Megawati mengaku “malu”, kini ia adalah ketua umum partai tertua di Indonesia. Seribu pertanyaan membentang, akan seperti apa nasib PDIP jika putri Soekarno itu pensiun dari panggung politik? Nyatanya, perdebatan tentang posisi politik Mega jauh lebih rumit karena melibatkan karisma Soekarno yang menyatukan 84 persen kader partai, dan garis sejarah yang melibatkan petinggi militer tempo dulu macam Benny Moerdani dan penerus-penerus perjuangannya.
PinterPolitik.com
“Any political party that includes the word ‘democratic’ in its name, isn’t.”
:: Patrick Murray, aktor Inggris ::
[dropcap]K[/dropcap]etua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Sokarnoputri kini telah berusia 71 tahun. Ia adalah ketua partai tertua yang ada di Indonesia saat ini.
Terkait konteks tersebut, mungkin hal inilah yang membuat putri presiden pertama RI, Soekarno itu mengatakan bahwa dirinya “malu” ketika berkumpul dengan ketua-ketua partai lain. Apalagi dalam konteks jelang Pilpres 2019, Mega mengaku malu karena hanya dirilah yang berusia “17 plus” alias kepala tujuh plus satu.
Pernyataan tersebut ia sampaikan di hadapan Pengurus Pusat dan anggota Purna Paskibraka Indonesia (PPI) saat menerima Lifetime Achievement Bhakti Teratai Putra Indonesia pada 10 November 2018 lalu.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati yang merupakan anggota Paskibraka tahun 1964 itu menyampaikan bahwa dirinya heran mengapa kader PDIP masih terus memilihnya sebagai ketua umum partai sejak tahun 1999.
Di akhir 2014 lalu, nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sempat muncul ke permukaan sebagai calon ketua umum PDIP. Share on XSontak kata-kata Mega ini menimbulkan banyak pertanyaan lanjutan terkait keinginannya untuk mengundurkan diri dari panggung politik nasional, secara khusus dari kursi pimpinan puncak PDIP. Hal ini seolah mengulang pernyataan serupa yang pernah ia ucapkan pada awal tahun 2017 lalu.
Saat itu, Mega sempat mencurhatkan bahwa dirinya sebenarnya sudah akan pensiun jika bukan karena dorongan kader-kadernya yang tetap ingin dirinya memimpin partai. Apalagi, PDIP adalah partai yang memang sangat lekat dengan ketokohan Megawati, sehingga sepertinya kader-kader partai banteng ragu jika partai tersebut dipimpin orang lain.
Tentu saja kata-kata Mega tersebut menimbulkan banyak tanya. Akan seperti apakah partai yang ia pimpin itu pasca pengunduran dirinya? Apakah warisan politik Soekarno akan selesai begitu saja?
Atau citra presiden perempuan pertama di Indonesia ini yang menurut Stefan Eklöf dari Linnaeus University Swedia dibangun sebagai pelarian aktualisasi politik Jenderal Benny Moerdani pasca operasi “de-bennyisation” yang terjadi di era Soeharto, akan berakhir bersama partainya itu?
PDIP, antara Benny Moerdani dan Megawati
Diam. Itu adalah sikap Megawati ketika pada tahun 1993 selama 3 jam ia dicecar oleh adiknya, Rachmawati Soekarnoputri terkait keputusannya masuk menjadi bagian dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Rachma yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, saat itu menentang keputusan Mega masuk PDI karena dianggap melanggar konsensus dalam keluarga Soekarno terkait keterlibatan mereka dalam politik praktis.
Namun, Mega tak bergeming, dan dalam “diam” itulah keputusannya untuk melangkah lewat PDI semakin sulit dibendung. Setidaknya, Rachma tidak seperti Guntur, sang kakak tertua, yang menyebutkan bahwa anak-anak Soekarno sudah dewasa, sehingga biarlah mereka menentukan pilihannya masing-masing.
