Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan keinginannya untuk segera merealisasikan tanggul laut raksasa (giant sea wall) di Teluk Jakarta.
PinterPolitik.com
“Public relations so real you could taste it” – Prodigy, penyanyi rap asal Amerika Serikat
Periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya sepertinya akan dipenuhi dengan berbagai gebrakan. Bila dilihat dari pernyataan akan dirinya yang bebas beban hingga pidato Visi Indonesia, sang presiden tampaknya tengah menyiapkan seabrek kebijakan dan reformasi.
Berbagai gebrakan ini kerap diungkapkan oleh Mantan Wali Kota Solo tersebut ketika bertemu dan diwawancarai oleh media asing. Lima program dalam Visi Indonesia misalnya, pernah diuraikannya dalam sebuah wawancara dengan media Nikkei Asian Review asal Jepang.
Kali ini, sebuah kebijakan kembali disebutkan oleh sang presiden dalam sebuah wawancara dengan media Associated Press (AP) – asosiasi media non-profit asal Amerika Serikat (AS). Dalam wawancara tersebut, Jokowi menyebutkan bahwa Jakarta memerlukan tanggul laut raksasa (giant sea wall) secepatnya guna mengatasi tenggelamnya ibu kota ini.
Jakarta's giant sea wall plan (https://t.co/MG5Brm9J5d) – interesting – futures thinking & meta scale goals for sea-level & subsidence adaptation engineering @EngAustralia
Tanggul laut raksasa yang awalnya hendak dibangun menyerupai burung garuda tersebut merupakan proyek besar yang telah disiapkan semenjak tahun 2014 dengan target selesai pada tahun 2025. Namun, proyek ini menemui aral terjal dalam perkembangannya.
Proyek fantastis yang membutuhkan dana sekitar Rp 262,2 triliun ini sempat dipertanyakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencabut izin pembangunan pulau reklamasi. Pasalnya, proyek tanggul laut tersebut juga mencakup reklamasi yang kontroversial – ditolak oleh kelompok-kelompok nelayan.
Selain itu, proyek tanggul laut nantinya juga mencakup pembangunan jalur kereta api dan jalan tol yang akan menghubungkan Banten dengan Bekasi. Bahkan, reklamasi dan tanggul laut ini akan disertai dengan wilayah-wilayah komersial yang nantinya akan dikelola oleh pihak swasta.
Dengan kontroversi yang menyertainya, mengapa Jokowi berani kembali menegaskan perlunya proyek tersebut?
Terbantu Kumbo?
Ungkapan dan pernyataan Jokowi terkait tanggul laut Jakarta bisa jadi berkaitan dengan dinamika politik terkini. Sang presiden kini juga dianggap memiliki pengaruh yang kuat dengan banyaknya dukungan politik di belakangnya.
Namun, keinginan Jokowi untuk mempercepat pembangunan tanggul laut Jakarta tersebut bisa jadi terhalang oleh perbedaan kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Anies kerap mempertanyakan proyek tanggul laut dan reklamasi yang digadang oleh pemerintahan Jokowi dengan mencabut izin reklamasi yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Penolakan tersebut juga sejalan dengan aspirasi warga dan kelompok nelayan – seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) – yang beranggapan bahwa proyek tersebut dapat mengganggu keberlangsungan masyarakat pesisir utara Jakarta.
Perbedaan kepentingan inilah yang seringkali menghambat berbagai kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Barry Hindess dalam bukunya yang berjudul “Interests” in Political Analysis menjelaskan bahwa kepentingan masing-masing politisi turut memengaruhi reaksi pembuatan kebijakan. Dalam arti lain, penolakan Anies merupakan bentuk reaksi terhadap kebijakan Jokowi.
Selain itu, kompetisi politik antara para politisi juga dapat memengaruhi perbedaan kepentingan yang ada. Perbedaan kepentingan inilah – seperti yang dijelaskan oleh Kaare Strom dalam tulisannya yang berjudul Inter-party Competition in Advanced Democracies – yang memunculkan tantangan dan proses pengambilan kebijakan publik.
Perbedaan kepentingan seringkali menghambat berbagai kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan daerah. Share on XMeskipun begitu, politik kumbo (kumpul kebo) yang tengah dilakukan oleh Jokowi dan Prabowo Subianto bisa saja menjadi wadah yang menjembatani kepentingan Jokowi dan Anies dalam mendorong kebijakan tanggul laut. Dengan adanya upaya kumbo tersebut, Anies bisa jadi kembali menimbang arah kebijakannya yang selama ini tidak sejalan dengan proyek tanggul laut dan reklamasi yang digadang-gadang oleh pemerintah pusat.
