Menguak Manuver Prabowo di Denwalsus

Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) buatan Prabowo menuai kritik sejumlah pihak. Ada yang menyarankan Prabowo lebih baik buat Detasemen untuk guru di Papua. Ada juga yang menuduh Prabowo akan lakukan Kudeta. Sinyal apa sebenarnya yang ingin disampaikan Prabowo?

PinterPolitik.com

Pembentukan Denwalsus sangat berarti bagi Prabowo. Saking pentingnya, Prabowo memilih secara langsung tentara yang dianggap layak dengan kriteria terlihat gagah dan mampu merepresentasikan kekuatan TNI yang kuat. Mereka yang terpilih akan dilatih di Batujajar Pusdiklat Kopassus di Jawa Barat, serta dibekali kemampuan penjagaan serta pengawalan tamu VVIP dengan pola penyambutan tamu dalam dan luar negeri.

Denwalsus disiapkan untuk menunjang kegiatan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan Detasemen ini untuk melakukan upacara jajar kehormatan atau upacara militer penyambutan tamu-tamu very-very important person (VVIP) Kemhan. Selain untuk tamu, Denwalsus disiapkan juga khusus untuk Prabowo yaitu mengawal serta menjaga keamanan Kemhan.

Pembentukan Denwalsus ini pun menuai kritik. Ketua DPP PKS Sukamta mempertanyakan mengapa dibentuk unit khusus dan menyarankan agar detasemen lebih baik diperuntukkan guna mengawal guru di Papua setelah kasus penembakan guru oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Beoga. Stanislaus Riyanta, Direktur Eksektif Pusat Studi Politik dan Kebijakan Strategis Indonesia (POLKASI), pun menyarankan Denwalsus tetap di bawah TNI, bukan Kemhan.

Bisa jadi, masuk akal bila pembentukan Denwalsus ini menuai sorotan. Bahkan, sejumlah pertanyaan pun bisa muncul dari rencana Prabowo untuk membentuk detasemen ini. Misalnya, pertanyaan soal alasan sebenarnya di balik rencana ini.

Pasalnya, pembentukan detasemen ini bisa saja memberikan keuntungan bagi sang pemimpin yang dikawal. Dengan adanya detasemen, sumber tertentu bisa dimobilisasi oleh pejabat tersebut.

Lantas, mengapa Prabowo merasa perlu untuk membentuk detasemen ini? Apa ini berkaitan dengan manuver politik Prabowo yang disebut-sebut akan maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024?

Jenderal Tanpa Tentara?

Seperti yang diketahui, Prabowo kini telah menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Tentunya, dengan menjabat jabatan tersebut, Ketua Umum (Ketum) Gerindra tersebut memiliki tugas untuk mengurus berbagai kebijakan militer di TNI.

Ini sejalan juga dengan citra militer yang dimiliki mantan Danjen Kopassus tersebut. Pakaian safari yang biasa digunakannya, misalnya, memiliki kekhasan tersendiri yang identik dengan dunia ketentaraan.

Selain itu, berdasarkan pengalaman, Menhan juga memiliki rekam jejak militer yang mumpuni. Prabowo terlibat di sejumlah operasi intelijen seperti di Timor Leste dan Aceh. Pernikahannya dengan Titiek, Puteri Soeharto, mengantarkannya ke posisi sangat strategis dalam militer yaitu Komandan Kopassus dan di akhir Pemerintahan Soeharto menjadi Komandan Kostrad.

Namun, meski Prabowo dianggap memiliki citra militer karena pengalamannya ini, bukan tidak mungkin sang Menhan memiliki “pengikut” terbatas di dunia militer. Pasalnya, seperti yang diketahui, Prabowo merupakan seorang eks-tentara yang sebelumnya dicopot.

Boleh jadi, pengaruh Prabowo di TNI bakal meredup seiring berjalannya waktu. Mungkin, bila diandaikan, posisi Menhan bagi Prabowo ini seperti posisi jenderal yang tidak memiliki tentara. Padahal, tentara menjadi komponen penting dalam politik militer.

Pak Prab lagi maen pleciden-plecidenan…https://t.co/rwnrNbqM5v— Denny siregar (@Dennysiregar7) April 10, 2021

Asumsi ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Julian Lider dalam tulisannya yang berjudul Introduction to Military Theory. Dalam teori militer konvensional, Lider menyebutkan bahwa tentara (armies) merupakan salah satu komponen penting dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti “apa itu perang?” dan “bagaimana cara memenangkannya?”.

Setidaknya, tentara adalah instrumen yang dimobilisasi untuk strategi perang. Agar strategi itu bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, tentu tentara perlu dimobilisasi dan diatur.

