HomeNalar PolitikMega Tak Suka Menteri Muda?

Mega Tak Suka Menteri Muda?

Kecil Besar

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mensyaratkan menteri yang berusia muda dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Maโ€™ruf Amin perlu memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang cukup. Apa makna di balik komentar Mega tersebut?


PinterPolitik.com

โ€œYou gotta give a boy a chance to grow someโ€ โ€“ J. Cole, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Presiden kelima Megawati Soekarnoputri tampaknya tak kenal lelah dalam membantu urusan kenegaraan. Bagaimana tidak? Di sela-sela pelesirannya di Tiongkok, Ketum PDIP tersebut masih saja memberikan nasihatnya pada Jokowi.

Kali ini, Megawati mengimbau Jokowi agar sosok menteri berusia muda yang didamba-dambakannya tidak meleset. Ketum PDIP tersebut menilai bahwa prasyarat untuk menjadi seorang menteri tidaklah hanya berusia muda tetapi juga perlu memiliki kualifikasi yang mumpuni, seperti memahami proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Jokowi sendiri acap kali melontarkan idenya untuk memilih menteri yang berusia muda. Tak tanggung-tanggung, sang presiden tampaknya mengincar orang-orang yang benar-benar berusia muda, yakni pada kisaran usia 20-30 tahun.

Layaknya sayembara yang biasa diadakan oleh raja dan kaisar dalam kisah-kisah dongeng, banyak pihak mulai mencari darah-darah muda yang dianggap pantas dijadikan pilihan Jokowi. Nasdem misalnya, menyatakan bahwa partainya memiliki banyak kader muda yang unggul.

Mungkin, tuah Megawati mengenai menteri muda tersebut bagaikan proses atas direstui atau tidaknya pilihan Jokowi. Lagi pula, dalam setiap proses memilih, perlu juga menimbang bobot setiap opsi.

Beberapa pertanyaan pun timbul. Dari pernyataan Megawati tersebut, apakah restu tersebut diberikan oleh sang Ketum PDIP? Lantas, alasan apa yang mendasari diberi atau tidaknya restu tersebut?

Tak Punya Kader Muda?

Keinginan Jokowi untuk memberikan posisi menteri pada anak muda yang berusia pada kisaran 20-30 tahun tentu pasti menarik perhatian partai-partai politik, terutama parpol koalisi Jokowi-Maโ€™ruf Amin. Meskipun nama-nama potensial tersebut belum jelas, tidak menutup kemungkinan bila parpol-parpol ini akan menyisipkan nama-nama muda dalam daftar permintaan menterinya.

Namun, pertanyaannya, apakah ada sosok-sosok muda yang pantas menjadi menteri di tubuh partai-partai tersebut?

PDIP sendiri mengklaim bahwa partainya memiliki kader-kader yang dianggapnya muda dan mumpuni. Nama-nama yang sempat dilontarkan adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah.

Namun, nama-nama tersebut mungkin tak bisa lolos kriteria yang diberikan oleh Jokowi, yaitu prasyarat usia pada kisaran 20-30 tahun. Hasto misalnya, telah mencapai usia 53 tahun, sedangkan Ahmad telah berusia 51 tahun.

Baca juga :  The Danger Lies in Sri Mulyani?

Sosok-sosok yang lebih muda dalam kepengurusan PDIP pun bisa dibilang telah jauh dari kisaran usia 20-30 tahun. Wabendum PDIP Juliari P. Batubara misalnya, telah mencapai usia 46 tahun. Puan Maharani โ€“ putri Megawati โ€“ juga telah berusia 45 tahun.

Lalu, siapa sosok-sosok muda PDIP yang memungkinkan untuk menjadi menteri muda Jokowi?

Mungkin, sindiran tersebut merupakan sinyal bahwa Megawati tidak memiliki prioritas yang sama dengan keinginan Jokowi soal menteri muda. Share on X

Sebenarnya, PDIP juga membuka kesempatan pada caleg-caleg muda di mana mereka mulai banyak mengisi kertas suara dalam Pileg 2019 lalu. Caleg-caleg muda tersebut misalnya Putri Ayu Anisya dan Agustina Hermanto (Tina Toon). Kedua nama ini menjadi caleg PDIP di DPRD masing-masing, yaitu Kota Tangerang Selatan dan DKI Jakarta.

