HomeNalar PolitikMencari Kepala BNPB Pilihan Jokowi

Mencari Kepala BNPB Pilihan Jokowi

Meski sempat ditunda pelantikannya, Jokowi tetap memilih Letjen Doni Monardo sebagai Kepala BNPB.


Pinterpolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]egeri ini seperti tak henti-hentinya dirundung bencana alam. Menjelang tahun 2019, berbagai bencana alam besar seperti gempa Lombok, tsunami Sulawesi Tengah, hingga tsunami Selat Sunda jadi momok menakutkan.

Rangkaian bencana itu perlu ditangani oleh sosok yang benar-benar mampu untuk menghadapi berbagai kondisi bencana. Dalam konteks tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki satu sosok yang dianggap layak memimpin lembaga kebencanaan negeri ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sosok yang dimaksud adalah Doni Monardo, seorang jenderal TNI AD bintang tiga.

Memang, hingga saat ini, pelantikan Doni masih ditunda. Akan tetapi, pemilihan sosok jenderal aktif bukanlah hal yang lazim dilakukan untuk posisi Kepala BNPB. Apalagi, kini wacana untuk menempatkan BNPB di bawah Menkopolhukam seperti hadir untuk mengeksekusi hal tersebut.

Lalu, pertanyaannya kemudian adalah, mengapa posisi Kepala BNPB harus diisi oleh seorang perwira tinggi militer? Secara spesifik, mengapa harus Doni yang mengisi posisi tersebut? Adakah maksud dari pemilihan jenderal kelahiran Cimahi tersebut?

Diisi Militer

Sebenarnya, posisi Kepala BNPB bukanlah jabatan yang asing bagi anggota TNI. Sejak pertama kali berdiri, posisi orang nomor satu di lembaga ini sebenarnya diisi oleh prajurit militer. Posisi ini pertama kali diisi oleh Syamsul Maarif, salah seorang jenderal TNI AD berpangkat mayor jenderal. Setelah itu, posisi itu diisi oleh Laksamana Muda (Purn.) Willem Rampangilei.

Posisi pucuk di lembaga tersebut memang diisi oleh petinggi militer yang telah mencapai ujung karier militernya atau yang telah pensiun. Pada titik ini, Doni bisa saja akan menjadi Kepala BNPB pertama yang belum secara resmi lepas dari dinas kemiliterannya. Secara spesifik, Doni bisa saja akan menjadi Kepala BNPB pertama dengan tiga bintang di pundak karena pejabat sebelumnya hanya memiliki pangkat setingkat bintang dua.

Persoalan kemudian muncul karena peraturan yang ada tidak memberi ruang kepada anggota TNI aktif untuk menjabat sebagai Kepala BNPB. Oleh karena itu, pelantikan Doni terpaksa harus ditunda hingga perkara peraturan ini mencapai titik terang.

Nama Doni sempat terungkap di kalangan para jurnalis bahwa dirinyalah yang akan menggantikan Willem Rampangile sebagai Kepala BNPB. Akan tetapi, pelantikan tersebut tertunda karena presiden memiliki agenda lain. Meski demikian, belakangan terungkap bahwa ada perkara revisi Perpres BNPB yang membuat pelantikan Doni tertunda. Dikabarkan bahwa revisi Perpres ini akan membuat Doni tidak harus pensiun dari dinas militernya saat menjabat orang nomor satu di BNPB.

Baca juga :  “Parcok” Kemunafikan PDIP, What's Next?
Pemilihan Ketua BNPB adalah keputusan politik, termasuk pilihan Jokowi yang teranyar Share on X

Tak hanya itu, revisi ini juga akan mengubah posisi BNPB. Semula, institusi kebencanaan tersebut berada di bawah presiden. Akan tetapi, dalam wacana revisi Perpres, muncul rencana untuk memindahkan posisi lembaga tersebut menjadi di bawah Menkopolhukam.

