HomeNalar PolitikMemberdayakan UKP-PIP

Memberdayakan UKP-PIP

Agar memiliki kewenangan yang lebih besar dalam merekatkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, Presiden Jokowi menaikkan status Kepala UKP-PIP menjadi setingkat menteri.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]B[/dropcap]eberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang diharapkan mampu menggelorakan kembali Pancasila dan UUD 1945. Sehingga masyarakat dapat kembali mengamalkan nilai-nilainya. Pembentukannya sendiri menunjukkan upaya keseriusan pemerintah, sehingga personal yang dipilih pun merupakan tokoh-tokoh senior yang mumpuni.

Para anggota yang terpilih pun, kabarnya sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk menentukan program kerjanya. Salah satu program yang diutamakan adalah pengembalian pelajaran tentang Pancasila dalam pendidikan. Hanya saja, lembaga ini terkesan kurang memiliki kekuatan dalam menentukan kebijakan. Sehingga pemerintah berupaya meningkatkan peran unit kerja tersebut.

“Karena bentuknya unit, UKP ini jadi kurang greget. Harus ada peningkatan peran, sehingga status lembaganya pun harus lebih ditingkatkan lagi,” saran seorang sumber di Jakarta, Minggu (16/7).  Baginya, mengembalikan nilai-nilai Pancasila di dalam masyarakat bukan pekerjaan mudah. Apalagi nilai-nilai tersebut sudah mulai tergerus oleh paham radikalisme yang mengarah pada terorisme.

“Dibutuhkan koordinasi antar-kementerian dan lembaga terkait untuk bisa menggelorakan kembali nilai-nilai Pancasila. Jadi, jika lembaganya hanya berbentuk unit, memang kurang. Dikhawatiran, UKP akan kesulitan melakukan koordinasi dengan kementrian atau lembaga setingkat kementerian,” jelas sumber itu lagi.

Pendapat yang sama juga datang dari anggota Dewan Pengarah UKP-PIP Ahmad Syafi’i Ma’arif. Menurut pria yang akrab di sapa Buya Ma’arif ini, jabatan kepala UKP-PIP masih setingkat Direktur Jenderal. Menurutnya, tugas Kepala UKP-PIP Yudi Latief termasuk besar namun wewenangnya kecil. Untuk itu, ia mengusulkan agar wewenang Yudi diperbesar yaitu setingkat menteri.

“Nanti mau ketemu Unit Kerja Presiden. Langsung dipanggil secepatnya karena Perppres itu tugasnya besar tapi wewenangnya enggak ada. Kecil sekali, jadi mau diubah. Jadi nanti mau diperbaiki Perppres itu supaya ada wewenang, gitu loh,” kata Buya Syafi’i di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/7).

Baca juga :  Paloh Pensiun NasDem, Anies Penerusnya?

“Kalau sekarang, Perppres yang nomor 54, itu Yudi Latif hanya setingkat dirjen. Gimana mau manggil menteri, kan enggak bisa. Ini memang kurang cermat membuatnya. Jadi nanti mau diperbaiki,” lanjutnya lagi. Usulan ini, lanjutnya, saat ini sedang dikaji oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Penambahan wewenang semata-mata agar ke depannya, Yudi Latif bisa berkoordinasi dan memanggil menteri.

“Sedang dikerjakan oleh Menkumham. Kita berharap itu. Paling tidak, Yudi Latif bisa koordinasi. Kan sekarang gimana? Setingkat dirjen tapi memanggil menteri. Kan ada ego sektoral. Jadi enggak bisa,” jelas Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu. Yudi Latif dilantik Presiden sebagai Kepala UKP-PIP pada 7 Juni lalu dan beranggotakan 3 deputi dan 9 anggota dewan pengarah yang dipimpin Megawati Soekarnoputri.

Di tempat terpisah, Yudi Latif mengungkapkan kalau UKP-PIP baru saja menjalin kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Ia menjelaskan kalau UKP-PIP akan akan mengundang perwakilan mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk menjadi awal pengembangan proses pengenalan ulang pemahaman Pancasila di Bogor, Jawa Barat. “Ini bagian dari upaya mengenalkan ulang pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda,” katanya, Selasa (18/7). Apakah Presiden akan segera merealisasikan usulan ini? Kita tunggu saja.

(Suara Pembaruan)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Kok Megawati Gak Turun Gunung?

Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri hingga kini belum terlihat ikut langsung dalam kampanye Pilkada. Kira-kira apa alasannya? 

Berani Prabowo Buka Pandora Papers Airlangga?

Ramai-ramai bicara soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang disertai dengan protes di media sosial, tiba-tiba juga ramai pula banyak akun men-share kembali kasus lama soal nama dua pejabat publik – Airlangga Hartarto dan Luhut Pandjaitan – yang di tahun 2021 lalu disebut dalam Pandora Papers.

“Sekolam” Ahok, Kesaktian Anies Luntur?

Keputusan Anies Baswedan meng-endorse Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 memantik interpretasi akan implikasi politiknya. Utamanya karena Anies pada akhirnya satu gerbong dengan eks rivalnya di 2017 yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan PDIP serta tendensi politik dinasti di dalamnya, termasuk yang terjadi pada Pramono.

Siasat Prabowo Akui Sengketa LCS

Pemerintahan Prabowo disorot karena ‘akui’ klaim tumpang tindih LCS dalam joint statement Tiongkok. Mungkinkah ada siasat strategis di baliknya?

Rahasia Triumvirat Teddy, AHY, dan Hegseth?

Terdapat kesamaan administrasi Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump dengan Presiden Prabowo Subianto, yakni mempercayakan posisi strategis kepada sosok berpangkat mayor. Kiranya, terdapat rahasia tertentu di balik kesamaan itu yang dapat mendukung support dalam dimensi tertentu ke pemerintahan masing-masing. Mengapa demikian?

Anies Di-summon PKS!

Ahmad Syaikhu in a battle against Dedi be like, “I summon Anies Baswedan!”  #Anies #AniesBaswedan #PilkadaJawaBarat #AhmadSyaikhu #IlhamHabibie #PKS #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Betulkah Jokowi Melemah? 

Belakangan mulai muncul pandangan bahwa pengaruh politik Jokowi kian melemah, hal tersebut seringnya diatribusikan dengan perkembangan berita judi online yang kerap dikaitkan dengan Budi Arie, dan kabar penangguhan jabatan doktor Bahlil Lahadalia, dua orang yang memang dulu disebut dekat dengan Jokowi. Tapi, apakah betul Jokowi sudah melemah pengaruhnya? 

Masihkah Prabowo Americans’ Fair-Haired Boy?

Dua negara menjadi tujuan utama Prabowo saat melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya pasca dilantik sebagai presiden: Tiongkok dan Amerika Serikat.

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...