotta save this planet” – Lil Dicky, “Earth” (2019)
Semua orang sadar bahwa planet Bumi adalah satu-satunya planet yang – hingga kini – bisa ditinggali oleh umat manusia. Namun, tampaknya, tidak semua sadar bahwa satu-satunya rumah kita ini dalam situasi yang mengkhawatirkan.
Bagaimana tidak? Sampah plastik masih bertebaran di mana-mana – hingga bocor dan menjadi polusi di lautan dan samudra. Tidak hanya polusi plastik, tingkat emisi karbon juga disebut-sebut semakin mengkhawatirkan dan mengakibatkan pemanasan global dan perubahan iklim.
Bahkan, sejumlah ahli menyebutkan bahwa perubahan iklim yang signifikan ini bisa membawa kepunahan massal bagi makhluk hidup di muka bumi, termasuk manusia. Kini, sejumlah negara pulau yang kebanyakan terletak di Pasifik Selatan pun dikabarkan mulai tenggelam karena naiknya permukaan air laut.
Dengan ancaman besar seperti ini, akhirnya negara-negara berdiskusi bersama guna mengatasi berbagai dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim. Setelah negosiasi-negosiasi alot selama bertahun-tahun, berbagai negara akhirnya mampu mencapai kata sepakat pada tahun 2015.
Sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Persetujuan Paris ini akhirnya ditandatangani bersama-sama pada tahun 2016. Setidaknya, ini menjadi komitmen bersama bagi negara-negara maju dan berkembang untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan.
Baca Juga: Luhut dan Mimpi ala Tiongkok
Semangat yang sempat sirna kala Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) ini akhirnya juga digalakkan kembali oleh Presiden Joe Biden. Bahkan, Biden menjadikan ekonomi hijau sebagai misi utama pemerintahannya.
Mungkin, apa yang digalakkan oleh Biden ini juga menular ke Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, beberapa kali ini, Jokowi sering melontarkan konsep ekonomi hijau sebagai bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia.
Salah satu sektor ekonomi hijau yang sempat disebut oleh Jokowi adalah industri baterai lithium. Baterai jenis ini nantinya bakal menjadi tenaga bagi kendaraan-kendaraan bertenaga listrik (electric vehicles/EVs) yang juga tengah ramai-ramainya digalakkan oleh Biden.
Apa yang disebutkan oleh Jokowi dalam salah satu pidatonya pada bulan Januari 2021 ini sejalan dengan ambisi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Setidaknya, bukan rahasia lagi bahwa Luhut kini tengah menjalankan kebijakan untuk meningkatkan investasi di rantai produksi (value chain) kendaraan bertenaga listrik.
Tentu, kebijakan ekonomi hijau ini menjadi pertanyaan. Pasalnya, banyak orang mengira bahwa pemerintahan Jokowi tidak terlalu berfokus pada upaya pelestarian lingkungan dengan sejumlah aturan hukum yang dinilai bakal bisa merusak lingkungan – misal Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Lantas, mengapa kini pemerintahan Jokowi tampak berfokus pada pembangunan ekonomi hijau? Ambisi pembangunan ekonomi hijau seperti apa yang ingin dicapai oleh pemerintahan Jokowi?
Kapitalisme Hijau
Ambisi pembangunan rantai industri (value chain) kendaraan bertenaga listrik ini bukan tidak mungkin dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia. Pasalnya, pembangunan ekonomi yang sejalan dengan tenaga-tenaga yang berkelanjutan bukan berarti bakal menghilangkan keuntungan ekonomi secara seutuhnya.
Perolehan keuntungan melalui pembangunan ekonomi hijau ini biasa disebut sebagai eco-capitalism atau kapitalisme hijau (green capitalism). Konsep ini berusaha mempertemukan kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan dengan kepentingan untuk memaksimalkan profit dalam bisnis dan ekonomi.
Bagaimana caranya? Kapitalisme hijau ini bisa dijalankan dengan melakukan kapitalisasi atas pembangunan yang berkoridor pada kepentingan untuk melestarikan lingkungan.
Mungkin, contoh sederhana dari kapitalisme hijau ini adalah mulai munculnya penjual dan produsen yang menghasilkan sedotan logam guna menggantikan sedotan plastik. Sedotan jenis ini bisa saja mendatangkan keuntungan bagi pebisnisnya sekaligus mengurangi penggunaan sedotan plastik.
Selain sedotan plastik, Paul Hawken dalam bukunya yang berjudul Natural Capitalism menjelaskan bahwa komodifikasi terhadap isu lingkungan seperti ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dan pebisnis mulai mengkomodifikasi industri kendaraan bertenaga listrik. Dengan menghasilkan kendaraan bertenaga listrik, para produsennya dapat mengambil untung sekaligus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil di masyarakat.
Baca Juga: Nikel sebagai Bargaining Power Jokowi?https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=pinterpolitik&dnt=false&embedId=twitter-widget-1&features=eyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1289762433096019968&lang=id&origin=https%3A%2F%2Fwww.pinterpolitik.com%2Fin-depth%2Fmenguak-siasat-kapitalisme-hijau-jokowi&sessionId=1900f60ad01e5e197d1f79c10065e5f30a88fc93&siteScreenName=pinterpolitik&theme=light&widgetsVersion=2582c61%3A1645036219416&width=550px
Kemunculan kapitalisasi hijau di industri kendaraan bertenaga listrik inilah yang mungkin ingin disasar oleh pemerintah Indonesia. Pasalnya, bila memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dicanangkan, pemerintahan Jokowi seperti ingin menguasai mata-mata yang ada di rantai sektor ini.
