HomeNalar PolitikMega Tak Suka Menteri Muda?

Mega Tak Suka Menteri Muda?

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mensyaratkan menteri yang berusia muda dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin perlu memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang cukup. Apa makna di balik komentar Mega tersebut?


PinterPolitik.com

“You gotta give a boy a chance to grow some” – J. Cole, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Presiden kelima Megawati Soekarnoputri tampaknya tak kenal lelah dalam membantu urusan kenegaraan. Bagaimana tidak? Di sela-sela pelesirannya di Tiongkok, Ketum PDIP tersebut masih saja memberikan nasihatnya pada Jokowi.

Kali ini, Megawati mengimbau Jokowi agar sosok menteri berusia muda yang didamba-dambakannya tidak meleset. Ketum PDIP tersebut menilai bahwa prasyarat untuk menjadi seorang menteri tidaklah hanya berusia muda tetapi juga perlu memiliki kualifikasi yang mumpuni, seperti memahami proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Jokowi sendiri acap kali melontarkan idenya untuk memilih menteri yang berusia muda. Tak tanggung-tanggung, sang presiden tampaknya mengincar orang-orang yang benar-benar berusia muda, yakni pada kisaran usia 20-30 tahun.

Layaknya sayembara yang biasa diadakan oleh raja dan kaisar dalam kisah-kisah dongeng, banyak pihak mulai mencari darah-darah muda yang dianggap pantas dijadikan pilihan Jokowi. Nasdem misalnya, menyatakan bahwa partainya memiliki banyak kader muda yang unggul.

Mungkin, tuah Megawati mengenai menteri muda tersebut bagaikan proses atas direstui atau tidaknya pilihan Jokowi. Lagi pula, dalam setiap proses memilih, perlu juga menimbang bobot setiap opsi.

Beberapa pertanyaan pun timbul. Dari pernyataan Megawati tersebut, apakah restu tersebut diberikan oleh sang Ketum PDIP? Lantas, alasan apa yang mendasari diberi atau tidaknya restu tersebut?

Tak Punya Kader Muda?

Keinginan Jokowi untuk memberikan posisi menteri pada anak muda yang berusia pada kisaran 20-30 tahun tentu pasti menarik perhatian partai-partai politik, terutama parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Meskipun nama-nama potensial tersebut belum jelas, tidak menutup kemungkinan bila parpol-parpol ini akan menyisipkan nama-nama muda dalam daftar permintaan menterinya.

Namun, pertanyaannya, apakah ada sosok-sosok muda yang pantas menjadi menteri di tubuh partai-partai tersebut?

PDIP sendiri mengklaim bahwa partainya memiliki kader-kader yang dianggapnya muda dan mumpuni. Nama-nama yang sempat dilontarkan adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah.

Namun, nama-nama tersebut mungkin tak bisa lolos kriteria yang diberikan oleh Jokowi, yaitu prasyarat usia pada kisaran 20-30 tahun. Hasto misalnya, telah mencapai usia 53 tahun, sedangkan Ahmad telah berusia 51 tahun.

Baca juga :  Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Sosok-sosok yang lebih muda dalam kepengurusan PDIP pun bisa dibilang telah jauh dari kisaran usia 20-30 tahun. Wabendum PDIP Juliari P. Batubara misalnya, telah mencapai usia 46 tahun. Puan Maharani – putri Megawati – juga telah berusia 45 tahun.

Lalu, siapa sosok-sosok muda PDIP yang memungkinkan untuk menjadi menteri muda Jokowi?

Mungkin, sindiran tersebut merupakan sinyal bahwa Megawati tidak memiliki prioritas yang sama dengan keinginan Jokowi soal menteri muda. Share on X

Sebenarnya, PDIP juga membuka kesempatan pada caleg-caleg muda di mana mereka mulai banyak mengisi kertas suara dalam Pileg 2019 lalu. Caleg-caleg muda tersebut misalnya Putri Ayu Anisya dan Agustina Hermanto (Tina Toon). Kedua nama ini menjadi caleg PDIP di DPRD masing-masing, yaitu Kota Tangerang Selatan dan DKI Jakarta.

Meskipun begitu, kedua nama ini dan banyak caleg muda PDIP lainnya boleh jadi memiliki peluang yang kecil karena jauh dari lingkar Megawati – mengingat Ketum PDIP tersebut telah mengantongi nama-nama menteri andalannya sendiri. Belum lagi, PDIP merupakan salah satu partai yang memiliki sedikit caleg muda, yaitu hanya berjumlah 34 dari jumlah total 878 caleg muda.

Ketiadaan nama potensial untuk menteri muda inilah yang mungkin membuat Megawati melontarkan pernyataan tersebut. Mungkin, sindiran tersebut merupakan sinyal bahwa presiden kelima tersebut tidak memiliki prioritas yang sama dengan keinginan Jokowi soal menteri muda.

Gerontokratis?

Di sisi lain, apa yang diungkapkan oleh Megawati bisa jadi beralasan. Usia memang turut menentukan perkembangan karier seseorang. Biasanya, seiring dengan berjalannya waktu, pengalaman dan pengetahuan seseorang turut meningkatkan karir politiknya.

Walter Oleszek dalam tulisannya yang berjudul Age and Political Careers menjelaskan bahwa usia turut memengaruhi karir politik seorang politisi. Dengan mengamati faktor usia politisi di lembaga legislatif Amerika Serikat, Oleszek menilai bahwa politisi yang berusia lebih tua memiliki kapasitas yang lebih baik dalam memproyeksikan kebijaksanaan politiknya.

Anggapan Oleszek tersebut juga mendukung eksistensi gerontokrasi (gerontocracy) dalam politik, di mana sistem kekuasaan dan oligarki didominasi oleh golongan tua. Pola kekuasaan ini dianggap telah terjadi di banyak negara, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok.

