Mantan Panglima TNI yang juga Kepala Staf Kepresidenan saat ini, Moeldoko, menyebut Amerika Serikat (AS) memiliki posisi dan momentum lebih baik dibanding Tiongkok di tengah eskalasi keamanan di Laut China Selatan (LCS). Di balik pernyataan tersebut, adakah signifikansi dan makna tersirat yang dapat direfleksikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap masifnya kerjasama dengan Tiongkok?
PinterPolitik.com
Signifikansi tersendiri tentu dimiliki oleh mantan Panglima TNI, Jenderal Purn. Moeldoko ketika ia berbicara mengenai pertahanan dan keamanan. Hal ini pula yang menarik untuk ditelisik saat sosok yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) itu mengutarakan analisanya dalam diskusi geopolitik terkait Laut China Selatan (LCS) yang diselenggarakan oleh Purnomo Yusgiantoro Center pada akhir pekan lalu.
Moeldoko menyebut, dalam meningkatnya tensi di LCS, Amerika Serikat (AS) lebih “di atas angin” serta memiliki justifikasi, posisi, dan momentum yang lebih tepat. Selain itu, disebutkan pula bahwa Tiongkok tidak memiliki teman seperjuangan sama sekali dalam konteks persengketaan laut tersebut.
Cukup menggelitik ketika ekspansi investasi Tiongkok di tanah air seolah menjadi karunia tersendiri di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara di sisi lain ekspansi negeri Tirai Bambu di LCS justru acapkali mengusik kedaulatan banyak negara, termasuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Fareed Zakaria dalam Realism and Domestic Politics menyebutkan istilah overexpansion atau ekspansi pengaruh secara masif yang memang tak bisa dihindari ketika satu kekuatan berusaha menantang kekuatan besar yang telah ada sebelumnya.
Dalam konteks Tiongkok, negara yang dipimpin oleh Xi Jinping itu memang dalam satu dekade ke belakang berusaha keras menyaingi dominasi AS dalam percaturan kekuatan dunia di segala bidang, dengan melakukan berbagai ekspansi ke berbagai negara.
Masih dalam tulisan yang sama, Zakaria kemudian juga berkesimpulan bahwa dalam menganalisa ekspansi masif tersebut, tak bisa serta merta dilihat dan disikapi secara kasat mata oleh negara manapun.
Zakaria menawarkan dua variabel yakni faktor internal berupa relative power atau kekuatan relatif dari negara ekspansionis, serta faktor “ekosistem” yang terkait dengan polaritas sistem internasional dari ekspansi yang coba dilakukan, di mana kedua variabel ini terkait erat dengan kontrol ekonomi dan politik.
Berangkat dari intisari pemikiran Zakaria di atas serta esensi Moeldoko yang “menjagokan” AS di LCS sebelumnya, bagaimana posisi Indonesia saat ini serta langkah terbaik apa yang bisa dilakukan dengan berbagai dinamika geopolitik yang ada?
Mengakarnya Dominasi AS
Poin penting dari pemikiran Zakaria dalam tulisannya di atas ialah bahwa eskpansi masif memang harus disikapi dengan cermat, terutama oleh negara target ekspansi, sebelum diterjemahkan pada kerjasama dan kebijakan tertentu.
Tiongkok memang secara masif melakukan ekspansi ekonomi berupa investasi besar-besaran di banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Namun sayangnya, sebagai negara berkembang yang masih memiliki banyak hal untuk dikerjakan, Indonesia dinilai tidak memiliki banyak pilihan di hadapan investasi menggiurkan Tiongkok.
Dalam hal ini, variabel yang Zakaria tawarkan terkait relative power serta konteks menakar polarisasi yang berpotensi tercipta, agaknya tak terlalu dihiraukan Presiden Jokowi ketika menerima ekspansi Tiongkok dengan tangan terbuka.
Akibatnya, ketika ekspansi Tiongkok merambah ke ranah geopolitik dan bersinggungan dengan kerdaulatan Indonesia di Natuna pada konteks LCS, posisi Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata seolah menjadi tidak “bertaring” sejak awal.
Tidak hanya isu geopolitik, bahkan posisi Indonesia acapkali terlihat “over toleran” terhadap isu lain seperti pelanggaran kemanusiaan tenaga kerja Indonesia di kapal milik Tiongkok, pelanggaran batas wilayah kapal coast guard Tingkok, hingga problematika ekspansi masif “buruh” asal negeri Panda.
Padahal, satu variabel dari Zakaria saja sudah cukup menjadi justifikasi Indonesia untuk setidaknya lebih tegas khususnya pada isu LCS, yakni terkait relative power. Dinamika yang terjadi belakangan misalnya, ketika AS mengerahkan beberapa armada di sekitar LCS seolah mengingatkan negara-negara yang terlibat persengketaan bahwa kekuatan angkatan laut Tiongkok masih belum seberapa di samudera.
Selain itu, kehadiran AS di LCS juga terlihat mengindikasikan bahwa di balik kebangkitan luar biasa Tiongkok dan berbagai ekspansinya, dominasi negeri Paman Sam yang telah mengakar pada berbagai aspek tak sedikitpun pudar.
Dominasi yang mengakar tersebut juga dijelaskan Fareed Zakaria dalam Facing a Post-American World. Zakaria menjelaskan, kebangkitan negara manapun di dunia, termasuk Tiongkok sekalipun, tak akan mampu merubah fundamental modernitas sistem internasional yang diciptakan barat, dengan AS sebagai focal pointnya.