Sikap Mega yang cenderung diam memang membuat beberapa pihak – termasuk Rachma – merasa heran ketika kakaknya itu memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan menjadi bagian dari perjuangan kekuasaan PDI yang pada akhir tahun 1980-an dipimpin oleh Soerjadi. Nama terakhir disebut-sebut sebagai sosok yang dekat dengan Jenderal Benny Moerdani yang kala itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Rachma memang sejak awal mencurigai ada upaya dari Moerdani untuk menggunakan citra Soekarno demi mengimbangi kekuasaan Soeharto. Rachma menyebut dirinya pernah ditawari, namun menolak. Ia mungkin melihat gelagat perimbangan kekuasaan yang kala itu memang tengah bergejolak di tubuh rezim Orde Baru pasca makin kuatnya posisi politik Moerdani di hadapan Soeharto.
Hal inilah yang disinggung oleh Stefan Eklöf – seperti disebutkan sebelumnya – bahwa setelah makin kuatnya pengaruh Moerdani di TNI, ada ketakutan dari Soeharto bahwa bawahannya itu pada suatu saat akan menggeser dirinya dari tampuk pimpinan negara.
Moerdani memang menjadi salah satu tokoh yang mendorong era keterbukaan dan memunculkan indikasi lahirnya “oposisi yang sesungguhnya” bagi kepemimpinan Soeharto.
Ia memang muncul sebagai pihak yang mulai keras mengkritik praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh pemerintahan Soeharto dan kroni-kroninya. Ia juga mendorong lahirnya era keterbukaan yang pada akhirnya mendatangkan dukungan dari banyak pihak.
Soeharto jelas menganggap hal tersebut sebagai “ancaman” terhadap kekuasaannya, sehingga melancarkan proses yang oleh Eklöf disebut sebagai “de-bennyisation” atau menghilangkan dan meminimalisir pengaruh Moerdani dalam militer. Konteks tersebut melahirkan faksi-faksi politik, terutama lewat ABRI Merah-Putih dan ABRI Hijau yang nyatanya dimainkan dengan menggunakan politik identitas.
Pada titik tersebut, Moerdani melihat ke arah keluarga Soekarno yang menurutnya masih punya kekuatan politik yang besar di negeri ini. Eklöf menyebutkan bahwa keluarga Moerdani punya hubungan yang baik dengan keluarga Soekarno, termasuk juga dengan pemimpin-pemimpin PDI seperti Soerjadi.
Beberapa sumber menyebut Moerdani adalah salah satu yang membujuk Mega untuk menjadi bagian dari PDI. Pada akhirnya Megawati memang bergabung dengan PDI dan ditempatkan sebagai juru bicara partai di parlemen.
Kiprah Mega juga banyak dibantu oleh jenderal-jenderal yang merupakan anak didik Moerdani. Eklöf menyebut beberapa nama, semisal A.M. Hendropriyono dan Agum Gumelar. Mimpi Moerdani mengekskalasi efek Soekarno lewat Mega kemudian berhasil mencapai tujuannya karena reformasi pada akhirnya terjadi.
Singkat cerita, dengan menggunakan citra Soekarno, Megawati bertransformasi menjadi tokoh politik yang sangat kuat, hingga akhirnya menjadi bagian dari proses penggulingan rezim Soeharto. Mega menjadi wakil presiden, dan kemudian presiden. Semua proses itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Moerdani lewat anak-anak didiknya, bahkan sangat mungkin masih terjadi hingga saat ini.
Kisah pertalian antara Megawati dan Moerdani tersebut secara tidak langsung memang ingin menegaskan bahwa citra politik diri Ketum PDIP itu adalah konstruksi anti rezim Orde Baru yang memang telah dirancang sedemikian rupa, tentu saja dengan memanfaatkan garis darahnya sebagai putri Soekarno.
Hal ini pula yang membuat karakteristik PDIP sebagai partai yang lahir setelah memisahkan diri dari PDI Soerjadi, menjadi unik. Megawati dianggap sebagai sosok sentral dalam partai tersebut, namun bukan karena ketokohannya secara pribadi, tetapi karena garis keturunan dari ayahnya.
