Kasus suap yang melibatkan PDIP dengan KPU benar-benar telah menyedot perhatian publik. Menariknya, Presiden Jokowi selaku salah satu sosok yang dinanti suaranya terkait kasus ini justru belum memberikan komentar atau pernyataan resmi. Padahal, bergulirnya kasus ini telah menimbulkan berbagai desas-desus dan curiga di tengah masyarakat, apalagi menimbang pada isu hangat lainnya, seperti konflik Natuna ataupun banjir Jakarta, di mana sang presiden nampak memberikan komentar. Lantas, mengapa dalam kasus korupsi tersebut tidak terjadi hal serupa?
PinterPolitik.com
Politik, sebenci apapun kita tentang lakunya, nyatanya terus merongrong ruang-ruang berpikir kita. Entah mengapa, selalu terdapat kegelian tersendiri untuk mengetahui sepak terjang entitas dan pemikiran yang mulai masif dibukukan sejak era Yunani Kuno tersebut.
Dan sekarang, semenjak terjadinya revolusi teknologi dengan hilangnya sekat-sekat batasan dalam mendapatkan informasi, kegelian untuk mengetahui kondisi politik tersebut menjadi cukup akut. Atas hal ini, kehadiran media massa nampaknya menjadi suatu kebutuhan tersendiri di tengah masyarakat modern.
Konteks ini kemudian yang diangkat oleh Shane Snow dalam tulisannya Why Major Institutions Lost Public Trust, and How They Can Gain It Back, bahwa peran media massa sangat penting di dalam negara yang menganut politik demokrasi – seperti Indonesia – karena dapat menciptakaan keadaan di mana masyarakat merasa mengetahui kondisi politik, khususnya terkait pengungkapan kasus korupsi.
Teristimewa yang terakhir, isu-isu tentang korupsi, bagaimana pun masifnya, nampaknya selalu mendapatkan tempat tersendiri di dalam perhatian masyarakat. Ini pula yang tengah terjadi dalam kasus korupsi yang disebut melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan partai paling berkuasa saat ini, PDIP.
Tidak hanya benar-benar menarik perhatian masyarakat, kasus tersebut bahkan mampu menciptakan “efek bola salju” karena banyak beredar desas-desus dan curiga yang mengikutinya. Sebut saja terkait pernyataan Praktisi Hukum, Saor Siagian di dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada 14 Januari 2020 lalu, yang mengungkapkan bahwa kasus penyanderaan komisioner KPK di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) oleh oknum kepolisian harus segera diusut tuntas.
Pernyataan tersebut, sedikit tidaknya memang membuat kita mengaitkan-ngaitkan dengan Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri yang diwartakan oleh berbagai media, seperti Tempo, memiliki kedekatan tersendiri dengan PDIP.
Lalu ada pula laporan investigasi di majalah Tempo yang menyebutkan terdapat pimpinan KPK yang menolak untuk menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus ini.
Dan yang terbaru adalah investigasi Tempo yang berjudul Harun di Pelupuk Mata Tak Nampak, menyebutkan kemungkinan besar Harun Masiku sengaja dikaburkan oleh PDIP karena terdapat bukti, seperti rekaman CCTV di Bandara Internasional Soekarno Hatta bahwa ia telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 lalu.
Atas berbagai desas-desus dan laporan investigasi yang berseliweran, banyak pihak tentu menyimpulkan kuatnya bau-bau intrik politik di dalam kasus ini.
Melihat konteks kasus ini yang menyeret PDIP, di mana itu adalah partai yang menaungi Presiden Joko Widodo (Jokowi), sedikit tidaknya ada pula celetukan yang ingin mendengarkan komentar sang presiden atas kasus tersebut.
Membandingkan dengan presiden sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terlihat turut mengomentari kasus korupsi yang menyeret kader-kader partainya, ini jelas belum nampak dalam diri sang mantan Wali Kota Solo tersebut.
Padahal, dalam konteks masalah yang menyerap perhatian massa lainnya seperti konflik Natuna yang melibatkan Tiongkok, kasus Jiwasraya, ataupun banjir Jakarta di awal tahun ini, Presiden Jokowi nampak memberikan komentar.
Tentu pertanyaannya, mengapa dalam kasus yang tengah mengancam nama besar partai banteng, Presiden Jokowi justru masih terdiam sampai sekarang?
Kata-kata Presiden adalah Politik
Selaku sosok yang menempatkan diri sebagai orang nomor satu di negeri ini, setiap pernyataan Presiden Jokowi tentu saja begitu dinanti oleh banyak pihak dan sarat memiliki makna politik. Atas dasar ini presiden tentulah mesti berhati-hati dalam memberikan pernyataan ataupun pidato di depan publik.