Aspek daripada modernitas tersebut, yang berupa sains dan teknologi, perekonomian dan kapitalisme, serta struktur masyarakat global, menjadi ihwal yang tak bisa dihindari bahkan justru jamak diadopsi oleh kekuatan penantang dominasi itu sendiri.
Berkaca pada tulisan Zakaria tersebut, tak salah kiranya ketika Moeldoko menjagokan AS di LCS. Meskipun ungkapan keberpihakan tersebut ditegaskan olehnya berada di luar kapasitasnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Hal ini dapat ditelaah sebagai semacam afirmasi bahwa posisi Indonesia tak berbeda ketika melihat ekspansi global AS, namun menjadi ambigu di hadapan ekspansi Tiongkok dalam dinamika sistem internasional yang ada.
Namun demikian, tiga aspek fundamental modernitas yang disampaikan oleh Zakaria dinilai juga tak dicermati dengan baik oleh Presiden Jokowi di awal terjalinnya kerjasama Indonesia dengan Tiongkok. Ini kemudian membuat seolah politik luar negeri bebas aktif Indonesia tersandera pada konteks dan momen tertentu, baik kecenderungan sejalan atau berseberangan dengan AS maupun Tiongkok.
Lantas, dapatkan Presiden Jokowi meninjau ulang kebijakan kerjasama luar negeri Indonesia untuk kemudian bermuara pada “revisi total” kesepakatan dengan Tiongkok?
Kepalang Terperangkap?
Satu hal yang dirasa cukup sulit dihindari Indonesia dari campur tangan Tiongkok ialah investasi. Ya, tampaknya tak membutuhkan banyak paragraf untuk menjelaskan realita tersebut.
Mega proyek One Belt One Road (OBOR) yang Tiogkok inisiasi telah diterima dengan suka cita oleh Presiden Jokowi dan dicitrakan pada beragam proyek infrastuktur yang telah dan sedang direalisasikan di dalam negeri.
Dalam tulisan berjudul Why America Shouldn’t Panic About Its Latest Challenger, Fareed Zakaria mengemukakan paling tidak terdapat satu hal penting yang harus diwaspadai pihak manapun yang melakukan kerjasama ekonomi dengan Tiongkok, yakni praktik yang tak fair terkait intellectual property, jeratan utang, manipulasi kontrak, hingga proteksionisme Tiongkok.
Pakistan telah menjadi korban manipulasi kontrak serta menanggung beban yang sangat tinggi akibat investasi Tiongkok namun tak bisa berbuat banyak untuk keluar dari “jeratan” dikarenakan deal yang rumit telah terjalin.
Sementara hal yang serupa terjadi di Sri Lanka ketika negara itu dipastikan gagal membayar utang dari investasi Tiongkok. Bahkan Australia, juga telah terasuki oleh pengaruh negatif Tiongkok pada sendi-sendi politik dan ekonomi negeri Kangguru.
Pada konteks yang sama, meninjau ulang kerjasama dengan Tiongkok agaknya menjadi perkara yang tak mudah bagi Presiden Jokowi. Sejauh ini, paling tidak terdapat 23 MoU proyek infrastruktur terbaru dengan Tiongkok yang “terlanjur” disepakati dan dinilai akan bermuara pada utang dan pendalaman dependensi.
Masih dalam tulisan yang sama dan berkaca pada hal tersebut, Zakaria menyatakan bahwa nyatanya AS tak tinggal diam meskipun terkesan pasif terhadap manuver Tiongkok. Selain praktik yang tidak fair, ambiguitas terkait represi dan kontrol politik internal Tiongkok dinilai akan menjadi bom waktu tersendiri bagi stagnasi atau bahkan kolapsnya upaya memperluas pengaruh negeri Mao Zedong.
Saat ini, AS dinilai tepat dan menjalankan strategi maraton dalam persaingannya dengan Tiongkok dengan tetap mempromosikan ekonomi dan politik yang stabil, terbuka, dan terintegrasi.
Sudut pandang dari Zakaria tersebut semestinya sampai ke meja Istana dan menjadi pertimbangan urgen bagi Presiden Jokowi untuk segera meninjau ulang kerjasama investasi dengan Tiongkok, meskipun bukanlah hal yang mudah jika mengacu pada “keterlanjuran” berbagai deal yang telah diteken.
Analisa Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, meskipun ia menegaskan berbicara di luar kewenangan sebagai jabatan publiknya, atas dinamika LCS seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tampak memiliki signifikansi yang semakin besar pada titik ini.
Keterpaksaan reaksi permisif terhadap ambisi Tiongkok di LCS serta efek samping negatif lainnya akibat investasi seharusnya menjadi pertimbangan konkret dan tak boleh terjadi jika kecermatan dalam negosiasi kerjasama berjalan optimal dengan mengedepankan kepentingan nasional.
Sekarang keputusan ada di tangan Presiden Jokowi. Mendulang keuntungan dari intrik AS dan Tiongkok tentu bukan hal yang keliru. Akan tetapi wajib diiringi kecermatan agar tak terperosok kemudaratan. Itulah harapan rakyat di tanah air. (J61)
https://www.youtube.com/watch?v=ZecLbPRrC5U
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
