HomeNalar PolitikManuver PAN Dalam Pansus Hak Angket KPK

Manuver PAN Dalam Pansus Hak Angket KPK

Kecil Besar

Keputusan ini terlihat sangat erat kaitannya dengan dugaan korupsi yang mencatut nama Amien Rais sebagai salah satu penerima aliran dana hasil korupsi pengadaan alat kesehatan. PAN pun memberikan respon dengan melakukan manuver politik ikut dalam pansus hak angket KPK.


PinterPolitik.com

[dropcap size=big]F[/dropcap]raksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR dikabarkan telah mengutus Hanafi Rais – putra sulung Amien Rais – yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI untuk gabung bersama Panitia Khusus (Pansus) hak angket KPK yang dibentuk oleh DPR. Perihal pengutusan tersebut bisa dikatakan mendadak, karena sebelumnya Fraksi PAN menolak adanya Pansus hak angket ini, namun kemudian ternyata malah berbalik badan untuk mendukung hak angket tersebut.

Pansus Hak Angket KPKPenolakan hak angket KPK tersebut bertentangan dengan pernyataan yang sebelumnya diutarakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Taufik Kurniawan saat bulan lalu berpidato di depan ratusan anggota Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam) pada kegiatan Apel Menggembirakan Kebangsaan dan Kesiapsiagaan Bencana Nasional yang digelar di halaman GOR Tri Dharma Petrokimia, Gresik, Jawa Timur, Minggu (7/5).

Lalu mengapa PAN bisa begitu cepatnya berbalik badan dan mengirimkan nama untuk menjadi anggota pansus hak angket KPK? Tentu saja keputusan ini terlihat sangat erat kaitannya dengan dugaan korupsi yang mencatut nama Amien Rais sebagai salah satu penerima aliran dana hasil korupsi pengadaan alat kesehatan. PAN pun memberikan respon dengan melakukan manuver politik ikut dalam pansus hak angket KPK.

Saat disinggung seperti itu, Anggota Komisi II Fraksi PAN, Yandri Susanto memberikan jawaban,

“Oh nggak, itu beda. Landasan hukum untuk membuat angket kan sudah jauh sebelum, dikirimkan ke paripurna. Nggak ada kaitannya dengan Pak Amien. Angket, ada enggak ada masalah Pak Amien kan tetap berjalan,” Yandri menuturkan.

Baca juga :  Bahaya Megawati Bangkang Prabowo?

Bersamaan dengan perubahan sikap PAN dalam pansus, Amien Rais mendatangi  Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu (7/6) siang. Amien hadir menemui Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan. Taufik menyebut pertemuan itu sebagai silaturahim antara fraksi PAN dan Amien yang merupakan ketua Dewan Kehormatan Partai.

Amien membantah kedatangannya ke DPR untuk menintervensi pansus hak angket KPK. Amien Rais malah justru menyinggung KPK dan mengatakan ada “pembusukan” di dalam KPK terkait kinerja KPK yang masih lamban dalam mengurusi kasus yang belum tuntas seperti Bank Century, RS Sumber Waras, BLBI, hingga reklamasi.

Walaupun berkelit dengan alasan apapun, sikap PAN yang memasukan Hanafi ke dalam pansus Hak Angket KPK jelas menunjukan bahwa PAN memang sudah tidak lagi objektif dalam melihat dugaan yang sedang dialami Amien Rais. Sikap reaktif PAN ini semakin menunjukkan bahwa kondisi perpolitikan Indonesia belum banyak berubah.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengatakan pansus hak angket KPK dikuasai orang yang berkepentingan. Menurutnya hal tersebut menunjukan hak angket KPK diarahkan untuk menyerang KPK. Kasus ini jelas memperlihatkan kepada masyarakat, bahwa partai politik di Indonesia menjadi alat untuk melakukan manuver politik demi kepentingan pribadi dan keluarga, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara. (A15)

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

PDIP Terpaksa “Tunduk” Kepada Jokowi?

PDIP melalui Puan Maharani dan Joko Widodo (Jokowi) tampak menunjukan relasi yang baik-baik saja setelah bertemu di agenda Ramadan Partai NasDem kemarin (21/3). Intrik elite PDIP seperti Deddy Sitorus, dengan Jokowi sebelumnya seolah seperti drama semata saat berkaca pada manuver PDIP yang diharapkan menjadi penyeimbang pemerintah tetapi justru bersikap sebaliknya. Lalu, kemana sebenarnya arah politik PDIP? Apakah akhirnya secara tak langsung PDIP akan “tunduk” kepada Jokowi?

The Irreplaceable Luhut B. Pandjaitan? 

Di era kepresidenan Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan terlihat jadi orang yang diandalkan untuk jadi komunikator setiap kali ada isu genting. Mungkinkah Presiden Prabowo Subianto juga memerlukan sosok seperti Luhut? 

The Danger Lies in Sri Mulyani?

IHSG anjlok. Sementara APBN defisit hingga Rp31 triliun di awal tahun.

Deddy Corbuzier: the Villain?

Stafsus Kemhan Deddy Corbuzier kembali tuai kontroversi dengan video soal polemik revisi UU TNI. Pertanyaannya kemudian: mengapa Deddy?

Sejauh Mana “Kesucian” Ahok?

Pasca spill memiliki catatan bobrok Pertamina dan dipanggil Kejaksaan Agung untuk bersaksi, “kesucian” Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seolah diuji. Utamanya, terkait pertaruhan apakah dirinya justru seharusnya bertanggung jawab atas skandal dan kasus rasuah perusahaan plat merah tempat di mana dirinya menjadi Komisasis Utama dahulu.

Teror Soros, Nyata atau “Hiperbola”? 

Investor kondang George Soros belakangan ramai dibincangkan di media sosial. Apakah ancaman Soros benar adanya, atau hanya dilebih-lebihkan? 

Begitu Sulit Sri Mulyani

Kementerian Keuangan belum juga memberikan paparan kinerja APBN bulan Januari 2025.

Mitos “Hantu Dwifungsi”, Apa yang Ditakutkan?

Perpanjangan peran dan jabatan prajurit aktif di lini sipil-pemerintahan memantik kritik dan kekhawatiran tersendiri meski telah dibendung sedemikian rupa. Saat ditelaah lebih dalam, angin yang lebih mengarah pada para serdadu pun kiranya tak serta merta membuat mereka dapat dikatakan tepat memperluas peran ke ranah sipil. Mengapa demikian?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...