Terlepas dari berbagai hal tersebut, rekam jejak Doni di keprajuritan sebenarnya tergolong mentereng. Selama bertugas di militer, ia pernah menduduki jabatan penting seperti Danpasmpampres, Danjen Kopassus, Pangdam Tanjungpura, hingga Pangdam Siliwangi. Kini, ia tengah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sesjen) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Oleh karena itu, jika kompetensi jadi acuannya, Doni boleh jadi memiliki kompetensi yang mumpuni.

Unsur Politik

Perlu diakui, bahwa pemilihan Kepala BNPB tergolong ke dalam keputusan politik yang diambil seorang presiden. Orang nomor satu ini berhak memilih Kepala BNPB sesuai dengan spesifikasi yang ia butuhkan. Karena ini adalah keputusan politik, sebagaimana pengisian jabatan lain, kerap kali tidak dapat dilepaskan dari unsur politik.

Dalam militer, lazim dikenal istilah political general atau jenderal politis. Istilah ini digunakan misalnya oleh James McPherson untuk melabeli seorang perwira tinggi militer yang ditempatkan pada posisi tertentu, tidak hanya bertumpu pada kemampuan militernya saja, tetapi juga pada keputusan politik.

Political general ini dapat terjadi karena kebutuhan tertentu, terutama bagi pejabat di atas yang menunjuknya. Pemilihan jenderal tertentu untuk posisi tersebut misalnya dapat dilakukan untuk menarik perhatian faksi atau blok politik tertentu.

Sebenarnya, langkah tersebut tergolong wajar. Hal ini terutama karena pengaruh politik seorang elite militer cukup tinggi. Hanne Birckenback, Christian Wellman, dan Elisabeth Wienemann misalnya menyebutkan bahwa pengaruh militer dan organisasinya mempenetrasi hingga ke kehidupan personal seorang individu.

Hal itu secara spesifik terjadi di Indonesia. Leonard C. Sebastian, Emirza Adi Syailendra, dan Keoni Indrabayu Marzuki mencoba mengungkap mengapa banyak petinggi militer yang ditempatkan oleh pejabat sipil untuk menduduki jabatan non-militer.  Mereka menyebutkan bahwa ada pertimbangan politik di balik langkah tersebut.

Praktik ini lazim terjadi baik di pemerintahan nasional maupun lokal. Menurut mereka, langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas. Para pemimpin sipil ini juga kerap kali mendapatkan kepercayaan diri jika berkooperasi dengan militer untuk mencapai tujuan jangka pendek tertentu.

Keputusan Politik

Pada titik ini, keputusan Jokowi memilih Doni untuk posisi Kepala BNPB boleh jadi memiliki dimensi politik. Bagaimanapun, keputusan untuk memilih mantan Pangdam Siliwangi itu tetap dikategorikan sebagai sebuah keputusan politik.

Melalui pemilihan Doni, bisa saja Jokowi tengah berusaha untuk mengonsolidasikan kekuatannya di hadapan militer. Langkah ini dilakukan misalnya karena dalam laporan Majalah Tempo, sang presiden tidak cukup berpengaruh di keprajuritan, terutama di TNI AD.

Dalam laporan tersebut, digambarkan bahwa masuknya mantan Panglima TNI Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan adalah untuk meredam riak antara Jokowi sebagai presiden dan TNI AD. Hal serupa bisa saja berlaku pada penunjukan Doni sebagai Kepala BNPB.

Penunjukan Doni juga bisa saja diartikan masyarakat sebagai semacam upaya untuk memberi hadiah kepada Doni yang tidak dipilih sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Sebagaimana diketahui, posisi itu diisi oleh mantan Pangkostrad Andika Perkasa. Padahal, dari segi senioritas angkatan, Doni merupakan sosok yang lebih senior.

Secara spesifik, Jokowi juga bisa saja tengah menarik perhatian perwira tinggi militer dengan kondisi tertentu. Doni misalnya adalah sosok yang kariernya cukup melesat di era presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana ia menjadi Danpaspampres. Boleh jadi, pemilihan Doni adalah untuk mengonsolidasikan kekuatan dari petinggi militer yang besar di era SBY.

