Pada pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Megawati Soekarnoputri tampak melewati dan tidak menyalami Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh. Peristiwa itu dinilai beberapa pihak menunjukkan gestur kekuasaan Mega mengingat Partai Demokrai Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpinnya tengah digdaya saat ini.
PinterPolitik.com
Megawati Soekarnoputri tengah menjadi sorotan publik. Ini bukan karena terpilihnya sang anak, Puan Maharani sebagai Ketua DPR perempuan pertama, melainkan pada gestur yang ditunjukkan ketika Ketua Umum PDIP itu memalingkan muka dan tidak menjabat tangan AHY dan Surya Paloh ketika acara pelantikan anggota DPR.
Publik tentu bertanya, ada apa di antara Mega, AHY, dan Surya Paloh? Melihat dari kacamata politik, bagaimana mungkin Mega menunjukkan gestur semacam itu kepada dua tokoh sentral dari partai politik besar. AHY adalah putra mahkota Partai Demokrat, sementara Surya Paloh adalah pucuk tertinggi dari Partai Nasdem.
Tanda tanya yang lebih besar adalah, bukankah Mega seharusnya mengetahui bahwa gestur itu akan tertangkap oleh publik mengingat acara pelantikan anggota DPR disiarkan secara langsung oleh berbagai media nasional?
Tidak mengherankan, berbagai pihak ramai menilai gestur itu menunjukkan adanya konflik antara Mega dengan Partai Demokrat dan Nasdem. Mengenai hal ini, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menegaskan bahwa gestur Mega tersebut adalah suatu ketidaksengajaan.
Hal ini seirama dengan penuturan Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung, yang menyebutkan bahwa partainya berprasangka baik terkait gestur yang ditunjukkan oleh Mega dan meminta kepada publik untuk tidak membesar-besarkan hal tersebut.
Akan tetapi, sekiranya publik tidak mungkin begitu saja mengamini pernyataan Hendrawan dan Martin. Terlebih, dari analisis semiotika – ilmu yang mengkaji makna tanda dalam kehidupan manusia – gestur Mega justru menegaskan bagaimana dirinya dan PDIP tengah begitu digdaya saat ini.
Melihat peta kekuatan politik PDIP, saat ini mereka telah memiliki kekuatan yang kuat baik di kamar eksekutif maupun kamar legislatif.
Kedigdayaan PDIP ini terbilang menarik mengingat sebelumnya, partai tersebut dengan konsisten menjadi oposisi ketika Partai Demokrat berkuasa selama 10 tahun. Kemudian setelah itu tiba-tiba menyulap dirinya menjadi partai yang begitu dominan.
Tentu ada banyak pihak mengaitkan kesuksesan Mega ini dengan ayahnya, Soekarno sang presiden pertama yang memiliki pengaruh politik yang hebat.
Tak heran, banyak pihak membandingkan kekuasaan Mega saat ini dengan sang proklamator tersebut. Bahkan, beberapa pihak juga menyebutkan bahwa pengaruh Mega boleh jadi jauh lebih besar dibandingkan ayahnya.
Pertanyaannya adalah benarkah demikian? Lantas apa sebenarnya yang membuat Mega mendapatkan kekuatan dominan saat ini?
King vs King Maker
Mendengar nama Soekarno, akan langsung membuat kita ingat pada sosok seorang orator ulung. Bahkan The New York Times menyebut Soekarno sebagai salah satu orator terhebat di dunia. Kelihaiannya dalam berorasi tidak heran membuat Soekarno dikenal sebagai sosok yang begitu kharismatik. Kharismanya yang memukau membuat Soekarno seperti ditakdirkan untuk menjadi sosok pemimpin yang hebat.
Tidak mengherankan sebenarnya ketika Soekarno ditetapkan sebagai presiden pertama mengingat dirinya adalah sosok yang membacakan proklamasi kemerdekakan.
Tidak hanya berbekal kemampuan orasi yang hebat, Soekarno pun juga memiliki wawasan yang sangat luas. Hal ini terlihat dari bagaimana Soekarno mensintesis berbagai ideologi di dunia untuk menjadi Pancasila. Kita dapat melihat bahwa Soekarno memang diberikan anugerah dengan memiliki bakat sebagai seorang pemimpin atau seorang king.
Bakat hebatnya dalam menjadi king, terbukti mampu membuat Soekarno berkuasa selama 21 tahun.
Beda halnya dengan Soekarno, anugerah Mega bukanlah menjadi seorang pemimpin, melainkan pada menjadi seorang pembuat pemimpin atau king maker. Hal ini dengan jelas terlihat ketika dirinya kalah pada Pilpres 2004 dan 2009 yang secara tidak langsung menunjukkan dirinya bukanlah sosok yang dapat memikat banyak kalangan, tidak seperti Soekarno. Bahkan sebagai pemenang Pemilu di 1999, Mega gagal menjadi Presiden dan kursi kekuasaan tersebut baru bisa diraihnya setelah lengsernya Abdurrahman Wahid.
