Banyak yang menilai kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagian besar dipengaruhi oleh keputusan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri. Jika benar demikian, lantas apakah hal ini berarti demokrasi di Indonesia masih terkungkung dalam “demokorasi elitisme”?
PinterPolitik.com
Percaya atau tidak, hubungan Jokowi dan PDIP diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang saling menggenapi satu sama lain. Tanpa PDIP, nasib Jokowi bisa jadi berlangsung berbeda. Sebaliknya, PDIP tanpa Jokowi juga belum tentu menjadi partai penguasa (the ruling party) seperti sekarang.
Kendati demikian, dalam realitasnya, hubungan antara PDIP dan Jokowi lebih menyerupai hubungan Mega dan Jokowi. Ini disebabkan posisi sentral Mega di tubuh partai berlogo banteng itu. Lantas, apa pentingnya “pembacaan” ini?
Sengaja membuat peta hubungan semacam itu agar lebih mudah memahami bagaimana peran penting Mega dalam konteks pengambilan keputusan Jokowi – yang dalam hal ini tidak hanya seorang “petugas partai”, tapi sekaligus juga kepala negara.
Seperti dalam analisis sosiologis-fungsionalis soal peran yang bergantung pada posisi seseorang dalam lingkungan (sosial) ia berada, di internal PDIP, boleh jadi Jokowi hanya seorang petugas partai biasa, yang bahkan tak punya jabatan struktural. Akan tetapi, dalam lingkup kenegaraan, Jokowi adalah seorang presiden republik Indonesia, yang berarti ia adalah seorang kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.
Namun, seperti kebanyakan penilaian masyarakat, dalam konteks relasi Mega (ketum partai) dan Jokowi (Presiden), ada hal menarik yang mesti dicerna lebih dalam, teristimewa dalam konteks demokrasi di Indonesia.
Apa yang hendak dikatakan mengenai relasi tersebut, tak lain, soal peran sentral Mega yang selama ini diduga kuat memengaruhi hampir sebagian besar – kalau bukan semuanya – aneka kebijakan strategis pada pemerintahan Jokowi.
Bertolak dari situasi itulah, Munafrizal Manan dalam Mengikis Demokrasi Elitis menyebut demokrasi Indonesia pasca tumbangnya rezim Soeharto belum beranjak dari demokrasi elitisme. Dalam konteks ini, keputusan pemerintah masih didominasi oleh kekuatan elite, dan bukan rakyat itu sendiri.
Timbul pertanyaan, bagaimana memaknai demokrasi elitisme di Indonesia pada era pemerintahan Jokowi?
Memaknai Demokrasi Elitisme
William R. Nylen dalam Participatory Democracy versus Elitist Democracy, Lessons from Brazil menulis, dalam situasi di mana demokrasi dikendalikan oleh segelintir elite (elitist democracy), maka yang terjadi adalah pengekslusian mekanisme pengambilan keputusan dari yang seharusnya inklusif atau terbuka untuk lebih banyak orang.
Menurut Nylen, demokrasi elitisme merujuk pada situasi di mana orang-orang yang punya akses terhadap kekuasaan cenderung menyalahgunakan institusi demi memuluskan kepentingan kelompok mereka. Dengan begitu, kepentingan rakyat hanya tinggal slogan.
Jika ditarik pada konteks demokrasi Indonesia, maka apa yang diulas Nylen menemukan korelasi dalam praktik demokrasi yang tengah berjalan. Pasalnya, apa yang kini terjadi di Indonesia tak lebih menyerupai konsepsi demokrasi elitisme itu sendiri.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam Catatan Awal Tahun Perludem berjudul 2019-2020: Demokrasi dalam Belenggu Pragmatisme Elite, bahkan menyebut tahun 2019 merupakan tahun konsolidasi elite. Hal itu merujuk langsung pada dinamika politik dan demokrasi di tanah air yang nyaris didominasi oleh kekuatan elite.
Kuatnya dominasi elite berimplikasi pada tersisihnya peran publik dalam memengaruhi jalannya pengambilan kebijakan. Masyarakat hanya dijadikan tontonan di setiap pengambilan keputusan.
Bukti bahwa peran elite masih dominan di setiap perumusan kebijakan publik dapat dilihat dari minimnya pelibatan masyarakat dalam agenda pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun sejumlah produk legislasi lainnya.
Padahal, sejatinya dalam alam demokrasi, setiap keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik harus melibatkan masyarakat, minimal melalui diskursus publik – apa yang sering disebut demokrasi deliberatif. Hanya melalui diskursus publik, apa yang menjadi keputusan bersama (politis) memiliki legitimitas yang kuat.
Meniadakan partisipasi masyarakat dalam penetapan agenda publik tidak sekadar bermakna hilangnya ruh demokrasi, melainkan suatu pengkhianatan terhadap prinsip demokrasi itu sendiri yang menghendaki adanya keterlibatan warga di setiap proses pengambilan keputusan.
Pada era pemerintahan Jokowi, baik di periode pertama maupun kedua, bayang-bayang elite belum bisa dilepaskan seutuhnya. Sosok Mega yang berperan “senyap” di belakang Jokowi kerap dikaitkan sebagai penyebab kuatnya intervensi elite pada kepemimpinan Jokowi.
