HomeNalar PolitikManuver PAN Dalam Pansus Hak Angket KPK

Manuver PAN Dalam Pansus Hak Angket KPK

Keputusan ini terlihat sangat erat kaitannya dengan dugaan korupsi yang mencatut nama Amien Rais sebagai salah satu penerima aliran dana hasil korupsi pengadaan alat kesehatan. PAN pun memberikan respon dengan melakukan manuver politik ikut dalam pansus hak angket KPK.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]F[/dropcap]raksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR dikabarkan telah mengutus Hanafi Rais – putra sulung Amien Rais – yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI untuk gabung bersama Panitia Khusus (Pansus) hak angket KPK yang dibentuk oleh DPR. Perihal pengutusan tersebut bisa dikatakan mendadak, karena sebelumnya Fraksi PAN menolak adanya Pansus hak angket ini, namun kemudian ternyata malah berbalik badan untuk mendukung hak angket tersebut.

Pansus Hak Angket KPKPenolakan hak angket KPK tersebut bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya diutarakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan saat bulan lalu berpidato di depan ratusan anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) pada kegiatan Apel Menggembirakan Kebangsaan dan Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang digelar di halaman GOR Tri Dharma Petrokimia, Gresik, Jawa Timur, Minggu (7/5).

Lalu mengapa PAN bisa begitu cepatnya berbalik badan dan mengirimkan nama untuk menjadi anggota pansus hak angket KPK? Tentu saja keputusan ini terlihat sangat erat kaitannya dengan dugaan korupsi yang mencatut nama Amien Rais sebagai salah satu penerima aliran dana hasil korupsi pengadaan alat kesehatan. PAN pun memberikan respon dengan melakukan manuver politik ikut dalam pansus hak angket KPK.

Saat disinggung seperti itu, Anggota Komisi II Fraksi PAN, Yandri Susanto memberikan jawaban,

“Oh nggak, itu beda. Landasan hukum untuk membuat angket kan sudah jauh sebelum, dikirimkan ke paripurna. Nggak ada kaitannya dengan Pak Amien. Angket, ada enggak ada masalah Pak Amien kan tetap berjalan,” Yandri menuturkan.

Baca juga :  Prabowo dan “Kebangkitan Majapahit”

Bersamaan dengan perubahan sikap PAN dalam pansus, Amien Rais mendatangi  Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (7/6) siang. Amien hadir menemui Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan. Taufik menyebut pertemuan itu sebagai silaturahim antara fraksi PAN dan Amien yang merupakan ketua Dewan Kehormatan Partai.

Amien membantah kedatangannya ke DPR untuk menintervensi pansus hak angket KPK. Amien Rais malah justru menyinggung KPK dan mengatakan ada “pembusukan” di dalam KPK terkait kinerja KPK yang masih lamban dalam mengurusi kasus yang belum tuntas seperti Bank Century, RS Sumber Waras, BLBI, hingga reklamasi.

Walaupun berkelit dengan alasan apapun, sikap PAN yang memasukan Hanafi ke dalam pansus Hak Angket KPK jelas menunjukan bahwa PAN memang sudah tidak lagi objektif dalam melihat dugaan yang sedang dialami Amien Rais. Sikap reaktif PAN ini semakin menunjukkan bahwa kondisi perpolitikan Indonesia belum banyak berubah.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan pansus hak angket KPK dikuasai orang yang berkepentingan. Menurutnya hal tersebut menunjukan hak angket KPK diarahkan untuk menyerang KPK. Kasus ini jelas memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa partai politik di Indonesia menjadi alat untuk melakukan manuver politik demi kepentingan pribadi dan keluarga, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. (A15)

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Ridwan Kamil “Ditelantarkan” KIM Plus? 

Hasil tidak memuaskan yang diperoleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dalam versi quick count Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 (Pilgub Jakarta 2024) menjadi pertanyaan besar. Mengapa calon yang didukung koalisi besar tidak tampil dominan? 

Prabowo dan Filosofi Magikarp ala Pokémon

Pemerintahan Prabowo Subianto siapkan sejumlah strategi untuk tingkatkan investasi dan SDM. Mungkinkah Prabowo siap untuk “lompat katak”?

Belah PDIP, Anies Tersandera Sendiri?

Endorse politik Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 kepada kandidat PDIP, yakni Pramono Anung-Rano Karno justru dinilai bagai pedang bermata dua yang merugikan reputasinya sendiri dan PDIP di sisi lain. Mengapa demikian?

Kok Megawati Gak Turun Gunung?

Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri hingga kini belum terlihat ikut langsung dalam kampanye Pilkada. Kira-kira apa alasannya? 

Berani Prabowo Buka Pandora Papers Airlangga?

Ramai-ramai bicara soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang disertai dengan protes di media sosial, tiba-tiba juga ramai pula banyak akun men-share kembali kasus lama soal nama dua pejabat publik – Airlangga Hartarto dan Luhut Pandjaitan – yang di tahun 2021 lalu disebut dalam Pandora Papers.

“Sekolam” Ahok, Kesaktian Anies Luntur?

Keputusan Anies Baswedan meng-endorse Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024 memantik interpretasi akan implikasi politiknya. Utamanya karena Anies pada akhirnya satu gerbong dengan eks rivalnya di 2017 yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan PDIP serta tendensi politik dinasti di dalamnya, termasuk yang terjadi pada Pramono.

Siasat Prabowo Akui Sengketa LCS

Pemerintahan Prabowo disorot karena ‘akui’ klaim tumpang tindih LCS dalam joint statement Tiongkok. Mungkinkah ada siasat strategis di baliknya?

Rahasia Triumvirat Teddy, AHY, dan Hegseth?

Terdapat kesamaan administrasi Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump dengan Presiden Prabowo Subianto, yakni mempercayakan posisi strategis kepada sosok berpangkat mayor. Kiranya, terdapat rahasia tertentu di balik kesamaan itu yang dapat mendukung support dalam dimensi tertentu ke pemerintahan masing-masing. Mengapa demikian?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...