Konteks kehati-hatian ini kemudian yang menjadi sorotan Matthew Eshbaugh-Soha dalam tulisannya The Politics of Presidential Speeches, bahwa presiden dalam memberikan pidato memang akan selalu mempertimbangkan untung rugi terkait dampak pidato yang dapat terjadi.
Di satu sisi, pidato yang tepat akan mendatangkan dampak positif seperti naiknya popularitas sang presiden, dapat mencatatkan sejarah karena pidatonya yang begitu memukau, ataupun dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadapnya.
Namun, di sisi lain, pidato yang tidak tepat dapat mendatangkan dampak negatif seperti berkurangnya daya tawar sang presiden di lembaga legislatif (DPR), menurunnya kepercayaan publik, sampai pada akan semakin keruhnya suasana.
Pada konteks ini, pidato yang aman memang adalah yang mengomentari isu-isu positif yang kemungkinan mendatangkan dampak negatif yang lebih kecil. Akan tetapi, menurut Eshbaugh-Soha, isu-isu negatif justru lebih memberikan dampak sosial yang lebih besar daripada isu positif. Ini karena isu negatif dapat menjadi tunggangan yang baik untuk mendapatkan dampak positif seperti kenaikan popularitas.
Hal tersebut misalnya terlihat dalam pernyataan Presiden Jokowi yang tegas mengomentari konflik Natuna, bahwa tidak terdapat tawar menawar terkait kedaulatan Indonesia. Pernyataan tegas tersebut tentu saja benar-benar seirama dengan kegeraman publik terkait adanya kapal penjaga pantai Tiongkok yang memasuki perairan Natuna beberapa waktu yang lalu.
Atas konsep perhitungan untung rugi itu pula, kita mungkin dapat memahami mengapa Presiden Jokowi belum memberikan pernyataan terkait kasus korupsi yang tengah membelit PDIP. Besar kemungkinan, sang presiden ataupun penasihat presiden memiliki pertimbangan bahwa mengeluarkan pernyataan atas kasus tersebut justru akan mendatangkan dampak sosial atau politik yang negatif.
Di satu sisi masyarakat mungkin akan senang, tetapi di sisi lain PDIP mungkin tidak demikian. Atas hal tersebut, ini boleh jadi dapat menghambat berbagai program yang diusung Jokowi, mulai dari undang-undang sapu jagat atau omnibus law yang tengah digodok oleh DPR, menimbang bahwasanya partai banteng adalah penguasa legislatif saat ini dengan 128 kursi.
Tidak Komentari Isu Korupsi?
Selain persoalan untung rugi tersebut, Eshbaugh-Soha juga menyinggung faktor lain seperti perilaku atau kepribadian dari sang presiden tersendiri yang menentukan putusannya untuk memberikan komentar atau tidak.
Konteks kepribadian ini dengan jelas dapat kita lihat dalam diri Presiden Amerika Serikat (AS) saat ini, Donald Trump yang disebut memiliki kepribadian narsistik. Atas kepribadian tersebut, Trump kerap kali memberikan pernyataan atau pidato kontroversial, yang tidak sedikit menyulut emosi massa. Patut diduga pula, Trump boleh jadi menikmati berbagai perhatian yang mendarat padanya itu.
Kontras dengan Trump, Presiden AS sebelumnya, Barack Obama dalam wawancaranya dengan The Guardian pernah menyebut Presiden Jokowi sebagai “man of quiet” atau seorang pendiam.
Senada dengan Obama, Kasmudjo yang merupakan Dosen Pembimbing Akademik Presiden Jokowi semasa berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, juga memberikan testimoni serupa bahwa mantan Wali Kota Solo tersebut sedari dulu memang merupakan sosok yang pendiam.
Dengan kata lain, Presiden Jokowi boleh jadi memang tidak ingin mengomentari isu-isu yang benar-benar sensitif secara politik, seperti korupsi. Melihat track record-nya, ia juga tidak pernah mengomentari kasus korupsi yang sedang bergulir. Misalnya saja seperti kasus korupsi Setya Novanto yang begitu heboh waktu itu.
Yang jelas, hanya Presiden Jokowi yang tahu alasannya tak mengomentari isu-isu korupsi.
Di luar persoalan tersebut, mungkin kita dapat menyebutkan bahwa pilihan Presiden Jokowi yang tidak mengomentari kasus korupsi yang membelit PDIP telah tepat. Kendati suaranya mungkin dinanti oleh banyak pihak, komentarnya mungkin saja dapat memperkeruh suasana dan dapat menciptakan ketidakstabilan politik tersendiri. Menarik untuk ditunggu kelanjutan kasus korupsi ini. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.