Selain itu, Jokowi juga bisa saja memastikan petinggi militer dengan profil seperti Doni berada di posisi yang dekat dengannya. Apalagi kini, melalui wacana penempatan Kepala BNPB di bawah Menkopolhukam, perwira militer menjadi lebih mudah untuk diberi instruksi.

Kondisi-kondisi tersebut bisa saja menggambarkan bahwa mantan wali kota Solo tersebut tengah memperkuat pengaruhnya di kalangan militer. Hal itu seperti melengkapi langkah-langkah sebelumnya yang telah dilakukan sang presiden dalam mengonsolidasikan kekuatan militer.

Terlepas dari apapun, masih perlu dibuktikan lebih lanjut dimensi politik apa yang ada di balik pemilihan Doni Monardo sebagai Kepala BNPB. Masih ditunggu pula kapan Sesjen Wantannas itu akan benar-benar dilantik sebagai orang nomor satu di BNPB. Yang jelas, munculnya nama Doni sebagai calon Kepala BNPB merupakan sebuah keputusan politik dari sang presiden. (H33)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Segitiga Besi Megawati

Relasi Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri kini memasuki babak baru menyusul wacana pertemuan dua tokoh tersebut.

Prabowo & Hybrid Meritocracy Letnan-Mayor

Promosi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I di rotasi perdana jenderal angkatan bersenjata era Presiden Prabowo Subianto kiranya mengindikasikan pendekatan baru dalam relasi kekuasaan dan militer serta dinamika yang mengiringinya, termasuk aspek politik. Mengapa demikian?

The Real Influence of Didit Hediprasetyo?

Putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, memiliki influence tersendiri dalam dinamika politik. Mengapa Didit bisa memiliki peran penting?

Keok Pilkada, PKS Harus Waspada? 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi salah satu partai yang paling tidak diuntungkan usai Pemilu 2024 dan Pilkada 2024. Mungkinkah hal ini jadi bahaya bagi PKS dalam waktu mendatang?

Prabowo and The Nation of Conglomerates

Dengarkan artikel ini: Sugianto Kusuma atau Aguan kini jadi salah satu sosok konglomerat yang disorot, utamanya pasca Menteri Tata Ruang dan Agraria Nusron Wahid mengungkapkan...

Megawati and The Queen’s Gambit

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mungkin akan dielu-elukan karena dinilai brilian dengan menunjuk Pramono Anung sebagai calon gubernur dibandingkan opsi Ahok atau Anies Baswedan, sekaligus mengalahkan endorse Joko Widodo di Jakarta. Namun, probabilitas deal tertentu di belakangnya turut mengemuka sehingga Megawati dan PDIP bisa menang mudah. Benarkah demikian?

Gibran Wants to Break Free?

Di tengah dinamika politik pasca-Pilkada 2024, seorang wapres disebut ingin punya “kebebasan”. Mengapa Gibran Rakabuming wants to break free?

Ada Operasi Intelijen Kekacauan Korea Selatan? 

Polemik politik Korea Selatan (Korsel) yang menyeret Presiden Yoon Suk Yeol jadi perhatian dunia. Mungkinkah ada peran operasi intelijen dalam kekacauan kemarin? 

More Stories

Membaca Siapa “Musuh” Jokowi

Dari radikalisme hingga anarko sindikalisme, terlihat bahwa ada banyak paham yang dianggap masyarakat sebagai ancaman bagi pemerintah. Bagi sejumlah pihak, label itu bisa saja...

Untuk Apa Civil Society Watch?

Ade Armando dan kawan-kawan mengumumkan berdirinya kelompok bertajuk Civil Society Watch. Munculnya kelompok ini jadi bahan pembicaraan netizen karena berpotensi jadi ancaman demokrasi. Pinterpolitik Masyarakat sipil...

Tanda Tanya Sikap Gerindra Soal Perkosaan

Kasus perkosaan yang melibatkan anak anggota DPRD Bekasi asal Gerindra membuat geram masyarakat. Gerindra, yang namanya belakangan diseret netizen seharusnya bisa bersikap lebih baik...