Meskipun begitu, kedua nama ini dan banyak caleg muda PDIP lainnya boleh jadi memiliki peluang yang kecil karena jauh dari lingkar Megawati โ€“ mengingat Ketum PDIP tersebut telah mengantongi nama-nama menteri andalannya sendiri. Belum lagi, PDIP merupakan salah satu partai yang memiliki sedikit caleg muda, yaitu hanya berjumlah 34 dari jumlah total 878 caleg muda.

Ketiadaan nama potensial untuk menteri muda inilah yang mungkin membuat Megawati melontarkan pernyataan tersebut. Mungkin, sindiran tersebut merupakan sinyal bahwa presiden kelima tersebut tidak memiliki prioritas yang sama dengan keinginan Jokowi soal menteri muda.

Gerontokratis?

Di sisi lain, apa yang diungkapkan oleh Megawati bisa jadi beralasan. Usia memang turut menentukan perkembangan karier seseorang. Biasanya, seiring dengan berjalannya waktu, pengalaman dan pengetahuan seseorang turut meningkatkan karir politiknya.

Walter Oleszek dalam tulisannya yang berjudul Age and Political Careers menjelaskan bahwa usia turut memengaruhi karir politik seorang politisi. Dengan mengamati faktor usia politisi di lembaga legislatif Amerika Serikat, Oleszek menilai bahwa politisi yang berusia lebih tua memiliki kapasitas yang lebih baik dalam memproyeksikan kebijaksanaan politiknya.

Anggapan Oleszek tersebut juga mendukung eksistensi gerontokrasi (gerontocracy) dalam politik, di mana sistem kekuasaan dan oligarki didominasi oleh golongan tua. Pola kekuasaan ini dianggap telah terjadi di banyak negara, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

Dalam buku yang berjudul The Encyclopedia of Aging yang ditulis oleh George L. Maddox, dijelaskan bahwa gerontokrasi sebenarnya telah terjadi sejak zaman kuno. Negara-kota Sparta di Yunani misalnya, selalu menempatkan sosok-sosok tua sebagai pemimpin. Plato sendiri juga berpendapat bahwa posisi pemimpin harus diisi oleh golongan tua.

Sebuah kepemimpinan yang gerontokratis biasanya akan selalu didominasi oleh golongan tua. Bahkan, kepemimpinan model ini biasanya akan memarginalisasi golongan muda.

Afrika merupakan salah satu kawasan yang banyak didominasi oleh gerontokrasi. Thembani Mbadlanyana โ€“ peneliti Institute for Security Studies di Afrika Selatan โ€“ dalam tulisannya yang berjudul Politics, Age and Ideas menjelaskan bahwa para pemimpin Afrika berusaha mempertahankan gerontokrasi dengan mengucilkan kelompok muda.

Biasanya, kelompok muda hanya menjadi korban situasi. Politisi-politisi tua sering kali menggunakan kelompok muda pun hanya sebagai cara untuk meningkatkan modal politiknya saja dalam kontestasi politik yang terjadi.

Lalu, bagaimana dengan PDIP? Apakah partai berlambang banteng ini juga gerontokratis?

Sedikitnya kader muda yang menjanjikan dan posisi-posisi strategis PDIP yang banyak diisi oleh kalangan tua kurang lebih dapat menunjukkan pola-pola kekuasaan serupa. Pasalnya, kepengurusan pusat PDIP sendiri banyak didominasi oleh sosok-sosok yang telah berusia 40 tahun ke atas.

Salah satu pola lain yang terlihat adalah ketika Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang dipecat oleh PDIP setelah maju sebagai cawagub dari Khofifah Indar Parwansa yang diusung oleh Demokrat dan Golkar dalam Pilgub Jatim 2018. Uniknya, Hasto sendiri pernah menjelaskan bahwa PDIP enggan mengusung Emil hanya karena dianggap sebagai orang baru.

Bisa jadi, pola kepengurusan PDIP yang gerontokratis ini lah yang membatasi potensi kader-kader mudanya sendiri. Gerontokrasi ini juga yang dapat menjadi motivasi ketum dari partai berlambang banteng tersebut menyindir Jokowi.