Menimbang kuatnya “aura” Mega di balik pemerintahan Jokowi, sampai-sampai Kornelius Purba dalam How History will Eventually Write Megawati, menyebut Jokowi boleh jadi seorang presiden yang sah (de jure), namun tak bisa menolak kenyataan (de facto), bahwa Megawati-lah yang sebenarnya menjadi pemimpin.
Artinya, secara legal-formal, publik boleh jadi mengenal Jokowi sebagai seorang presiden sepanjang dua periode, namun dalam praktiknya pemegang kuasa ada pada tangan Mega. Lugasnya, Jokowi hanyalah perpanjangan tangan dari Mega.
Mega di Balik Jokowi
Barangkali publik masih ingat pernyataan Mega terkait status Jokowi sebagai petugas partai yang sempat heboh. Betul, entah apa yang melintas di benak istri almarhum Taufieq Kiemas itu sehingga tiba-tiba mengeluarkan statemen yang membuat masyarakat terbelalak.
Publik tentu menimbang-nimbang, apakah konteks pernyataan tersebut harus dimaknai sebagai bentuk penegasan dirinya selaku ketua partai, yang berarti perintahnya harus diindahkan oleh segenap anggota partai, termasuk presiden, dalam hal ini Jokowi.
Jika diberi tafsir yang lebih dalam, ungkapan Mega tak lain ingin mempertegas posisinya sebagai figur sentral di PDIP yang harus didengarkan oleh para kadernya, baik mereka yang berada di legislatif maupun di eksekutif.
Menimbang masih dominannya pengaruh Mega, menjadi masuk akal bahwa Jokowi yang tak punya basis politik, harus mengikuti keinginan Mega.
Terkait ketundukan Jokowi terhadap Mega sempat disorot Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, yang mengatakan kesulitan Jokowi menghindar dari pengaruh Mega lantaran tak memiliki kekuatan politik.
Menurut Haris, sebagai presiden, Jokowi memang tengah menghadapi situasi sulit. Di satu sisi ia ingin lepas dari intervensi pimpinan partai yang mengusungnya, namun pada sisi lain ia tak bisa memungkiri kalau dirinya memang tak punya basis politik yang kuat.
Senada, Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik, Dedi Kurnia Syah Putra menilai ada dua hal yang membuat Jokowi tidak bisa menghindar dari intervensi Mega. Pertama, Mega adalah ketua parpol tempat Jokowi bernaung. Kedua, Jokowi berhutang budi terhadap PDIP yang sejauh ini berkontribusi besar mengantarkannya hingga menjadi orang nomor satu di Indonesia.
Lalu, sejauh mana ditemukan bukti adanya pengaruh Mega dalam keputusan yang diambil Jokowi selama kepemimpinannya?
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia pernah merilis sebuah survei yang menyebutkan bahwa dari 1.183 responden, sebanyak 82,5 persen di antaranya menganggap bahwa Mega memengaruhi pemerintahan. Mega bahkan dianggap masih dominan dalam memengaruhi jalannya pemerintahan.
Salah satu fakta terkait intervensi Mega terhadap Jokowi dapat dilihat saat usul penyusunan menteri di kabinet jilid II Jokowi-Ma’ruf Amin. Ketika itu Mega sempat meminta Jokowi agar jumlah menteri dari kader PDIP diperbanyak. Menariknya, Jokowi mengatakan siap menyanggupinya. Dan benarlah, jumlah menteri dari unsur partai terbanyak diisi oleh kader PDIP, yakni sebanyak 5 menteri.
Fakta lain yang tak kalah menarik terjadi saat pengangkatan sosok kontroversial, Budi Gunawan sebagai calon Kapolri 2015 silam yang justru diduga tersandung kasus rekening gendut. Budi kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK, meski akhirnya dinyatakan tak bersalah oleh hakim Pengadilan Jakarta Selatan.
Seperti diketahui, Mega merupakan sosok utama yang berperan besar di balik pencalonan Budi sebagai Kapolri. Hubungan Mega dan Budi memang setipis helai rambut. Budi diketahui pernah menjadi ajudan Mega saat putri Soekarno itu menjabat presiden pada 2000-2004. Dari sanalah kedekatan Mega dan Budi bermula hingga sekarang.
Derasnya penolakan publik membuat Budi gagal menjadi Kapolri. Sebagai pengganti, diangkatlah Badrodin Haiti. Budi sempat mencalonkan diri kembali usai Badrodin purna tugas, namun Jokowi lebih memilih Tito Karnavian.
Kuatnya pengaruh Mega di belakang Jokowi menandakan iklim demokrasi di era pemerintahan Jokowi sarat demokrasi elitisme, yakni demokrasi yang dikendalikan oleh kekuatan elite tertentu. Dengan demikian perjalanan demokrasi Indonesia pasca runtuhnya rezim Soeharto belum menunjukkan adanya tanda-tanda menuju terwujudnya demokrasi konstitusional – demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek kedaulatan.
Hal ini persis seperti apa yang ditulis Indonesianis terkemuka asal Australia, Herbert Feith dalam bukunya The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia, bahwa sejarah implementasi demokrasi konstitusional di Indonesia hanya berlangsung dalam kurun waktu 1949 hingga 1957. Setelah itu, kondisi demokrasi Indonesia terus memburuk, bahkan sampai sekarang.
Melihat kenyataan ini penting untuk menyodorkan pertanyaan, sampai kapan republik ini akan terus terperangkap dalam demokrasi elitisme? (H57)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
