Menimbang pada memburuknya kasus Covid-19, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya memutuskan untuk menerapkan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan angka penularan. Menariknya, pemerintah pusat justru tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Lantas, mengapa itu dapat terjadi?
“So you think that money is the root of all evil. Have you ever asked what is the root of all money?” – Ayn Rand, filsuf asal Rusia-Amerika
Sejak awal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap kali berbeda arah kebijakan dengan pemerintah pusat terkait penanganan pandemi Covid-19. Tentu kita ingat, langkah cepat Anies ingin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sempat menggantung karena menunggu persetujuan dari Istana.
Meski akhirnya menerapkan PSBB, berbagai pihak melihatnya sebagai langkah yang terlambat karena penularan mestilah telah terjadi. Terbukti, kendati PSBB telah dilakukan, angka kasus Covid-19 terus meningkat dan tidak kunjung mampu menurunkan kurva.
Menimbang pada pelaksanaan PSBB yang serba tanggung dan mengkhawatirkannya kondisi ekonomi, pemerintah pusat akhirnya memutuskan mengakhiri PSBB untuk memasuki era New Normal atau adaptasi kebiasaan baru. Meskipun telihat jelas tidak setuju, Anies pun mengakhiri PSBB. Namun menariknya, terminologi New Normal tidak digunakan, melainkan lebih memilih istilah “PSBB Transisi”.
Baru-baru ini, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya mengamini kekhawatiran Anies. Tutur mantan Wali Kota Solo tersebut, sangat berbahaya apabila ekonomi digenjot, namun fokus pada kesehatan justru ditinggalkan.
Melihat lonjakan kasus Covid-19 saat ini, bahkan terus menembus 3.000 kasus perhari, Anies akhirnya memutuskan untuk kembali menerapkan PSBB pada 14 September mendatang. Namun anehnya, pihak Istana justru merespons minor kebijakan tersebut.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto misalnya, menyebut bahwa pengumuman PSBB telah menimbulkan ketidakpastian pada pasar saham terutama IHSG. Tegasnya, karena pengumuman itu, IHSG kini berada di bawah 5.000 lagi seperti awal pandemi. Pun begitu dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar yang juga mengkritik kebijakan Anies dengan alasan ekonomi.
Sekarang pertanyaannya, tentu para menteri tersebut sadar betul bahwa jika pandemi tidak diselesaikan terlebih dahulu, masalah ekonomi yang menjadi perhatian utama mereka tidak akan kembali normal seperti sebelumnya. Lantas, mengapa fokus pada ekonomi tetap dilakukan?
Sejarah Akumulasi Kekayaan
Menjawab pertanyaan tersebut, mungkin banyak yang menyebutkan bahwa itu terjadi karena manusia memiliki hasrat (desire) yang besar terhadap ekonomi. Jawaban ini tidak salah. Tapi pertanyaannya, benarkah hasrat atas ekonomi adalah inheren dalam diri manusia?
Berbeda dengan Thomas Hobbes yang menyebut manusia memang merupakan individu yang egois dan jahat, Jean-Jacques Rousseau justru menyebutkan bahwa manusia pada dasarnya baik, namun menjadi jahat karena dipengaruhi oleh peradabannya.
Pernyataan Rousseau ini persis seperti apa yang ditemukan dalam tesis teori evolusi, bahwa makhluk hidup berlomba untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sama halnya seperti mendidik anak, cara pandang anak tersebut terhadap dunia, akan sangat bergantung atas nilai-nilai yang diajarkan kepadanya.
Bertolak dari tesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasrat manusia akan ekonomi juga dipengaruhi oleh peradaban. Merujuk pada temuan antropolog dan primatolog dari University of California, Sarah Hrdy, hasrat besar manusia atas ekonomi tampaknya baru tumbuh sejak 12 ribu tahun yang lalu.
Sebelum periode waktu tersebut, manusia diketahui hidup dengan cara berburu dan tinggal nomaden atau berpindah. Kondisi ini kemudian mendorong kelompok-kelompok manusia yang lebih bersifat egaliter karena akumulasi kekayaan belum terjadi.
Namun, setelah manusia hidup bercocok tanam dan mulai menetap, kelompok-kelompok manusia mulai memperoleh sumber daya, seperti tanah dan hasil tanam untuk dipertahankan. Tidak hanya itu, perubahan tersebut bahkan melahirkan budaya hak waris seperti yang kita kenal sampai saat ini.
Matthew Shaer dalam tulisannya The Archaeology of Wealth Inequality lebih merinci persoalan ini. Tegasnya, peradaban manusia sebelum memasuki kehidupan bercocok tanam justru paling adil karena distribusi kekayaan umumnya terjadi secara merata. Namun, sejak manusia hidup dengan cara bercocok tanam, kesenjangan ekonomi meningkat tajam karena pertanian memungkinkan manusia untuk mengumpulkan kekayaan dan menyebarkannya.
Di Eropa dan Asia misalnya, domestikasi hewan untuk keperluan pertanian sudah dimulai sekitar 10.000 tahun yang lalu, di mana ini memungkinkan beberapa pemilik tanah mengolah wilayah yang lebih luas dan semakin memusatkan kekayaan mereka. Di Amerika, fenomena ini tidak terjadi sampai orang-orang Eropa mengekspor inovasi pertanian mereka pada abad ke-16.
Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia memberikan poin yang menarik. Pertanyaan Harari, jika gaya hidup berburu sudah mencukupi kebutuhan dasar manusia, untuk apa manusia mempertahankan kehidupan bercocok tanam yang justru melahirkan masalah-masalah baru?
Menurutnya, ini karena manusia terperangkap dalam kemewahan. Seperti yang telah dijelaskan, hidup bercocok tanam telah memungkinkan manusia untuk melakukan akumulasi kekayaan, di mana ini tidak terjadi di peradaban sebelumnya. Hidup dengan kemewahan ini kemudian membuat manusia menerima dengan wajar masalah-masalah baru, seperti konflik sosial yang diakibatkan oleh peradaban bercocok tanam.
Terlebih lagi, dengan adanya revolusi industri dan kemajuan sains, umat manusia semakin mengembangkan cara untuk mengakumulasi kekayaan karena memandang suatu pertumbuhan ekonomi setara dengan kebaikan.
Kembali mengacu pada tesis Rousseau, persepsi manusia saat ini yang berfokus pada kemajuan ekonomi adalah buah dari intervensi peradaban, di mana akumulasi kekayaan telah menjadi tujuan hidup hampir seluruh umat manusia.
Pemerintah Terperangkap Peradaban?
Sebelum diskursus manusia memasuki era posmodernisme, terdapat satu asumsi di mana rasionalitas manusia dinilai begitu paripurna. Akan tetapi, semenjak Sigmund Freud menjelaskan konsep mengenai alam bawah sadar (unconscious) dan adanya temuan-temuan dari psikologi kognitif mengenai bias, rasionalitas manusia ternyata diketahui tidak mampu dengan jernih melihat realitas.
Dalam diskursus posmodernisme, istilah rasionalitas (rationality) yang bermakna tunggal kemudian diganti dengan istilah rasionalitas-rasionalitas (rationalities) yang bermakna jamak. Dalam rationality, setiap manusia diasumsikan memiliki cara pandang yang sama terhadap realitas. Akan tetapi, dalam rationalities, asumsi tersebut diruntuhkan karena setiap manusia atau kelompok masyarakat diketahui memiliki cara pandang yang berbeda terhadap realitas.
Persoalan ini yang kemudian akan membantu kita menjawab mengapa para menteri Presiden Jokowi kontra dengan kebijakan PSBB Anies. Di sana telah terjadi masalah yang disebut dengan problem of perception. Berbeda dengan Anies ataupun para epidemiolog yang melihat atau mempersepsikan pandemi Covid-19 sebagai bencana kesehatan, para menteri, seperti Airlangga tampaknya mempersepsikan pandemi sebagai bencana ekonomi.
Terlebih lagi, Airlangga yang memang merupakan pebisnis, tentu saja memiliki tendensi untuk melihat realitas dalam kacamata bisnis. Dalam konteks ini, Presiden Jokowi tampaknya juga satu pandangan dengan Airlangga. Pasalnya, kendati menegaskan terkait pentingnya mengatasi pandemi, pemerintah pusat justru sedari awal ragu menerapkan PSBB karena terlihat lebih memprioritaskan masalah ekonomi. Pada awalnya, pemberian diskon tiket pesawat bahkan dilakukan, alih-laih langsung menutup akses penerbangan.
Melihat gelagat kebijakan yang ada, pemerintahan Presiden Jokowi memang sangat berambisi untuk mendorong laju perekonomian. Kebijakan mengundang kritik bahkan tetap diambil karena dinilai baik bagi perekonomian. Sebut saja kebijakan pembangunan infrastruktur yang jamak dikritik karena meningkatkan utang negara ataupun dinilai tidak tepat guna.
Sejak awal kepemimpinannya pada 2014 lalu, mantan Wali Kota Solo tersebut telah menunjukkan fokus tersebut. Pada saat itu, ketika harga minyak dunia turun, pemerintah justru memutuskan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Saat itu, kebijakan tersebut benar-benar dikritik keras, bahkan dipandang tidak lazim.
Menteri Keuangan pada waktu itu, Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa kebijakan tersebut diambil untuk tujuan mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif, seperti infrastruktur dan kedaulatan pangan. Menurutnya, pengalihan subsidi tersebut akan membuat ada lebih dari Rp 100 triliun dana yang dialihkan untuk sektor produktif.
Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan bahwa masalah silang pendapat antara Anies dengan pemerintah pusat terjadi karena adanya perbedaan persepsi atas masalah yang terjadi, yakni pandemi Covid-19. Di titik ini, boleh jadi pemerintahan telah terperangkap dalam peradaban seperti yang diungkapkan oleh Rousseau atau Harari sehingga lebih memprioritaskan masalah ekonomi.
Akan tetapi, sekelumit penjelasan tersebut tentunya hanyalah interpretasi semata. Hanya pihak-pihak terkait yang benar-benar mengetahui alasan di balik pernyataan ataupun kebijakan yang hadir di tengah publik. Kita berharap saja semoga pemerintah dapat menelurkan kebijakan terbaik agar pandemi Covid-19 lekas berlalu. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)