Selaku pendiri dan mantan ketum partai, anehnya Wiranto justru tidak diundang ke Munas Partai Hanura. Tidak hanya itu, Wiranto bahkan disebut tidak lagi masuk ke dalam bagian internal partai tersebut. Selentingan kabar juga menyebutkan bahwa mantan Panglima ABRI itu telah terlibat berbagai perseteruan dengan Hanura dalam beberapa tahun terakhir. Ini kemudian disebut menjadi penyebab terjadinya dualisme partai, pun jadi faktor penyebab gagalnya Hanura menuju Senayan pada Pemilu 2019.
PinterPolitik.com
Mungkin, jika pada 18 Mei 1998, Wiranto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 16 tahun 1998 dari Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan, sejarah tentu akan mencatat bahwa dirinya adalah Presiden ke-3 Republik Indonesia.
Dalam pengakuannya, pilihan itu diambil untuk menghindari jatuhnya 200-250 korban jiwa dalam rangka untuk membersihkan gedung DPR/MPR dari para demonstran. Atas pertimbangan tersebut, setibanya di Mabes ABRI, Wiranto dengan tegas menjawab pertanyaan Kassospol Letjen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa ia tidak akan melakukan kudeta atau mengambil alih kekuasaan.
Sisanya? Seperti yang diketahui, Wiranto tidak memanfaatkan momen emas yang mungkin tidak akan pernah terulang tersebut, dan dilantiklah BJ Habibie sebagai Presiden ke-3 RI.
Pada konteks tersebut, dapat disimpulkan bahwa Wiranto telah berjiwa besar dengan tidak melakukan kudeta, dan memilih proses konstitusional untuk mengganti pemerintahan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa sang jenderal tidak memiliki ambisi besar terhadap kekuasaan.
Kini, kisah tentang Wiranto kembali menarik perhatian. Pasalnya selaku pendiri dan mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Hanura, ia justru tidak diundang ke Munas partai tersebut dengan dalih bahwa acara tersebut bersifat internal. Artinya, Wiranto tentu telah ditetapkan sebagai pihak yang tidak lagi menjadi bagian dari internal partai.
Hal ini juga telah secara tegas diungkapkan oleh beberapa perwakilan partai, misalnya oleh Ketua DPP Hanura, Benny Rhamdani yang menyebutkan Wiranto tidak lagi berada dalam struktur DPP partai. Padahal, Wiranto sebetulnya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Hanura.
Lalu, pernyataan dari Ketua DPP Hanura lainnya, Inas Nasrullah Zubir membuat konteks tidak diundangnya Wiranto ini menjadi sangat menarik. Pasalnya, Inas mengungkapkan bahwa Wiranto is no longer a part of Hanura because his ambition atau Wiranto tidak lagi menjadi bagian dari Hanura karena ambisinya menjadi menteri dan wantimpres.
Yang menjadi menarik adalah, jika benar Wiranto tidak melakukan kudeta pada 1998 lalu karena tidak berambisi besar pada kekuasaan, lantas untuk apa mantan Panglima ABRI tersebut justru berambisi pada jabatan menteri ataupun wantimpres yang nota bene memiliki kekuasaan yang lebih kecil dari Presiden?
Seteru Wiranto dengan Hanura
Hanura yang pernah mencalonkan kadernya – Wiranto sendiri – dalam tarung perebutan kursi RI-1 tentu saja bukanlah partai yang dapat dipandang sebelah mata. Akan tetapi, melihat sepak terjangnya dalam beberapa tahun terakhir, khususnya terkait anjloknya suara partai sehingga gagal bercokol di Senayan pada Pemilu 2019 tentu menjadi pertanyaan tersendiri terkait masa depan partai tersebut.
Menariknya, adalah Wiranto, sang pendiri, mantan ketum, sekaligus ikon partai yang disebut-sebut sebagai biang keladi dari anjloknya suara Hanura tersebut. Ketum Hanura saat ini, Oesman Sapta Odang (OSO) bahkan dengan tegas menyebut sosok yang kerap diidentikkan dengan pemerintahan Orde Baru tersebut sebagai penyebab dari kekalahan Hanura di Pemilu 2019.
Kabarnya, buntut dari ketegangan tersebut menjadi alasan yang membuat OSO menolak tawaran Presiden Jokowi untuk menjadi anggota wantimpres, yang mana Wiranto didaulat sebagai ketuanya. Meskipun demikian, kabar ini sendiri telah ditepis oleh Hanura melalui Ketua DPP, Inas Nasrullah Zubir.
Melihat pada runtutan peristiwanya, perseteruan Wiranto dengan Hanura nampaknya telah terjadi sejak 2016 lalu ketika sang jenderal disebut menukar jabatan menteri yang diemban oleh dua orang kader Hanura dengan jabatan Menko Polhukam untuk dirinya sendiri.
Pada tahun itu pula, Wiranto lantas mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketum partai dengan dalih tidak ingin melakukan rangkap jabatan dan menyerahkan posisi ketum kepada OSO.