Pada Januari 2020, misalnya, pemerintahan Jokowi akhirnya melarang ekspor bijih nikel mentah ke luar negeri. Pemerintah juga mewajibkan bagi para penghasil nikel untuk membangun smelter untuk memproses nikel mentah.
Selain itu, Luhut juga berusaha menarik para investor yang ada di value chain ini. Salah satunya adalah produsen baterai litium, seperti LG Chem asal Korea Selatan (Korsel) dan Tesla asal AS.
Bukan tidak mungkin, penguasaan terhadap rantai-rantai value chain industri kendaraan bertenaga listrik ini dapat menjadi keuntungan bagi Indonesia. Pasalnya, bila berkaca pada Republik Rakyat Tiongkok (RRT), kehadiran rantai-rantai value chain di negaranya malah mampu memberikan manfaat transfer teknologi yang berujung pada kemampuan inovasi.
Bahkan, penguasaan nikel oleh Indonesia ini bisa saja menjadi bargaining power (daya tawar) bagi pemerintah di luar negeri. Pasalnya, sejumlah ahli memprediksi bahwa baterai listrik dapat menjadi minyak baru di masa depan.
Namun, bukan tidak mungkin, dengan peran nikel dan baterai litium yang semakin penting ini, persaingan dalam kapitalisasinya pun ikut muncul. Mungkinkah persaingan ini terjadi di dalam pemerintahan Jokowi sendiri?
Perebutan Airlangga vs Luhut?
Meski pemerintah Indonesia tampak ingin menguasai rantai-rantai bisnis di sektor kendaraan bertenaga listrik, bukan tidak mungkin persaingan turut menyertai. Pasalnya, perbedaan pendapat mulai terlihat di jajaran Kabinet Indonesia Maju sendiri.
Kabar terbarunya, negosiasi antara Freeport Indonesia dan Tsingshan Steel soal pembangunan smelter nikel yang semula direncanakan di Weda Bay, Halmahera, telah gagal. Padahal, rencana pembangunan tersebut merupakan salah satu proyek yang diharap-harapkan oleh Menko Marves Luhut.
Di sisi lain, berdasarkan tulisan John McBeth di Asia Times, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dinilai lebih mendukung pengembangan smelter di Gresik, Jawa Timur. Proyek di Gresik ini merupakan pengembangan atas fasilitas yang telah dimiliki oleh Freeport Indonesia.
Sejalan dengan Airlangga, CEO Freeport McMoran Richard Adkerson menilai bahwa pembangunan smelter baru bakal menghabiskan biaya lebih banyak. Adkerson menilai pengembangan dari pabrik yang sudah ada lebih hemat biaya.
Perbedaan pendapat soal pembangunan smelter ini bisa jadi menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, Freeport McMoran asal AS masih lah menjadi pemilik saham atas Freeport Indonesia sebesar 49 persen.
Sementara, Luhut dinilai lebih mendukung proyek-proyek smelter baru yang melibatkan perusahaan-perusahaan asal Tiongkok, seperti Tsingshan Steel. Virtue Dragon yang membangun smelter di Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), misalnya, juga merupakan sebuah perusahaan asal Tiongkok.
Baca Juga: Luhut, “Anak Manja” Tiongkok?
Selain Tiongkok dan AS, ada juga sejumlah perusahaan Jepang yang turut membangun smelter di Indonesia. Meiwa Corporation, misalnya, menggandeng Trinitan Metals untuk membangun smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu.
Bukan tidak mungkin, kapitalisasi atas rantai pemrosesan nikel dengan smelter ini turut menentukan siapa dan perusahaan mana yang bakal mendapat keuntungan dari bagian komodifikasi hijau ini. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri, rantai bisnis seperti ini juga mengambil porsi penting dalam persaingan geo-ekonomi.
Geo-ekonomi sendiri dapat dipahami sebagai penggunaan alat-alat ekonomi untuk kepentingan dan persaingan geopolitik. Apalagi, seperti yang telah diketahui, posisi Indonesia menjadi semakin penting di tengah persaingan antarnegara adidaya seperti Tiongkok dan AS.
Meski begitu, gambaran dinamika geopolitik di balik kapitalisme hijau ala Jokowi ini tentu masih menjadi kemungkinan yang belum tentu benar adanya. Apalagi, sejumlah negara lain, seperti Uni Eropa, disebut berusaha mencegah upaya pembatasan ekspor nikel mentah oleh pemerintah Indonesia.
Uni Eropa, di sisi lain, juga sering mempertanyakan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjalankan pembangunan dan ekonomi yang berkelanjutan. Banyak lembaga dan media asing juga menganggap pemerintahan Jokowi tidak memiliki komitmen yang kuat bagi pelestarian lingkungan di Indonesia. (A43)
Baca Juga: Menguak Strategi Duo Luhut-Prabowo
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