Konteks tersebut terbukti dari hasil survei di internal partai yang menyebutkan bahwa sekitar 84 persen kader bergabung dengan partai banteng moncong putih itu karena ingin menyatukan diri dengan ide, gagasan, dan cita-cita Bung Karno. Megawati dianggap sebagai pembawa “citra Soekarno” tersebut – sekalipun menurut Rachmawati, kebijakan-kebijakan dan implementasi politiknya sangat jauh dari ideologi ayah mereka.
PDIP, Personalized Party
Dalam konteks itulah, PDIP bisa disebut sebagai personalized party atau partai yang memiliki sosok sentral tertentu – dalam hal ini Megawati.
Koichi Kawamura dari Institute of Developing Economies, Japan External Trade Organization menyebutkan bahwa sekalipun PDIP memiliki organisasi dan kaderisasi yang jelas, namun partai ini sangat bergantung pada karisma Soekarno.
Konteks ini membedakan partai merah ini katakanlah dengan Golkar yang dianggap sebagai presidentialized party atau partai yang punya mekanisme organisasi untuk menentukan pucuk kekuasaan di partai tergantung dampak tokoh tersebut terhadap partai.
PDIP memang punya kaderisasi dan proses organisasi yang sangat jelas. Namun, untuk pucuk kekuasaan partai, semuanya masih sangat bergantung pada satu sosok kunci yang memegang kendali utama, bahkan memiliki hak veto.
Terkait hal tersebut, Ulla Fionna and Dirk Tomsa dari ISEAS – Yusof Ishak Institute, menyebut Megawati bahkan “mengamankan” kekuasaannya di internal partai dengan “menyingkirkan” elite-elite partai yang berpotensi menantang kekuasaannya. Dorongan-dorongan untuk membuat internal partai menjadi lebih egaliter pada akhirnya dengan sendirinya menghilang.
Konteks kekuasaan Mega di PDIP memang sesuai dengan konsep pemimpin karismatik yang dikemukakan oleh Max Weber. Weber menyebutkan bahwa seseorang dengan karisma tertentu membuat ia dianggap berbeda dari orang kebanyakan dan dipandang memiliki kualitas supernatural, manusia super, atau kemampuan-kemampuan yang membuat dirinya dikagumi dan mampu menggerakkan orang banyak.
PDIP punya karisma kepemimpinan itu sebagai warisan dari Soekarno. Artinya karisma kepemimpinan itu bukan datang dari Mega sebagai personal saja, tetapi dari warisan ideologis sekaligus biologis ayahnya.
Oleh karena itu, masuk akal jika beberapa faksi di internal PDIP menginginkan pengganti Mega haruslah seseorang yang masih memiliki darah Soekarno. Dari keturunan Megawati sendiri ada sang putri Puan Maharani dan sang putra Prananda Prabowo. Keduanya digadang-gadang menjadi sosok yang paling mungkin menggantikan sang ibu jika pensiun nanti.
Selain itu, ada pula nama Puti Guntur Soekarno yang adalah putri dari Guntur Soekarno – kakak tertua Mega. Puti juga dianggap mewarisi karisma politik Soekarno, bahkan oleh beberapa pihak dinilai lebih baik dibandingkan Puan dan Prananda.
Sementara, untuk kelompok-kelompok yang menginginkan egalitarianisme di partai, sosok yang tidak punya hubungan darah dengan Soekarno sempat pula muncul ke permukaan. Di akhir 2014 lalu, nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sempat muncul ke permukaan sebagai calon ketua umum.
Yang jelas, konteks personalized party tentu saja akan menjadi tantangan tersendiri bagi PDIP ke depan. Selain itu, persoalan tentang PDIP juga sangat mungkin masih melibatkan garis pengaruh militer yang telah ada sejak Moerdani masih hidup. Tidak ada yang tahu pasti apakah faksi-faksi politik itu akan kembali ke permukaan jika pesona Mega telah makin memuai.
PDIP memang harus memaknai tantangannya tersendiri. Sebab, seperti kata Patrick Murray di awal tulisan, partai dengan embel-embel “demokrasi” di namanya, seringkali tidak benar-benar demokratis. (S13)