Menariknya, oleh para pengamat politik seperti Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, peristiwa tersebut disebut sebagai preseden atas dualisme kepengurusan yang mendera Hanura sampai saat ini. Dualisme ini sendiri terjadi antara kubu Manhattan dengan OSO sebagai ketua dan kubu Ambhara yang diketuai Marsdya (Purn) Daryatmo.
Menurut Muhtadi, ini adalah efek dari berkurangnya kontrol Wiranto terhadap Hanura, sehingga dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mulai merebut kekuasaan dalam partai. Pasalnya, selama Wiranto menahkodai, partai ini terbilang jarang menuai konflik internal berkepanjangan.
Dan benar saja, prediksi pengamat politik dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo yang menyebut dualisme tersebut adalah preseden buruk bagi Hanura dalam menyongsong Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 terbukti benar dengan gagalnya partai tersebut melangkah ke parlemen pusat.
Selain persoalan tersebut, bulan lalu Wiranto kembali menyalakan api ketegangan dengan Hanura setelah menggugat mantan bendahara partai, Bambang Sujagad Susanto sebesar Rp 44,9 miliar karena disebut telah ingkar dalam perjanjian penitipan dana sebesar 2,3 juta dolar Singapura atau Rp 23 miliar.
Yang jelas, sederet perseteruan Wiranto dengan Hanura yang disebut mengakibatkan merosotnya partai tersebut sangat beralasan untuk disimpulkan bahwa sang jenderal lebih mementingkan posisi jabatan sebagai petinggi negara ketimbang membenahi partai yang telah didirikannya.
Namun, di luar persoalan tersebut, kita mungkin bertanya-tanya mengapa ambisi politik tersebut baru ditunjukkan Wiranto dalam beberapa tahun terakhir ini? Mengapa ambisi tersebut tidak tampak pada 1998?
Ambisi Politik Wiranto
Sukardi Rinakit dalam buku The Indonesian Military After the New Order, menyebutkan bahwa Soeharto menilai Wiranto sebagai sosok “penakut” setelah menolak untuk menggunakan otoritas yang diberikan kepadanya untuk menetapkan kondisi darurat militer, kendati telah didukung pula oleh SBY pada saat itu.
Hal ini juga yang menjadi pertanyaan Andy F. Noya dalam acara Kick Andy di MetroTV pada 2006 lalu, yakni apakah Wiranto takut menggunakan otoritas atau wewenang yang diberikan untuk mengambil alih kekuasaan?
Dalam jawabannya di acara tersebut, disebutkan bahwa jika putusan itu diambil, maka pemerintah yang dibentuknya pasti akan “dicap” sebagai perpanjangan tangan pemerintahan Orde Baru, yang mana ini akan kembali menimbulkan ketegangan dan penolakan dari demonstran dan kelompok reformis.
Artinya, kondisi tersebut akan membuat sang jenderal harus menghadapkan tentara atau militer dengan rakyat. Dengan kata lain, putusan tersebut diambil semata-mata agar tidak terjadi pertumpahan darah yang akan memakan banyak korban jiwa hanya demi ambisi militer atau politik.
Melihat pada konsistensinya, jawaban tersebut tampaknya benar. Pasalnya, dalam tulisan Rinakit, dan di buku Wiranto yang berjudul Bersaksi Di Tengah Badai, disebutkan bahwa Wiranto adalah sosok yang turut mencegah Soeharto untuk menetapkan kondisi darurat militer.
Namun, dalam keterangan Wiranto, sebenarnya pada saat itu Soeharto tidak hendak akan menetapkan kondisi darurat militer, melainkan kebijakan-kebijakan yang bersifat lebih kuat dan proaktif menghadapi suatu kerusahan.
Membandingkan kondisi pada 1998 dengan saat ini tentu saja tidak sebanding. Artinya, putusan Wiranto, yang katakanlah mengaktualisasikan ambisi politiknya untuk menjadi pejabat tinggi negara dengan mengorbankan partainya tentu tidak dapat dibandingkan dengan putusan untuk menyelamatkan banyak nyawa pada 1998.
Singkat kata, mungkin dapat disimpulkan bahwa ambisi politik Wiranto pada hakikatnya sudah ada sedari dulu. Hal ini misalnya terlihat dari ketekunan yang membuatnya mencapai jabatan tertinggi di militer di era kepemimpinan Soeharto.
Pun begitu dengan selentingan kabar yang menyebutkan bahwa Wiranto telah menghambat karir militer Prabowo Subianto yang waktu itu menjadi rising star. Pemecatan Prabowo sebagai Pangkostrad sendiri bahkan terjadi di bawah pimpinan Wiranto.
Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan bahwa putusan Wiranto yang memperlihatkan ambisi politiknya beberapa tahun ini karena situasi yang dihadapinya tidak sedilematis seperti pada 1998 lalu.
Oleh karenanya, selaku sosok yang telah menjadi politisi, agaknya berbagai manuver politik Wiranto yang selalu mendekatkan diri pada kekuasaan, nampaknya memang tak berlebihan. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