Namun, bagaimana bila sang “jenderal” ini kini hanya menjadi seorang jenderal tanpa tentara – mengingat Prabowo bukanlah sosok pemimpin militer yang paling berpengaruh di lembaga angkatan bersenjata Indonesia? Apakah Denwalsus dapat menjadi jawaban bagi Prabowo?

Dalam membahas pemikiran Sanders Peirce, Tony Jappy menggunakan Istilah continuous semiosis. Konsep ini merujuk pada sebuah tafsir pada sebuah objek bisa saja berubah di waktu yang lain karena ada “revisi” pada jalan cerita di mana objek itu berada.

Citra tentara Prabowo juga mengalami contionous semiosis karena ada jalan cerita baru di mana citra tersebut berada. Berbeda dengan kampanye 2014, Prabowo pada kampanye 2019 tampil dengan menggunakan baju adat Jawa mendampingi Sandiaga Uno yang menggunakan baju adat Melayu pada Deklarasi Kampanye Damai di Lapangan Monumen Nasional (Monas). Deklarasi ini juga dihadiri pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan menjadi simbol untuk mengedepankan persatuan pada Pilpres 2019.

Dukungan dari kelompok Islam turut mengubah citra ala tentara Prabowo. Kampanye akbar Prabowo Subianto di Gelora Bung Karno pada April 2019 tidak menggunakan arak-arakan ala tentara dan tidak naik kuda seperti pada tahun 2014.

Showcase Baru ala Prabowo?

Mungkin, perubahan citra ini yang justru kini menjadi tantangan bagi Prabowo bila ingin maju pada tahun 2024 nanti. Pasalnya, sang Menhan bisa jadi tidak memiliki massa dengan jumlah sebesar pada tahun 2019 lalu.

Ini bisa saja terjadi karena morale dari “tentara” massa ini sudah berubah. Dengan keputusan Prabowo untuk bergabung ke pemerintahan Jokowi, bukan tidak mungkin kelompok-kelompok yang notabene sebelumnya mendukung Prabowo-Sandiaga akan tidak lagi mempercayakan trust-nya pada Prabowo.

Padahal, pengumpulan massa dalam berbagai kampanye merupakan faktor penting bagi gaya kampanye Prabowo. Ini bisa dilihat dari bagaimana Prabowo selalu menunjukkan pertunjukkan visual tertentu dalam kegiatan-kegiatan kampanyenya.

Gaya kampanye Prabowo yang menyapa massa dari sunroof mobil, misalnya, menjadi showcase kekuatan bagi sang Menhan. Mengacu pada penjelasan Keith R. Sanders dan Lynda Lee Kaid, penampilan visual dalam kampanye (rally) seperti ini dapat memberikan efek reinforcing, yakni dapat memperkuat kembali komitmen para pendukungnya terhadap sang calon.

Upaya showcase seperti ini kerap dilakukan oleh sejumlah pemimpin di negara-negara lain. Presiden-presiden Amerika Serikat (AS) seperti Jimmy Carter dan Gerald Ford, misalnya, beberapa kali terlihat melakukan gaya kampenya serupa dengan menyapa massa pendukung mereka.

Bukan tidak mungkin, dengan hilangnya kepercayaan massa pendukungnya pada tahun 2014 dan 2019 lalu, Prabowo perlu memikirkan strategi berbeda guna menunjukkan showcase pengaruh dan kekuatannya pada tahun 2024 nanti.

Di sinilah Denwalsus yang rencananya dibentuk oleh Prabowo ini dapat berperan. Mengacu kembali pada penjelasan Lider dalam tulisannya di atas, tentara sebagai instrumen tidak hanya berperan secara konvensional kala berperang.

Tentara dianggap memiliki fungsi dan peran sosial. Dalam teori militer yang disebutkan di atas, masyarakat yang semakin modern justru secara bertahap telah memberikan tentara fungsi dan peran yang lebih luas, yakni peran tentara sebagai kekuatan sosial (social force).

Dalam hal ini, tentara dapat dijadikan instrumen bagi kekuatan sosial yang memerintah (governing social forces). Biasanya, instrumen seperti ini digunakan untuk menguatkan kekuasaan kekuatan sosial tersebut – bahkan juga untuk memilitarisasi masyarakat.

Bukan tidak mungkin, Denwalsus ini dapat menjadi kekuatan sosial yang berpengaruh bagi Prabowo. Bisa saja, Denwalsus berperan sebagai upaya showcase sang Menhan – baik selama masih menjabat atau ketika mencalonkan diri pada Pilpres 2024 nanti.

Namun, semua ini kembali pada maksud sebenarnya dari Prabowo di balik rencana ini. Menarik untuk diamati kelanjutan dari upaya showcase Prabowo setelah Denwalsus ini dibentuk. (F65)

Baca Juga: Prabowo: The Greatest Showman?