Mungkin, Megawati merasa terancam bila jatah menteri partainya yang seharusnya dominan โ€“ bila melihat perolehan suara dalam Pileg 2019 โ€“ diambil oleh partai-partai lain yang memiliki kader muda, seperti PSI yang memang sebagian besar diisi oleh anak muda berusia 20-30 tahun.  Ada pula Perindo yang akan mengusulkan nama Angel Tanoesoedibjo โ€“ putri Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Selain partai, kemungkinan sosok menteri muda profesional juga bisa jadi mengancam jatah menteri PDIP. Pasalnya, Jokowi sendiri membuka kesempatan pada kalangan profesional bila tidak menemukan calon menteri muda yang mumpuni dari partai.

Pada akhirnya, imbauan Ketum PDIP pada sang presiden tersebut bisa jadi hanya lah bentuk keresahannya atas ketiadaan calon menteri muda yang potensial di partainya. Padahal, anak muda juga dapat belajar sambil berproses. Mungkin, Megawati perlu belajar dari lirik rapper J. Cole yang tetap memberikan kesempatan pada generasi muda untuk berkembang. (A43)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Didit The Peace Ambassador?

Safari putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit, ke tiga presiden RI terdahulu sangat menarik dalam dinamika politik terkini. Terlebih, dalam konteks yang akan sangat menentukan relasi Presiden Prabowo, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri. Mengapa demikian?

Prabowo Lost in Translation

Komunikasi pemerintahan Prabowo dinilai kacau dan amburadul. Baik Prabowo maupun para pembantunya dianggap tak cermat dalam melemparkan tanggapan dan jawaban atas isu tertentu kepada publik, sehingga gampang dipelintir dan dijadikan bahan kritik.

2029 Anies Fade Away atau Menyala?

Ekspektasi terhadap Anies Baswedan tampak masih eksis, terlebih dalam konteks respons, telaah, dan positioning kebijakan pemerintah. Respons dan manuver Anies pun bukan tidak mungkin menjadi kepingan yang akan membentuk skenario menuju pencalonannya di Pilpres 2029.

The Pig Head in Tempo

Teror kepala babi dan bangkai tikus jadi bentuk ancaman kepada kerja-kerja jurnalisme. Sebagai pilar ke-4 demokrasi, sudah selayaknya jurnalisme beroperasi dalam kondisi yang bebas dari tekanan.

PDIP Terpaksa โ€œTundukโ€ Kepada Jokowi?

PDIP melalui Puan Maharani dan Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukan relasi yang baik-baik saja setelah bertemu di agenda Ramadan Partai NasDem kemarin (21/3). Intrik elite PDIP seperti Deddy Sitorus, dengan Jokowi sebelumnya seolah seperti drama semata saat berkaca pada manuver PDIP yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah tetapi justru bersikap sebaliknya. Lalu, kemana sebenarnya arah politik PDIP? Apakah akhirnya secara tak langsung PDIP akan โ€œtundukโ€ kepada Jokowi?

The Irreplaceable Luhut B. Pandjaitan? 

Di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan terlihat jadi orang yang diandalkan untuk jadi komunikator setiap kali ada isu genting. Mungkinkah Presiden Prabowo Subianto juga memerlukan sosok seperti Luhut? 

The Danger Lies in Sri Mulyani?

IHSG anjlok. Sementara APBN defisit hingga Rp31 triliun di awal tahun.

Deddy Corbuzier: the Villain?

Stafsus Kemhan Deddy Corbuzier kembali tuai kontroversi dengan video soal polemik revisi UU TNI. Pertanyaannya kemudian: mengapa Deddy?

More Stories

Deddy Corbuzier: the Villain?

Stafsus Kemhan Deddy Corbuzier kembali tuai kontroversi dengan video soal polemik revisi UU TNI. Pertanyaannya kemudian: mengapa Deddy?

Siasat Ahok โ€œBongkarโ€ Korupsi Pertamina

Ahok tiba-tiba angkat bicara soal korupsi Pertamina. Mengacu pada konsep blame avoidance dan UU PT, mungkinkah ini upaya penghindaran?

Dari Deng Xiaoping, Sumitro, hingga Danantara

Presiden Prabowo Subianto telah resmikan peluncuran BPI Danantara pada Senin (24/2/2025). Mengapa mimpi Sumitro Djojohadikusumo ini penting?