Dalam buku yang berjudul The Encyclopedia of Aging yang ditulis oleh George L. Maddox, dijelaskan bahwa gerontokrasi sebenarnya telah terjadi sejak zaman kuno. Negara-kota Sparta di Yunani misalnya, selalu menempatkan sosok-sosok tua sebagai pemimpin. Plato sendiri juga berpendapat bahwa posisi pemimpin harus diisi oleh golongan tua.

Sebuah kepemimpinan yang gerontokratis biasanya akan selalu didominasi oleh golongan tua. Bahkan, kepemimpinan model ini biasanya akan memarginalisasi golongan muda.

Baca juga :  Bandara Kedua Bali: Prabowo Tepati Janji?

Afrika merupakan salah satu kawasan yang banyak didominasi oleh gerontokrasi. Thembani Mbadlanyana – peneliti Institute for Security Studies di Afrika Selatan – dalam tulisannya yang berjudul Politics, Age and Ideas menjelaskan bahwa para pemimpin Afrika berusaha mempertahankan gerontokrasi dengan mengucilkan kelompok muda.

Biasanya, kelompok muda hanya menjadi korban situasi. Politisi-politisi tua sering kali menggunakan kelompok muda pun hanya sebagai cara untuk meningkatkan modal politiknya saja dalam kontestasi politik yang terjadi.

Lalu, bagaimana dengan PDIP? Apakah partai berlambang banteng ini juga gerontokratis?

Sedikitnya kader muda yang menjanjikan dan posisi-posisi strategis PDIP yang banyak diisi oleh kalangan tua kurang lebih dapat menunjukkan pola-pola kekuasaan serupa. Pasalnya, kepengurusan pusat PDIP sendiri banyak didominasi oleh sosok-sosok yang telah berusia 40 tahun ke atas.

Salah satu pola lain yang terlihat adalah ketika Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak yang dipecat oleh PDIP setelah maju sebagai cawagub dari Khofifah Indar Parwansa yang diusung oleh Demokrat dan Golkar dalam Pilgub Jatim 2018. Uniknya, Hasto sendiri pernah menjelaskan bahwa PDIP enggan mengusung Emil hanya karena dianggap sebagai orang baru.

Bisa jadi, pola kepengurusan PDIP yang gerontokratis ini lah yang membatasi potensi kader-kader mudanya sendiri. Gerontokrasi ini juga yang dapat menjadi motivasi ketum dari partai berlambang banteng tersebut menyindir Jokowi.

Mungkin, Megawati merasa terancam bila jatah menteri partainya yang seharusnya dominan – bila melihat perolehan suara dalam Pileg 2019 – diambil oleh partai-partai lain yang memiliki kader muda, seperti PSI yang memang sebagian besar diisi oleh anak muda berusia 20-30 tahun.  Ada pula Perindo yang akan mengusulkan nama Angel Tanoesoedibjo – putri Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Selain partai, kemungkinan sosok menteri muda profesional juga bisa jadi mengancam jatah menteri PDIP. Pasalnya, Jokowi sendiri membuka kesempatan pada kalangan profesional bila tidak menemukan calon menteri muda yang mumpuni dari partai.

Pada akhirnya, imbauan Ketum PDIP pada sang presiden tersebut bisa jadi hanya lah bentuk keresahannya atas ketiadaan calon menteri muda yang potensial di partainya. Padahal, anak muda juga dapat belajar sambil berproses. Mungkin, Megawati perlu belajar dari lirik rapper J. Cole yang tetap memberikan kesempatan pada generasi muda untuk berkembang. (A43)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Prabowo dan “Kebangkitan Majapahit”

Narasi kejayaan Nusantara bukan tidak mungkin jadi landasan Prabowo untuk bangun kebanggaan nasional dan perkuat posisi Indonesia di dunia.

Prabowo & Trump: MAGA vs MIGA? 

Sama seperti Donald Trump, Prabowo Subianto kerap diproyeksikan akan terapkan kebijakan-kebijakan proteksionis. Jika benar terjadi, apakah ini akan berdampak baik bagi Indonesia? 

The War of Java: Rambo vs Sambo?

Pertarungan antara Andika Perkasa melawan Ahmad Luthfi di Pilgub Jawa Tengah jadi panggung pertarungan besar para elite nasional.

Menguji “Otot Politik” Andika Perkasa

Pilgub Jawa Tengah 2024 kiranya bukan bagaimana kelihaian politik Andika Perkasa bekerja di debutnya di kontestasi elektoral, melainkan mengenai sebuah hal yang juga lebih besar dari sekadar pembuktian PDIP untuk mempertahankan kehormatan mereka di kandang sendiri.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Tidak Salah The Economist Dukung Kamala?

Pernyataan dukungan The Economist terhadap calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris, jadi perhatian publik soal perdebatan kenetralan media. Apakah keputusan yang dilakukan The Economist benar-benar salah?

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?

Hype Besar Kabinet Prabowo

Masyarakat menaruh harapan besar pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

More Stories

Prabowo dan “Kebangkitan Majapahit”

Narasi kejayaan Nusantara bukan tidak mungkin jadi landasan Prabowo untuk bangun kebanggaan nasional dan perkuat posisi Indonesia di dunia.

Menyoal Kabinet Panoptikon ala Prabowo

Pemerintahan Prabowo disebut memiliki kabinet yang terlalu besar. Namun, Prabowo bisa jadi memiliki kunci kendali yakni konsep "panoptikon".

Ridwan Kamil dan “Alibaba Way”

Ridwan Kamil usulkan agar setiap mal di Jakarta diwajibkan menampilkan 30 persen produk lokal. Mungkinkah ini gagasan Alibaba Way?