Selain itu, politik kumbo ini bisa jadi menguatkan pemerintahannya dengan melibatkan Prabowo dan Gerindra dalam pemerintahan. Dukungan Anies yang diusung oleh Gerindra dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 bisa jadi juga dapat didapatkan oleh Jokowi.
Pertanyaan lain pun timbul. Jika memang Jokowi dapat mengamankan dukungan politik untuk mewujudkan kebijakan tersebut, mengapa sang presiden tetap mengutarakan pernyataan tersebut di media?
Jadi PR?
Pernyataan-pernyataan dalam wawancara tersebut juga bisa saja menjadi bagian dari upaya public relations (PR) Jokowi sebagai bagian dari pembangunan citra diri. Selain itu, upaya PR tersebut boleh jadi memiliki keterkaitan dengan pendanaan pembangunan.
Dalam kegiatan PR, terdapat juga perencanaan dan strategi untuk memengaruhi publik, baik internal maupun eksternal, guna mencapai tujuan tertentu. Dalam politik, PR juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan promosi.
Archana dari Amity University Rajashtan dalam tulisannya yang berjudul Political Public Relations menjelaskan bahwa PR dalam politik dapat ditujukan untuk mengamankan dukungan kawan dan membangun hubungan. Selain itu, PR juga dapat digunakan untuk mempromosikan citra baik politisi.
Dalam hal ini, Jokowi bisa jadi tengah menggunakan upaya PR untuk mempromosikan kebijakan-kebijakannya yang reformatif, seperti program-program Visi Indonesia. Boleh jadi, sang presiden tengah membangun citra sebagai pemimpin yang benar-benar mendukung perubahan.
Selain itu, Kegiatan PR yang dapat dilakukan melalui media juga dilakukan untuk mendapatkan dukungan publik atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Seperti yang dijelaskan oleh Alexander E. Hopkins dari Georgetown University dalam tulisannya yang berjudul Government Public Relations, upaya PR dapat menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan dialog terkait kebijakan yang diambilnya.
Di sisi lain, pernyataan Jokowi dalam wawancara AP tersebut bisa saja bukan hanya merupakan upaya pembangunan citra diri, melainkan juga bagian dari upaya pembangunan infrastruktur itu sendiri. Bila kita tilik kembali, pembangunan tanggul laut raksasa yang memakan biaya triliunan rupiah tersebut akan melibatkan investor.
Anastasiya Y. Elaeva dalam tesis yang ditulisnya menjelaskan bahwa kegiatan PR yang juga berkaitan dengan diplomasi publik – ditujukan pada publik asing – bisa juga digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menarik ketertarikan investor.
Upaya semacam ini pernah dilakukan oleh pemerintah Rusia untuk menarik perhatian para investor dari AS pada tahun 2010. Salah satu cara yang dilakukan adalah penggunaan media.
Sebuah forum ekonomi – St. Petersburg International Economic Forum – yang diadakan oleh pemerintah Rusia pada saat itu mengumpulkan berbagai saluran media guna mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan investasi yang baru.
Lalu, bagaimana dengan kegiatan PR Jokowi?
Bila berkaca pada apa yang dilakukan oleh pemerintah Rusia, Jokowi bisa jadi tengah melakukan hal yang serupa dengan mengkomunikasikan inisiatif-inisiatif investasi yang ada di Indonesia. Selain itu, AP yang merupakan asosiasi media non-profit AS menjadi sumber berita yang digunakan oleh lebih dari 15.000 saluran media lainnya – menjadikan AP menjanjikan bagi kegiatan PR.
Pada akhirnya, keinginan percepatan pembangunan tanggul laut raksasa yang diungkapkan oleh Jokowi boleh jadi merupakan bagian dari kegiatan PR guna mencari dukungan atas kebijakan tersebut, baik dari publik maupun investor.
Mungkin, dalam upaya PR-nya, sang presiden ada baiknya dapat mewujudkan gebrakan-gebrakan tersebut di masa mendatang agar tetap tampak nyata. Seperti lirik rapper anggota Mobb Depp, Prodigy, di awal tulisan, PR yang tampak nyata akan terasa dampaknya. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Mari lawan polusi udara Jakarta melalui tulisanmu. Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