Bakat Mega sebagai seorang king maker terlihat ketika ia mengangkat Jokowi, seorang rookie di dalam perpolitikan nasional berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta di 2012, kemudian menjadi Presiden di 2014 dan 2019. Hal tersebut kemudian membuat Mega disebut sebagai king maker bagi Jokowi.
Mega, sepertinya telah mengubah strateginya dengan tidak menjadi pemimpin, melainkan menjadi sosok yang dapat mengatur pemimpin. Ini terlihat dari bagaimana Mega kerap mengingatkan Jokowi bahwa dirinya adalah seorang petugas partai. Secara tidak langsung, Mega ingin mengatakan, meskipun Jokowi adalah presiden, mantan Wali Kota Solo itu harus tetap patuh padanya.
Dengan Mega menempatkan dirinya sebagai king maker, atau sutradara di balik perhelatan politik PDIP, Mega dapat dengan fokus untuk merancang skema untuk menjamin PDIP tidak menjadi partai yang gagal bersinar di periode kedua kekuasaannya, seperti yang terjadi pada Partai Demokrat.
Secara tersirat itu memperlihatkan bahwa Jokowi akan menjadi politisi lame duck di periode kedua ini, di mana Mega sedang menyiapkan suksesor baginya – Lame duck adalah sebutan untuk politisi yang tidak berdaya di periode kekuasaannya.
Dugaan yang sama juga diterangkan oleh jurnalis senior asal Selandia Baru, John McBeth yang menyebutkan bahwa Jokowi mungkin hanya memiliki dua tahun untuk mencetak peninggalan sebelum ia kehilangan kuasanya dan perebutan pun dimulai untuk menemukan calon penggantinya.
Autokrasi Tradisional vs Autokrasi Modern
Tidak hanya pada perbedaan bakat, perbedaan Soekarno dengan Mega juga terletak pada cara mereka untuk mempertahankan kekuasaan dalam sistem pemerintahan.
Jika Soekarno menerapkan autokrasi tradisional, maka Mega menerapkan autokrasi modern.
Autokrasi sendiri adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani autokrator yang secara literal berarti “berkuasa sendiri” atau “penguasa tunggal”. Lebih lanjut, pengertian ini adalah apa yang disebut dengan autokrasi tradisional.
Soekarno dalam pemerintahannya dengan jelas memperlihatkan sistem ini. Karena dirinya yang begitu dominan, menurut banyak pihak juga merupakan alasan Mohammad Hatta untuk memilih mundur dari posisinya sebagai wakil presiden kala itu.
Dominasi Soekarno nampak nyata, di bawah sistem politik yang ia sebut “Sosialisme Indonesia,” atau “demokrasi terpimpin,” semua oposisi mampu dikalahkan.
Dengan kekuasaannya yang begitu dominan, Soekarno bahkan dinobatkan sebagai presiden seumur hidup dan bahkan dengan cepat mampu menerbitkan Dekrit Presiden yang menetapkan kembalinya UUD 1945 sebagai konstitusi.
Sedangkan Mega, lebih menerapkan sistem pemerintahan yang disebut dengan autokrasi modern. Dalam autokrasi modern, pemerintahan dipusatkan pada satu partai. Namun, pengertiannya bukan dalam artian partai tunggal, melainkan partai tersebut memainkan peran yang begitu dominan, sehingga sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan.
Dominasi PDIP sekiranya merupakan hal yang begitu terang saat ini. Ini terlihat dari peta kekuatan politik PDIP yang memiliki kekuatan yang kuat di kamar eksekutif, kamar legislatif, bahkan intelijen. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari empat hal berikut:
Pertama, Jokowi yang merupakan kader PDIP terpilih kembali menjadi presiden.
Kedua, Puan yang merupakan anak Mega terpilih sebagai Ketua DPR.
Ketiga, PDIP mendapat kursi sebanyak 128 di DPR yang menasbihkannya sebagai pemegang Pemilu 2019.
Keempat, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan disebut oleh banyak pihak begitu dekat dengan Mega.
Melihat trennya, besar kemungkinan PDIP juga akan mengincar posisi Jaksa Agung di kabinet baru untuk semakin menegaskan dominasi politiknya.
Tidak berhenti sampai di situ, PDIP juga sepertinya tengah mempersiapkan langkah ke depan untuk mengamankan dominasinya, yaitu ingin mengembalikan GBHN dan pengembalian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi.
Jika hal itu tercapai, maka presiden akan menjadi mandataris MPR karena melaksanakan GBHN yang dipertanggungjawabkan ke lembaga tersebut.
Dengan demikian, mestilah PDIP akan melakukan berbagai manuver politik untuk menempatkan kadernya di MPR guna untuk mengatur presiden – dengan catatan jika skenario itu benar terjadi.
Pada akhirnya kita dapat melihat meskipun memiliki cara berbeda dalam membangun dan mempertahankan dominasi kekuasaannya, baik Soekarno maupun Mega memang memiliki bakat untuk untuk menjadi politisi yang hebat. Menarik untuk melihat langkah-langkah politik Mega selanjutnya. (R53)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
